Search:
Email:     Password:        
 





Tokoh Berpengaruh 2017

By Benny Kumbang (Editor) - 12 August 2017 | telah dibaca 1266 kali

Tokoh Berpengaruh 2017

Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-72, Majalah Men’s Obsession yang konsisten menampilkan profil tokoh-tokoh berprestasi dan inspiratif, kembali menghadirkan edisi “72 Tokoh Berpengaruh Indonesia 2017”.


Sudah sejak beberapa bulan sebelumnya kami menyusun daftar tokoh-tokoh nasional yang memiliki nilai dan prestasi tersendiri sehingga memberi pengaruh besar tidak hanya kepada bangsa dan negara tapi setidaknya bagi lembaga atau organisasi yang dipimpinnya baik dari sisi politik, ekonomi, hukum dan keamanan, sosial budaya, maupun keagamaan.


Mereka, para tokoh-tokoh tersebut, berasal dari berbagai latar belakang. Para tokoh ini kami nilai memiliki peran dan pengaruh besar bagi khalayak luas. Baik karena aspek ketokohannya, penguasaan sumberdaya ekonomi yang dimiliki, maupun karena predikat jabatan atau kedudukan yang diembannya.


Tentu saja kami memahami, masih sangat banyak tokoh di negeri ini yang juga layak masuk dalam daftar. Namun jumlah 72 kami pilih untuk menyesuaikan dengan momentum usia Republik Indonesia. Kami juga mengakui bahwa penyusunan daftar bersifat subyektif, sehingga boleh disebut sebagai daftar tokoh berpengaruh versi Men’s Obsession.


Meski demikian, penyusunan daftar sudah melalui tahap seleksi ketat dan perdebatan sengit di dapur redaksi. Kami yakin, peran dan pengaruh besar mereka akan mewarnai
wajah Indonesia di masa mendatang.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Kurang lebih tiga tahun memimpin Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kabinet Kerja-nya telah memperlihatkan progres yang sangat signifikan di hampir semua sektor kehidupan. Program pembangunan yang membumi, adalah alasan bagi rakyat untuk tetap mendukung kepemimpinan pria asal Solo ini. Ya, baginya, tujuan pembangunan adalah agar semua rakyat dapat sejahtera.

 

Memang tak berlebihan jika belakangan ini ada hasil survey yang menyebutkan bahwa elektabilitas Jokowi masih tetap tinggi jika pemilihan presiden (Pilpres) diadakan sekarang. Alasan yang disampaikan responden cukup kuat, stabilitas politik, keamanan, penegakan hukum, dan kesejahteraan merupakan pertimbangan signifikan untuk mengidolakan pemimpin yang dianggap mampu mengatasi persoalan dan itu ada dalam diri Jokowi.


Di dunia internasional, Jokowi juga diperhitungkan. The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) merilis daftar terbaru 500 tokoh muslim tahun 2017 yang paling berpengaruh di dunia dalam situs www.themuslim500.com. Sebanyak empat tokoh asal Indonesia, masuk ke dalam 50 besar, termasuk Presiden Joko Widodo. Sementara studi terbaru firma global bidang kehumasan dan komunikasi strategis, Burson-Marsteller menempatkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam sepuluh besar pemimpin dunia yang punya pengikut terbanyak di jejaring sosial Twitter. Berdasarkan hasil studi tersebut, Jokowi, yang memiliki akun @ jokowi, menempati urutan ke-10 dengan 7,4 juta pengikut di Twitter.


Harus diakui, selama 3 tahun pemerintahannya beragam kemajuan telah ditorehkannya. Misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga dalam jajaran negara-negara anggota G20. Saat ini, India berada di posisi pertama dalam pertumbuhan ekonomi (7,2 persen), Tiongkok di posisi kedua (6,8 persen), dan Indonesia di posisi ketiga (5,02 persen) berdasarkan data Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).


Di bidang pembangunan infrastuktur terus digenjot agar ketimpangan antar wilayah dapat diatasi. Hasilnya, dalam dua tahun pertama, pemerintah telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 kilometer, jalan tol sepanjang 132 kilometer dan jembatan sepanjang 16.246 meter atau 160 jembatan. Kemudian, kereta api bukan hanya milik Pulau Jawa. Tapi juga ada di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.


Cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia mulai dirintis dengan program Tol Laut dan menetapkan 24 pelabuhan sebagai Simpul Jalur Tol Laut. Untuk mendukung program tersebut, juga turut dibangun 47 pelabuhan nonkomersil. Sebanyak 41 pelabuhan sedang dalam pembangunan dan diharapkan di tahun 2019 nanti sudah terbangun 100 pelabuhan.


Untuk melengkapi terwujudnya infstruktur di sektor perhubungan, Jokowi juga menggenjot pembangunan di sektor penerbangan. Hasilnya, tahun 2016 sudah 9 bandara dikembangkan sehingga memiliki standar yang lebih tinggi dan 6 bandara di antaranya sudah resmi beroperasi.

 

 

Wakil Presiden Republik Indonesia M. Jusuf Kalla

Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla (JK) adalah pendamping Presiden Jokowi yang memiliki peran besar dalam membantu mendukung pengambilan keputusan penting. Sementara sebagai politisi Partai Golkar, pengaruhnya masih menjadi magnet yang kuat.

Kurang lebih tiga tahun mendampingi Presiden Jokowi adalah masa dimana JK ikut memberikan kontribusi yang luar biasa bagi perjalanan kepemimpinan Kabinet Kerja yang mulai bekerja sejak 21 Oktober tahun 2014 lalu itu.


Lembaga survey Cyrus Network pernah melakukan survey terhadap 1.220 responden yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia dari tanggal 1-7 Desember 2014. Hasilnya, lembaga survey itu .merilis sebanyak 72,8 persen publik menilai JK berpengaruh besar dalam menentukan menteri dan kebijakan di kabinet kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).


Tapi cerita soal hebatnya pengaruh JK sudah tersiar sejak lama. Misalnya ia mampu berperan dalam penyelesaian kerusuhan sosial di Poso (Sulawesi Tengah) pada 2001 dan 2002, serta Ambon (Maluku) pada 2002. Dia juga yang menjadi juru damai antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka, 2005 lalu.


Kembali ke JK sebagai sosok seorang Wakil Presiden RI, dedikasinya sebagai pendamping Jokowi yang mampu berpikir cepat, memberikan alternatif dan terobosan dalam menyelesaikan persoalan alias problem solver. Tentu saja hal itu tak lepas dari pengaruh dan pengalamannya sebagai pemimpin dan negarawan dengan jam terbang yang tinggi di pemerintahan.


Dengan kemampuan dan pengaruhnya itulah, JK juga selalu tampil menjelaskan dan menegaskan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan reaksi di masyarakat. Semisal Begitu juga ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, JK pun tampil untuk mendukung dan menjelaskan kenapa Perppu itu harus dikeluarkan.

 

 

Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie

Kendati tak lagi menduduki kursi RI-1 Habibie masih punya pengaruh. Ia seringkali memberikan solusi kepada para tokoh yang beragam latar belakang atas persoalan yang dihadapi bangsa ini.

 

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun berakhir pada 21 Mei 1998. Soeharto mengundurkan diri dari kursi kekuasaannya karena tuntutan reformasi yang dipelopori para mahasiswa. Setelah Soeharto mundur, BJ Habibie naik kelas menjadi Presiden dan membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan.


Presiden BJ Habibie melakukan reformasi di berbagai bidang. Di bidang politik, misalnya, Habibie mengizinkan berdirinya partai-partai baru. Sebelumnya di era Orde Baru hanya terdapat tiga partai, yakni Golkar, PPP, dan PDI.


Selain itu Habibie mempercepat pelaksanaan pemilu dari seharusnya tahun 2002 menjadi tahun 1999. Hal ini berarti jabatan Habibie hanya sampai 1999. Setelah tidak lagi menjadi presiden, mantan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini lebih memilih tinggal di Jerman daripada di Indonesia. Tetapi, ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai Presiden ke-6 RI dalam Pilpres 2004, pilpres pertama yang langsung oleh rakyat, Habibie kembali ke Indonesia. Ia menjadi penasihat Presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya, Habibie Center. Berbagai masukan yang disampaikan Habibie kepada Presiden SBY ikut mewarnai kebijakan yang diputuskan oleh SBY untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.


Habibie dikenal dekat dengan insan-insan film. Rudy, demikian orang-orang terdekat memanggilnya, mendorong film Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bermaksud menginspirasi masyarakat Habibie mengizinkan biografinya diangkat ke layar lebar dengan judul Habibie & Ainun tahun 2012. Film ini diangkat dari buku karya Habibie tahun 2010 dengan judul sama. Film Habibie & Ainun mendapat sambutan hangat dari para penonton. Kemudian dilanjutkan dengan film Rudy Habibie (Habibie & Ainun 2) tahun 2016 yang juga memperoleh sambutan gegap gempita dari masyarakat.


Habibie dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. Ia anak keempat dari delapan bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan RA Tuti Marini Puspowardojo. Ayahnya yang bersuku Gorontalo adalah ahli pertanian, sedangkan ibunya beretnis Jawa.


Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Thareq Kemal Habibie. Istrinya meninggal dunia di Munchen, Jerman, 22 Mei 2010.

Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri

Megawati Soekarnoputri salah seorang tokoh yang berpengaruh dalam peta politik nasional. Partai politik (parpol) yang dipimpinnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), ikut mewarnai perjalanan bangsa ini, dan menjadi The Ruling Party.

 

Lewat sentuhan tangan dinginnya, putri proklamator dan Presiden pertama RI Ir Soekarno atau Bung Karno ini membuktikan PDI-P merupakan parpol yang hebat. PDI-P berhasil mengantarkan Mega, panggilan akrabnya, menjadi Presiden RI (2001-2004). Selain itu PDI-P juga secara gemilang mengantarkan seorang kadernya yang lain, Joko Widodo (Jokowi), menjadi Presiden RI periode 2014-2019.


Bung Karno menjadi Presiden RI pada tahun 1945. Pemerintahannya disebut Orde Lama (Orla). Bung Karno terjungkal dari kursi kekuasaannya pasca Gerakan 30 September 1965/PKI atau G-30-S/PKI. Pasca G30S/PKI terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran di tanah air yang menuntut Bung Karno mundur.


Pada tahun 1966 militer yang dikomandoi Pangkostrad Mayjen TNI Soeharto membubarkan PKI. Dan sekaligus Soeharto melucuti kekuasaan Bung Karno. Soeharto kemudian ditunjuk sebagai pejabat presiden berdasarkan Tap MPRS No XXXIII/1967 pada 22 Februari 1967.


Pemerintahan yang dikendalikan oleh Soeharto disebut Orde Baru (Orba). Di masa Orba inilah dilakukan desoekarnoisasi. Keluarga Soekarno dilarang berpolitik. Setelah 16 tahun dilarang berpolitik, pada 1987 rezim Orba mengizinkan dua anak Bung Karno berpolitik, yakni Megawati dan Guruh Soekarnoputra. Megawati dan Guruh bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi dari lima parpol nasionalis, yakni Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba, PNI, dan IPKI.


21 Mei 1998 Soeharto jatuh akibat gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa. Wakil Presiden BJ Habibie yang naik kelas menjadi Presiden mengizinkan berdirinya parpol-parpol baru. Peluang emas ini dimanfaaatkan Megawati dengan mendirikan PDI-P yang disebut sebagai kelanjutan PDI, dan ia sebagai Ketua Umumnya.


Pemilu 1999, yang merupakan pemilu pertama di era reformasi, diikuti 48 parpol. PDI-P keluar sebagai juara dengan meraih 153 kursi dari total 462 kursi DPR yang diperebutkan.

(Presiden RI periode 2004-2009 dan 2009-2014) Susilo Bambang Yudhoyono

Selepas tak lagi menjabat Presiden Republik Indonesia, tak berarti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhenti beraktivitas. Ia, masih kerap memberikan ceramah dan kuliah baik di beberapa perguruan tinggi maupun lembaga internasional. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, purnawirawan jenderal bintang empat ini masih menjadi magnet bagi jutaan kader dan simpatisannya di berbagai daerah di Indonesia. Target partai ini memenangkan Pilkada serentak sejak tahun 2015 hingga 2017 selalu tercapai bahkan melebihi target itu sendiri.

 

Harus diakui bahwa SBY masih memiliki pengaruh besar di negeri ini. Selain pernah menjabat Presiden RI selama dua periode, ia juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang eksistensinya masih sangat diperhitungkan dalam perhelatan demokrasi nasional. Tengok saja, dalam Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 Partai Demokrat mampu memenangkan 138 kader yang diusung di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Bahkan di 63 daerah dimenangkan kader utama Partai Demokrat. Jumlah itu melampaui target yang diamanahkan Kongres IV Surabaya sebesar 30 persen karena kemenangan partai ini dalam Pilkada serentak 2015 adalah sekitar 38 persen.


Kemudian di tahun 2017, dari 100 Pilkada yang digelar, setidaknya Partai Demokrat memenangi 46 dari 94 pilkada di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Sementara itu, untuk pemilihan gubernur, Demokrat unggul di empat wilayah yakni Aceh, Banten, Sulawesi Barat dan Gorontalo. Selebihnya unggul di 33 dari 70 Pilkada kabupaten dan sembilan dari 17 Pilkada kota.


Dengan capaian itu, perolehan kemenangan Partai Demokrat adalah 49 persen dari Pilkada yang digelar. Angka ini dianggap capaian yang menggembirakan karena melampaui target 35 persen yang ditetapkan Partai Demokrat pada Pilkada Serentak 2017.


Harus diakui, kuatnya pengaruh SBY di lingkungan kader partai dan masyarakat merupakan sesuatu yang tak bisa dinafikan di balik kemenangan Pilkada serentak tersebut. SBY piawai dalam merawat dan menjaga partai ini. Sebagai pucuk pimpinan tertinggi partai, SBY selalu memberikan arahan langsung pada para Pengurus Harian DPP-PD agar para kader harus bekerja lebih keras karena harus menghadapi kompetisi  politik di 2019, saat Pemilu Legislatif dan Pilpres digelar serentak.

Menteri Koperasi dan UKM RI AAGN Puspayoga

Sebagai Menteri Koperasi dan UKM RI, jelas bahwa Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga memiliki pengaruh besar bagi bangsa ini, setidaknya bagi puluhan juta pelaku usaha di negeri ini, terutama pelaku usaha UMKM. Apalagi keberadaan koperasi dan UMKM di Indonesia menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional.

 

Ya, sejak Bung Hatta mencetuskan koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa, Koperasi yang lahir pada tanggal 12 Juli 1947 ini, tentu telah memainkan peran dalam perekonomian nasional. Dalam perjalanannya, koperasi mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan kini, di usianya yang sudah menginjak 70 tahun, tercatat jumlah koperasi aktif mencapai 152.370 unit dengan jumlah anggota 26.741.848 orang, dengan jumlah modal Rp.87,97 triliun dan modal luar Rp. 83,82 triliun. Sementara volume usaha koperasi sebesar Rp.176,2 triliun dan memberikan sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp.8,3 triliun.


Melalui tangan dinginnya, Kementerian Koperasi dan UKM berhasil meningkat secara signifikan pada era Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Jokowi – JK. Kontribusi koperasi sebagai suatu lembaga terhadap PDB Nasional meningkat sebesar 3,99 persen pada tahun 2016, dari yang sebelumnya pada 2013 hanya sebesar 1,71 persen.


Capaian positif juga terjadi di program kewirausahaan nasional. Rasio tingkat aktivitas kewirausahaan Indonesia pada tahun 2013 yang semula sebesar 1,55 persen saat ini telah mengalami  peningkatan menjadi sebesar 3,01 persen. Peningkatan ini menunjukan adanya peningkatan ratio tingkat aktivitas kewirausahaan sebesar 1,46 persen dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.


Dalam mengemban amanah menjabat Menteri Koperasi dan UKM RI sejak Oktober 2014 lalu, Puspayoga memang sangat peduli dan concern betul dalam membina koperasi dan UKM di Indonesia. Di bawah komandonya, Kementerian Koperasi dan UKM RI melakukan pengembangan-pengembangan koperasi yang merupakan kegiatan reformasi koperasi dengan tahapan, Rehabilitasi yakni pembaharuan organisasi koperasi melalui pemutakhiran data dan pembekuan/pembubaran koperasi, dan Reorientasi yakni mengubah paradigma dari pendekatan Kuantitas menjadi Kualitas, serta Pengembangan yang bertahap dan terukur.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman

Di bawah kepemimpinannya, di Kementerian Pertanian kedaulatan pangan di Indonesia semakin membaik. Persediaan beras dan jagung sudah cukup dan harga bahan pangan lain mulai turun. Bahkan Indonesia telah mampu ekspor beras. Tak heran jika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut kestabilan harga di sektor perekonomian tahun 2017 ini terbaik dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.


Yang membanggakan, capaian tersebut juga diakui The Economist Intelligence Unit (IEC) yang tahun ini mencatatkan Indonesia berada di peringkat 21 dari 113 negara. Bahkan untuk aspek Sustainability Agriculture, Indonesia bertengger di posisi 16 dengan nilai 53,87 bersaing dengan Argentina dan China. Maka tak heran jika Amran pun meyakini di tahun mendatang peringkat Indonesia akan terus meningkat hingga masuk 10 besar dan pada tahun 2045 Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.


Karena keberhasilannya itu, tak heran jika Presiden RI Bapak Jokowi pun memuji dan mengapresiasi kinerjanya. “Saya bahagia sekali punya Menteri Pertanian sekelas Bapak Amran. Setahu saya, sakitnya (izin sakit) sampai 3 kali, beliau malah sampaikan tadi 20 kali, artinya yang 17 kali tidak izin.” Begitulah ungkapan Presiden Joko Widodo yang mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Menurut orang nomor wahid di Indonesia ini, selama 2 tahun menjabat sebagai menteri, Amran terbilang sukses mengembangkan program pertanian.


Jokowi juga menilai Amran sebagai sosok menteri yang mampu bekerja sama dengan Menteri Perdagangan dalam mengelola produk-produk pertanian. Duet dua menteri ini, diharapkan Jokowi mampu menyelesaikan fluktuasi harga pangan. Pujian ini senyatanya pantas disematkan pada pria kelahiran Bone, 27 April 1968 ini. Sebelum itu, di awal jabatannya, Menteri Pertanian Republik Indonesia ke-26 ini dinilai fenomenal karena Amran mampu mencegah impor beras besar-besaran seperti yang pernah terjadi di tahun 1998-an.

Menteri Pariwisata RI Arief Yahya

Tak terbantahkan Arief Yahya berhasil menyulap dunia pariwisata Indonesia from nothing to something. Dari yang sama sekali tak terdengar gaungnya, kini melalui branding ‘Wonderful Indonesia’, dunia pariwisata Indonesia harum namanya hingga ke mancanegara. Belum lagi segudang prestasi yang berhasil diraih dunia Pariwisata di tanah air selama di bawah kepemimpinannya.

 

Kelahiran Banyuwangi, 2 Maret 1961 ini, berhasil menyulap kondisi dunia pariwisata Indonesia hanya dalam waktu singkat. Sebagai contoh, Ia berhasil meningkatkan ranking posisi Indonesia di dunia yang semula pada 2013 ranking 70 dari 141 negara, meningkat pesat menjadi ranking 50 pada 2015. Dan berhasil naik 8 peringkat menjadi peringkat ke 42 berdasarkan laporan resmi World Economic Forum (WEF) pada 6 April 2017 lalu. “Target saya kita akan mampu mencapai ranking 20 sebelum 2019 nanti,” tegas Arief penuh keyakinan.


Untuk pertumbuhan jumlah wisman, Indonesia sejajar dengan Vietnam mengalami pertumbuhan 20%, sementara negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia dan Singapura hanya mengalami pertumbuhan 5%. Indonesia dan Vietnam bahkan masuk dalam peringkat Top 20 dunia sebagai the fastest growing destination mewakili ASEAN. Hingga akhir 2017 diperkirakan target kunjungan wisman mencapai 15 Juta harus melonjak terbang hingga growth 25 % dari pencapaian tahun 2016 yaitu 12 juta.


Sementara untuk cultural resources Indonesia, WEF memberi peringkat Top 20 dunia dari total 141 negara. Kemudian branding Wonderful Indonesia sendiri dari yang awalnya tidak masuk peringkat kini berada pada peringkat 47 dari 140 negara, yang mengalahkan branding Amazing Thailand yang berada di peringkat 68 dan Truly Asia Malaysia yang berada di peringkat 85.


Tak hanya itu, pencapaian yang membanggakan adalah regulasi fasilitas bebas visa, serta izin masuk yacht yang lebih mudah dan cepat. Dengan begitu, jumlah yacht yang datang ke Indonesia meningkat dua kali lipat. Bahkan untuk cruise, yang sebelumnya tidak bisa menaikan dan menurunkan penumpang di wilayah perairan Indonesia, kini wisatawan sudah bisa berwisata dengan cruise dari Indonesia tak lagi harus ke negara tetangga, tepatnya dari lima pelabuhan besar di Indonesia, seperti Medan, Surabaya, Jakarta, Bali, dan Makassar.


Dalam rangka menyambut hari pariwisata dunia ( World Tourism Day) tepatnya tanggal 27 september 2017, Kementerian Pariwisata mefokuskan program Sustainable Tourism Development yang dilakukan melalui 3 P, People atau Community yang harus dipersiapkan antara lain dengan mengadakan pelatihan 35.000 masyarakat di destinasi pariwisata, sertifikasi 65.000 lulusan perguruan tinggi program studi pariwisata dan pelajar SMK Pariwisata. Kedua Planet yakni harus selalu dijaga lingkungan, dan yang ketiga adalah Profit sehingga pembangunan kepariwisataan Indonesia bukan saja mengeleminasi kemiskinan namun juga menjadi leading sector perekonomian.

Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat RI Basuki Hadimuljono

Hasil kerja kementerian yang dipimpinnya memberikan dampak yang luar biasa bagi rakyat. Betapa tidak, infrastruktur jalan, sungai, dan perumahan, adalah sesuatu yang vital. Sosok Basuki Hadimuljono adalah figur yang mampu mengejawantahkan keinginan Presiden Jokowi dan tentunya rakyat dalam membangun fasilitas kehidupan tersebut.

 

Cara kerjanya yang cerdas dan trengginas menjadikan alumni Universitas Gajah Mada, Yogyakarta ini bisa berakselerasi dengan program pemerintah di bidang pembangunan infrastruktur jalan dan pengairan, serta perumahan. Maka tak heran kalau ia mampu begitu gesit melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan sejumlah ruas jalan tol, perumahan dan jalan-jalan di perbatasan. Ambil contoh kecil saja, ia sangat cekatan untuk mengeluarkan Instruksi Menteri (Inmen) untuk mendorong percepatan pembangunan jalan tol. Sementara itu, terkait masalah pembebasan lahan yang selama ini menjadi penghambat penyelesaian tol ini, juga dia percepat dengan memaksimalkan payung hukum Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 


Tak berlebihan kalau Presiden Jokowi yang bertekad ingin melakukan percepatan kerja, selalu ‘melecut’ para menterinya untuk lebih baik lagi dan Presiden Jokowi di tahun 2016 pernah mengapresiasi kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Saya berbahagia sekali di Kementerian PUPR, sudah bisa memulai seperti yang 4-5 bulan lalu sampaikan, bahwa kontrak harus dimulai di awal Januari dan pekerjaan juga sama,” ujar Jokowi. Presiden Jokowi senang karena rencana pengerjaan proyek infrastruktur di awal 2016 terwujud. Sebanyak 644 paket proyek infrastruktur senilai Rp 8,81 triliun mulai digarap di awal 2016, yang dikawal Kementerian PUPR di bawah kepemimpinan Basuki Hadimuljono.


Di tahun 2017 ini, Basuki menargetkan kementeriannya dapat mendukung tiga program prioritas nasional yakni ketahanan air/pangan, konektivitas dan perumahan permukiman. Begitupun dengan pembangunan jalan perbatasan menurut Basuki akan menjadi prioritas utama dalam program konektivitas.


Apa yang dilakukan Doktor Teknik Sipil dari Colorado State University, Amerika Serikat, ini tentu tak lepas dari jam kerjanya sebagai seorang birokrat karir di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Setidaknya, posisi penting pernah ia tangani di kementerian tersebut. Semisal Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum periode 2005–2007, dilanjutkan menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum periode 2007–2013 dan Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.


Kurang lebih tiga tahun memimpin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), sudah banyak kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang ditugaskan kepadanya berhasil ia implementasikan. Meski belum semua, tapi setidaknya action sudah berjalan beberapa jam setelah Basuki dilantik sebagai menteri.

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perhubungan RI, Budi Karya mampu meminimalisir angka kecelakaan saat musim mudik 2017 kemarin. Ia bekerjasama dan berkoordinasi serta melibatkan semua stakeholder untuk bekerja maksimal di sektornya masing-masing berjalan yakni darat, laut dan udara. Itulah yang pertama kali di Kementerian Perhubungan meminimalisir angka kecelakaan juga mudik berjalan lancar.

 

Tim Kementerian Perhubungan mengkoordinir kepolisian maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melakukan kontrol menyeluruh terhadap jembatan maupun jalan-jalan yang ada sebagai dasar landasan rencana arus mudik Lebaran. Beberapa tempat yang signifikan memang dilakukan pola. Hal itu untuk memastikan keamanan atau safety. Dilakukan dengan cara ramp check semua tempat di udara, laut, dan di darat. 


Khusus untuk udara, Budi mengaku telah melakukan ramp check sebanyak 532 pesawat yang akan melayani penerbangan di arus mudik Lebaran dan memerintahkan bandara beroperasi s/d pukul. 24.00 nahkan beberapa bandara 24 jam. Kesiapan itu sudah periksa sejak dua bulan sebelum hari H. hingga sekarang praktis sudah tidak ada hal-hal yang kita lihat bermasalah dan di udara pertumbuhannya sesuai dengan rencana, yaitu 7.67%.


Adapun jalur laut, relatif berjalan lancar. Tahun ini diuji cobakan angkutan motor melalui laut, pemudik tetap terlayani. Untuk kereta api, diakuinya sempat terjadi overkapasitas dalam dua minggu terakhir. Jadi 300 ribu dalam dua minggu tambah 30 ribu, ini juga berjalan lancar.


Meski begitu, Budi mengakui untuk arus mudik di jalur darat ada hal yang perlu ditingkatkan. Hal itu karena kelaikan bus-bus itu kurang maksimal. Selanjutnya perlu perbaikan-perbaikan sesuai prosedur dan operasi.


Menurut data yang didapat dari pihak Kepolisian, arus mudik dan arus balik Lebaran 2017 lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut tergambar dari tingkat kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang menurun pada tahun ini. Pada Operasi Ramadniya 2017 terjadi 3.168 kecelakaan lalu lintas. Adapun pada tahun 2016 lalu terjadi 4.551 kecelakaan. (Data Monitoring Anev Lebaran 2017)
Tercatat ada 742 orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun ini. Sedangkan tahun lalu korban mencapai 1.261 orang. Adapun korban luka berat sebanyak 687 orang. Data tersebut menurun setengahnya dibandingkan tahun lalu. Korban luka ringan mencapai 1.148 orang, menurun dibandingan 461 orang pada tahun lalu. Tingkat fatalitas korban meninggal dunia menurun sekitar 41,2 persen.

Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam NahrAwi

Posisinya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga RI, jelas berpengaruh bagi dunia olahraga di Indonesia. Pria kelahiran Bangkalan, 8 Juli 1973 ini percaya benar jika olahraga bisa menjadi media bagi persatuan bangsa, selain juga menyehatkan jiwa dan raga. Sejumlah kebijakan pun dirumuskan untuk memotivasi masyarakat berolahraga. Salah satunya melalui gerakan “Ayo Olahraga” yang diluncurkannya akhir April lalu.


Gerakan ini melingkupi kegiatan Gowes Pesona Nusantara, Gala Desa, dan Liga Sepakbola berjenjang. Gowes Pesona Nusantara merupakan kegiatan bersepeda yang dimulai pada 13 Mei sejak dari Sabang, Aceh, dan akan berakhir di Magelang, Jawa Tengah, pada 9 September atau saat puncak perayaan Hari Olahraga Nasional.


Sementara Gala Desa merupakan kegiatan untuk menumbuhkan tingkat kebugaran dan kesehatan bagi masyarakat desa/kelurahan sekaligus memunculkan bibit olahragawan potensial untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Ada enam cabang olahraga populer di Indonesia yang masuk Gala Desa, yaitu bola voli, sepakbola/futsal, sepak takraw, bulutangkis, atletik, dan tenis meja. Di samping Gala Desa, Kemenpora juga meluncurkan Liga Pelajar U-16, U-14, dan U-12.


“Ayo Olahraga” boleh dikatakan sebagai gagasan cemerlang alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, ini. Sebagai mantan aktivis organisasi, mantan ketua umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur ini sudah biasa menggulirkan ide dan gagasannya untuk meng-create sebuah program. Dari aktivitas kampus, karakter kepemimpinan Imam mulai terasah.

Menteri Koordinator Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjaitan

Memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, serta mempunyai jaringan pergaulan yang luas di Indonesia dan luar negeri, Luhut Binsar Pandjaitan menjadi salah seorang kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Setelah pensiun dari dunia militer, Luhut terjun ke gelanggang bisnis dan politik. Pensiunan jenderal bintang empat ini bergabung dengan Partai Golkar. Ketika Aburizal Bakrie atau Ical terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar pada tahun 1999, Luhut diberi posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan.


Ical gagal mendapat tiket Pilpres 2014, karena perolehan suara Golkar tak cukup untuk mengusungnya sebagai capres. Ical kemudian membawa gerbong Golkar bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Semula KMP terdiri dari Partai Gerindra, PAN, PPP, dan PKS. Dengan bergabungnya Golkar ke KMP, diharapkan Prabowo-Hatta dapat menaklukkan duet Jokowi-Jusuf Kalla (JK) yang disung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari PDI-P, Nasdem, Hanura, dan PKB.


Luhut tidak setuju pada keputusan Golkar tersebut. Ia mengambil langkah berseberangan dengan partainya, yakni menjadi tim sukses Jokowi-JK. Keputusan Luhut itu tepat, karena Jokowi-JK memenangkan Pilpres 2014.


Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019 pada 20 Oktober 2014. Setelah menduduki kursi RI-1 Jokowi langsung memasukkan Luhut di barisan orang kepercayaannya. Jokowi mengangkat Luhut sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI pada 31 Desember 2014. Di sinilah Luhut mulai menebarkan pengaruhnya dalam membantu kelancaran tugas-tugas Presiden.


Belum genap menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Luhut ditugasi menjadi Menko Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) pada 12 Agustus 2015. Dalam reshuffle kabinet jilid I tersebut Luhut menggantikan Tedjo Edhy Purdijanto.


Pada 27 Juli 2016 Jokowi melakukan reshuffle kabinet jilid II. Menko Kemaritiman Rizal Ramli tergusur. Dalam pemberitaan di media disebutkan terpentalnya Rizal itu karena ia menolak reklamasi Teluk Jakarta yang digagas Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Rizal digantikan oleh Luhut Pandjaitan. Berbeda dengan Rizal, Luhut mendukung proyek reklamasi. Kursi Menko Polhukam yang ditinggalkan Luhut kemudian diisi oleh Wiranto.


Salah satu sisi menarik dari sosok Luhut adalah sepak terjangnya yang sering kali tak sesuai dengan jabatannya sebagai Menko Kemaritiman. Presiden Jokowi menugasinya menemui tokoh-tokoh nasional yang berpengaruh untuk meredam aksi-aksi unjuk rasa menentang Jokowi dan Ahok. Sejatinya itu merupakan tugas Menko Polhukam.

Menteri Sekretaris Negara RI Pratikno

Berlatar belakang seorang pengajar, mantan Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini ternyata mampu membuktikan dirinya piawai sebagai Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg). Ia mampu memenej lembaga itu dengan baik. Khususnya dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara kepada Presiden dan Wakil Presiden.

 

“Hidup saya itu tidak punya jadwal,” kelakar Pratikno suatu ketika kepada Men’s Obsession. Kalimat itu ia lontarkan untuk menggambarkan betapa padatnya kerja yang harus ia lakoni sebagai Menteri Sekretaris Negara RI. Jauh berbeda dengan ketika ia masih menjadi dosen. Tapi baginya, sukses memberikan support kepada presiden dan wakil presiden adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Dan yang pasti, Sebagai Menteri Sekretaris Negara, suami dari Siti Farida ini memiliki pengaruh besar dalam menata segala hal terkait protokoler kepresidenan.


Selama tiga tahun menjabat, pria kelahiran Bojonegoro, 13 Februari 1962, ini memang telah memperlihatkan kinerjanya yang luar biasa. Hal itu sesuai tekad Kementerian Sekretariat Negara untuk menjadi kementerian yang lebih progresif dan terus melakukan inovasi-inovasi dalam membangun institusi menuju Smart Government atau institusi Pemerintah yang bekerja dengan cerdas. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Sekretariat antara lain penyederhanaan cara kerja, e-government, pengembangan sumber daya manusia, pemeliharaan lingkungan serta inovasi-inovasi lainnya.


Seperti dituangkan dalam program-program prioritas dalam Rencana Strategis Kementerian untuk kurun waktu 2014-2015-2019, Pratikno bersama jajarannya siap meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan teknis dan administratif kepada Presiden. Pelayanan teknis dan administrasi kepada presiden terkait penjadwalan dan teknis acara kepresidenan. Selain itu, menurut dia, terkait pengelolaan aset istana dan layanan teknis kenegaraan, serta komunikasi publik presiden. “Kami juga menjalankan peningkatan kualitas, efektivitas dan efisiensi dalam dukungan substansi kepada presiden dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.


Sementara untuk program prioritas kedua, adalah peningkatan konsistensi regulasi dan kebijakan secara horizontal dan vertikal. Sedangkan yang ketiga, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset negara. Program prioritas itu merupakan hal penting mengingat Kementerian Sekretariat Negara memiliki tugas dan fungsi dasar memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara.


Karena itulah, Pratikno menjelaskan, program prioritas itu harus ditopang reformasi birokrasi dengan penataan organisasi, tugas, dan fungsi, serta SOP dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 dan Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010.

 

 

Menteri Luar Negeri RI Retno Priansari Marsudi

Tugas berat Indonesia di kancah internasional menjadi tanggung jawab Menteri Retno Marsudi. Di bawah kepemimpinan Retno, politik Luar Negeri Indonesia menjadi semakin menguat dan memiliki pengaruh besar. Ia mampu membawa Indonesia memainkan peran di pecaturan dunia. Politik luar negeri Indonesia dimainkannya secara tegas, Ia mampu menjembatani berbagai perbedaan dan konflik dunia serta menebarkan wajah damai Indonesia.


Pada saat terjadi konflik di Rakhine State Myanmar misalnya, Retno langsung melakukan “marathon diplomacy” sehingga situasi Rakhine State tidak memburuk dan hubungan Myanmar Bangladesh membaik. Diplomasi yg sama dia mainkan pada saat terjadi konflik Arab Saudi-Iran, isu Qatar dan kekerasan Israel di Masjid Al Aqsa. Atas desakan Retno, OKI melakukan Pertemuan Luar Biasa membahas konflik di Al Aqsa di Istanbul 1 Agustus 2017.


Retno juga sangat aktif dalam menangani isu ancaman terorisme. Atas inisiatif Retno, Pertemuan Trilateral - Indonesia -Malaysia dan Filipina telah dilakukan Juni 2017 untuk merespon situasi di Marawi City paska serangan teroris pada 23 Mei 2017. Indonesia sangat dihargai dunia karena pendekatan komprehensif dengan menyeimbangkan pendekatan soft power dan hard power.


Retno juga aktif dalam ASEAN terutama dalam menjaga persatuan dan sentralitas ASEAN. Marwah ASEAN terus dijaga oleh diplomasi seorang Retno Marsudi.


Saat ini, diplomasi Indonesia sedang aktif diarahkan untuk pencalonan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.


Satu hal lagi yang menjadi catatan politik luar negeri Indonesia adalah kepedulian tinggi dalam perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.


Rekam jejak Retno Marsudi di bidang hubungan internasional tak perlu diragukan. Malang-melintang sejak 1986 sebagai seorang diplomat, ia begitu menikmati ‘dunianya’. Tak heran, dari jabatan yang diampunya seringkali mendulang prestasi.


Salah satunya adalah anugerah tertinggi Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau dari Raja Belanda yang diterima di awal 2015. Retno dinilai telah berprestasi sangat luar biasa selama menjalankan tugasnya sebagai Duta Besar RI untuk Belanda. Termasuk atas jasa-jasanya meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Belanda untuk kepentingan rakyat kedua negara.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Rini Mariani Soemarno

Memperbaiki kerugian perusahaan milik negara hingga mencapai Rp 5,8 triliun dari 10,2 triliun adalah sebuah prestasi yang cemerlang. Sosok Rini Mariani Soemarno lah yang berada di balik itu semua. Setelah dipercaya menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara RI (BUMN) oleh Joko Widodo (Jokowi), Rini mampu meminimalisir kerugian tersebut dari 27 perusahaan milik BUMN menjadi 18 perusahaan.


Selain itu sosok Rini Soemarno juga tidak bisa terlepas dari prestasinya yang mampu mendongkrak PT Astra International dari keterpurukan yang sangat parah akibat krisis ekonomi global pada tahun 1998 kembali menjadi perusahaan dengan keuntungan yang cukup besar. Keberhasilan yang cemerlang di private sector membuat Departement Keuangan yang saat itu dipimpin oleh Fuad Bawazier melirik dan mengajak Rini untuk bergabung di jajaran birokrasi untuk membantunya menjadi asisten bidang hubungan ekonomi keuangan Internasional.


Jejak karir yang ditorehkan oleh Rini dan pengalamannya di bidang ekonomi, serta memiliki pengalaman yang lengkap di sektor swasta baik direksi maupun komisaris. Karena prestasinya itu Rini sempat diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Gotong Royong di era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, hingga akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun tertarik untuk mengangkat Rini sebagai Menteri BUMN RI.


Kehadiran Rini Soemarno, memang telah membuat BUMN terus bergerak cepat. Sosok profesional kaya pengalaman sebagai CEO di perusahaan-perusahaan besar ini, adalah orang kepercayaan Jokowi. Tak heran jika namanya tetap aman dalam tiga kali reshuffle kabinet. Kepercayaan Jokowi kepada Rini juga semakin besar menyongsong program pengampunan pajak (tax amnesty), di mana BUMN akan menyerap dana hingga Rp300 triliun untuk mendorong kinerja 25 perusahaan berpelat merah.

Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara

Ia telah menempatkan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika secara tepat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Upayanya untuk menyelamatkan generasi muda dengan melanjutkan pemblokiran situs porno adalah langkah yang patut diapresiasi.

 

Sejak ditunjuk presiden sebagai Menteri Kominfo, Rudiantara telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik. Misalnya, terkait kinerja dan anggaran Kementerian
Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2016 secara umum sudah mencapai 100%. Seperti dikutip https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/LAPORANKINERJAFINALKEMENTERIANKOMINFO202016.pdf, ada sejumlah indikator yang capaiannya diatas 100%, yaitu ketersediaan tambahan spektrum Frekuensi Sebesar 350 MHz untuk Mobile Broadband Nasional, SDM yang tersertifikasi SKKNI dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja di bidang komunikasi dan Infomatika. Capaian lainnya adalah persentase penanganan pengaduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi dan hasil Survei Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah.


Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras yang dilakukan oleh satuan kerja penanggungjawabnya. Meski demikian, masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam pembangunan BTS misalnya, adanya regulasi baru terkait pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah menyebabkan harus menyusun ulang skema baru untuk pembangunan
BTS tersebut karena pemerintah daerah tidak terlibat lagi didalam penyediaan lahan dan dukungan menaranya.


Ketika virus Ransomware Wannacry dilaporkan telah menyusup ke banyak komputer di 99 negara, termasuk Indonesia, upaya Kominfo adalah mencegah ekspansi WannaCry yang lebih luas di Tanah Air. Berkenaan dengan serangan malware Ransomware Wannacrypt yang berpotensi meluas di Indonesia, pentingnya Kementerian Kominfo melakukan himbauan dan serangkaian penangkalan serta penanganan mengatasi serangan malware.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani

Sejak menjabat Menteri Keuangan di era kepemimpinan Joko Widodo, Sri Mulyani telah banyak memberikan sumbangsih yang besar dalam dunia ekonomi nasional. Antara lain dengan menggagas program pengampunan pajak, dan target utama penghapusan korupsi. Ia juga sukses melakukan reformasi sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan.


Kemampuan Sri Mulyani dalam bidang ekonomi memang tidak perlu diragukan lagi. Pada Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani dianggap mampu untuk mengisi menteri keuangan pada 2005 menggantikan Jusuf Anwar. Istri dari Tony Sumartono terus bekerja dengan baik dalam menggerakkan ekonomi di Indonesia.


Wanita asal Lampung ini, bukan hanya berhasil meningkatkan perekonomian Indonesia beberapa tahun lalu, tetapi memberikan sumbangsih juga terhadap perekonomian dunia, Sri Mulyani berhasil menjabat sebagai Direktur Bank Dunia sejak Juni 2010. Kehidupan Sri Mulyani sendiri terus berkutat di bidang ekonomi dan keuangan. Sejak 1998. Perempuan berusia 53 tahun ini terkenal dengan kemampuannya sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pengangkatan Sri Mulyani sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) pada Juni 1998.


Sri Mulyani selama menjabat sebagai menteri di tim ekonomi pemerintahan SBY, sudah berpengalaman menghadapi goncangan kondisi ekonomi global. Perlu diingat bahwa pada tahun 2008 - 2009 perekonomian dunia runtuh hingga minus 1,7 persen didorong krisis utang yang dialami Amerika Serikat.


Saat itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu dipertahankan di atas 4 persen, bahkan sudah kembali normal di tahun berikutnya. Bertahannya ekonomi Indonesia saat itu tidak terlepas dari tercapainya stabilitas ekonomi makro, dan dukungan kebijakan fiskal yang prudent di bawah kendali Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.


Selain itu, prestasinya dalam memperbaiki keuangan negara adalah menurunkan defisit fiskal. Dalam enam bulan pertama tahun 2016, Indonesia tengah berjuang mencapai target defisit sebesar 3 persen. Pada saat yang sama, pendapatan pemerintah turun 5 persen padahal belanja pemerintah naik sekitar 15,1 persen. Tapi setelah enam bulan Sri Mulyani kembali menjadi menteri keuangan, pemerintah berhasil melampaui target defisit fiskal, mencatatkan 2,5 persen dari PDB (produk domestik bruto) pada akhir 2016.


Nama Sri Mulyani merupakan salah satu sosok wanita dengan segudang prestasi di Indonesia dan diakui di dunia Internasional. Dia merupakan tokoh wanita Indonesia dan juga Pakar dan kemudian majalah Forbes memilihnya sebagai wanita paling berpengaruh di dunia urutan ke 23 tahun 2008 dan sebagai wanita paling berpengaruh di Indonesia ke 2 oleh majalah Globe Asia tahun 2007.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti

Sejak menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada 2014 lalu, Susi Pudjiastuti sontak menjadi public figure yang tak pernah lepas dari pemberitaan. Bukan karena gayanya yang sedikit nyentrik dan berbeda dengan gaya pejabat kebanyakan, namun juga kiprah dan dedikasinya pada negara, serta kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan mampu meningkatkan sektor perikanan nasional yang terus bertumbuh.


Salah satu kebijakan dan keberhasilannya dalam memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah menenggelamkan puluhan ribu kapal asing pencuri ikan di wilayah laut Indonesia. Kebijakan tersebut tentu berhasil meningkatkan sektor perikanan nasional yang terus bertumbuh. Yang membanggakan dan membuatnya bisa bernafas lega, adalah lembaga pangan dunia FAO juga mendukung sepenuhnya langkah tersebut dan memasukkan illegal fishing ke dalam rapat-rapat perjanjian.


Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, peraih gelar ‘Wadonna Pinunjul’ dari warga adat Sunda ini, memang sangat concern betul dalam menumpas pencuri ikan di wilayah perairan kita. Menurutnya, memberantas pencurian ikan bisa menguntungkan negara Indonesia. Untuk itu, Susi tak segan mengajak seluruh lapisan masyarakat, serta negara lain bersama-sama dengannya bersinergi memerangi pencurian ikan.


Dimulai pada 2017 ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memberdayakan Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokwasmas) untuk membantu pencegahan awal pelaku penangkapan ikan, dan turut memberantas aktivitas penangkapan ikan destruktif, serta bekerjasama dengan LSM, hingga menyosialisasikan melalui media kampanye anti penangkapan ikan destruktif dalam media seperti poster, spanduk, stiker, dan kaos.


Pemerintah Indonesia juga berhasil mengganti nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Susi menegaskan, pemerintah sangat berhak mengganti nama wilayah perairan yang masuk territorial Indonesia. “Nama perairan di wilayah tersebut seharusnya memang layak bernama Laut Natuna Utara. Wilayah tersebut bukan pula milik China sehingga memang layak untuk diganti menjadi Laut Natuna Utara,” tegasnya penuh semangat.


Ya, di bawah kepemimpinannya, banyak hal-hal positif yang telah dicapai Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Selain kebijakan dalam upaya memerangi penangkapan ikan illegal yang menjadi fokusnya untuk memperbaiki sektor perikanan RI, kondisi perikanan di Indonesia juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Susi mengatakan, dalam dua tahun terakhir ini terjadi sejarah baru di dunia perikanan Indonesia, yakni peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang meningkat signifikan. Selain itu, stok ikan pun mengalami peningkatan pesat, dari semula yang hanya 9,93 juta ton pada 2016 lalu menjadi 12,541 juta ton di 2017.


Tak hanya itu, Susi yang peduli pada kaum nelayan ini, juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh para nelayan. Seperti yang terlihat dari peningkatan nilai tukar nelayan sekitar 5 sampai 7%, dan nilai tukar usaha perikanan (NTUP) yang meningkat hingga 20%. Yang membanggakan, neraca perdagangan Perikanan Indonesia untuk yang pertama kalinya berhasil menjadi nomor satu di Asia Tenggara. (Ita)

Kepala Staf Presiden RI Teten Masduki

Bukan tanpa sebab Presiden Joko Widodo menunjuk Teten Masduki sebagai Kepala Staf Presiden. Terbukti Teten mampu menjalankan tugasnya secara maksimal dan banyak membantu presiden dalam menyelesaikan tugas-tugas negara.


Teten mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis dan itu dapat dijalankan oleh Teten dengan baik.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Staf Presiden menyelenggarakan beberapa fungsi, yakni pengendalian dalam rangka memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai visi dan misi presiden, penyelesaian masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan, percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional, pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional, pengelolaan isu-isu strategis, pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi, penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan, pelaksanaan administrasi Kantor Staf Presiden, dan pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.


Dan sekarang ini fungsi-fungsi tersebut tengah berjalan dengan baik. Presiden memiliki banyak alasan mengapa Teten lah yang harus menjabat Kepala Staf Persiden. Selain karena dianggap banyak membantu, Teten juga dianggap memiliki kemampuan yang mumpuni sehingga layak mengisi jabatan tersebut.


Setelah menjabat sebagai Kepala Staf Presiden Teten mengaku, Kantor Staf Kepresidenan sudah dibangun dan dikembangkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Namun dia ingin melihat lebih jauh lagi apa yang harus dibenahi. Jadi jabatan tersebut menjadi back office yang memback-up kebijakan-kebijakan, informasi, analisa, kajian, data, untuk presiden mengambil kebijakan tepat. Selain itu, monitoring kementerian untuk program-program pemerintah yang tepat, yang macet-macet, termasuk menggarap apa yang ada gap dan harapan masyarakat. Untuk itu, kajian data dari Kepala Staf Presiden untuk presiden harus lengkap dan akurat.


Penambahan informasi, Presiden Jokowi telah melantik Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang telah dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), di Istana Negara, Jakarta.

Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo

Ia adalah salah satu menteri yang mampu memahami sekaligus mengimbangi akselerasi kerja Presiden Jokowi. Ia mampu menerjemahkan dan mengaplikasikan tugas yang harus dijalaninya. Talenta politik dan pengaruh yang cukup kuat di the ruling party memang menjadi salah satu faktor. Tapi yang pasti, eksistensinya sebagai Mendagri merupakan bentuk dedikasinya untuk melayani rakyat.


Sejak dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri, kinerja Tjahjo Kumolo luar biasa. Ia telah mengeluarkan PP tentang tata cara pengusulan/pengangkatan kepala daerah, mengeluarkan 33 Permendagri, 67 Kepmendagri, dan mengembalikan 100 Perda bermasalah ke pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia.


Peran Mendagri sesuai arahan Presiden RI dan sebagaimana pedoman Nawa Cita, menurut Tjahjo, harus membangun hubungan Tata Kelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar semakin efektif dan efisien serta mempercepat reformasi birokrasi untuk memperkuat otonomi daerah. Pembangunan di daerah dalam arti program strategis nasional, dipastikan harus berjalan dan pembangunan prioritas daerah harus fokus membangun sinergi antar daerah agar capaian pembangunan di daerah mampu menekan angka pengangguran, meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan.


Di sisi lain, lanjut Tjahjo, faktor stabilitas daerah harus menjadi perhatian semua pihak. Kemendagri termasuk pemda Provinsi, Kabupaten/Kota harus memahami area-area rawan korupsi yaitu perencanaan anggaran, dana hibah bantuan sosial (bansos), barang dan jasa, retribusi serta pajak, hingga jual beli jabatan. “Hal ini harus dicermati jangan sampai terjadi dalam setiap proses perencanaan pembangunan di Kementerian atau Pemda,” tegasnya lagi.


Kemendagri juga melakukan kebijakan lain seperti revisi anggaran Kemendagri dan APBD agar lebih efisien dan efektif, kemudian memotong dan memperpendek jalur-jalur perizinan, sekaligus mendorong terbentuknya perizinan satu atap di tiap Provinsi/Kabupaten/Kota. Tujuannya untuk optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah. Pada tahun 2016, Tjahjo telah membatalkan 3.143 Perda Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mendukung investasi dan layanan publik. Kemendagri juga telah membuat 28 nota kesepahaman (MoU), menyelesaikan undang-undang (UU) Pilkada, UU Pemda, dan UU Pemilu yang baru disahkan pada 21 Juli 2017.


“Dengan pengesahan RUU Pemilu maka pelaksanaan pemilu serentak 2019 memiliki landasan hukum. Ini sekaligus menunjukkan kepatuhan pemerintah dan seluruh parpol terhadap putusan MK. Soal nanti ada yang tidak puas, ya silakan salurkan lewat MK,” ujar Tjahjo.


Soal KTP elektronik, Kemendagri telah menuntaskan 173.030.119 perekaman KTP elektronik dari total 182.588.494 penduduk yang wajib memiliki KTP dengan target akhir tahun 178.207.350 orang memiliki KTP elektronik.


Kemendagri juga tengah concern terhadap kepemilikan akta kelahiran. “Jumlah anak Indonesia saat ini 77,3 juta. Target RPJM 2019 85% anak memiliki akta kelahiran, diupayakan terealisasi akhir 2018,” ungkap Tjahjo.

Menteri Koordinator bidang politik hukum dan keamanan RI Wiranto

Tahun 2017 ini, boleh jadi, merupakan tahun tersibuk bagi Jenderal TNI (purn) Dr. H. Wiranto, SH., sepanjang menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di era Presiden Joko Widodo. Utamanya dalam rentang November 2016 hingga Juni 2017. Namun, pada rentang waktu itu pula sosok Wiranto tampil dengan pengaruhnya yang luar biasa.


Pertama, pendiri Partai Hanura ini sukses memediasi aspirasi umat Islam dalam unjuk rasa Aksi Bela Islam yang membetot perhatian dunia itu. Sebagai menteri yang sarat pengalaman, Wiranto tampak dengan mudah menjadi ‘jembatan’ antara para ulama, habaib, aktivis, dan umat Islam.


Kedua, Wiranto tampil paling depan dalam upaya menjaga kemurnian Pancasila dan UUD 1945 dari anasir yang mengingkarinya. Pada Senin, 12 Juli lalu, Wiranto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Perpu yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 10 Juli 2017 itu untuk mengantisipasi kegiatan ormas yang dinilai mengancam eksistensi bangsa dan menimbulkan konflik.


Wiranto bukanlah sosok asing dalam urusan politik, hukum, dan keamanan. Pasalnya, lelaki kelahiran Yogyakarta, 4 April 1947 ini memiliki daftar pengalaman yang cukup panjang. Wiranto pantas sangat paham karena memiliki karier cemerlang di dunia militer hingga politik.


Kariernya di militer melesat saat ia ditunjuk menjadi ajudan Presiden Soeharto pada 1987-1991. Setelahnya, alumni Akmil 1968 ini berturut-turut menjabat Kepala Staf Komando Daerah Militer Jaya, Panglima Kodam Jaya, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Puncaknya, Wiranto mengemban amanah sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada periode 16 Februari 1998 sampai 26 Oktober 1999.


Wiranto juga memiliki rekam jejak unik. Salah satunya, Wiranto pernah bekerja bersama empat presiden yang berbeda. Selain pernah menjadi Menhankam/Pangab di era Presiden Soeharto dan BJ Habibie, Wiranto juga pernah mengemban jabatan Menko Polkam di masa Presiden Abdurrahman Wahid. Dan kini, di era Presiden Jokowi, Wiranto kembali menjabat Menko Polhukam.


Di kalangan militer, Wiranto dinilai sebagai jenderal yang cerdas. Tak aneh pula jika Wiranto memiliki kiprah gemilang di bidang nonmiliter. Di dunia politik, misalnya, Wiranto mendirikan sekaligus menjabat Ketua Umum Partai Hanura selama dua periode (2006 – 2016). Wiranto bahkan sempat menjadi calon presiden pada tahun 2004 dan calon wakil presiden pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan Pilpres 2009.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Oesman Sapta Odang

Bagi Oesman Sapta Odang (OSO), menjadi bagian dari DPD merupakan kebanggaaan dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara, pancasila dan UUD 1945, kepada rakyat di daerah pemilihannya masing-masing, serta kepada Tuhan YME. Ia pun mengajak 131 anggota DPD lainnya untuk menjadi agent of change karena dirasa saat ini merupakan momentum yang sangat baik untuk kebangkitan DPD.


Jalan takdir berlalu tak diduga. Kira-kira demikian ungkapan Oesman Sapta Odang soal nasib baik yang kerap menghampirinya. Begitupun dengan jabatan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diembannya. Meski sempat memantik kritik dan pertentangan, namun toh takdir menuntunnya pada posisi tersebut.


Bagi pemilik nama panggilan OSO ini, kritik adalah biasa. Dalam kamus hidupnya, kritik, pertentangan, jatuh-bangun, atau untung-rugi, menjadi kosa kata yang lumrah ditemukan. Kondisi penuh warna itu justru membuatnya kuat serta makin belajar makna hidup dan kehidupan. Ia pun bahagia saja menjalani hidupnya.


Jejak langkah di dunia bisnis dan politik yang dilakukannya bertahun-tahun telah menambah pengetahuan, skill, dan membentuk karakter OSO. Jadi tak heran, jika pengaruh putra asli Kalimantan Barat ini begitu kuat di manapun ia berada. Tidak hanya kursi DPD, saat ini OSO juga memiliki pengaruh sangat kuat karena menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI.


Karier politik lelaki kelahiran Sukadana-Kalimantan Barat, 18 Agustus 1950 ini melesat pada 2014. Meski sejatinya, kiprah mantan Anggota MPR Fraksi Utusan Daerah Kalimantan Barat (1999-2004) ini di partai politik sudah berlaku sejak dirinya mendirikan Ketua Umum Partai Persatuan Daerah.


Rekam jejaknya yang moncer di dunia politik, membuat Partai Hanura ‘membajaknya’. Tepat dua bulan sebelum dilantik menjadi Ketua DPD, OSO terpilih menjadi Ketua Umum Partai Hanura dengan masa jabatan hingga tahun 2019. Karakter dan pengaruh OSO yang kuat memudahkannya untuk duduk di posisi puncak partai yang didirikan Jendral (purn) Wiranto tersebut.


Garis sukses juga diukirnya di dunia organisasi. Setelah mengemban beragam jabatan di Kalimantan Barat sejak tahun 1975, OSO pun merambah dunia organisasi di tingkat nasional. Puncaknya, peraih gelar doktor honoris causa dari Senior University International, USA, pada 1999 ini terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pada 2010. Saat itu, OSO berhasil mengungguli Prabowo Subianto. Meski polemik antara pendukung Prabowo dan OSO tak terhindarkan, namun OSO tetap menjadi Ketua Umum HKTI hingga sekarang.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR RI, Zulkifli mampu membawa perubahan besar pada lembaga tertinggi negara itu menjadi lembaga yang berwibawa. Di bawah kendali kepemimpinannya popularitas MPR melejit. Sosialisasi empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI semakin ditingkatkan.


Zulkifli beserta para anggota MPR gencar turun ke berbagai daerah untuk menyosialisasikan empat pilar kebangsaan. Zulkifli mengingatkan soal Pancasila yang akan makin lama makin memudar jika bangsa Indonesia tidak menyadarinya dan memahaminya kembali.


Sementara itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PAN terobosan besar yang dilakukan Zulkifli antara lain membawa gerbong PAN mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2016. Dukungan PAN pada pemerintahan Jokowi tersebut untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik.


Sebelumnya saat dipimpin Hatta Rajasa PAN bersama Partai Gerindra, PKS, PPP, dan Golkar tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mengusung duet Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Saat itu Prabowo-Hatta kalah melawan Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Pasangan Jokowi-JK diusung oleh PDI-P, Nasdem, PKB, dan Hanura.


Berkat pengaruh Zulkifli, salah seorang kader PAN, Asman Abnur, diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi oleh Presiden Jokowi pada 27 Juli 2016.


Tangguh menggeluti dunia bisnis mengantarkan Zulkifli Hasan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Zulkifli lama menggeluti bisnis perabotan rumah tangga, termasuk panci. Setelah meraih kesuksesan di bidang bisnis, Zulkifli terjun ke pentas politik.


Zulkifli bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), partai yang lahir di awal reformasi tahun 1998. Pilihan Zulkifli dengan partai yang kelahirannya dibidani Amien Rais itu tidak salah. Melalui kendaraan partai inilah pada Pemilu 2004 dia terpilih menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dari daerah pemilihan (dapil) Lampung I, yang meliputi Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pringsewu, Lampung Barat, dan Kota Metro.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI Agus Rahardjo

Menduduki posisi utama di sebuah lembaga anti rasuah, jelas membuat Agus Rahardjo memiliki pengaruh besar. Keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi pun memberi pengaruh luas bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.


Tidak lama setelah terpilih melalui voting Komisi III DPR RI, pada 2015 lalu, Agus mampu menjadikan nama KPK sebagai salah satu lembaga yang tegas dalam hal pemberantasan korupsi. Tahun 2015, KPK hanya melakukan lima kali operasi tangkap tangan (OTT).


Di bawah kepemimpinan Agus, KPK telah mengungkap banyak kasus korupsi. Sepanjang 2016, KPK telah melakukan penyidikan terhadap 99 kasus korupsi yang sampai pada tahap penyidikan. 99 kasus itu terdiri dari 79 perkara penyuapan, 14 perkara pengadaan barang dan jasa, serta tiga perkara tindak pencucian uang.


Sepanjang 2016 di bawah kepemimpinannya, KPK telah melakukan 17 kali OTT di berbagai daerah dan merupakan jumlah OTT terbanyak sepanjang sejarah berdirinya KPK. Salah satu kasus korupsi yang ditangani oleh Agus adalah kasus korupsi besar-besaran e-KTP yang menyeret banyak nama dari berbagai partai politik.


Selain kasus mega korupsi tersebut, KPK saat ini juga terus melakukan penyelidikan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam pengucuran Badan Likuiditas Bank Indonesia  atau BLBI.


Agus berharap pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan bersama masyarakat secara masif. Ia tidak mau berjanji muluk-muluk kepada masyarakat Indonesia yang sangat berharap negeri ini terbebas dari praktik korupsi. Namun, mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini meminta masyarakat melihat dan menilai kinerjanya dalam waktu dekat.


“Kalau nanya nyali, saya tidak bisa jawab hari ini. Akan sombong kalau declare diri saya sangat bernyali. Ikuti saja dalam perkembangan bagaimana langkah-langkah kami dalam penindakan dan pencegahan,” tandasnya.
Lahir di Magetan, Agus sebelumnya memimpin LKPP pada 2010 yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007. Sebelum menjabat Kepala LKPP, ia pernah menjabat Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).


Karier Agus banyak dihabiskan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan menjadi anggota staf perencanaan pembangunan di Bappenas. Ia juga pernah tercatat sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Namun ia memilih mundur pada 2010 karena kesibukannya di LKPP.


Agus dikenal sebagai Ketua KPK yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum. Selain itu, itu dikenal dengan komentar-komentarnya di sejumlah media. 

Kepala Badan Narkotika Nasional RI Budi Waseso

Pemerintahan Kabinet Kerja yang dinakhodai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menabuh genderang perang terhadap narkoba. Jokowi menjadikan narkoba sebagai kejahatan luar biasa yang tidak bisa diampuni. Dengan begitu, jelas peran Budi Waseso sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki pengaruh besar di negeri ini.


Keseriusan pemerintahan Jokowi dalam memerangi narkoba itu diwujudkan dengan mengeksekusi mati gembong-gembong narkoba. Pada 18 Januari 2015 dilakukan ekesekusi terpidana mati tahap I sebanyak 6 orang. Selanjutnya tahap II yang dieksekusi mati sebanyak 8 orang pada 29 April 2015. Tahun 2016 dilakukan eksekusi mati tahap III terhadap empat gembong narkoba.


Meski pemerintah tegas menindak mafia narkoba, toh peredaran narkoba masih marak di Indonesia. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Waseso yang menduduki kursi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 8 September 2015. Sebelumnya pria yang populer disapa Buwas – akronim dari namanya – ini menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.


Buwas menjelaskan, sepanjang 2016 terdapat 196 tersangka yang diproses terkait narkotika. “Sebagai hasil kerja nyata tahun 2016, BNN bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Bea Cukai, dan instansi terkait berhasil mengumpulkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 990 kg, ganja sebanyak 3 ton 51 kg, dan ekstasi 616.534 butir,” kata Buwas dalam pemusnahan barang bukti narkoba yang dihadiri Presiden Jokowi di Monas, Jakarta Pusat, Selasa 6 Desember 2016 lalu.


Selain itu, BNN juga menyita aset terkait perkara narkoba sebesar Rp.261,86miliar. Dari 21 kasus yang ditangani, BNN juga melakukan pendalaman terkait tindak pidana pencucian uang dengan nilai transaksi Rp 3,6 triliun. “Barang bukti tersebut diperolah dari beberapa kasus ditangani BNN, Polri, dan Bea Cukai dengan jumlah tersangka 29 orang,” kata Buwas.


Gebrakan lain BNN di bawah kepemimpinan Buwas bekerja sama dengan polisi adalah membekuk jaringan narkoba yang membawa sabu-sabu seberat 1 ton di Anyer, Serang, Banten, Rabu 12 Juli 2017.


Buwas menjelaskan, jaringan tersebut merupakan salah satu dari 72 jaringan narkoba internasional yang beroperasi di Indonesia. “Yang jelas mereka bagian dari 72 jaringan internasional,” kata jenderal bintang tiga ini di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 14 Juli 2017.

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

Peran Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sangat berpengaruh dalam menggerakan pasukan atau alat pertahanan negara. Karena itu tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu tugas berat yang diembannya sebagai Panglima TNI.


Pria yang pernah menjadi Komandan Kodiklat TNI-AD, Pangdam V/Brawijaya dan Gubernur Akmil ini resmi menjabat sejak 8 Juli 2015. Kariernya naik ke puncak komando institusi TNI dari posisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30.
Tak lama setelah menjabat Panglima TNI, Gatot segera mengidentifikasi salah satu masalah yang dihadapi prajurit TNI selama ini, yakni perkara kesejahteraan. Pada 2016 lalu, ia berhasil meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dalam bentuk pemberian gaji ke-13, ke-14 serta tunjangan kinerja ke-13.


Meski berada di puncak pimpinan Angkatan Darat saat menjabat KSAD, Gatot tak segan turun dan bersama-sama anak buahnya di lapangan. Di antaranya keterlibatan TNI AD yang terjun langsung untuk membangun rumah murah, perbaikan jalan rusak, membersihkan sungai dan pantai. Ia bahkan ikut turun ke sawah membantu petani menanam padi.


Jenderal Gatot pun bukan prajurit karbitan. Ia tiba pada kursi pucuk pimpinan karena kinerja dan capaian-capaian lainnya. Bahkan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, menilai Gatot tidak memiliki catatan pelanggaran HAM, suatu momok yang biasanya dilekatkan para pegiat HAM kepada petinggi militer.


Sukses Polri yang didukung TNI dalam menumpas gerombolan teroris pimpinan Santoso di Poso, Sulawesi Tengah, juga bisa dimasukkan dalam daftar prestasi Gatot.


Belum lagi operasi pembebasan sandera yang beberapa waktu lalu dilakukan oleh unit khusus TNI, juga berhasil membawa pulang dengan selamat semua sandera asal Indonesia yang ditahan oleh pihak ekstrimis di Filipina.


Berkat TNI yang sangat efektif dalam penumpasan teroris, Presiden Filipina Rodrigo Duterte dilansir dari Reuters via Nusantara, secara terbuka kepada media mengungkapkan pada Juni 2017 lalu, jika memang dirinya punya pilihan, ia tidak akan memilih bantuan dari AS, melainkan ia akan memilih TNI untuk bisa menyelesaikan masalah teroris di Marawi.

Ketua Mahkamah Agung RI M. Hatta Ali

Kinerja M. Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) patut diacungi jempol. Dalam lima tahun kepemimpinannya pada periode pertama (2012 – 2017), Hatta Ali berhasil meningkatkan kinerja MA.


Terpilih kembali pada periode selanjutnya (2017 – 2022), M Hatta Ali terus melakukan pembenahan atas hambatan-hambatan dalam menata lembaga peradilan. Keinginannya mewujudkan MA sebagai badan peradilan Indonesia yang agung dan bersih dari oknum hakim yang menyimpang membuat memotivasi dirinya untuk terus bekerja dan bekerja. 


Untuk itu, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan untuk mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh oknum hakim tersebut. Salah satu bentuk caranya adalah dengan melakukan penyamaran untuk melihat keadaan sebenarnya di lapangan.


Memang pihak MA tak memungkiri bahwa pada 2016 banyak pejabat pengadilan yang terkena kasus hukum. Namun, Hatta tidak putus asa menangani hal itu, justru itulah memberi semangat bagi Hatta untuk lebih meningkatkan masalah pengawasan dan penertiban terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat pengadilan.


Dia melakukan pengawasan berupa penyamaran hakim agung ke pengadilan-pengadilan. Penyamaran itu, bertujuan untuk memastikan tidak ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik dilakukan oleh pejabat di lingkungan pengadilan.

 

Dengan penyamaran itu, pihaknya bisa mengetahui bagaimana situasi di lapangan yang sebenarnya. Bagaimana bentuk pelayanan mereka kepada masyarakat, khususnya pencari keadilan, apakah sudah jalan atau belum.


Dari penyamaran yang dilakukan oleh pimpinan MA, tidak ada satu pun orang di pengadilan yang mengenali. Karena itu, Hatta dapat membantah kalau ada pihak yang mengatakan penyamaran itu telah diketahui sebelumnya oleh jajaran di pengadilan. 


Hatta mengakui pengawasan berupa penyamaran ini sangat efektif. Setelah dievaluasi ternyata banyak perubahan yang sudah dilakukan oleh berbagai pengadilan tingkat pertama. Jadi, yang sudah dilakukan penyamaran adalah masuk ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara.


Oleh sebab itu, pengawasan hakim akan menjadi prioritas dirinya kedepan setelah dia terpilih kembali menjadi Ketua MA. Apalagi Hatta mengaku banyak berkarier di bidang pengawasan, misalnya di Inspektorat Jenderal Kementerian Kehakiman, maupun ketua kamar pengawasan saat di MA.


Meski terpilih untuk lima tahun mendatang, Hatta hanya akan menduduki posisinya dalam tiga tahun kedepan. Sebab, usianya kini memasuki 67 tahun, sementara usia pensiun hakim agung adalah 70 tahun. Tiga tahun inilah Hatta berusaha untuk memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang bisa diberikan kepada negara dan kepada Mahkamah Agung.


Seperti diketahui, Hatta kembali terpilih menjadi Ketua MA periode 2017-2022 dalam pemilihan yang berlangsung pada Selasa pagi, 14 Februari 2017. Hatta meraih 38 suara, mengalahkan Andi Samsan Nganro tujuh suara, Suhadi satu suara, dan Mukti Arto satu suara. 


Sebagai catatan, berkaitan dengan pembenahan korupsi peradilan. Koalisi mencatat, telah banyak data yang menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi pekerjaan rumah utama yang harus dibenahi oleh lembaga peradilan. Data terbaru yang dikeluarkan oleh MaPPI FHUI menunjukkan bahwa pada tahun 2016 lebih dari 15 orang di lingkungan peradilan yang diduga terlibat kasus korupsi. (Poy)

Jaksa Agung RI Muhammad Prasetyo

Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah kepemimpinan Prasetyo kian berkibar. Antara lain dengan membuat gebrakan besar mengeksekusi mati gembong-gembong narkoba. Meski sempat mendapat kecaman dari dunia internasional, Kejagung tetap melanjutkan eksekusi mati terpidana narkoba.


Kelahiran Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada tahun 2013 dan satu-satunya partai politik (parpol) baru yang mengikuti Pemilu 2014, membawa berkah bagi HM Prasetyo. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ini bergabung dengan parpol besutan Surya Paloh tersebut. Pada Pemilu 2014 Prasetyo terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari daerah pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak.


Belum genap dua bulan duduk di kursi DPR, Prasetyo diberi kepercayaan sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, 20 November 2014 lalu. Penunjukan Prasetyo sebagai Jaksa Agung itu mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Sorotan itu tak lain adalah latar belakang Prasetyo yang merupakan seorang politikus Partai NasDem, yang dikenal sebagai partai pendukung utama Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dalam Pilpres 2014. Penunjukan ini juga ditafsirkan sebagian orang sebagai politik bagi-bagi jatah dalam pemerintahan Kabinet Kerja.


Sementara itu sebagian orang juga menganggap Prasetyo tidak memiliki prestasi yang menonjol selama menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada 2005 hingga 2006. Tetapi, semua sorotan negatif tersebut dijawab Prasetyo dengan komitmen bekerja secara profesional dan independen. Ia mampu menunjukkan prestasinya sebagai Jaksa Agung yang bikin bangga Korps Adhyaksa.


Tahun 2015 di bawah kendali kepemimpinan Prasetyo Kejagung membuat gebrakan besar dengan mengeksekusi mati gembong-gembong narkoba. Pada 18 Januari 2015 Kejagung mengekesekusi terpidana mati tahap I sebanyak 6 orang. Selanjutnya tahap II yang dieksekusi mati sebanyak 8 orang pada 29 April 2015. Tahun 2016 dilakukan eksekusi mati tahap III terhadap empat gembong narkoba, yakni Freddy Budiman (Indonesia), Michael Titus Igweh (WN Nigeria), Humprey Ejike (WN Nigeria), dan Seck Osmane (WN Afsel).


Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan vonis hukuman mati kepada 25 terpidana kasus narkotika pada 2016. Menanggapi hal itu Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku akan segera melaksanakan eksekusi hukuman mati kepada para bos narkoba yang sudah divonis sampai inkrah atau berkekuatan hukum.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian

Jabatannya sebagai Kapolri jelas berpengaruh terhadap keamanan bangsa dan negara ini. Salah satu ujian terbesar Polri di bawah kepemimpinannya adalah mengamankan Pilkada 2017 yang serentak digelar di 101 daerah. Berkat peran Polri Pilkada 2017 berjalan lancar.


Secara mengejutkan Jokowi memilih Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri. Ini mematahkan tradisi senioritas di tubuh Polri karena Tito lebih dipilih ketimbang para seniornya berpangkat tiga bintang yang berjumlah 7 orang. Tito dilantik sebagai Kapolri oleh Jokowi di Istana Negara, pada Rabu 13 Juli 2016 lalu. Tentunya diiringi pangkat jenderal bintang empat. Ia menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun.
Sebelumnya Tito calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden ke DPR untuk mengikuti fit and propert test dan mendapat respons positif.


Tito dilahirkan di Palembang, 26 Oktober 1964. Ia lulus Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1987 dan menerima bintang Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik. Setelah lulus, dia langsung ditugaskan di Polres Jakarta Pusat. Tugas teritorial pertama yang dibebani  sebagai Kanit Jatanras Reserse Polres Metro Jakarta Pusat.


Tito banyak bertugas di reserse. Kariernya terus mengalir mulai di Polsek, Polres, Polda, hingga di Polri. Dari reserse, sespri Polri, anti teror, hingga asrena Polri. Namanya mulai dikenal saat ia berhasil menangkap Tommy Soeharto, dalang pembunuhan Hakim Agung Safiudin, pada tahun 2001. Ia ditugaskan sebagai ketua Tim Kobra bentukan Reskrim Polda Metro Jaya. Ia pun diganjar kenaikan pangkat dari Mayor ke Ajun Komisaris Besar (AKBP).


Kariernya terus berlanjut, ia ditugaskan di detasemen 88 Anti Teror Polda Metro Jaya pada tahun 2004. Dengan pangkat Ajun Komisaris Besar (AKBP), ia memimpin tim dengan 75 personil. Ia berhasil membongkar dan menangkap teroris di Indonesia. Tim ini dapat melumpuhkan teroris Azahari Husin dan kelompoknya di Batu, Malang, Jawa Timur, 9 November 2005. Atas prestasinya ini, ia lagi-lagi mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa dari AKBP menjadi Komisaris Besar Polisi (Kombes).


Tak hanya itu, Tito juga berhasil menangkap daftar pencarian orang (DPO) kasus konflik Poso pada 2007. Dua tahun kemudian Tito bersama perwira berhasil membekuk pimpinan teroris Noordin M Top pada tahun 2009.

 

 

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan

Dua kali terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat sudah membuktikan betapa berpengaruhnya Ahmad Heryawan (Aher) di mata rakyat Pasundan. Ini juga tak lepas dari fakta Aher memasok banyak prestasi selama kepemimpinannya.


Tampilnya alumni LPIA dan IPB ini sebagai sosok paling berpengaruh di Jawa Barat (Jabar) tentu tak lepas dari kepiawaiannya mengelola Jabar selama dua periode kepemimpinannya.
Prioritas pada pendidikan terjangkau, sejuta lapangan kerja, kesehatan masyarakat, perbaikan ekonomi masyarakat, dan pembenahan infrastruktur adalah misi pria kelahiran Sukabumi, Jawa Barat, 19 Juni 1966 ini. Dan, itu terlihat secara faktual saat ini.


Ada beberapa indikasi keberhasilan yang dicapai atas program kerjanya. Di antaranya indikator angka kemiskinan yang berhasil ditekan pada kuran waktu satu tahun terakhir.


Angka kemiskinan di Jabar yang pada 2015 mencapai indeks 9,57 persen, atau lebih kecil dari nilai angka kemiskinan nasional. Pada 2016 ini Pemprov Jabar juga berhasil menurunkan lagi menjadi 8,95 persen.
Selain itu, indek ratio juga turun dari 0,415 ke angka 0,413. Meski penurunan tersebut kecil, namun itu dihitungan trilun. Maka cukup bermakna jika dijabarkan.


Sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) juga terjadi peningkatan sebesar 0,53 persen pada 2015 sementara tahun 2016 mengalami lonjakan cukup tinggi dengan nilai 5,76 persen. Kenaikan LPE ini merupakan paling tinggi di pulau Jawa dibandingkan Provinsi Jatim, dan Jateng bahkan provinsi DKI sekalipun.


Buah kerja Aher selama dua periode itu tentu sangatlah ‘manis’. Tak heran jika survey yang dilakukan lembaga survey Poltracking belum lama ini, mendapatkan data bahwa masyarakat Jawa Barat puas terhadap kinerja Ahmad Heryawan. Persentase kepuasannya mencapai 64,26%. Secara kuantitatif, angka kepuasan relatif tinggi karena berada di atas 50%. Penilaian masyarakat terhadap kinerja Pemprov Jabar itu dilakukan Poltracking Indonesia melalui survei yang dilakukan 18-24 Mei 2017.


Tak heran jika selama kepemimpinannya ia berhasil meraih sejumlah penghargaan. Tentu, yang paling prestisius tentunya dinobatkannya Pemerintahan Provinsi Jabar sebagai provinsi berkinerja terbaik secara nasional untuk kedua kalinya. Penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang mewakili Presiden RI Joko Widodo.

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak

Awang Faroek Ishak dipercaya memimpin Kalimantan Timur (Kaltim) untuk dua periode. Sejak kali pertama memimpin pada 2008 lalu, Awang berhasil membuktikan kerja nyata yang membawa pengaruh besar bagi kemajuan Kaltim dan masyarakat Kaltim sendiri. Di bawah kepemimpinannya, Kaltim berhasil mencapai keberhasilan pembangunan di berbagai sektor.


Ya, selama memimpin Kaltim, Awang Faroek yang begitu mencintai daerah yang dipimpinnya itu, telah mencurahkan segenap jiwa dan raga, serta pemikiran-pemikiran besar untuk mewujudkan Kaltim menjadi daerah yang maju, mandiri dan sejahtera. Tak heran jika pengabdian, dedikasi serta loyalitasnya pada Kaltim itu menjadikannya tokoh yang disegani dan begitu dicintai rakyatnya, sehingga rakyat menginginkannya kembali memimpin pada periode kedua (2013 – 2018).


Di tangan dinginnya, Kaltim juga menjadi daerah yang lebih maju. Pengakuan demi pengakuan, serta penghargaan demi penghargaan berhasil diraihnya, baik penghargaan skala nasional maupun internasional yang telah membawa harum nama Kalimantan Timur.


Awang Faroek juga dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan peduli pada rakyat Kalimantan Timur. Dalam memimpin, Awang selalu memprioritaskan pembangunan untuk rakyat. Agar dirinya bisa semakin dekat dengan rakyat, Awang juga mendirikan Awang Faroek Institute yang membuka ruang diskusi antara pemimpin dan rakyat melalui forum “Rembuk Rakyat” yang menurutnya sangat baik agar pemerintah bisa mendengar langsung aspirasi masyarakat, selain melalui saluran normatif musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).


Kaltim di bawah kepemimpinannya telah melakukan banyak perbaikan dan kemajuan di berbagai bidang, seperti pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, olahraga, kesenian hingga pariwisata. Meski begitu, Awang menyadari bahwa Kaltim masih perlu melakukan banyak peningkatan, terutama peningkatan daya saing sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan kualitas hidup yang baik dan sehat.


Untuk itu Awang merumuskannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ‘Kaltim Maju 2018’ yang selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) atau RPJMD ke-3 (2013-2018), yakni melaksanakan pembangunan pada seluruh bidang yang dilakukan dengan konsisten selama dua periode, telah menunjukkan pemantapan menuju masyarakat sejahtera, pemerataan hasil pembangunan telah dirasakan masyarakat.

Gubernur Bali I Made Mangku Pastika

Nama I Made Mangku Pastika menjulang tinggi ketika Markas Besar Polri menunjuknya sebagai Ketua Tim Investigasi Pengungkapan Pelaku Bom Bali yang terjadi di Sari Club dan Paddy’s Club Kuta pada 12 Oktober 2002 lalu. Dan hanya dalam hitungan waktu kurang dari satu bulan, Ia berhasil menangkap pelaku. Ini menjadi sejarah dan prestasi besar di dunia terkait serangan teroris.


Sebelum terjadi peristiwa tersebut tidak banyak orang yang mengenal baik sosok Made Mangku Pastika. Meski menyandang pangkat jenderal bintang dua di jajaran Kepolisian Republik Indonesia dan pernah menduduki jabatan sebagai Kapolda di beberapa daerah, nama putra kelahiran Buleleng ini tidaklah terlalu mentereng.


Atas kinerjanya, Mangku Pastika dianugerahi julukan khusus oleh majalah bertaraf internasional, Time. Ketua Tim Investigasi Bom Bali itu dijuluki sebagai Time’s Asian Newsmaker of the Year, atau yang terjemahan bebasnya sebagai “Pembuat Berita se-Asia Tahun Ini Versi Time.


Karir Mangku Pastika bermula setelah dia lulus dari AKABRI dan menjadi Komandan Peleton 1 Kompi I, Batalyon B, Brimob Polda Metro Jaya. Sejak itu, karir dan jabatannya terus menanjak. Meskipun profesi awal yang dilakoninya adalah sebagai polisi.


Tidak hanya itu saja, persoalan demi persoalan berhasil dia atasi. Termasuk saat dipercaya menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur yang saat itu tengah ada konflik pengungsi Timor Timur di NTT. Dia berhasil menyelesaikan tugasnya di NTT dan setelahnya Mangku Pastika digeser untuk menangani konflik pembunuhan Theys Eluway pada tahun 2000 di Papua sebagai Kapolda di Provinsi Bumi Cenderawasih tersebut. Meski selalu diliputi konflik, namun dia bersyukur karena dapat menyelesaikan tanpa menimbulkan banyak korban.


Rekam jejaknya yang panjang dan sederet prestasi memberikan kepercayaan diri pada Mangku Pastika, dan dia dipercaya oleh masyarakatnya untuk memimpin Bali, Prestasinya itu tidak hanya berhenti disitu saja, Saat menjabat sebagai Gubernur pun penghargaan demi penghargaan didapatnya saat Mangku Pastika meraih penghargaan sebagai Pembina Provinsi Terbaik Satu kategori pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam ajang Anugerah Desa Membangun Indonesia 2015, dan mendapat Penghargaan TripAdvisor Travellers’ Choice Award untuk Bali sebagai World’s Best Destination.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno

Selama memimpin Sumatera Barat (Sumbar) Ia mampu membangun kualitas hidup masyarakat dengan menyukseskan program kependudukan sesuai kearifan lokal melalui penerbitan kebijakan, alokasi anggaran dan penyediaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana (KB), pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan sejahtera melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).


Atas pencapaiannya itu, Sumbar mampu mencapai angka kelahiran total (TFR) sebesar 2,6 persen dan laju pengendalian penduduk 1.33 persen. Tak heran jika sang gubernur, Irwan Prayitno mendapat penghargan dari Presiden Joko Widodo atas jasa dan kesuksesannya pada pembangunan bidang kependudukan tahun 2017.


Kepiawanan Irwan Prayitno sebagai seorang Profesor dalam memanajemen pemerintahan juga patut untuk diacungi jempol. Hal ini dibuktikan dengan pujian pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa hanya Irwan Prayitno yang hafal aturan-aturan BPK secara detail dan ini dibuktikan dengan 3 kalinya Irwan Prayitno meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pemeriksaan laporan keuangan Provinsi Sumatera Barat, dan yang terakhir laporan keuangan tahun 2014 meraih WTP secara penuh dan sempurna tanpa ada catatan dari BPK.


Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Irwan Prayitno meraih penghargaan nasional. Kali ini di bidang pengadaan barang dan jasa. Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengadaan Barang/Jasa yang dibuka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Sumbar meraih National Procurement Award untuk kategori Peran Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi. Sumbar kembali dianugerahi penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi dala akuntasi dan pelaporan keuangan pemerintah.


Selain sebagai Gubernur, Irwan juga sering didaulat menjadi dai yang mampu memberikan siraman rohani yang menyejukkan, baik di mesjid atau mushalla, di majlis taklim, melalui TV atau radio. Dalam berbagai kesempatan kunjungan ke daerah Irwan sering dimintai menjadi khatib Jumat atau sebagai pembicara pada tabligh akbar.


Irwan all out memacu pembangunan di Sumbar. Terbukti laki-laki bergelar Datuk Rajo Bandaro Basa dilantik sudah mendapat 197 penghargaan di bidang kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan dan sosial. Di bidang sosial Juara I Pelaksanaan Rehab Rekon Pasca Bencana tahun 2011, Juara I Tanggap Darurat tahun 2011, Juara III Mitigasi Terbaik tahun 2011 dan Juara II Kategori Akuntabilitas bidang Kebencanaan 2011.


Sosok Irwan juga tidak bisa terlepas dari usahanya untuk membenahi Kota Padang yang saat itu terkena musibah gempa yang besar pada 2009, hingga membuat rumah warga banyak yang rusak, Irwan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi yang dibuktikan dengan lebih memilih perbaikan rumah warga. Sekitar 279.432 rumah warga harus segara direhab. Seiring dengan itu, sarana prasarana publik pun harus juga direhab, seperti jalan dan jembatan, rumah sakit, pasar, sarana ibadah dan sarana publik penting lainnya. Bagi Irwan, rumah warga dan sarana publik yang rusak terkena gempa harus segara direhab. Dia tidak mengutamakan rehab kantor pemerintah dan kantor gubernur. (Bal)

Walikota Bandung M. Ridwan Kamil

Mochamad Ridwan Kamil berhasil menyulap kota Bandung menjadi lebih tertata dan lebih asri dengan adanya taman-taman tematik yang hadir hampir di seluruh sudut kota Bandung. Dengan inovasi hasil pemikiran ide briliannya, Ia juga banyak melakukan gebrakan untuk kemajuan kota Bandung. Hasil kerja nyata itu pun dapat dirasakan warga dalam sekejap. Sontak, Ridwan Kamil menjadi sosok pemimpin idaman bagi seluruh warga Bandung.


Pertama kali menjabat walikota Bandung sejak 2013 lalu, pria yang akrab disapa Kang Emil ini, sepenuhnya bekerja dengan hati untuk kota kelahirannya itu. Tak heran jika dalam bekerja, Ia pun tak segan terjun langsung tak hanya sekadar memberi penugasan. Seperti misalnya, ia menghimbau warga Bandung untuk naik sepeda dengan memberi contoh naik sepeda setiap harinya dalam perjalanan ke kantor.


Di bawah kepemimpinannya, Bandung kini menjadi kota modern berkelas internasional. Kota yang tertata rapih dengan taman – taman tematik yang dibangunnya sungguh mampu menarik perhatian pengunjung. Misalnya taman musik, taman film, taman foto, taman lansia, dan taman balai kota didesain dengan sangat apik. Yang menarik, Kang Emil bahkan bisa menyulap sebuah kawasan yang tadinya tidak terurus menjadi sebuah taman yang bermanfaat. Misalnya, Taman Bermain Babakan Asih Kopo Bandung, yang tercipta dari program perbaikan kampung dengan cara membeli sepetak tanah untuk menjadi taman bermain anak dan kegiatan lomba mewarnai dinding kampung dengan gambar-gambar kreatif, serta menjadikan Babakan Siliwangi sebagai Hutan Kota Dunia PBB.


Selain itu, suami dari Atalia Praratya Kamil ini, juga berhasil mengembangkan kota Bandung menjadi smart city. Salah satu gebrakannya di bidang teknologi, adalah Bandung Command Center (BCC) yang diresmikan pada Januari 2015 lalu. Melalui BCC, Pemkot Bandung dapat melakukan monitoring atau pengawasan terhadap kondisi Kota Bandung sekaligus menjadi akses pelayanan publik. Selain itu, Pemkot Bandung meluncurkan Website West Java Incorporated (WWJI) berbarengan dengan dicanangkannya Gerakan Data Terbuka ‘Bandung Open Data Summit and Challenge (BOSCHA)’.

Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto

Meski belum menginjak 3 tahun memimpin Makassar, Sosok Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai kepala daerah sudah dikenal orang banyak tidak hanya di tataran nasional tapi sampai Internasional. Terbukti, banyak negara-negara tetangga yang tertarik untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.


Keberhasilannya menyelenggarakan pertemuan Asean Mayor Forum (AMF) 2015 di Makassar, pria yang akrab disapa Danny ini, mendapat apresiasi dari puluhan kepala daerah se-Asia Tenggara di ajang tersebut karena berhasil memberdayakan masyarakat lewat program Lorong Garden (Longgar). Program yang berfokus pada upaya penghijauan lorong (gang) pemukiman penduduk di Kota Makassar.


Atas kerja kerasnya itulah banyak negara-negara tetangga yang tertarik untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, salah satunya adalah Australia yang tertarik dengan potensi yang dimiliki kota tersebut. Bahkan Australia merayakan hari nasional atau Australia Day di Makassar.


Prestasinya dalam memimpin Makassar tidak diragukan lagi, perannya sudah banyak dilakukan oleh pria kelahiran 30 Januari 1964 ini, seperti Makassar Smart Card menjadi kartu pintar pertama di Indonesia bahkan di dunia yang menyatukan fungsi cashless dan privat, kartu berbasis android tersebut tidak hanya memudahkan pajak dan urusan kependudukan, tetapi juga mer-record data kesehatan (medical record) setiap warga.


Dalam melayani warga Makassar, sosok Danny juga nampaknya tidak setengah hati. Contohnya pada perayaan HUT Makassar ke-408, Danny langsung turun ke jalan memberikan makanan untuk para petugas kebersihan dan membantu para petugas itu menyapu jalanan di sekitar Pantai Losari. Selain itu, untuk menyadarkan warganya akan kebersihan, Danny rela membersihkan drainase atau comberan di sepanjang kanal Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.


Melihat ketulusan Danny, warga Makassar merasa tersetuh hatinya dan ikut membantu Danny dengan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Alhasil, Kota Makassar pun menjadi salah satu kota terbersih di Indonesia dan Kota Daeng ini pun menerima penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).


Tidak hanya itu, gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan lelang jabatan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Danny sudah menerapkannya terlebih dahulu. Bahkan untuk melelang kursi kepala sekolah, Danny rela melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah-sekolah guna memantau transparansi lelang tersebut dan langsung memantau fasilitas sekolah apakah sudah baik untuk kegiatan belajar-mengajar atau tidak.

Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan M. Nurdin Abdullah

Karakter kepemimpinan Nurdin Abdullah berbeda dengan kebanyakan kepala daerah lainnya. Sejak menjabat Bupati Bantaeng ia ‘nekad’ mengubah manajemen pemerintahannya dari yang birokratis menjadi ala corporate yang lebih melayani, ramah, mudah, murah dan tidak berbelit-belit. Walhasil, kurang lebih 190.000 warga Bantaeng merasakan perubahan yang luar biasa di era kepemimpinannya. Ratusan penghargaan dari dalam dan luar negeri adalah juga bukti sukses kepemimpinannya.


Watak kepemimpinan Nurdin itu sudah terlihat sejak periode pertama kepemimpinannya sebagai Bupati Bantaeng (2008 hingga 2013). Tak heran kalau lalu rakyat pun memilihnya lagi di periode berikutnya.


Rakyat mengakui, perubahan yang paling mendasar adalah kehidupan sosial ekonomi masyarakat makin meningkat dari waktu ke waktu serta penataan infrastruktur dan tata kota Bantaeng yang semakin baik.


Kalau dulu Bantaeng dikategorikan sebagai kabupaten ‘miskin’ dengan pendapatan per kapita masyarakat relatif rendah dibanding dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Tapi dibawah Nurdin, pendapatan per kapita warga Bantaeng meningkat, industrialisasi terhadap hasil-hasil holtikultura berkembang, stimulus pendanaan terhadap desa-desa untuk meningkatkan pendapatan petani juga makin meningkat, dan masih banyak indikator lainnya. Itu tak lepas dari banyaknya investor asing yang menanamkan modalnya di Bantaeng.


Tapi, Nurdin sendiri tak mau membanggakan diri jika disinggung soal kemajuan yang terjadi di daerahnya.”Saya kira kalau soal keberhasilan sih yang merasakan kan masyarakat. Tapi yakinlah bahwa yang kita lakukan adalah bagaimana masyarakat itu merasa adanya pemerintah, yang tadinya kota itu sebagai kota yang di musim hujan banjir, musim kemarau kekurangan air. Yang kedua layanan publik yang begitu minim sekarang Alhamdulillah mereka betul betul merasakan kapan saja mereka ada gangguan kesehatan, ada kecelakaan, dia bisa terakses dengan call center 119, dengan hadirnya ambulance mobile,” tuturnya dengan rendah hati.


Begitu juga ketika disinggung banyaknya harapan masyarakat di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menginginkan dia maju dalam pemilihan langsung Gubernur Sulsel tahun depan, Nurdin lagi-lagi dengan rendah hati menjawab, “terus terang saya kira ini politik gaya baru, yang kita lakukan di Bantaeng ini, kita tidak pernah berpikir mau jadi apa setelah ini,” tegasnya. Jawaban tegas itu juga yang ia berikan dalam wawancara kami di tengah kepadatan tugasnya. Meski serius, tetap saja selingan canda dan tawa keluar dalam wawancara kami.


Memang, peraih S3 Doktor of Agriculture Kyushu University Jepang Tahun 1994, ini adalah tipikal yang tak mau mudah “menepuk dada”. Meski harus diakui, Nurdin Abdullah adalah satu dari sedikit kepala daerah yang memiliki prestasi dan penghargaan luar biasa dari dalam dan luar negeri. Setidaknya, 100 penghargaan diganjarkan kepadanya atas prestasi kerjanya selama memimpin.

 

Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi

Sosok ulama sekaligus umara ini mampu membuktikan kapasitasnya sebagai ulama dan gubernur sama baiknya. Di bawah nakhodanya, Nusa Tenggara Barat mencetak tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Reputasi hafiz Al Quran yang dipercaya menjadi Gubernur NTB selama 2 periode ini pun diakui dunia.


Menilik peningkatan pembangunan di NTB, provinsi yang bertetangga dengan Nusa Tenggara Timur itu terbilang memiliki prestasi mengagumkan. Salah satunya tampak dari ciri-ciri pertumbuhan ekonomi berkualitas, seperti menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menciptakan kemanfaatan yang inklusif.


Dalam setahun Pemprov NTB bisa melakukan penurunan angka kemiskinan sebanyak satu persen. Angka itu termasuk yang paling progresif di Indonesia, bahkan di atas rata-rata nasional. Demikian halnya dengan angka pengangguran sebesar 3,9 persen yang jauh di bawah rata-rata nasional. Sementara tingkat kesenjangan di NTB hanya sebesar 0,36 persen yang juga jauh di bawah rata-rata nasional.


Bukan hanya dalam pembangunan ekonomi untuk NTB, prestasi lainnya adalah Zainul pernah menerima Lencana Ksatria Bhakti Husada Arutala yang merupakan penghargaan atas jasa-jasanya dalam pembangunan Bidang Kesehatan di daerahnya yang ditunjukkan dengan program revitalisasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puksesmas) dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Di tahun 2010, NTB meraih penghargaan The Best Province Tourism Development dari salah satu TV nasional.


Berkat kemajuan insdustri di NTB, Zainul meraih penghargaan kategori The Best Dedicated Governor in Developing of MICE Industry. Ia juga meraih penghargaan di Bidang Pangan dari Presiden RI atas prestasi meningkatkan produksi padi (P2BN) lebih dari 5 pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


Pada tahun sebelumnya, NTB berhasil mencatat peningkatan produksi padi tertinggi di Indonesia yang mencapai 14,7 pada periode (2007-2008). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden SBY di Istana Negara.
Tak hanya itu, Zainul juga mendapat penghargaan Bintang Maha Putra Utama dari Presiden SBY karena telah berjasa banyak pada negara.


Pada 29 september 2016 lalu, Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mengundang Zainul untuk menghadiri sidang Konferensi United Nations Development Programs (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB di Amerika.


Alasan ia diundang PBB, tak tak lepas dari prestasi apik yang ditorehkan Pemerintah Provinsi NTB terkait program Milenium Development Goals (MDGs). NTB dianggap sebagai salah satu contoh sukses di dunia.

Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari

Sebagai salah satu pemimpin daerah jelas keberadaan Rita Widyasari sangat berpengaruh bagi masyarakat dan daerah yang dipimpinnya, Kutai Kartanegara (Kukar). Terlebih, Rita bisa memimpin Kukar dengan sangat baik. Ia berhasil menyulap Kukar menjadi daerah yang maju di segala bidang, seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian hingga pariwisata.


Melalui program ‘Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera’ (Gerbang Raja), Rita memiliki visi misi untuk mencapai rakyat Kukar yang maju, mandiri, dan sejahtera. Bukan sekadar jargon dan bukan pula sekadar lips service. Rita berhasil membuktikannya dengan melakukan pembenahan dan memajukan Kukar di segala sektor.


Di bidang pendidikan misalnya, Peraih PhD (doktor of philosophy) dari Universitas Utara Malaysia (UUM), ini telah melaksanakan berbagai program kegiatan pendidikan yang terbaik di daerahnya. Kualitas para guru yang merupakan ujung tombak pendidikan di Kukar juga menjadi perhatian yang utama baginya. Tak tanggung-tanggung, guna mendukung pekerjaan para guru, Rita bahkan memberikan laptop kepada semua guru yang ada di Kukar. Ia pun memperjuangkan rumah untuk para guru.


Masih banyak lagi pengabdian dan dedikasi yang diberikannya untuk para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Selain insentif besar, Rita juga bekerjasama dengan Cambridge University dalam hal peningkatan kualitas guru. Menurutnya, penguasaan Bahasa Inggris menjadi hal yang sangat penting di era ini. “Bukan untuk sekadar gagah-gagahan. Saya ingin memberikan pendidikan yang baik karena Kukar ingin menjadi destinasi pariwisata, sehingga Bahasa Inggris tidak lagi menjadi bahasa asing, tapi sudah menjadi bahasa kedua kita seperti Bali,” terangnya. Selain itu, masih di bidang pendidikan, Rita juga memberikan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa berprestasi.


Di bidang kesehatan, Rita banyak membangun fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga Rumah Sakit besar yang tentunya bermanfaat untuk warga Kukar. Keberhasilannya di bidang kesehatan bahkan diakui pemerintah, Rita menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) RI untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parikesit Tenggarong sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan katagori Sangat Baik. Ia juga membuat program 1 desa 1 bidan dan 1 perawat.


Sementara di sektor pariwisata, Pemerintahan Kukar berhasil mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia dengan agenda tahunan Festival Adat Budaya Erau Kukar yang sudah masuk agenda nasional. Keberhasilan tersebut membuahkan hasil dengan dinobatkannya Erau sebagai Festival Budaya Terpopuler di Indonesia dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia (API).

 

 

Gubernur Jawa Timur Soekarwo

Berbagai terobosan besar dilakukannya untuk membangun Jawa Timur (Jatim). Di bawah kepemimpinannya, Jatim berhasil menjadi salah satu daerah tujuan utama investasi di Indonesia, yang meliputi sektor perdagangan, perindustrian, pertambangan, kelautan, perikanan, jasa, dan lain sebagainya.


Menjadi kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) bukanlah hal mudah. Di era reformasi sejak 2003 kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan sebelumnya dipilih oleh DPRD. Tentu pemilihan kepala daerah yang langsung dipilih oleh rakyat jauh lebih besar tantangannya dibandingkan dengan yang dipilih oleh DPRD, yakni antara lain adalah seberapa jauh tingkat popularitas calon kepala daerah. 


Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur (Jatim) 2008 mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jatim Soekarwo terpilih sebagai Gubernur. Sebelum Pilkada 2008 dalam kapasitasnya sebagai Sekda Pemprov Jatim ia sudah populer. Hampir tiap hari kegiatan Pakde Karwo – panggilan akrabnya – dipublikasikan di media massa.


Pada Pilkada Jatim 2008 itu Pakde Karwo berduet dengan tokoh Nahlatul Ulama (NU) yang juga mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf. Strategi Pakde Karwo merangkul Gus Ipul – sapaan Saifullah Yusuf – sungguh tepat, yakni untuk menarik pemilih kalangan nahdiyin yang merupakan warga terbesar di Jatim. Pakde Karwo dan Gus Ipul dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2009-2014 oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto tanggal 12 Februari 2009. 


Berbagai terobosan besar dilakukan Pakde Karwo. Ia berhasil menaikkan nilai investasi di Jatim yang meningkat tajam dari Rp 34,09 triliun tahun 2009 menjadi Rp 145,06 triliun triliun pada tahun 2013. Salah satu kiat sukses Pemprov Jatim meraih investasi dalam jumlah besar adalah memberikan kemudahan dalam perizinan melalui Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T). P2T  pada dasarnya bertujuan untuk menyederhanakan birokasi pelayanan perizinan dalam berbagai bentuk.


Pada P2T tersebut  terdapat 17 sektor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan melayani lebih dari 179 perizinan dan nonperizinan. Tidak itu saja, P2T juga telah menerapkan prosedur standar operasional sehingga memiliki kepastian dalam layanan, yakni kepastian waktu, kepastian biaya, serta kepastian prosedur atau persyaratan.


“Fungsi P2T mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan dan pengurangan biaya yang dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan sehingga biaya resmi menjadi lebih transparan,” kata Pakde Karwo.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X

Selama hampir 19 tahun, ia sukses memimpin Yogyakarta. Meski jabatan yang diemban sama dengan kepala daerah provinsi lainnya, namun dengan jabatan kulturalnya sebagai Raja ‘kerajaan’ peninggalan Majapahit, membuat Sri Sultan Hamengkubuwono X memiliki pengaruh kuat.


Beragam prestasi ditorehkannya, tahun ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menobatkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi dengan perencanaan pembangunan terbaik 2017. Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara itu diterima langsung oleh Sultan pada April lalu.


DIY mengalahkan DKI Jakarta yang menjadi provinsi perencana pembangunan terbaik kedua dan Sumatera Selatan sebagai provinsi perencana pembangunan terbaik di urutan tiga. “Dengan penghargaan ini berarti DIY sudah tiga tahun berturut-turut menerima penghargaan (sebagai provinsi perencanaan pembangunan terbaik) ini,” ujar Sultan.


Sang Ngarso Dalem juga dikukuhkan sebagai Wali Budaya Pangan Nusantara oleh Masyarakat Peduli Pangan Nusantara di Bangsal Sri Manganti Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pengukuhan dilakukan dengan penyerahan wayang Dewa Wisnu sebagai simbol kemakmuran dan miniatur lumbung pangan nusantara kepada Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.


Masyarakat Peduli Pangan Nusantara, sebuah komunitas pemerhati pangan nusantara, menilai Sri Sultan Hamengku Buwono X mempunyai komitmen tinggi dan pengaruh kuat di dalam melestarikan budaya nasional.


Sultan juga berhasil membangun persaudaraan secara tulus dengan semua raja-raja di nusantara dan mempunyai peran strategis dan konsistensi tinggi di dalam mengembangkan pangan lokal. Sultan juga sukses menjadikan Yogyakarta sebagai lumbungnya pendidikan dan sebagai negeri tak goyah bencana.


Sebagai Raja dari sebuah kerajaan yang memiliki otoritas di bidang pemerintahan, lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini berperan besar menyatukan berbagai macam suku dibawah naungan Pancasila, serta memeluk perkembangan zaman, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai adat.


Contoh sangat menonjol, di mana banyak masyarakat berbeda warna kulit dan bahasa menimba ilmu di Yogyakarta. Pria bernama asli Bendara Raden Mas Herjuno Darpito ini memang getol menyuarakan pentingnya kejujuran di kalangan pelajar. Pendidikan di Yogyakarta memiliki visi center of excellent.

 

 

Bupati Bojonegoro Suyoto

Berbagai terobosan jitu Ia lakukan dalam mengelola Kabupaten Bojonegoro, dan hasilnya sangat mencengangkan. Ia mampu mengakhiri ‘kutukan’ Bojonegoro sebagai daerah tertinggal, miskin, berkalang hutang, intoleran dan langganan banjir. Segala cerita miring tentang Bojonegoro pun berbalik menjadi kisah manis, bahkan kini menjadi daerah percontohan dunia. Dan, sudah 100 lebih penghargaan yang diterima.


Suyoto memiliki banyak kemampuan dalam memimpin, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa prestasi pembangunan dan pemerintahan yang membuat namanya dikenal banyak orang bukan hanya di lingkup nasional tapi Internasional juga.


Selama menjadi orang pertama di Bojonegoro berbagai terobosan sudah dilakukan oleh Kang Yoto sapaan akrab Suyoto. Mulai dari mengentaskan kemiskinan, mengatasi masalah banjir yang menjadi langganan Bojonegoro, hingga menjaga aset kekayaan alam berupa minyak dan gas yang diperuntukkan untuk kemakmuran warga Bojonegoro.


Sepak terjang pria kelahiran Bojonegoro 17 Februari 1965 ini, dalam membangun dan menata Kabupaten Bojonegoro sudah tersebar begitu harum ke berbagai penjuru dunia, maka tidak mengherankan jika mantan rektor Universitas Muhammadiyah Gresik didapuk diberbagai ajang atau forum internasional untuk berbagi resep menata kota. Kang Yoto pun sempat diundang ke banyak negara-negara di dunia untuk memberi materi tentang sustainable development, pengelolaan pemerintahan yang baik bahkan memberi ceramah perihal demokrasi di MIT- universitas terkemuka di dunia.


Semenjak dia memimpin, banyak penghargaan yang diperoleh yaitu, pada 6 Oktober 2013 Bojonegoro terpilih menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang memperoleh Sustainable Development Inisiative Award dalam forum KTT APEC. Kabupaten Bojonegoro unggul dari beberapa lembaga nominator lainnya seperti, Conservation international indonesia, the learning farm, Telapak foundation, IBEKA foundation, dan Surya University.

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo

Sebagai Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahrul Yasin Limpo jelas memiliki pengaruh bagi rakyat Sulsel. Di bawah kepemimpinannya, kinerja Sulsel kian cemerlang, bahkan Presiden RI Joko Widodo, menyebut Sulawesi Selatan sebagai provinsi berprestasi, terutama di bidang perekonomian.


Tak tanggung-tanggung, orang nomor wahid di tanah air itu memujinya di depan para peserta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2017 yang terdiri dari 14 menteri kabinet, gubernur, wali kota dan bupati se-Indonesia.

 

Bahkan, pada sambutan resminya di Rakornas yang berlangsung di Hotel Sahid Jakarta, Kamis 27 Juli 2017 itu, Presiden Jokowi meminta gubernur, wali kota dan bupati se-Indonesia untuk mencontoh Sulsel di bidang perekonomian. Utamanya dalam hal perhatian pada investasi dan menekan inflasi. “Semua daerah bisa mencontoh Sulawesi Selatan yang perekonomiannya di atas tujuh persen,” kata Jokowi.


Pujian Jokowi tak berhenti di situ. Saat memimpin dialog yang dipimpin langsung oleh Jokowi, Syahrul diminta Jokowi untuk berbicara strategi Sulsel dalam menekan inflasi. Pada kesempatan itu Jokowi sendiri menyebut nama Sulsel sebanyak delapan kali dalam acara yang dihadiri Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tersebut. Sebuah pujian yang tak berlebihan jika menilik kesuksesan Syahrul selama ini.


Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2016 Sulsel mengalami inflasi sebesar 2,94 persen. Terendah dalam lima tahun terkahir. Menurut mantan Bupati Gowa ini, inflasi dapat ditekan karena seluruh stakeholder bekerja sama untuk memantau setiap pergerakan harga. Pihaknya selalu memantau sembilan bahan pokok secara maksimal dan berkala.


Pujian atas prestasi yang ditorehkan Syahrul tak hanya datang dari Presiden Jokowi. Lelaki yang mengawali karier sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 1980 ini juga mendapat apresiasi tinggi dari berbagai kalangan. Prestasi luar biasa lainnya yang diterima Sulsel adalah saat laporan keuangan Pemprov Sulsel mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga 7 kali berturut-turut. Prestasi ini menjadi luar biasa karena Sulsel merupakan provinsi pertama di Indonesia yang meraihnya.


Teranyar, Syahrul menerima penghargaan sebagai pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terbaik pada malam penganugerahan Penghargaan K3 Tahun 2017 di Hotel Bidakara, Rabu (19/7/2017). Penghargaan ini diberikan setiap tahun kepada gubernur, perusahaan, dan pemerhati K3 secara nasional sebagai rangkaian pelaksanaan Bulan K3 Nasional pada 12 Januari hingga 12 Februari. Ini merupakan penghargaan ke-218 untuk Syahrul dan Provinsi Sulsel.

 

 

Walikota Surabaya Tri Rismaharini

Luar biasa! Pujian ini pas diberikan kepada Tri Rismaharani. Sebagai walikota Surabaya, Risma, panggilan akrabnya, jelas memiliki pengaruh besar bagi kemajuan bangsa dan negara ini, khususnya bagi warga dan masyarakat kota Surabaya. Dengan segudang prestasi yang telah diraihnya, Risma juga telah membuktikan bahwa wanita mampu berprestasi di level internasional.


Nama Risma mencuat ketika pada 2010 diusung sebagai calon Wali Kota Surabaya oleh PDI-P. Ia berpasangan dengan Bambang Dwi Hartono. Duet Risma-Bambang memenangkan pilkada tersebut dengan meraih 358.187 suara atau 38,53% dari jumlah suara keseluruhan.


Banyak prestasi yang diraih Risma saat memimpin Surabaya. Antara lain Risma membawa Surabaya menjadi kota yang terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik pada tahun 2012 versi Citynet atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat dalam mengelola lingkungan.


Penghargaan internasional lainnya adalah pada Oktober 2013 Surabaya menyabet penghargaan Future Government Awards 2013 tingkat Asia-Pasifik di dua bidang sekaligus, yakni data center dan inklusi digital. Dan hebatnya lagi Surabaya menyisihkan 800 kota di seluruh Asia-Pasifik.


Sementara itu Taman Bungkul yang pernah dipugarnya pun meraih penghargaan The 2013 Asian Townscape Award dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai taman terbaik se-Asia pada tahun 2013.


Pada Februari 2014 Risma dinobatkan sebagai Mayor of the Month atau wali kota terbaik di dunia untuk Februari 2014 atas keberhasilannya selama memimpin Surabaya sebagai kota metropolitan yang paling baik penataannya.


Pada 2014 Surabaya menerima penghargaan internasional Future City versi FutureGov untuk Surabaya Single Window (SSW). Penghargaan ini diberikan untuk sistem pelayanan kemudahan izin investasi Kota Surabaya.


Pada Februari 2015 Risma dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia versi World City Mayors Foundation atas keberhasilannya dalam mengubah wajah Surabaya dari yang kumuh penataannya menjadi kota yang lebih hijau dan tertata rapi.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Achmad Baiquni

Tak berlebihan jika menyebut Achmad Baiquni adalah salah satu bankir berpengaruh di negeri ini. Semenjak dipercaya menduduki posisi sebagai Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk ( BNI), ia berhasil membawa BNI terus meraih kinerja mengkilap. Tak berhenti di situ, di bawah nakhodanya, BNI konsisten membantu menjangkau masyarakat rural.


Jabatan yang diraihnya selama ini menjadikan Baiquni terpacu untuk menunjukkan kepiawaiannya sebagai bankir kawakan. Terlebih lagi, alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung dan peraih Master of Business Management dari Asian Institute of Management, Makati, Filipina ini juga dikenal sebagai seorang pekerja keras. Dengan segala pengalaman yang dimiliki Baiquni, maka tak ayal pada semester I-2017, BNI mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang signifikan.


Kucuran Kredit yang tumbuh menjadi faktor utama terbentuknya laba bersih BNI pada semester I 2017 sebesar Rp6,41 triliun atau meningkat 46,7% dibandingkan laba bersih semester I tahun 2016.


Dengan demikian, tingkat keuntungan yang diperoleh per lembar sahamnya (EPS) pun meningkat menjadi Rp344 per lembar saham atau tumbuh 47,0% dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp234.


Laba Bersih tersebut disumbang dari Nett Interest Income (NII) sebesar Rp15,40 triliun atau tumbuh 10,7% (yoy) terhadap semester I 2016. Selain itu, pendapatan non bunga mencapai Rp4,65 triliun atau tumbuh 17,9% (yoy) dibanding pendapatan non bunga semester I tahun 2016.


Pertumbuhan laba bersih yang cukup kuat menjadi faktor utama tumbuhnya Return on Equity (ROE) sebesar 15,6% (yoy) atau meningkat dibanding semester l 2016 yang tercatat 12,6% (yoy). Ini sekaligus mencerminkan peningkatan efektifitas permodalan BNI dalam menciptakan laba.


Adapun pencapaian NII, yang juga didukung strategi perbaikan suku bunga di seluruh segmen kredit, telah mendukung net interest margin, (NIM) tetap terjaga pada level 5,6%. Menurunnya Cost of Fund pada level 3,0% pada Semester l 2017 dari sebelumnya 3,1% pada semester l 2016 juga menjadi faktor pembentuk NlM tersebut. 


Dibawah komandonya, BNI juga tak henti dalam memberikan layanan keuangan mikro hingga ke daerah-daerah yang belum tersentuh layanan perbankan. Pada tahun ayam api ini, melebih dari 55.000 Agen46 yang telah tersebar di 34 provinsi diharapkan dapat membantu masyarakat rural.


Dengan adanya Agen46, masyarakat dapat melakukan berbagai macam transaksi perbankan, seperti pembukaan rekening, setoran, tarik tunai, pembelian pulsa, token listrik, pembayaran tagihan listrik, PDAM, kartu kredit, tv berlangganan, iuran BPJS Kesehatan, serta pemesanan atau pembelian tiket pesawat dan hotel.


Berbagai upaya perbaikan serta memperkaya fitur pun dilakukan oleh BNI melalui Agen46. Ke depannya, fitur Kredit Usaha Mikro, Asuransi Mikro, dan Remittance juga dapat dilayani oleh Agen46, serta bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tak berhenti di situ, untuk membantu menjangkau masyarakat rural, BNI juga bekerja sama dengan mitra bisnis yang memiliki jaringan luas di seluruh nusantara. (Gia)

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W Martowardojo

Sebagai Gubernur Bank Indonesia, Agus Dermawan Wintarto Martowardojo memiliki pengaruh besar dalam mengatur pergerakan ekonomi di Tanah Air.


Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Juni 2017 sebesar 0,69%. Inflasi yang bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1438 H lebih terkendali dibandingkan Hari Raya Idul Fitri 1437 H tahun sebelumnya.


Berdasarkan catatan BPS, inflasi saat Lebaran 2014 yang terjadi pada Juli 2014 sebesar 0,93%. Lebaran 2015 terjadi di Juli dengan inflasi 0,93%. Selanjutnya di 2016, inflasi Juni 0,66% dan Juli 0,69%, sehingga jumlahnya 1,35%.
Perkembangan ini tidak terlepas dari kontribusi positif berbagai kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan koordinasi yang kuat dengan Bank Indonesia dalam menghadapi lebaran.


“Ke depan, inflasi akan tetap diarahkan agar tetap berada pada sasaran inflasi 2017, yaitu 4,0±1%. Untuk itu, koordinasi kebijakan Pemerintah di pusat dan daerah dengan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi terus diperkuat,” ujar Agus.


BI bersama pemerintah juga meresmikan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang bertujuan untuk memberikan akses informasi harga pangan terkini bagi masyarakat dan sekaligus mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi.


Neraca perdagangan Indonesia mencatat peningkatan surplus pada Juni 2017, yakni sebesar USD 1,63 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan surplus Mei 2017 sebesar USD 0,58 miliar. Peningkatan surplus tersebut didukung oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan nonmigas dan menurunnya defisit neraca perdagangan migas.


Secara kumulatif Januari-Juni 2017, surplus neraca perdagangan tercatat USD 7,63 miliar, lebih besar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar USD 4,13 miliar.


Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Juni 2017 tercatat USD123,09 miliar. Posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2017 tersebut masih kuat untuk membiayai 8,9 bulan impor atau 8,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto

Melalui BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mampu mewujudkan cita-cita bangsa dengan melakukan inovasi manfaat yang diberikan kepada masyarakat luas berupa manfaat jaminan sosial yang paripurna di setiap tahapan siklus hidup. Agus juga mampu membawa BPJS Ketenagakerjaan sesuai target dan harapan seperti apa yang dicanangkan pada saat transformasi dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.


Nama Agus Susanto semakin dikenal sejak diangkat oleh Presiden Joko Widodo menjadi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan pada 2016 lalu. Di bawah kepemimpinannya, Agus berhasil mengembangkan instansinya hingga akhirnya tujuannya berhasil terlaksana dalam hal kepesertaan, yang sebelumnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hanya mewajibkan bagi tenaga kerja formal saja, tapi saat ini kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berlaku seluruh pekerja baik sektor formal maupun informal, itu semua tidak lain berkat usahanya untuk memberikan pemerataan dan peningkatan kualitas hidup.


“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, visi itulah yang mendorong Agus untuk terus berinovasi mengembangkan BPJS Ketenagakerjaan agar menjadi institusi Jaminan Sosial kebanggaan bangsa dengan cara melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarga, berkontribusi meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja, dan mendukung membangun kemandirian perekonomian nasional.


Kerja kerasnya selama memimpin BPJS Ketenagakerjaan akhirnya membuahkan hasil, terlihat pada Juli 2017 peserta aktif mencapai hingga 23,8 juta, angka ini naik 119 % dari realisasi pada Juli 2016, dia juga sudah menargetkan jumlah kepesertaan pada tahun 2021 adalah 48,5 juta pekerja, selain itu BPJS Ketenagakerjaan memiliki strategi pengelolaan investasi ditujukan untuk mendukung pembangunan nasional, dengan cara menempatkan sebagian dananya untuk mendukung sektor infrastruktur, mengalokasikan dananya untuk mendukung proyek-proyek strategis pemerintah dalam pembangunan jalan, jembatan, pengendalian banjir dan gedung/fasilitas perguruan tinggi.


Jumlah dana investasi BPJS ketenagakerjaan mencapai Rp 290 triliun, di sektor infrastruktur terdapat Rp 61,1 triliun atau 21% dari total dana investasi. Dan yang terakhir dana investasi yang berkaitan dengan pemerintah adalah sebesar Rp 254,3 triliun atau sebesar 88% dari total dana investasi. Yang paling besar ada pada portofolio SBN yaitu Rp 147,6 triliun atau 58% dari total pemerintah.

Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Alex J. Sinaga

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Telkom) di bawah kepemimpinan Alex J. Sinaga terus melakukan inovasi berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, serta melakukan percepatan penetrasi pasar, antara lain melalui Indie Home. Hal tersebut guna mendukung terwujudnya Indonesia Digital Society, di mana semakin banyak masyarakat Indonesia yang mendapat kemudahan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan akses internet yang cepat, stabil, dan andal, yang juga bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia di era pasar global.


Menjadikan perusahaannya sebagai operator paling disegani di dunia, adalah impian Direktur Utama Telkom Indonesia Alex J Sinaga. Meski obsesinya sempat terganggu oleh putusan pailit yang menerpa Telkomsel, baginya putusan itu malah semakin memacunya untuk berkiprah lebih baik lagi terlihat dari capaiannya yang terus meningkat pada kuartal I 2017 Telkom mencatat pertumbuhan triple double digit untuk pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) dan laba bersih.


Perusahaan di bawah kepemimpinannya, pendapatan terus tumbuh hingga 12,6% dibandingkan periode yang sama 2016 atau menguat dari Rp 27,54 triliun menjadi Rp 31,02 triliun. Pertumbuhan EBITDA dan laba bersih juga meningkat 14,7% dan 45,8% dari kuartal I 2016 mencapai Rp 16,81 triliun dan Rp 6,69 triliun secara berturut-turut.


Selain itu, kinerja pada Maret 2017 pertumbuhan pelanggan Indie Home meningkat 32% menjadi 1,78 juta pelanggan dari periode yang sama di 2016. Telkomsel selaku entitas anak usaha juga membukukan kinerja cemerlang di tiga bulan pertama 2017 ini dengan mencatatkan pendapatan sebesar Rp 22,30 triliun.


Pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, 27 September 1961 ini, terus memberikan sumbangsih terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam bentuk menyediakan smart city melalui penyediaan infrastruktur broadband dan solusi berbasis cloud di 219 kota, itu semua dilakukanya sebagai bentuk komitmen untuk membangun masyarakat digital Indonesia dan mendukung upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital di Asia Tenggara.

Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. - Bintang Perbowo

Bintang Perbowo adalah sosok yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan infrastruktur. Di bawah kepemimpinannya, PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. (Wika) terus melebarkan sayap. Tak hanya menggarap proyek konstruksi di dalam negeri, Wika justru menembus pasar konstruksi di kawasan Asia, bahkan ke Aljazair (Afrika Utara).


Kepiawaian Bintang melihat peluang juga layak diapresiasi menyusul langkah Wika yang juga mampu menancapkan tiang bisnisnya di berbagai sektor, tidak hanya konstruksi, tetapi juga jembatan, jalan tol, pembangkit listrik, pelabuhan, properti, hingga pengairan. Dari sejumlah peluang bisnis itu, Wika kini setidaknya memiliki lima anak perusahaan, yaitu Wika Beton, Wika Industri & Konstruksi, Wika Realty, Wika Gedung, serta Wika Insan Pertiwi.


Keberhasilannya memimpin perusahaan BUMN yang menggarap sejumlah proyek konstruksi di dalam dan luar negeri menjadikannya didapuk sebagai ketua Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI). Ia pun digadang-gadang untuk mau berbagi pengalaman dan kepiawaiannya menggarap proyek-proyek besar di Kementerian Pekerjaan Umum. Peran Bintang pun dinilai sangat dibutuhkan saat menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. 


Di balik capaian itu, sosok Bintang pun dipandang sebagai komandan yang berhasil memimpin diversifikasi dan pembenahan di tubuh Wika, bisa dilihat dari hasil yang dicapai pada 2016, Bintang bersama Wika berhasil meraup laba hingga 1,012 triliun. Jumlah itu tumbuh 161,88% dibanding pencapaian 2015, bahkan untuk yang didapat perusahaan plat merah ini melampaui target laba yang hanya Rp 750 miliar. Memiliki sikap yang sangat optimis, Bintang memiliki target di 2017 yaitu menargetkan kontrak kerja 103 triliun atau tumbuh sekitar 24% dari 2016 sebesar 83 triliun.


Baru kuartal 1 tahun 2017, perusahaan sudah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 245,08 miliar dengan rasio laba bersih 6,43% atau tumbuh 242% dibanding tahun 2016. Dari hasil yang dicapai itu membuktikan kinerja Wika sudah on track atau akan terus tumbuh. Kenaikan laba bersih yang dicatat Wika karena dipengaruhi oleh tingkat penjualan di kuartal 1 yang mencapai Rp 3,813 triliun atau naik sebesar Rp 39,83% dibanding periode yang sama ditahun lalu yaitu senilai Rp 2,726 triliun.


Tidak hanya itu, berkat usaha pria kelahiran Jakarta 15 Februari 1954 ini, kontrak baru Wika mengalami kenaikan hingga akhir April 2017 mencapai Rp 16,63 triliun atau sebesar 38,45% dari target kontrak baru di tahun 2017. Besaran kontrak baru tersebut meningkat 175,80% dibandingkan tahun sebelumnya.


Penghargaan pun didapatkan Wika dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pembina Konstruksi yang memberikan dua penghargaan untuk dua proyek garapannya, yaitu jalur ganda lintasan kereta api (double track) Cirebon-Kroya sepanjang 280 meter dan Jembatan Layang Non Tol Casablanca bagian dari Kampung Melayu-Tanah Abang. Belum lagi penghargaan internasional bergensi dari Alpha Southeast Asia, majalah bisnis dan keuangan yang berbasis di Hong Kong. (Bal)

Pengusaha (CT CORP) - Chairul Tanjung

Sebagai seorang pengusaha yang memiliki puluhan bidang usaha, Chairul Tanjung atau yang dikenal dengan sebutan CT ini tentu memiliki peran dan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa ini, setidaknya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dengan menyerap ratusan ribu tenaga kerja di Indonesia.

 

Di bawah Para Group, Chairul memiliki sejumlah perusahaan di bidang finansial, antara lain Asuransi Umum Mega, Asuransi Jiwa Mega Life, Para Multi Finance, Bank Mega, Mega Capital Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Mega Finance. Sementara di bidang properti dan investasi, perusahaan tersebut membawahi Para Bandung Propertindo, Para Bali Propertindo, Batam Indah Investindo, dan Mega Indah Propertindo. Di bidang penyiaran dan multimedia, Para Group memiliki Trans TV, Trans7, Mahagaya Perdana, Trans Fashion, Trans Lifestyle, dan Trans Studio.


Khusus di bisnis properti, Para Group memiliki Bandung Supermall. Mal seluas 3 hektar ini menghabiskan dana Rp 99 miliar. Sementara di bidang investasi, pada awal 2010 Para Group melalui anak perusahaannya, Trans Corp membeli sebagian besar saham Carefour Indonesia, yakni sejumlah 40 persen. 


Pada tahun 2010, majalah ternama Forbes menempatkan Chairul sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Ia berada di urutan ke-937 dengan total kekayaan mencapai USD 1 miliar. Satu tahun kemudian, menurut Forbes, kekayaan Chairul telah meningkat lebih dari dua kali lipat, yakni dengan total kekayaan USD 2,1 miliar. Tahun 2014, Chairul memiliki kekayaan sebesar USD 4 miliar dan termasuk orang terkaya nomor 375 dunia.


Chairul Tanjung memiliki naluri bisnis sejak masih belia. Dan ketika kuliah, Ia mulai berbisnis. Tingginya biaya kuliah, membuat jiwa bisnis Chairul Tanjung muncul saat itu. Untuk membiayai kuliahnya, Ia pernah membuka usaha foto kopi di kampusnya. Ia juga pernah berjualan kaos dan buku kuliah stensilan.


Setamat kuliah, bersama partnernya, Chairul membangun sebuah pabrik sepatu. Setelah 3 bulan awal dimulainya pabrik tersebut dilalui dengan terlunta-lunta dengan tanpa pesanan. Setelah beberapa lama akhirnya Chairul memutuskan berhenti berpartner dan mulai membangun bisnis dengan modal pribadi dan menjelma menjadi pengusaha yang mandiri.

direktur utama PT Elang Mahkota Teknologi, Tbk. - Eddy Kusnadi Sariaatmadja

Sebagai pemilik stasiun televisi SCTV dan Indosiar jelas berpengaruh bagi seluruh masyarakat Indonesia. Usaha pertelevisian merupakan usaha di bidang media massa, yakni menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, jelas segala tayangan acara televisi SCTV dan Indosiar dapat mempengaruhi penontonnya. Sebab masyarakat akan memilih informasi yang ditayangkan oleh SCTV dan Indosiar.


Salah satu contoh tayangan D’Academy atau sering disebut Dangdut Academy. Tayang tersebut dapat mempengaruhi penontonnya. Dengan menyaksikan tayangan itu, penonton jadi terbawa arus ingin menjadi bintang dalam acara D’Academy. Jelas psikologi penonton dapat dipengaruhi oleh tayangan tersebut. Artinya, pemilik stasiun televisi dapat mempengaruhi penontonnya dengan kebijakan-kebijakan acara yang ditayangkan stasiun televisi tersebut.


Eddy Kusnadi Sariaatmadja pemilik dari Emtek Group memiliki kekayaan sebesar USD 1,6 miliar (sekitar 20,8 triliun). Dia adalah pemilik dari SCTV dan Indosiar yang termasuk saluran televisi terbesar di Indonesia. Eddy memulai karir sebagai distributor komputer Compaq di Indonesia dengan bendera PT. Elang Mahkota Teknologi. Perusahaan ini cikal bakal Emtek Group.


Eddy lalu mendirikan Surya Citra Media yang mengelola televisi swasta Surya Citra Televisi atau SCTV. Awalnya, SCTV didirikan oleh Peter Gontha, Henry Pribadi, Sudwikatmono, Aziz Mochtar, dan Halimah Bambang Trihadmodjo, saat ini 78,69% saham SCTV telah dimiliki oleh Eddy Kusnadi Sariaatmadja. Emtek Group memutuskan untuk melakukan akuisisi Indosiar dari Grup Salim.


Eddy juga terjun di bisnis perkebunan. PT. London Sumatra Plantation miliknya menghasilkan karet, kelapa sawit, kopi, kakao, dan lain-lain. Meskipun awalnya milik orang Inggris, 64,4% saham perusahaan dimiliki Eddy. Dengan aset sebesar 2,98 trilliun rupiah dan keuntungan hingga 2 trilliun lebih, PT. London Sumatra Plantation juga menjadi usaha penting Eddy. Tahun 2006, SCTV telah menyumbangkan keuntungan hingga Rp1,82 trilliun pada pundi-pundi Emtek Group.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Edi Sukmoro

Sebagai Direktur Utama PTKAI, Edi Sukmoro memiliki peran besar menyediakan alat transportasi yang kini paling banyak digemari oleh masyarakat. Sebab, ada 10.057 unit armada (lokomotif, kereta, gerbong, KRL, dan KRD/I) yang terus ia kelola dengan baik agar masyarakat tetap bisa merasakan pelayanan yang aman, nyaman, dan mudah.

 

Menjadikan kereta api sebagai moda transportasi yang mengutamakan kemudahan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang memang membutuhkan kerja keras. Itulah yang dirasakan oleh Dirut PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, Edi Sukmoro.


Kini, kemudahan menikmati jasa layanan transportasi kereta api bisa dirasakan oleh jutaaan masyarakat. Dimulai dari pemesanan tiket, masyarakat sudah tidak perlu lagi datang ke stasiun karena pemesanan tiket bisa dilakukan secara online. Atau cukup pergi ke minimarket terdekat yang sudah menjalin kerja sama dengan PTKAI.


Dalam memimpin, Edi Sukmoro terus berupaya memberikan inovasi demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, check-in penumpang kereta api  kini sudah bisa dilakukan secara mandiri mulai 7 hari sebelum keberangkatan KA. Tujuannya untuk mengurai antrian para penumpang.


Kondisi stasiun dan kereta saat ini tampak lebih aman dan rapih tidak ada pedagang asongan. Dan sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi kereta api, Edi mengizinkan adanya stand UMKM di stasiun. Beberapa stasiun besar sudah didirikan, diantaranya Stasiun Gambir dan Surabaya Gubeng.


Baginya untuk mewujudkan perubahan pasti selalu mendapat penolakan dari orang-orang yang tidak mau berubah. Tapi jika perubahan tujuannya untuk kebaikan dan kepentingan yang luas, Edi selalu menyatakan tidak boleh ada kata menyerah. Ia harus bisa memberikan contoh dan teladan yang baik kepada 28.216 karyawannya.


Berdasarkan data dari PT KAI, volume penumpang kereta api selama 2016 mencapai 352,31 juta orang, naik 7,70% dibandingkan 2015.


Sedangkan, volume angkutan barang pada tahun 2016 mencapai 32, 5 juta ton, naik 9,35% dibandingkan tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa jumlah penumpang dan angkutan barang menggunakan kereta api dari tahun ke tahun pun semakin meningkat.


Data ini merupakan bukti bahwa masyarakat senang dengan berbagai kebijakan atau peraturan baru yang diterapkan oleh PT KAI. Bahkan pada pelaksanaan Angkutan Lebaran 2017 lalu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) berhasil sukses dengan zero accident dengan jumlah penumpang 5,8 juta penumpang yang naik 7% dibandingkan tahun 2016.

 

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) - Elvyn G. Masassya

Elvyn G. Masassya berhasil membawa Pelindo II (IPC) ke era baru industri pelabuhan dengan berbagai proyek strategis yang telah dilaksanakan. Berkat kepemimpinannya yang cair namun tetap tegas dan profesional, ia mampu membenahi perusahaan dengan semangat From Good to Great.

 

Dalam masa kepemimpinan yang sudah melewati satu tahun, Elvyn sanggup menjawab persoalan menahun seputar dwelling time di pelabuhan yang menjadi keprihatinan banyak kalangan. Tahun lalu, realiasi dwelling time di Tanjung Priok sudah mencapai rata-rata 2,7 hari. Ini jauh lebih singkat dari pelabuhan lain yang tidak di bawah pengelolaan IPC.


Selain itu, Elvyn juga berhasil membenahi image IPC, di mana pelabuhan-pelabuhan di bawah naungan IPC telah berubah menjadi lebih modern. Kini, di bawah kepemimpinan Elvyn, pelabuhan Priok tampak lebih rapi dan bersih. Bersama timnya, Elvyn juga ingin membawa IPC menuju world class port. 


Sementara pencapaian lainnya, bisa dilihat dari volume atau jumlah kontainer yang keluar masuk di IPC. Pada 2016 lalu, terdapat kurang lebih 6 juta TEUs kontainer dalam setahun. Perusahaan juga berhasil meraih score Key Performance Indicator (KPI) sebesar 101,72. Kemudian dari sisi governance, perusahaan juga berhasil mencapai angka yang ditargetkan, sebesar 93,32.


Pada 2016, IPC meraih pendapatan Rp 8,9 triliun (audited) meningkat sekitar 15% dari tahun sebelumnya, dan EBITDA Rp 3,2 triliun, serta total aset Rp.43,5 triliun. Kinerja keuangan ini didukung naiknya realisasi arus peti kemas mencapai 6,08 juta TEUs.


Dalam memimpin IPC, Elvyn memulainya dengan melakukan beberapa terobosan, antara lain pembenahan dalam bidang teknologi. Ya, musisi Jazz ini percaya betul, bahwa di era modern, sebuah korporasi modern harus berbasis IT.

Untuk itu, ia meluncurkan inovasi-inovasi terkini berbasis teknologi. 


Terdapat empat sistem berbasis IT, yakni Integrated Billing System (IBS) termasuk di dalamnya adalah cash management, yaitu segala urusan dokumentasi dan pembayaran hanya bisa di satu tempat. Kemudian terminal operating system, yakni pengelolaan terminal yang lebih rapih. Sistem ini bermanfaat untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi kegiatan di terminal, termasuk monitoring aktivitas pelayanan kepada pengguna jasa.

Direktur Utama BPJS Kesehatan - Fachmi Idris

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di bawah pimpinan Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes telah memberikan peran banyak bagi masyarakat dalam dunia kesehatan. Hal tersebut terlihat dari pencapaian pada 2017 kepesertaan BPJS Kesehatan sudah mencapai 180 juta jiwa. Yang membanggakan, pencapaian tersebut diraih hanya dalam waktu 3,5 tahun. Ya, bagi Fachmi itu sebuah angka yang sangat fantastis.


Selain itu, Fachmi sangat memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak mampu. Melalui BPJS Kesehatan, masyarakat sudah tidak perlu khawatir mengunjungi ke rumah sakit karena alasan tidak memiliki biaya karena dapat difasilitasi oleh BPJS Kesehatan. Tentu selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta membayar iuran tepat waktu. Untuk itu Fachmi menginginkan masyarakat peduli terhadap kesehatannya dan proteksi finansial dengan mengikuti BPJS Kesehatan agar ketika sakit tak perlu kesulitan lagi mencari dana untuk biaya pengobatan di Rumah Sakit.


Tidak hanya itu, BPJS Kesehatan juga memastikan selalu berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien bagi peserta JKN-KIS, tanpa menomorduakan aspek kualitas pelayanan kesehatan. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal BPJS Kesehatan juga selalu berkoordinasi dengan seluruh mitra fasilitas kesehatan, koordinasi tersebut berupa peningkatan kualitas informasi, sistem prosedur, serta penyamaan persepsi, yang dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.


Hingga 28 Juli 2017, terdapat total 20.952 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, yang terdiri atas 9.839 Puskesmas, 4.542 Dokter Praktik Perorangan, 1.156 Dokter Praktik Gigi Perorangan, 5.402 Klinik Pratama, dan 13 RS D Pratama. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 5.504 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 2.203 Rumah Sakit (termasuk di dalamnya 189 Klinik Utama), 2.299 Apotek, serta 1.002 Optik.


Selain untuk memberikan pelayanan kesehatan, lembaga milik negara ini, terbukti telah membawa kontribusi besar. Pada tahun 2016, secara umum JKN-KIS telah menyumbang sebesar Rp 152,2 triliun terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Artinya program ini bukan hanya menggerakan rumah sakit tapi juga industri obat, industri makanan dan minuman, hingga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” terang Fachmi.

 

 

Direktur Utama PT Taspen (Persero) - Iqbal Latanro

Ia tergolong sukses ‘mengurusi ‘ masalah asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun jutaan Pegawai Negeri dan pensiunan. Dengan ‘tangan dingin’ nya, sejumlah inovasi berhasil ia lakukan. Kinerja lembaga pun tak terbantahkan.


Sukses Iqbal Latanro memimpin Taspen tentu saja tak lepas dari kepiawaian dan leadership yang lahir dari pengalaman Iqbal sebelumnya menggawangi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).


Di bawah kepemimpinannya, Taspen melakukan banyak terobosan yang tidak hanya berimbas dari sisi bisnis, tapi juga manfaat bagi para anggotanya. Misalnya di tahun 2017, ini sejumlah langkah ia lakukan misalnya membangun strategi Taspen untuk mengarah kepada peningkatan investasi dan menggenjot penerimaan dividen.


“Taspen ke depan tidak lagi terlalu berharap pada kenaikan premi, sejalan dengan program pemerintah melakukan moratorium penerimaan PNS. Taspen juga lebih mengoptimalkan fungsinya sebagai manajer investasi, serta meningkatkan kinerja anak usaha,” ujarnya.


Untuk itu, selama 2017 Taspen akan menempatkan dana investasi pada obligasi korporasi dan surat utang negara (SUN) sebesar 60 persen, deposito 20 persen, saham dan kontrak investasi kolektif efek beragunan aset (KIK-EBA) sebesar 18 persen, sisanya untuk investasi langsung.

 

Begitu juga dengan strategi pengembangan anak usaha, Iqbal menjelaskan pihaknya terus meningkatkan kontribusi Taspen Life, merealisasikan kenaikan kepemilikan saham Taspen di Bank Mantap menjadi 40,05 persen dari sebelumnya hanya 20 persen.


Menengok ke belakang, selama tahun 2016 Taspen sudah berhasil merestrukturisasi anak usaha, yakni Bank Kesejahteraan Ekonomi, dengan menyelesaikan transaksi swap dengan Sarinah Jaya Group. Untuk itulah di tahun ini Taspen akan berupaya menuntaskan pembelian saham Jembatan Merah Plaza di Surabaya. Selain itu, berusaha menuntaskan investasi langsung saham pada Waskita Toll Road.


Sekarang ini tercatat Taspen sudah memiliki sembilan anak usaha dengan kepemilikan mayoritas, seperti Taspen Life, Bank Mantap, tol CMNP, dan Pefindo Biro Kredit.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) - Jahja Setiaatmadja

BCA dikenal sebagai bank swasta nasional terbesar di Indonesia dengan jangkauan layanan luas dan jumlah nasabah yang luas. Tentunya, bukan hal mudah untuk memimpin perusahaan yang didaulat sebagai Best Asian Bank 2017.

 

Jahja Setiaatmadja merupakan salah satu sosok penting dalam perjalanan PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Ia dipercaya menjabat sebagai Chief Executive Officer BCA sejak 2011. Dibawah kepemimpinannya, BCA terus menunjukkan kinerja yang solid dan konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun, selain itu inovasi perbankan lainnya tak henti dihasilkan demi menjaga loyalitas bagi lebih dari 16 juta nasabah.


Terlahir dari keluarga sederhana, tidak membuat Jahja patah semangat untuk terus berkarya. Mengenyam pendidikan di jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jahja kemudian bekerja di kantor akuntan PriceWaterhouse sebagai akuntan junior. Tahun 1980-1989, bergabung di Kalbe Farma hingga menjabat posisi terakhir sebagai Direktur Keuangan. Kemudian tahun 1989-1990, menjadi Direktur Keuangan pada perusahaan otomotif Indonesia terkemuka, Indomobil.


Berkarir di BCA sejak tahun 1990, Jahja dikenal sebagai pekerja keras dalam memimpin. Ia mengibaratkan dirinya sebagai dirigen yang memimpin orchestra. “Prinsip saya di dalam memimpin adalah seperti seorang dirigen yang memimpin orchestra. Intinya kita harus tahu nada apa yang harus timbul dari setiap macam instrumen, meskipun kita tidak perlu mahir memainkan instrumen tersebut. Kemudian yang penting juga, kita harus mengetahui siapa kira-kira yang akan mendengarkan dan melihat permainan orchestra kita,” tutur Jahja.


Menurut Jahja, menentukan audience ini sangat penting, karena terkait dengan pemilihan lagu yang tepat dan permainan musik yang berkualitas sehingga membuat penampilan orchestra menjadi memukau.


Jahja memang dikenal sebagai seorang CEO yang tangguh dan inovatif. Ia tak pernah berhenti melakukan berbagai terobosan besar dan jeli menangkap peluang bisnis. Bersama timnya, beliau menciptakan beberapa inovasi di perbankan seperti baru-baru ini yaitu Vira (Virtual Assistant Chat Banking BCA), Sakuku (uang elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran belanja, isi pulsa dan transaksi perbankan lainnya), myBCA, program Fix and Cap KPR BCA, pengembangan Financial Technology melalui anak perusahaan BCA yaitu PT Central Capital Ventura dan penyelenggaraan Financial Hackathon, dan lain sebagainya.


Tidak hanya itu saja, Jahja juga sangat mengedepankan pentingnya pengembangan SDM di BCA, sehingga belum lama ini, BCA juga telah meresmikan BCA Learning Institute dan Galeri BCA yang dibangun serta dilengkapi dengan infrastruktur yang mendukung pembelajaran bernuansa digital seperti gamification, virtual & augmented reality, computer class, mini bank, ruang video conference dan ruang kelas yang menggunakan peralatan belajar mengajar berteknologi.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. - Kartika Wirjoatmodjo

Pengangkatan Kartika sebagai CEO salah satu bank terbesar di Indonesia milik pemerintah itu didasarkan pada kecemerlangan kariernya di perbankan dan lembaga keuangan. Bank Mandiri di bawah kepemimpinannya menjadi semakin besar yang mencatatkan pertumbuhan kinerja positif, serta terus berkomitmen mendorong perekonomian nasional.


Persaingan bisnis perbankan di Indonesia semakin lama kian kompetitif. Dalam kompetisi yang sengit ini dibutuhkan figur Chief Executive Officer (CEO) yang tangguh, berpengaruh, visioner, dan inovatif. CEO atau direktur utama yang mumpuni memang menjadi faktor terpenting yang menentukan eksistensi sebuah lembaga perbankan.


Terkait hal itu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Mandiri menetapkan Kartika Wirjoatmodjo sebagai Direktur Utama, Senin 21 Maret 2016. Kartika menggantikan Budi G. Sadikin yang habis masa jabatannya. Sebelumnya Kartika menduduki kursi Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri.


Saat ditetapkan sebagai Direktur Utama Bank Mandiri Kartika berusia 43 tahun. Ia merupakan Direktur Utama Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termuda saat ini. Pria yang akrab disapa Tiko ini alumni Universitas Indonesia (UI) jurusan Ekonomi dan Akuntansi pada 1996, serta lulusan Rotterdam School of Management pada 2001.


Kartika mengawali kariernya sebagai Konsultan Pajak dan Akuntan di RSM AAJ pada 1995-1996. Selanjutnya dia bekerja sebagai Analis Kredit di Bank Industri Jepang (1996-1998), Konsultan Senior di PwC Financial Advisory Services (1998-1999) dan Boston Consulting Group (2000-2003).


Pada 2003 lelaki kelahiran 1973 ini bergabung dengan Bank Mandiri sebagai Head of Strategy & Financial Analysis at Strategy and Performance Group, selanjutnya memimpin divisi sebagai Group Head.


Pada 2008, Tiko ditugaskan ke Mandiri Sekuritas sebagai Managing Director. Dia melepas jabatan di Mandiri Sekuritas pada 2011, untuk menduduki kursi CEO di Indonesia Infrastructure Finance, anak usaha PT SMI (Persero) pada 2011-2013.


Pada 2014 Kartika ditunjuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dia kembali ke Bank Mandiri setelah rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) mengangkatnya sebagai Chief Financial Officer (CFO).

Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk. - M. Choliq

Sudah hampir sepuluh tahun M. Choliq menduduki jabatan penting sebagai Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Amanah ini tentu diberikan kepada Choliq karena sepak terjangnya mampu membawa Waskita Karya sebagai perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia. Di awal kepemimpinannya ia bertekad ingin menjadikan PT Waskita Karya sebagai perusahaan yang sehat, dan terbukti berhasil mengembalikan status Waskita sebagai perusahaan BUMN pada tahun 2012 yang lalu.

 

Di tangan dinginnya M. Choliq punya peran besar membangun sebuah bandara, pelabuhan, jembatan, dan jalan tol yang mengedepankan mutu dan kualitas. Masyarakat bisa mengambil manfaat dari pembangunan itu dengan kenyamanan.


Beberapa proyek besar yang sedang dikerjakan Waskita adalah LRT Palembang, Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, Jalan Tol Batang-Semarang Seksi 1 & 2, Tol Pasuruan – Probolinggo, Transmisi Sumatera 500kV, Wisma Atlet Kemayoran dan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta.


Dalam mengembangkan perusahaan, Choliq selalu membuat inovasi bisnis dengan mendirikan anak perusahaan yang bergerak di berbagai lini bisnis seperti beton precast, jalan tol, realty dan energi. Tidak berhenti sampai di situ, setelah sukses dengan sejumlah proyek besarnya. M. Choliq tengah mengerjakan proyek pembangunan tol sepanjang 997 kilometer di tahun 2017.


Waskita juga sedang mengakuisisi beberapa tol dan targetnya pada akhir 2019 akan menyelesaikan pembangunan jalan tol sekitar 1.630 kilometer. Dan tahun ini Waskita berencana untuk melepas beberapa ruas jalan tol di pulau Jawa dan Sumatera. Hasil dari penjualan ruas jalan tol tersebut akan digunakan untuk mengembangkan proyek tol berikutnya.


Choliq selalu mengatakan, kualitas, loyalitas, dan dedikasi seluruh pegawai adalah aset sejati yang dimiliki perusahaan sehingga Waskita terus bergerak maju menatap masa depan. Ia pun berani unjuk gigi karena kini di semester I/2017, laba bersih perusahaan melesat 145,02%, yakni dari Rp582 miliar pada semester I/2016 menjadi sebesar Rp1,426 triliun pada periode yang sama pada tahun 2017 ini.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. - Maryono

Ia merupakan salah satu bankir terbaik yang dimiliki Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus mencetak kinerja cemerlang dan menjadi pemeran utama pembangunan rumah di negeri ini. Tak salah jika kiprahnya itu berpengaruh besar pada kebijakan pembiayaan perumahan rakyat.


Sejak pemerintah mempercayakannya menjadi Direktur Utama BTN, Maryono sudah membawa bank ini berlari kencang. Misalnya dengan memperbaiki rasio kredit macet, NPL. Terbukti, di tengah kondisi ekonomi yang memburuk, Bank BTN berhasil menurunkan NPL dari 3% pada tahun 2014 menjadi 2,48% pada akhir tahun 2016. Hal ini merupakan prestasi luar biasa karena selama ini belum pernah terjadi NPL Bank BTN di bawah 3. Karena harus diakui sangat sulit mengelola NPL bank yang fokus di perumahan, apalagi perumahan rakyat.


Langkah lainnya, tahun ini, Maryono menargetkan Bank BTN menjadi bank dengan aset terbesar ke-5 di tanah air. Setelah berhasil melejit ke posisi 6 dalam jajaran 10 bank papan atas di Indonesia pada 2016, Maryono dan tim terus bekerja untuk bisa masuk ke posisi “Top Five” dengan melanjutkan proses transformasi digital yang telah digelar sejak 2015, memoles kinerja bisnis, infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) perseroan, hingga menggelar aksi anorganik serta menjaga komitmen sebagai integrator Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.


Dengan laju kinerja saat ini yang berada di atas rata-rata industri perbankan nasional, Maryono optimis, pihaknya mampu mencatatkan nilai aset sekitar Rp253 triliun pada akhir tahun nanti.
Maryono menambahkan perseroan akan menjaga laju pertumbuhan kredit dan pembiayaan di level sekitar 18% secara tahunan (year-on-year/yoy). Kemudian, dari segi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), ditargetkan tumbuh pada kisaran 22%-24% yoy pada tahun ini.


Sebagai integrator Program Sejuta Rumah, sambung Maryono, Bank BTN melakukan berbagai langkah untuk mengurangi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat.
Tidak hanya berupa penyaluran KPR, tapi juga memperkuat sumber pembiayaan, mendorong keterjangkauan, mendorong sisi ketersediaan rumah, serta bersinergi dengan stakeholder perumahan untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).


Bank BTN memberikan dukungan pembiayaan perumahan untuk 666.000 unit rumah. “Hingga Juni 2017, Bank BTN telah memberikan dukungan pembiayaan perumahan untuk 370.173 unit rumah atau senilai Rp39,01 triliun,” jelasnya.

Pengusaha (Djarum group) - Robert Budi Hartono

Memiliki seabreg perusahaan dan kekayaan triliunan rupiah, serta banyak karyawan, jelas Robert Budi Hartono merupakan tokoh yang berpengaruh di peta perekonomian nasional. Robert berandil besar menciptakan banyak lapangan kerja. Pengaruh Robert tak hanya di sektor perekonomian, tetapi juga di dunia olah raga.


Robert yang hobi bulutangkis mendirikan Perkumpulan Bulutangkis (PB) Djarum pada tahun 1969. PB Djarum melahirkan sejumlah pebulutangkis yang mengharumkan nama Indonesia. Mereka antara lain adalah Liem Swie King, Icuk Sugiarto, Joko Supriyanto, dan Taufik Hidayat.


Selama bertahun-tahun Majalah Forbes menempatkan Robert Budi Hartono, yang memiliki nama asli Oei Hwie Tjhong, sebagai salah seorang terkaya di dunia, dan menduduki peringkat teratas orang terkaya di Indonesia.
Forbes mencatat total kekayaan Robert tahun 2012 mencapai 6,5 miliar dolar AS dan menempati posisi 146 orang terkaya di dunia. Kekayaan pria kelahiran Semarang, 28 April 1940, ini melonjak tajam pada 2017. Dilansir Forbes, Selasa (21/3/2017), nilai kekayaannya mencapai 9 miliar dolar AS atau setara Rp 119,7 triliun (kurs Rp 13.300 per dolar AS), dan menduduki peringkat 140 dari 500 daftar orang terkaya di dunia. Sementara statusnya sebagai orang terkaya di Indonesia tak tergoyahkan.


Kakaknya, Michael Bambang Hartono yang bernama asli Oei Hwie Siang, menempati posisi 145 dari daftar orang terkaya di dunia 2017 versi Forbes, dan berada di peringkat kedua orang terkaya di Indonesia. Michael memiliki kekayaan 8,9 miliar dolar AS atau setara Rp 118,37 triliun.


Robert mengumpulkan kekayaan dari bisnis rokok Djarum. Dia bersama Michael meneruskan bisnis rokok yang dirintis oleh ayahnya, Oei Wie Gwan, di Kudus, Jawa Tengah. Pada tahun 1963 pabrik perusahaan Djarum terbakar dan perusahaan sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Oei meninggal dunia tak lama kemudian, Setelah sang ayah meninggal dunia, Robert bersama Michael melanjutkan usaha tersebut. Di bawah kendali mereka Djarum kembali bangkit dan memodernisasikan peralatan di pabriknya. Pada tahun 1972 Djarum mulai mengeskpor produk rokoknya ke luar negeri. Tiga tahun kemudian Djarum memasarkan Djarum Filter, merek pertamanya yang diproduksi menggunakan mesin, diikuti merek Djarum Super yang diperkenalkan pada tahun 1981.

Ketua Umum Kamar Dagang dan industri Indonesia (Kadin) - Rosan Perkasa Roeslani

Ketika para pengusaha nasional dan daerah menaruh kepercayaan kepadanya untuk memimpin Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia periode 2015-2020, sejatinya pada saat itulah Rosan Perkasa Roeslani harus bekerja keras membawa KADIN menjadi organisasi yang efektif mewakili suara dan kepentingan dunia usaha khususnya terkait pembuatan dan implementasi kebijakan ekonomi di seluruh Indonesia. Dan, meski baru dua tahun memimpin, alumni Administrasi Bisnis dari Oklahoma State University, Amerika Serikat, ini sudah memperlihatkan kiprahnya dengan baik.


Talenta bisnisnya sudah terlihat sejak pria kelahiran Jakarta, 31 Desember 1968 ini lebih memilih sekolah bisnis ketimbang melanjuktan ke fakultas kedokteran seperti ayahnya. Pilihannya ternyata tepat. Pria yang pernah belajar di Antwerpen European University Belgia dan mencapai gelar Master di bidang Administrasi Bisnis (MBA), ini tumbuh dan berkembang menjadi pebisnis sukses. PT Recapital yang bergerak di bidang keuangan, asuransi, properti, tambang, dan lainnya terus mengembangkan sayap dengan puluhan ribu pekerja. Tapi di sisi lain ada jiwa filantropis dalam dirinya. Amanah Recapital Foundation untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, adalah salah satu bukti nya.


Kepemimpinan Rosan di KADIN sebagai mitra pemerintah berjalan dengan positif. Tak sedikit kebijakan di bidang bisnis dan dunia usaha yang akan diimplementasikan pemerintah terlebih dulu mendengar suara KADIN. “Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu menjadi suatu kebijakan yang lebih tepat sasaran, efisien dan lebih baik,” ujar Rosan kepada Majalah Men’s Obsesion.


Satu hal yang menjadi perhatian serius KADIN saat ini, menurut Rosan adalah di bidang pendidikan sumberdaya manusia (SDM). Hal ini penting agar keterampilan tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain, utamanya dengan negara tetangga dengan telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).


Salah satu langkah kongkrit yang telah dilakukan KADIN adalah dengan menargetkan sebanyak 200.000 peserta magang untuk mendapatkan pelatihan vokasi (Pendidikan Sistim Ganda, Teori dan Praktek) dengan mitra perusahaan di Indonesia yang jumlahnya mencapai 2.640 hingga akhir tahun ini.


Terkait relasi antara KADIN dan pemerintah, diakui Rosan sangat baik dan saling bersinergi. “Saya lihatnya sih bukan kendala ya, kadang-kadang kita mencoba membantu pemerintah dalam mengharmonisasi kebijakan,” ungkapnya. Sebab, lanjut Rosan, biasanya kebijakan di pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu masih perlu disingkronisasikan. Untuk itu, Rosan menegaskan diperlukan komunikasi secara terbuka, transparan sesama pelaku usaha dan pemerintah.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Suprajarto

Tak salah jika bankir senior ini ditempatkan sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan jam terbang yang tinggi di dunia perbankan, Suprajarto mampu berakselerasi meningkatkan ‘speed’ kerja di BRI. Walhasil performa bank yang fokus dengan UMKM ini semakin kinclong. Ke depan, Ia menargetkan BRI menjadi “The Most Valuable Bank in South East Asia” di tahun 2022.


Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BRI pada 15 Maret 2017 lalu memutuskan Suprajarto menjadi Direktur Utama BRI, menggantikan Asmawi Syam yang habis masa jabatannya. Lima bulan kemudian, atau di semester pertama tahun 2017, aset Bank BRI beserta seluruh perusahaan anak yang tergabung dalam BRI Group mencapai Rp. 1.027,3 Triliun. Laba BRI Group tercatat Rp 13,4 triliun atau naik 10,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp 12,1 triliun.


Penyaluran kredit masih menjadi salah satu pendorong kinerja positif tersebut diatas. Sampai dengan Semester I 2017, secara konsolidasi Bank BRI telah menyalurkan kredit senilai Rp 687,9 triliun atau tumbuh 11,8 persen dari penyaluran kredit di akhir Juni 2016 sebesar Rp 615,5 triliun. Dengan penyaluran kredit yang tumbuh signifikan, bank ini mampu menjaga kualitas kredit yang disalurkan. Tercatat NPL Gross BRI di semester ini 2,34 persen atau turun dibandingkan dengan NPL Gross semester I 2016 menjadi 2,39 persen.


Hingga akhir Juni 2017, penghimpunan Dana Pihak Ketiga BRI beserta perusahaan anak tercatat Rp 768 triliun atau naik 12,3 persen apabila dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2016 sebesar Rp 683,7 triliun. Dana murah berupa giro dan tabungan (CASA) mendominasi sebesar 56,09 persen dari keseluruhan total DPK.


Terkait rencana jangka panjang hingga lima tahun ke depan, BRI menargetkan bisa meraih posisi sebagai The Most Valuable Bank in South East Asia pada tahun 2022. Menurut Suprajarto, visi ini dapat dicapai, dengan memperkuat core business BRI, salah satunya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sebagai bank yang fokus pada pemberdayaan UMKM di Indonesia, BRI menargetkan sebanyak 80 persen portofolio penyaluran kredit BRI di tahun 2022 akan disalurkan kepada UMKM. Saat ini sendiri portofolio kredit kepada segmen UMKM di BRI mencapai 72%.


Tantangan yang dihadapi oleh perbankan saat ini dan di masa mendatang akan semakin ketat dan dinamis, terutama memasuki era distruptif saat ini. Menghadapi kondisi tersebut, Bank BRI tidak tinggal diam. Tidak dapat dipungkiri dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi, turut mendorong perkembangan fintech. Kata Suprajarto, saat ini Bank BRI tengah mengkaji beberapa kemungkinan terkait Fintech, diantaranya membentuk kerjasama strategis dengan perusahaan Fintech untuk membuat model bisnis baru BRI sehingga meningkatkan CASA dan FBI di BRI. Opsi lain, Bank BRI juga sedang mempertimbangkan untuk membentuk “Bank Digital” yang independen dan terlepas dari entitas BRI, sehingga mampu meraih segmen pasar yang selama ini belum dijangkau oleh BRI.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) - Tito Sulistio

Bursa Efek Indonesia (BEI) di bawah kepemimpinan Tito Sulistio semakin bagus. Hal tersebut terlihat dari kinerjanya yang langsung merespon keinginan Presiden Joko Widodo agar perusahaan sektor pertambangan dan perkebunan yang beroperasi di Indonesia segera melantai di bursa efek Tanah Air.


Untuk mendorong perusahaan sektor tersebut, Tito mengaku akan segera mendatangi dua perusahaan tambang besar seperti PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT). Sebelumnya PT Newmont Nusa Tenggara, untuk segera melantai di Bursa Efek Indonesia.


Selain kedua perusahaan itu, pihaknya juga akan melakukan pendekatan ke 52 perusahaan lainnya. Sebab, nilai dari suatu perusahaan tersebut (market cap) di atas Rp 400 triliun. Dari 52 perusahaan itu, ada dua perusahaan yang sulit dilakukan pendekatan. Meski demikian, pihaknya tetap berusaha agar perusahaan tersebut tercatat di bursa efek Indonesia, salah satunya dengan cara paksa (force delisting). Menurut Tito, cara tersebut bisa dilakukan otoritas bursa jika perusahaan tidak ikut aturan seperti laporan keuangan dan di-suspend 2 tahun. Sehingga, cara force delisting bisa diterapkan.


Jumlah perusahaan yang listing di pasar modal mulai ramai seiring dengan peringkat investment grade yang diraih Indonesia. Hal inilah yang menjadi keyakinan BEI bila target emiten baru yang listing atau IPO akan mencapai target.


Berdasarkan daftar bursa, sudah ada 24 perusahaan yang berniat IPO. Makanya, BEI yakin target bursa sebanyak 35 emiten bisa tercapai di tahun 2017 ini. Ternyata memang pengaruh Tito di dunia bisnis di Indonesia cukup besar. Hal itu dapat terlihat dari caranya bekerja yang akan meminta dua perusahaan raksasa seperti PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) untuk melantai di Bursa Efek Indonesia.


Pada satu pertemuannya dengan Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden Jokowi meminta Tito bekerja lebih keras untuk menambah lebih banyak jumlah emiten di pasar modal. Sebab semakin banyak produk maka semakin besar industri pasar modal. Pada dasarnya disuruh kerja lebih keras supaya buat produk lebih banyak. Supaya dana asing bisa lebih banyak masuk. Tito mengatakan, memang jumlah emiten menentukan sejumlah indeks seperti MSCI memperbanyak bobot saham-saham Indonesia di dalamnya. MSCI sendiri merupakan indeks global yang menjadi acuan seluruh investor saham menempatkan portofolionya di seluruh dunia. Kalau produk banyak bobot MSCI (Indonesia) bisa naik. Bobot MSCI hanya bisa naik kalau produk lebih banyak dan pasar lebih besar. Indeks MSCI memang sangat penting bagi Indonesia. Apa lagi ada sekira USD 11.000 triliun dana investasi yang mengikuti indeks MSCI.

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) - Joni Hermana

Sebagai Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), ia sukses membawa ITS meraih berbagai penghargaan baik dari dalam dan luar negeri. Pria kelahiran Bandung, 18 Juni 1960 ini berkomitmen mempersiapkan kampusnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) terbaik di Indonesia.


Sejak terpilih menjadi Rektor ITS periode 2015/2019, Joni menerapkan konsep transfer of value dalam proses pendidikan di ITS. “Saya memiliki misi ITS tidak hanya fokus pada transfer of knowledge, tapi juga transfer of value dengan membangun soft skills, yakni Emotional Quotient, Spiritual Quotient, Creativity Quotient, dan Adversity Quotient, ” tandas ayah empat anak ini.


Tak hanya itu untuk menciptakan generasi yang unggul, Joni pun menerapkan sistem pendidikan leading by example. “Saya ingin mereka punya jiwa leadership, entrepreneurship, dan akhlak yang bagus. Caranya pendidik harus bisa menjadi contoh,” urainya.


Beragam penghargaan telah ditorehkan ITS sepanjang 2016. “Mahasiswa kita menjuarai tidak kurang dari 620 kejuaraan baik nasional maupun internasional. Padahal target kita hanya 250,” akunya.


Di antaranya Peringkat 2 sebagai Univeritas Terhijau di Indonesia tahun 2016 – UI Green Metric World Ranking, Indonesia Green Awards 2016 kategori Green Campus, Mawapres Nasional Kategori Diploma tahun 2016 dan kategori Sarjana tahun 2015, Juara ke 3 dan 4 Pekan Ilmiah Nasional (PIMNAS) tahun 2015 dan 2016, Peringkat 5 PT Terbaik Indonesia versi Kemenristekdikti tahun 2015, serta Peringkat 5 Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh Presiden RI. 

  
Perolehan terbaik kedua sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU) dalam pelaksanaan program kegiatan dan anggaran Semester II tahun Anggaran 2016 dari Menristek Dikti pada Januari lalu, serta Peringkat Protokol Terbaik 1 untuk Kategori PTN BH dari Kemenristekdikti ternyata belum cukup bagi Joni. Ia pun kini berkomitmen mempersiapkan kampusnya menjadi PTN BH terbaik di Indonesia.


“Jadi kita fokuskan pada dua hal, yakni memberikan kontribusi nasional dalam hal ini inovasi sains dan teknologi yang kita hasilkan betul-betul berdasarkan kebutuhan dan diaplikasikan untuk masyarakat, kedua mengangkat marwah Indonesia di level internasional melalui publikasi ilmiah,” paparnya. 


Semuanya diawali dengan komitmen yang kuat dan fokus dalam memperbaiki aspek penilaian PTN BH terbaik. Aspek yang dinilai antara lain tingkat kepatuhan pelaporan kontrak, tingkat capaian kontrak kinerja, capaian realisasi BP PTN BH, capaian fisik dan anggaran output gaji dan tunjangan dari APBN yang dilaporkan dalam Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMonev) yang berbasis IT sehingga paperless dan cashless.

Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) - Kadarsah Suryadi

Terpilihnya Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA. sebagai rektor ITB untuk periode 2015 – 2020 tentu memiliki pengaruh besar terhadap dunia pendidikan tinggi di tanah air, terutama bagi perkembangan ITB sendiri untuk mencapai tujuan ITB menuju Entrepreneurial University.

 

Dalam mengemban amanah sebagai Rektor ITB, Kadarsah tentu turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan pendidikan tinggi termasuk ITB di dalamnya memiliki peran tridharma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). “Melalui fungsi tridharma ini, kita berperan mempersiapkan putra putri bangsa sebagai generasi penerus yang memajukan bangsa dan negara sehingga menjadi bangsa yang besar dan dihormati dunia,” ungkap lulusan S3 Universite de Droit, d’Economie et des Sciences d’Aix Marseille, Perancis ini.


Sejak memimpin pada 2015 lalu, Kadarsah ingin membawa ITB bergerak dari Research University menuju Entrepteneurial University. Untuk itu diperlukan tiga kebijakan dasar, yakni, Excellent in teaching and learning yang akan menghasilkan para profesional, Excellent in Research yang akan menghasilkan lulusan untuk penjadi peneliti, dan Excellent in innovation & entrepreneurship yang akan menghasilkan para inovator dan entrepreneur sebagai pencipta lapangan kerja. “Dan mereka inilah yang akan meningkatkan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat, bangsa dan negara,” ucapnya.


Di bawah kepemimpinannya, ITB juga telah menelurkan berbagai inovasi. Tercatat pada 2015 lalu terdapat 49 inovator, dan 37 inovator pada 2016 lalu. Sementara pada 2017 ini terdapat 77 start up company yang sedang dalam pembinaan inkubator bisnis di Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK ITB). Contohnya antara lain, katalis kimia yang bisa meningkatkan produktivitas industri kimia secara signifikan, kemudian handphone nasional, serta pesawat tanpa awak yang dikembangkan oleh dosen dan peneliti pada fakultas teknik mesin dan dirgantara.


Menurut Kadarsah, di usia negeri tercinta Indonesia yang sudah menginjak 72 tahun, dunia pendidikan di Indonesia sudah sangat baik, banyak prestasi-prestasi yang mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Apalagi dengan adanya dukungan penuh dari Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI terhadap pendidikan tinggi di Indonesia untuk mewujudkan world class university maupun inovasi dan entrepreneurship.


Adanya beragam beasiswa bagi masyarakat ekonomi menengah untuk melanjutkan pendidikan tinggi hingga jenjang S3 juga sangat berkontribusi besar dalam menurunkan kesenjangan ekonomi di Indonesia. “Ini tentunya sejalan dengan pencapaian tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa” ujar pria kelahiran Kuningan, 22 Februari 1962 ini.

Ketua Umum Partai Keadilan & Persatuan Indonesia - AM Hendropriyono

Mendapat gelar ‘Bapak Intelijen Indonesia’, Hendro tentu memiliki pengaruh yang kuat di bidang intelijen negeri ini. Hendro pun dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu intelijen dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Ia menjadi satu-satunya dan pertama di dunia yang menjadi Guru Besar Intelijen. Atas gelar ini, ia tercatat masuk dalam Museum Rekor Indonesia (MURI).


Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Abdullah Makhmud Hendropriyono mendukung penuh keputusan pemerintah dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena meyakini betul jika HTI membahayakan NKRI. Dukungan penuh pada langkah pemerintah bukan kali ini saja. Sebelum itu, deklarasi dukungan Hendro kepada pemerintah terucap saat Hari Ulang Tahun ke-18 PKPI, awal tahun ini. Ketika itu, dalam pidatonya, Hendro menegaskan untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan selalu berada di benteng terdepan dalam menjamin stabilitas pemerintahan negara RI.


Jauh sebelum itu, tak lama setelah terpilih dalam Pilpres 2014, Joko Widodo mengangkat Hendro sebagai penasihat tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Presiden pilihan rakyat untuk periode 2014-2019 itu memiliki argument kuat di balik pengangkatan jenderal bintang empat tersebut, salah satunya karena Hendro memiliki pengetahuan luas soal intelijen.


Menyoal Hendro dan intelijen, memang seperti membincang dua sisi mata uang. Satu sama lain saling terkait dan saling melengkapi. Tak lengkap rasanya jika menyoal Hendropriyono semata tanpa rekam jejaknya di bidang intelijen. Sebaliknya, membedah dunia ‘telik sandi’ tak tuntas jika tak menyinggung sosok Hendropriyono.


Ya, gelar ‘Bapak Intelejen Indonesia’ sudah sangat kuat melekat pada lelaki gagah kelahiran Yogyakarta, 7 Mei 1945 tersebut. Rekam jejaknya di dunia intelijen menorehkan gemilang yang sulit ditandingi sosok manapun di negeri ini. Ia menjadi tokoh utama di balik berdirinya Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Sentul-Bogor. Tepatnya, STIN didirikan saat Hendropriyono menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara RI (BIN) pada
2001-2004.


Presiden Jokowi pantas bangga kepada Hendro. Nyatanya, pengetahuan Hendro di bidang intelijen dan militer benar-benar telah teruji. Secara akademis, Hendro belajar ilmu militer dari beragam sekolah. Usai menuntaskan pendidikannya di Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang pada l1967 dan Australian Intelligence Course di Woodside pada 1971, Hendro pun melanjutkan sekolah di United States Army General Staff College di Fort Leavenworth, Amerika Serikat pada 1980.


Pengetahuan dan skill Hendro ternyata tak melulu di bidang militer dan intelijen. Mantan Pangdam Jaya (1993-1994) ini juga gemar sekolah di perguruan tinggi umum. Lulusan terbaik Sekolah Staf dan Komando (Sesko) ABRI pada 1989 ini tercatat memiliki banyak gelar sarjana. Di antaranya sarjana dalam bidang administrasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA-LAN), Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka (UT) Jakarta, dan Sarjana Teknik Industri dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Bandung.

Ketua Umum PP Muhammadiyah - Haedar Nashir

Memangku jabatan sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, jelas kehadirannya berpengaruh bagi umat Islam di Indonesia. Sejak menjabat, Haedar Nashir, telah meletakkan garis tegas Muhammadiyah sebagai Ormas Islam yang tak ingin terjebak dalam kepentingan proyek. Apalagi kepentingan itu jelas-jelas memiliki dampak mudharat bagi umat, organisasi, bangsa, dan negara.


Komitmen kebangsaan Muhammadiyah memang tak perlu diragukan. Ormas Islam bentukan KH Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 ini selalu tampil di depan dalam setiap upaya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui program organisasinya.


Lelaki kelahiran Bandung, 28 Februari 1958 ini memang tak memiliki catatan berkarir di partai politik manapun. Tak heran jika Haedar tampak berjalan lurus untuk tetap meneruskan jihad kebangsaan dan jihad konstitusi yang diusung Muhammadiyah. Hal itu juga sesuai dengan misi Muhammadiyah di eranya, yakni menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang membawa pencerahan, serta mengelola Muhammadiyah dengan menggunakan sistem dinamis dan dapat mensinergikan dengan program-program pemerintah dalam konteks keumatan, kebangsaan, dan universal.


Haedar ingin membawa Persyarikatan yang didirikan oleh Kiai Dahlan ini sebagai gerakan Islam Modern yang memiliki pilar moderat, kultural, dan menawarkan Islam yang mencerahkan dan berkemajuan. Salah satu gerakan modern tersebut dicirikan dengan terus mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas. Sejak abad kesatu, Muhammadiyah telah memprioritaskan pendidikan sebagai hal yang utama. Gagasan Muhammadiyah dalam mewujudkan lembaga pendidikan Islam modern bertujuan untuk melahirkan muslim terpelajar siap dalam menghadapi tantangan global.


Di kalangan aktivis Muhammadiyah, Haedar dikenal sebagai ‘Ensiklopedia Muhammadiyah Berjalan’. Julukan tersebut tak lain karena dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu paham betul sejarah dan arah organisasi bentukan KH Ahmad Dahlan tersebut. Ia juga dikenal sebagai pemikir Muhammadiyah. Sosoknya yang pernah menjadi pimpinan redaksi Majalah Suara Muhammadiyah, membuat banyak tulisan tentang Muhammadiyah.

Ketua Majelis Ulama Indonesia - KH Ma’ruf Amin

Tahun 2017 ini nama KH Ma’ruf Amin melejit dan kerap menghiasi pemberitaan media massa. Utamanya saat dirinya menjadi salah seorang saksi dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Kapasitas KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadikannya saksi dalam kasus tersebut.


Pada kesempatan itu, oleh Ahok, KH Ma’ruf Amin sempat dituding memberikan keterangan yang tidak semestinya. Meski langsung dianulir dan meminta maaf, namun pernyataan Ahok kadung memantik kecaman massif dan protes umat Islam. Figur KH Ma’ruf Amin yang merupakan seorang pimpinan para ulama di tanah air dipandang umat Islam sebagai sosok yang tak semestinya diperlakukan rendah.


Bagi umat Islam tanah air, nama KH Ma’ruf Amin sudah sangat akrab. Pengasuh Pondok Pesantren AlnNawawiyah, Banten, ini dikenal sosok kyai yang moderat, pemikir, ramah, dan sejuk. Kendati demikian, ia juga tegas dalam memegang prinsip, terlebih yang terkait dengan syariat Islam.


Jauh sebelum menjadi pimpinan tertinggi di MUI, lelaki kelahiran Tangerang pada 11 Maret 1943 itu dikenal sebagai ulama ahli fiqh yang disegani. Karena keilmuannya itu, KH Ma’ruf Amin pernah didaulat menjadi Ketua Komisi Fatwa (2000-2005) yang bertanggung jawab pada penerbitan fatwa MUI. Sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI, beliau kerap tampil untuk merespon beragam persoalan yang sedang dihadapi umat.


Selain menjadi Ketua Umum MUI untuk periode 2015-2020, saat ini KH Ma’ruf Amin juga menduduki jabatan tertinggi di Nahdlatul Ulama (NU). Di Ormas Islam terbesar di tanah air ini, eks anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2007-2014) tersebut juga menjabat Rais ‘Am atau Ketua Umum dalam arti sebenarnya untuk periode 2015-2020. Jabatan ini membuat mantan Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjadi ulama yang paling dihormati di kalangan Nahdliyin.


Tahun ini, tepatnya pada Rabu, 24 Mei 2017, KH Ma’ruf Amin dianugerahi gelar Guru Besar dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang di bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah. Prosesi penganugerahan gelar guru besar ini sangat istimewa karena turut dihadiri Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri.

Ketua Umum Partai Gerindra - Prabowo Subianto

Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Kiprah Prabowo Subianto di dunia politik cukup hebat. Ia dapat membawa Gerindra dari partai menengah menjadi partai papan atas dalam dunia politik sekarang ini. Prabowo juga tentu berpengaruh besar di kalangan partainya, terutama dalam kemenangan pasangan Anies – Sandi menjadi Gubernur DKI Jakarta.


Partai Gerindra adalah partai politik di Indonesia yang didirikan oleh Prabowo. Partai berlambang burung garuda ini berdiri pada tanggal 6 Februari 2008. Pengurus dan aktivis partai ini dicirikan dengan pakaian safari lengan pendek dan panjang, serta kopiah hitam. Inspirasi nama Gerindra berasal dari nama partai lama, Perindra, yang merupakan pemberian langsung dari Presiden Soekarno.


Pada periode 2009-2014, Partai Gerindra berada di luar kabinet pemerintahan pusat menjadi partai baru yang mengikuti Pemilu. Dari pemilu ke pemilu perolehan kursi partai Gerindra terus menaik. Pada awal Pemilu periode 2009-2014 Gerindra mendapatkan perolehan kursi sebanyak 30 kursi di DPR. Pada Pemilu 2014, partai Gerindra mendapatkan 73 kursi. Itu tandanya, perolehan kursi yang didapat oleh Gerindra meningkat lebih dari 100 persen.


Padahal, partai besutan Prabowo ini baru dua kali mengikuti Pemilu, dan partainya sudah menjadi partai papan atas. Setelah itu, Gerindra mengusung Prabowo selaku Ketua Dewan Pembina sebagai calon presiden pada periode 2014-2019.


Tak hanya itu, mantan Danjen Kopasus ini bahkan mampu membawa pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi Gubernur DKI Jakarta terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017.


Prabowo selalu mendorong kader partainya untuk mendukung pasangan tersebut, alhasil bahwa para pemimpin partai mampu menggerakkan para pendukung dan simpatisan yang ada. Seluruh komponen partai, termasuk para pemimpinnya turun gunung untuk menyukseskan jalannya menuju kursi kepemimpinan DKI 1.


Pada saat kampanye, di hadapan lebih dari 8.000 peserta rapat konsolidasi Partai Gerindra, Prabowo meminta kadernya agar bekerja menyukseskan Anies-Sandiaga. Permintaan itu juga berlaku bagi para kader yang menjabat sebagai anggota Dewan. Prabowo sebelumnya juga ikut dalam kampanye pasangan nomor tiga itu ke Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj

Melalui Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU), Prof Dr KH Said Aqil Siroj, MA, Ormas Islam terbesar di Indonesia ini mendukung penuh peraturan yang berdampak pada pembubaran Ormas Anti-Pancasila, seperti terbitnya peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang disikapi tegas oleh Nahdlatul Ulama (NU).


“Sekarang saja yang anti-Pancasila sudah 9 persen lebih dan yang simpati kepada ISIS sudah 4 persen. Bahaya itu kalau dibiarkan,” ujar Kiai Said, sapaan Pembina dan Pengasuh Pondok Pesantren Kyai Haji Aqiel Siroj (KHAS) Kempek Cirebon, itu di sela-sela acara Halaqah Alim Ulama dan Deklarasi Majelis Dzikir Hubbul Wathan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 13 Juli 2017.


Pernyataan Kiai Said ini jelas dan tegas. Baginya, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati yang harus dipelihara dan dijaga. Siapapun atau apapun yang mengancam Pancasila harus dibubarkan, diberantas, jangan sampai berkembang menjadi besar.


NU tak sendiri. Bersama ogranisasi yang didirikan pada 31 Januari 1926 itu, hadir 13 Ormas Islam lainnya yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) untuk mendesak pemerintah untuk menerbitkan Perppu tentang Pembubaran Ormas radikal. Ke-14 Ormas tersebut adalah Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al-Washliyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Mathla’ul Anwar, Yayasan Az Zikra, Al-Ittihadiyah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Rabithah Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Nahdlatul Wathan dan Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI).


NU yang menganut paham Ahlussunnah wal Jama’ah menganut pola pikir ‘jalan tengah’ antara ekstrem ‘aqli (rasionalis) dengan ekstrem naqli (skripturalis). Oleh karenanya sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya Al-Qur’an dan Sunnah, melainkan juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik.


Setelah mengemban amanah sebagai Ketua Umum PBNU periode 2010-2015, peraih doktor dari Universitas Umm Al-Qura, Arab Saudi, ini kembali dipercaya menduduki jabatan tersebut untuk periode 2015-2020. Suami Nur Hayati Abdul Qodir itu terpilih secara aklamasi dalam Muktamar ke-33 NU di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis 6 Agustus 2015.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera - Sohibul Iman

Catatan positif patut disematkan pada sosok presiden partai, Mohamad Sohibul Iman. Lelaki yang didaulat sebagai top leader di partai “padi kapas” pada 10 Agustus 2015 ini dinilai sukses mengarahkan kebijakan partai di tengah konstituen. Sebuah prestasi yang segera menghapus pernyataan nyinyir yang sempat hadir mempertanyakan kapabilitas lelaki kelahiran Tasikmalaya, 5 Oktober 1965 tersebut.


Ditilik dari perolehan suara nasional pada Pemilihan Legislatif 2014 lalu, PKS pantas disebut parpol yang memiliki pengaruh kuat di tanah air. Meski “hanya” berada di urutan ketujuh dengan 8.480.204 (6,79 persen), namun sejatinya PKS memiliki pengaruh yang tersebar di banyak daerah. Faktanya, kader inti PKS banyak yang menjadi kepala daerah. Setidaknya, ada 4 kepala daerah di tingkat provinsi yang menjabat gubernur dari kader inti PKS. Belum lagi puluhan kader inti PKS lainnya yang menjabat kepala daerah di tingkat kabupaten/kota.


Di tingkat legislatif pusat, meski hanya mendapatkan 40 kursi di DPR RI, kader-kader PKS terkenal militan. Sohibul Iman yang membawa gerbong partai ini telah menetapkan diri sebagai partai oposisi, sehingga kerap memiliki pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah.


Teranyar, PKS mengkritisi dikeluarkannya Perppu Ormas yang memungkinkan pembubaran ormas tak perlu melalui proses pengadilan. Sebagai presiden partai, Sohibul Iman menilai, Perppu tersebut berbahaya karena pembubaran akan didasari oleh interpretasi yang ditentukan penguasa. Sebuah ormas dapat didirikan berdasarkan izin secara legal dari Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa pembubaran ormas juga harus melalui proses legal yaitu hukum.


Sebelumnya, PKS juga mengkritisi UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang dinilai tidak tepat guna untuk menyelesaikan solusi defisit keuangan Negara. Di sisi lain, obyek pengampunan pajak, tarif yang rendah, dana repatriasi, hingga batas waktu terakhir pengampunan pajak menjadi 31 Maret 2017 juga dinilai tidak sejalan dengan masa berakhirnya APBN 2016 yaitu sampai 31 Desember 2016.


Tajam mengkritisi, PKS juga tak lupa mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai pro dengan rakyat. Misalnya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. PKS juga mendukung dibentuknya Perda-Perda pelarangan minuman keras dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal.


Rekam jejak Sohibul Iman di PKS terbilang moncer. Mengawali tugas sebagai Ketua Departemen Ilmu Pengetahun dan Teknologi-Lingkungan Hidup (IPTEK-LH) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PK pada 1998, Sohibul Iman mencatat karier politiknya dengan gemilang.

Ketua Umum Partai Nasdem - Surya Paloh

Kecintaannya pada bangsa dan negara yang demikian besar memberi pengaruh bagi Partai NasDem. Sebagai nasionalis Ia tak ingin keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia terancam dan dirong-rong oleh pihak yang tak ingin Indonesia bersatu.


Salah satu bukti kecintaannya yang besar pada bangsa ini, ditunjukan dengan membuat dan meresmikan pendidikan Akademi Bela Negara (ABN) di Kantor DPP Partai NasDem Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat pada Rabu 3 Mei 2017 lalu.


Surya Paloh melihat kondisi terkini bangsa Indonesia ada ancaman terkait kondisi dan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, di tengah-tengah berbagai gelora yang mencoba menawarkan alternatif di luar Pancasila. Nah itu adalah tugas bagi anak-anak bangsa untuk membangun kembali kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengembalikan kesadaran yang selama ini sudah ada.


Perpecahan yang terjadi di negara lain seperti Mesir, Afghanistan, Libya, Irak, dan lain-lain tidak hanya datang dari ancaman invasi luar. Namun, perpecahan lebih banyak justru dari dalam bangsanya sendiri. Untuk itu, kita harus memiliki komitmen kebangsaan negara.


Untuk menanggapi itu semua, Partai Nasdem menugaskan kepada seluruh kader untuk merawat dan menjaga kehidupan bernegara. ABN sendiri adalah sekolah untuk menggembleng kader Nasdem pilihan dari seluruh Indonesia (600 orang per angkatan) guna mendapatkan ilmu dan keterampilan mengenai bela negara. 


Pendidikan dalam akademi yang berkonsep semi militer tersebut akan berlangsung selama empat bulan penuh. Untuk itu, Surya Paloh berharap, partai politik tidak hanya menularkan pendidikan berpolitik saja.


Namun, juga harus lebih kepada kepentingan yang lebih besar lagi yakni merawat kehidupan berbangsa dan bernegara seutuhnya.


Terkait keritikan masyarakat mengenai seragam yang dikenakan oleh ABN mirip seragam TNI. Tidak hanya warna seragamnya tapi juga atribut-atribut yang dikenakan. Menanggapi hal itu, Surya Paloh enggan ambil pusing atas kritikan tersebut. Karena bagi dirinya banyak hal positif dari seragam tersebut. Lagi pula seragam tersebut tidak menggunakan anggaran negara.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat - Yuliandre Darwis

Meraih gelar doktor di usia 30 tahun dan diberi amanah menjabat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat 2016-1019 di usia yang masih sangat muda, membuatnya layak dijadikan panutan. Perannya itu pun tentu memiliki pengaruh besar bagi dunia penyiaran di Indonesia.


Tentu tidak semua kaum muda yang berhasil menduduki suatu posisi tinggi lembaga negara di Indonesia. Apalagi lulusan S1 Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran 2004 ini disebut sebagai ketua lembaga negara termuda di Indonesia. “Ini sebuah ujian dari diri saya karena satu sisi saya orang muda tapi memimpin lembaga negara di usia muda, Ini menjadi sebuah tantangan ya,” ungkap pria muda kelahiran 21 Juli 1980 ini.


Tak heran, kemampuannya memimpin juga tidak diragukan dunia. Selang dua bulan menjabat sebagai Ketua KPI Pusat, dirinya pun ditunjuk menjadi Presiden Lembaga Penyiaran Dunia atau OIC Broadcasting Regulation Authorities Forum (IBRAF) yang beranggotakan lebih 50 negara.


Lulusan S3 Mass Communication and Media, Communication and Media Studies Faculty, UiTM, Malaysia tahun 2010 ini menyadari, lembaga KPI yang dipimpinnya saat ini memiliki peranan penting mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran . Kalau melihat fenomena saat ini, orang beranggapan kalau bisa sesuatu yang enak didengar, enak dilihat dan enak dicerna. Tentu berharap banyak kepada KPI.


“Salah satunya menjadi wasit dalam hal apabila ada yang dimaksud misalnya kategori bagaimana membentuk karakter bangsa, bangga dengan negeri ini,” ujar Duta Muda UNESCO Untuk Indonesia 2005 ini tersenyum ramah.


Kedepan, lanjut Andre, ia memiliki harapan KPI bisa menjadi lembaga penyiaran negara yang diharapkan oleh public, serta mampu menciptakan program-program edukasi positif yang menginspirasi dan membentuk karakter bangsa.


Dalam perjalanan, pasti memiliki kendala dalam menjalankan tugasnya ini. Walaupun ia mengetahui di Indonesia Undang-undang penyiaran masih belum sempurna. Contohnya dengan kehadiran media-media baru yang broadcastingnya disiarkan melalui media internet. Dimana tidak ada regulasi kewenangan KPI.


“Sedangkan di media mainstream kita sudah mengatur rapi, baik. Tapi dalam sebuah kondisi media baru malah berantakan. Ini mungkin sebuah tantangan terberat KPI,” jelasnya.

 

Read More    

Add to Flipboard Magazine.
Komentar:

 

 

Popular

 

Photo Gallery

 

Visitor


Jumlah Member Saat ini: 2250