Search:
Email:     Password:        
 





Tokoh DPR Berdedikasi 2017

By Iqbal Ramdani () - 26 October 2017 | telah dibaca 448 kali

Tokoh DPR Berdedikasi 2017

Bicara tentang parlemen saat ini adalah sesuatu yang menarik. Betapa tidak, lembaga parlemen sebagai tempat berkumpulnya para wakil rakyat seperti menjadi magnet berita bagi wartawan. Setiap hari, selalu ada dinamika yang terjadi disana dan menjadi konsumsi publikasi media. Entah itu menyangkut kinerja tugas legislasi, pengawasan, dan budgeting yang mereka jalankan, atau hal lainnya yang terkait personal para anggotanya itu sendiri.

 

Hal ini jualah yang menjadi daya tarik Men’s Obsession untuk mengangkat tema “13 Tokoh DPR Berdedikasi 2017” dalam edisi kali ini. Karena kami yakin, sebagai lembaga yang mewakili rakyat, tak ada tugas lain yang harus dilakukan mereka selain meberikan dedikasi kepada bangsa yang pada gilirannya untuk menjaga dan mengawal berjalannya pembangunan negeri ini.

 

Lepas dari berbagai penilaian yang berkembang di masyarakat terkait eksistensi para anggota Dewan, kami yakin mereka tetap figur-figur yang memiliki dedikasi tinggi. Mungkin cara penilaian dan sudut pandang saja yang membuat persepsi menjadi berwarnawarni. Untuk itu kami mencari sudut pandang yang netral untuk melihat mereka dan rapat redaksi pun sepakat menampilkan 13 orang anggota parlemen yang berbicara tentang dedikasi, harapan, dan upaya tetap menjaga serta meningkatkan marwah parlemen sebagai wujud perwakilan aspirasi rakyat sejati.

Dr.H. FADLI ZON, SS., M.Sc WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR POLITIK DAN KEAMANAN (KORPOLKAM) SOSOK MULTIDIMENSI

Naskah: Suci Yulianita, Foto: Sutanto/Dok. Pribadi

 

Bagi Fadli Zon, politik adalah civic duty atau tugas bagi seorang warga negara. Maka tak heran jika Ia total berkecimpung di dunia politik, baik di partainya, Partai Gerindra maupun tugasnya di Senayan. Ia pun tak sekadar menjabat anggota dewan di DPR RI, namun keaktifannya dan posisi-posisi penting yang ditugaskannya di DPR, tentu membuktikan bahwa Ia all out dalam mengemban amanah rakyat ini.


Selain sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) yang membidangi lima badan, yakni, Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Legislasi, dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Fadli juga berperan sebagai Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua, Aceh, dan Yogyakarta, Ketua Tim Penguatan Diplomasi Parlemen DPR RI, Ketua Umum atau Presiden organisasi parlemen dunia anti korupsi, Global Organizations of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) yang keanggotaan organisasinya anggota parlemen dari 106 negara.

 

Hal ini tentu menjadi kebanggaan jika melihat Fadli merupakan orang Indonesia pertama yang menjadi Presiden GOPAC. Ia juga sering memimpin delegasidelegasi Indonesia dalam konferensi parlemen Internasional, seperti Interparlimentary Union Assembly (IPU), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) dan Asian Parliamentary Assembly (APA), serta beberapa model konferensi dan seminar internasional.

 

Kesibukannya di parlemen tak membuatnya lupa akan masyarakat di dapilnya. Fadli bercerita, dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat, Ia seringkali turun langsung dan bercengkrama dengan masyarakat, terutama saat masa reses atau ketika serap aspirasi. Tak hanya masyarakat dapilnya saja di Jabar V (Kabupaten Bogor), lantaran perannya sebagai Wakil Ketua DPR RI, Ia pun harus turun langsung ke daerah lainnya di seluruh Indonesia untuk menampung aspirasi masyarakat.

 

Banyak permasalahan Ia temukan di sana, antara lain, masalah pelayanan kesehatan, kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan ekonomi, masalah infrastruktur seperti jalanan yang rusak, pengaduan sengketa tanah, pedagang yang digusur, dan lainnya. “Yang saya lakukan sebagai wakil rakyat adalah menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Saya ada rencana melaporkan apa saja yang telah saya lakukan dalam tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban. Insya Allah akan saya bukukan. Mudah mudahan bisa selesai akhir tahun ini,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.

H. BAMBANG SOESATYO, SE., MBA (KETUA KOMISI III DPR RI) PEMBERANTASAN KORUPSI JANGAN MELAHIRKAN FESTIVALISASI

Naskah: Giattri F.P., Foto: Sutanto/Dok. Pribadi


Di pentas politik, nama Bambang Soesatyo begitu tersohor. Sosok vokalis di parlemen dari Partai Golkar ini serius memainkan perannya sebagai pengawas Negara. Tak peduli siapapun yang dianggapnya melenceng dari aturan main konstitusi pasti ia kritisi. Ketua Komisi III DPR RI tersebut pun memiliki komitmen kuat dalam memberantas korupsi.

 

Menjadi anggota DPR merupakan obsesi Bambang sejak muda. Keinginannya itu didasari niat memperjuangkan aspirasi rakyat agar hidup sejahtera, nyaman, dan aman. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, Bambang memilih bergabung dengan Golkar, partai terbesar di era Orde Baru. Ia berkecimpung di partai berlambang pohon beringin ini pada pertengahan tahun 1990an. Pada Pemilu 2009, Bambang berhasil terpilih menjadi anggota DPR periode 2009-2014 dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VII yang meliputi Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen. Ia tercatat sebagai salah seorang anggota DPR yang terpopuler.

 

Namanya melambung ketika terjadi skandal Bank Century. Dialah satu dari sembilan anggota DPR yang membentuk Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. Bambang juga gigih memperjuangkan sarana dan prasarana di daerah pemilihannya, yakni membangun jalan, jembatan, dan lain sebagainya.

 

Di periode keduanya, ia dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Ketua Komisi yang membidangi hukum, HAM, dan Keamanan. Sejumlah langkah pun digulirkan untuk menuntaskan permasalahan korupsi hingga keamanan nasional. Sejumlah langkah ia lakukan untuk menjalani perannya sebagai wakil rakyat yang membidangi masalah antara lain penegakan hukum. Dalam soal pemberantasan korupsi, Bambang intens melakukan rapat dengan mengundang KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung.

 

“Selama 15 tahun KPK berdiri, kita belum melihat kemajuan yang signifikan dalam menekan perilaku koruptif bahkan sebaliknya makin masif,” ujar pria yang karib disapa Bamsoet ini. Menurutnya, masyarakat tentunya ingin pemberantasan korupsi tidak hanya menghasilkan kegaduhan dan festivalisasi. Tapi juga hasil nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, bisnis, dan kesejahteraan masyarakat. Ini sekaligus mengkritisi pola pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

 

Ia menilai pola KPK justru kontraproduktif bagi pembangunan nasional. “Banyak dana mengendap di bank-bank daerah karena para pimpro, kepala daerah, dan kementerian terkait tidak berani mengeksekusi berbagai program pembangunan karena takut dipenjarakan KPK. Mereka tidak berani menggunakan diskresi dan kewenangannya,” urainya. Begitu juga para pengusaha menghadapi dilema luar biasa. Karena itu, imbuhnya, pola KPK tersebut akan dievaluasi dan bicarakan dengan para pemangku kepentingan penegak hukum yaitu Jaksa Agung, Kapolri dan Pimpinan KPK.  “Harus ada keselarasan dalam merealisasikan agenda pemberantasan korupsi.

 

Ir. H.M. RIDWAN HISJAM (WAKIL KETUA FRAKSI PARTAI GOLKAR) GIGIH MENDORONG PENDIDIKAN SEBAGAI INSTRUMEN PERJUANGAN BANGSA

Naskah: Giattri F.P., Foto: Sutanto/Istimewa

 

Kepedulian Wakil Ketua Fraksi Partai Gokar DPR RI ini pada dunia pendidikan bukan hanya karena ia duduk di Komisi X yang membidangi antara lain pendidikan. Tapi lebih karena memang Ridwan Hisjam adalah sosok yang concern dengan hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas anak bangsa. Karena itulah ia gigih mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional sebagai instrumen perjuangan bangsa.

 

Satu hal yang selalu diingatkan politisi Partai Golkar ini adalah amanat konstitusi dalam UUD 45 Pasal 31 yang tegas menempatkan pendidikan nasional pada posisi yang strategis sebagai instrumen perjuangan bangsa, yang tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi juga untuk membangun bangsa dan peradaban bangsa. Bahkan, lanjutnya, dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), mengamanatkan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila serta UUD RI 1945 dan berakar pada nilai agama, kebudayaan, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 

 

“Dengan kata lain, pendidikan memiliki peran yang sangat penting tak hanya mencerdaskan bangsa, tapi juga membangun bangsa dan peradaban bangsa” tegas alumnus Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya ini yang juga mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

 

Untuk itulah, ia sangat berharap pemerintah membuat rumusan kebijakan yang konkret soal Pancasila dalam kurikulum pendidikan, agar ajaran yang terkandung di dalam ideologi bangsa tersebut dapat terinternalisasi dengan baik. “Hal ini, menuntut pemerintah untuk memiliki pandangan yang komprehensif mengenai Pancasila dan kandungan nilai yang ada di dalamnya,” ujarnya. Melalui kebijakan tersebut, mantan Ketua DPD Partai Golkar, Jawa Timur ini meyakini masyarakat bakal mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

 

“Contohnya, setiap pemangku kepentingan pendidikan harus beragam, memiliki sikap dan perilaku sesuai nilai moral dalam hidup, membina rasa nasionalisme, mengakui musyawarah mufakat, dan juga selalu bersikap adil,” pesan mantan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jawa Timur. Masih terkait dengan pendidikan, mantan Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini belum lama diangkat dan dipercaya sebagai Ketua Dewan Penyantun Universitas Islam Attahiriyah.

 

H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi, MS (WAKIL KETUA BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DPR RI) MEMPERJUANGKAN AMANAT RAKYAT, TAK SEMUDAH YANG TERLIHAT

Naskah: Indah, Foto: Edwin Budiarso/Istimewa

 

Kerapnya melakukan kerjasama dan kunjungan ke berbagai negara lain dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), membuat pemahaman Syaifullah Tamliha tentang parlemen semakin bertambah. Dan, ia berani menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari cara kerja parlemen di Indonesia sekarang.



Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI ini sudah bertekad mengabdikan diri menjadi wakil rakyat Indonesia dengan tetap semangat memperjuangkan amanat-amanat yang dititipkan padanya meski semua tidak semudah yang terlihat. Rapat demi rapat pun dihadiri tanpa alpa. Termasuk di dalamnya menyampaikan aspirasi yang ia terima dari masyarakat.

 

Turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) pun rutin dilakukan untuk mendengar langsung keluhan dan keinginan warga di sana. Meski terkadang rapat yang harus dihadiri begitu menyita waktu dan berlangsung hingga larut malam, ia tetap semangat mengikuti rapat-rapat tersebut. Kunjungan dari satu negara ke negara lain yang memiliki perbedaan jam pun tetap dilaksanakan walaupun memakan tenaga yang cukup ekstra.

 

Syaifullah Tamliha juga merupakan sosok yang menjunjung tinggi pemahaman bahwa perubahan berasal dari kesadaran diri sendiri. Hal ini membuat pria yang lahir di Hulu Sungai Utara ini tetap semangat memperjuangkan amanat yang diembankan padanya. Melihat semangatnya tersebut, tak ayal membuatnya menduduki posisi penting ini selama dua periode. Namun, di balik semangatnya ini, ia juga berharap anggota dewan yang lain juga turut memberikan yang terbaik untuk rakyat Tanah Air.

 

Membawahi Wakil Ketua Desk Individu, pria yang selalu menyempatkan berolahraga di tengah kepadatan tugas ini mengatakan dalam satu tahun rata-rata 220 orang melakukan perjalanan kerja ke luar negeri yang dilakukan untuk menjalin kerjasama dan tugas-tugas diplomasi. Jika dulunya fungsi DPR hanya menghandle budget, membuat anggaran dan Undang-Undang bersama pemerintah, serta melakukan pengawasan, kini tanggung jawab DPR bertambah, yakni tugas diplomasi. Hal tersebut berhubungan dengan keharusan menunjang keinginan serta kebutuhan pemerintah yang sedang mengalami kendala dengan negara-negara yang bersangkutan.

Dr. Ir. H. ADIES KADIR, SH., M.Hum. (WAKIL KETUA MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DPR RI) BERPOLITIK UNTUK RAKYAT

 Naskah: Suci Yulianita, Foto: Sutanto/Dok. Pribadi

 

Bagi Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH. M.Hum, menjabat anggota DPR RI adalah amanah rakyat yang harus diemban dengan sungguh-sungguh. Tak heran jika Ia benar-benar mendedikasikan hidup dan waktunya untuk rakyat, khususnya konstituennya di Jatim I (Sidoarjo – Surabaya), meski harus mengorbankan waktunya dengan keluarga.

 

Sejak menjabat anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009 – 2014 lalu, Adies Kadir dikenal sangat dekat dengan masyarakat. Ia bahkan tak segan ‘blusukan’ atau sekadar nongkrong di warung kopi bercengkrama dengan warga hingga larut malam. “Ya, dari dulu saya sudah terbiasa seperti itu. Memang kawan-kawan saya banyak dari kalangan bawah sampai atas. Jadi sudah terbiasa, kita nongkrong, duduk bersama, mau makan bakso pinggir jalan, ngopi. Di rumah pun pintu terbuka, siapa saja bisa datang hingga malam,” ungkap Adies saat ditemui Men’s Obsession di ruang kerjanya yang sederhana.

 

Dengan begitu, tak sulit baginya memenangkan kursi senayan pada pilkada 2014 lalu. Padahal menurutnya, Dapil Jatim 1 yang melingkupi Sidoarjo – Surabaya dikenal dengan sebutan Dapil ‘Neraka’ lantaran begitu banyak tokoh-tokoh besar di sana. Sebut saja misalnya, Guruh Soekarno Putra, Imam Nahrawi, Indah Kurnia, Arzeti, hingga Priyo Budi Santoso “Alhamdulillah di situ saya dipercaya masyarakat. Karena memang keinginan saya adalah bagaimana caranya bisa menyampaikan amanah-amanah ini. Kemana jalurnya, nah yang lebih jelas ke DPR RI, karena kalau DPRD kan ruang lingkupnya hanya daerah. Nah lewat sinilah semampu kita, kita menyalurkan aspirasi dari masyarakat itu,” terang Adies.

 

Tiga tahun sudah duduk di DPR RI, Adies menceritakan begitu banyak tugas yang diembannya di DPR RI. Selain ditugaskan di komisi III yang membidangi masalah Hukum, HAM dan Keamanan, Adies juga menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Belum lagi keaktifannya di Partai Golkar, partai yang membesarkan namanya, partai tempatnya berkarier di jalur politik. Kegiatannya memang luar biasa padat, dan semua itu ia jalani dengan enjoy dan ikhlas demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara tercinta. Hingga waktu dengan keluarga harus ia korbankan. Hanya pada saat weekend tibalah, Ia bisa berkumpul dengan keluarga tercinta.

TRIMEDYA PANJAITAN, SH., MH. (WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI) BERTEKAD TEGAKKAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Naskah: Subhan Husain Albari, Foto: Edwin B./Dok. Pribadi

 

Di balik sikapnya yang ‘cool’, Trimedya Panjaitan yang merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI sejatinya adalah satu dari sekian anggota parlemen yang dikenal vocal dan berani menyatakan pendapat. Beberapa pemikiran dan gagasannya terkadang membuat banyak orang tertarik untuk melakukan kritik balik. Misalnya, ia pernah mengusulkan adanya penghapusan pasal tentang penodaan agama dalam revisi UU KUHP. Penodaan agama merupakan ‘pasal karet’. Pasal itu dianggap sangat rentan dijadikan alat penekan proses hukum, terlebih bila itu melibatkan politisi. Ia tak menyoal ketika idenya itu banyak mendapat penolakan dari masyarakat.

 

Keputusannya berjuang bersama PDI-Perjuangan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tak lebih karena persamaan visinya dengan sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputeri. Trimedya resmi menjadi anggota dewan pada tahun 2002. Ia bersyukur sejak awal ditempatkan oleh partai di komisi hukum sesuai dengan bidangnya. Bahkan hingga kini menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan. Trimedya tidak pernah menyangka dirinya bisa menjadi politisi. Sejauh ini dia merasa hanya mengikuti segala proses hidup yang sudah ditentukan oleh Tuhan, sampai bisa menjadi anggota DPR 15 tahun.

 

Salah satu alasan yang membuat dirinya bertahan di DPR adalah, ia melihat politik itu sebagai ‘candu’ dalam arti dia bisa melakukan sesuatu untuk kebaikan masyarakat melalui jalur politik di DPR. “Misalnya kalau di daerah pemilihan kita ada yang teraniaya karena persoalan hukum, masyarakat bisa SMS ke saya, dan kita selanjutnya kita bisa melakukan pendampingan atau pembelaan. Intinya kita lebih banyak melakukan sesuatu untuk masyarakat,” jelas Trimedya yang juga pernah mengetuai Tim Hukum Jokowi-JK saat Pilpres 2014.

 

Di komisi Hukum ini Trimedya bertekad untuk melakukan pembenahan hukum dalam rangka menegakkan criminal justice system. Namun sering kali apa yang selama ini disuarakan di Komisi III DPR dianggap sebuah kejahatan, dan mendapatkan persepsi negatif dari masyarakat. Misalnya saat Komisi III mendukung pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) di Mabes Polri, atau pembentukan Pansus Hak Angket KPK, dan revisi UU KPK.

 

Menurutnya, pembentukan Densus ini bukan dalam rangka untuk menyaingi KPK, atau bahkan melemahkannya. Namun, Komisi III kata dia, memandang ide gagasan terbentuknya Densus Tipikor ini muncul karena kegelisahan Komisi Bertegur sapa dengan konstituen di Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara. Menemui Bapak Joko Widodo saat sebagai Ketua Tim Hukum Jokowi-JK di Pilpres 2014. Melihat pemberantasan korupsi di Polri tidak maksimal, sehingga perlu diperkuat. Hanya saja istilah Densus dianggap menakutkan seperti halnya Densus 88 yang menangani tindak pidana terorisme. Padahal tidak. Sama halnya dengan KPK, Polri juga punya kewenangan untuk melakukan pemberantasan korupsi, hanya saja perannya masih dianggap lemah tidak sekuat KPK.

DESMOND JUNAIDI MAHESA (WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI) BERPOLITIK DAN HIDUP DENGAN SEMANGAT

Naskah: Giattri F.P., Foto: Sutanto/Dok. Pribadi

 

Namanya mulai dikenal publik setelah ia turut menjadi korban penculikan aktivis pro demokrasi pada 1997-1998. Kini, dengan jabatan strategisnya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut tetap teguh dalam memperjuangkan penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi.

 

Sebagai Wakil Ketua Komisi III yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan, wajarlah kalau ia sangat prihatin dengan kondisi hukum dan keamanan nasional saat ini. Karena persoalan itu bukan sesuatu hal yang kecil dan sederhana. Karenanya, wajar juga ia khawatir dengan kebijakan pemerintah saat ini yang dalam jangka panjang bisa mengganggu keamanan nasional. “Misalnya Kebijakan Bebas Visa. Warga negara asing bisa masuk tanpa diseleksi dan tidak terpantau apakah yang masuk intel, bandar-bandar narkoba, atau seperti yang baru-baru ini diungkapkan Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid tentang anggota militer-militer China yang mulai masuk wilayah Indonesia,” keluhnya.

 

Selain itu, persoalan separatisme, ketimpangan ekonomi, konflik di daerah, Pilkada, dan lainnya. “Catatan-catatan tersebut menjadi bagian yang Komisi III amati untuk merumuskan sejumlah langkah yang harus dilakukan agar keamanan nasional terjaga,” ujarnya. Dalam konteks tersebut, sambung Desmond, peran POLRI sangat penting. “Karenanya Komisi III sebagai mitra POLRI mendukung penuh kawan-kawan kepolisian dari sisi anggaran di antaranya untuk peningkatan sumber daya manusia dan melakukan kontrol-kontrol di daerah,” jelasnya.

 

Bicara tentang penegakkan HAM, pria yang pernah menjadi korban pelanggaran HAM di tahun 1998 itu mengatakan pemerintahan Joko Widodo diharapkan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lampau karena hal ini senada dengan janji kampanyenya. Komnas HAM, imbuh Desmond, merumuskan dan merekomendasikan ada 7 kasus pelanggaran HAM berat di tanah air yakni Trisakti, Kerusuhan Mei 1998, Semanggi I dan Semanggi II, Talangsari, Penghilangan 13 orang secara paksa, Penembakan misterius (Petrus), dan Pembantaian massal tahun 1965. “Tetapi dalam penyelesaiannya pemerintah kurang serius, yang ada kasus HAM ini akan menjadi konsumsi Pemilu untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya,” keluhnya.


Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA (KETUA FRAKSI PKS) MENJALANKAN AMANAH DENGAN KESUNGGUHAN

Naskah: Purnomo, Foto: Istimewa

 

Memperjuangankan amanah rakyat di DPR RI tentunya tidak semulus yang dibayangkan. Hal itu membutuhkan konsentrasi yang penuh, agar amanah dan kepercayaan rakyat dapat terwujud. Setidaknya, begitulah cara Jazuli Juwaini memandang tugas yang kini disandangnya sebagai wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama tiga periode. Setidaknya ada empat hal yang harus dijaganya saat mengabdi yakni kerja keras dalam menjaga amanah atau kepercayaan rakyat dan partai, terus dekat dan melayani rakyat, mendengar aspirasi dan kebutuhan rakyat, serta menghasilkan kebijakan yang benar-benar sesuai kebutuhan rakyat. “Dengan cara itu sebenarnya kita menjaga kepercayaan rakyat, hingga alhamdulillah masih terpilih selama 3 periode,” jelas Jazuli.

 

Menurutnya, yang memotivasinya untuk tetap semangat dalam memperjuangkan amanah rakyat di DPR adalah keyakinan dan niat kuat bahwa yang dilakukannya adalah ibadah untuk mencari keberkahan dan manfaat kebaikan bagi rakyat. Dengan demikian seluruhnya terasa ringan. Selain itu, banyak hal dilakukannya untuk membangun kedekatan dengan konstituennya. Misalnya dengan menghibahkan tiga unit mobil ambulan beserta obat-obatan lengkap dengan tenaga medisnya untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis pada masyarakat yang tidak mampu di perkampungan dan pelosok desa. Meningkatkan kapasitas intelektual, juga tak dilupakan pria yang kerap diminta berdakwah ini.

 

Terbukti ia belum lama ini berhasil menyelesaikan Program Doktor Ilmu Manajemen konsentrasi Manajemen SDM dengan predikat cumlaude. Disertasinya tentang “Perubahan dan Pengembangan DPR Pasca Amandemen UUD 1945” yang bercerita tentang proses dan progres reformasi kelembagaan DPR, menjadi pilihannya. Ia juga produktif dalam menulis. Setidaknya, ada 10 judul buku yang telah ditulis sejak menjadi anggota dewan. Salah satu bukunya yang berjudul “Otonomi Sepenuh Hati” mendapatkan penghargaan dari Kyoto University Jepang.  Lalu bagaimana dengan kiprah Fraksi PKS di DPR ? Bagi dia, kerja keras fraksinya selama 13 tahun di parlemen dalam mengawal bangsa ini, memang masih terus menerus ditingkatkan.

 

 

Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, SE. M.Si. Akt. CA. (KETUA KOMISI I DPR RI) ANCAMAN KE DEPAN JANGAN DIPERSEPSIKAN SECARA TRADISIONAL

Naskah: Arif Rahman Hakim, Foto: Dok. Pribadi

 

Pemilihan Umum tahun 2014 merupakan momen bersejarah bagi pria kelahiran Purworejo, Jateng, 25 Agustus 1968 ini. Pada Pemilu 2014 itu PKS memberinya kepercayaan sebagai calon anggota legislatif (caleg) untuk DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jateng V yang meliputi Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, dan Klaten. Kharis berhasil terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019.

 

Semula Kharis duduk sebagai Anggota komisi XI lalu wakil ketua Komisi X bidang Pendidikan, Pemuda Olah Raga dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif. Kemudian sejak 2016 ia mendapat amanah dari DPP PKS untuk menduduki jabatan Ketua Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika. Disinilah Kharis mengungkapkan bahwa sejatinya pertahanan negara kita memiliki modalitas yang cukup untuk menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks. Ancaman yang kita hadapi ke depan tidak bisa lagi dipersepsikan secara tradisional, yakni invasi militer dari luar saja. Tapi juga ancaman non-tradisional, seperti ancaman siber, narkoba, pencurian kekayaan alam, konflik antar warga, termasuk ancaman proxy war, yang sering disebut Panglima TNI dalam berbagai kesempatan.

 

“Saya yakin TNI kita memiliki kapasitas untuk mengantisipasi ancaman non tradisional ini. Tentu dengan dukungan seluruh komponen masyarakat, sesuai dengan doktrin pertahanan negara yang kita anut, Sishanrata, Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Apalagi tagline TNI kita “Bersama Rakyat, TNI Kuat”. Artinya, masalah pertahanan negara bukan hanya masalah TNI saja, tapi semua komponen bangsa,” tandas pria yang menyabet titel S2 bidang ekonomi dari Universitas Sebelas Maret ini. Kharis menilai reformasi TNI berjalan cukup sukses. TNI tidak lagi berpolitik praktis. Politik TNI sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Jokowi dan Panglima TNI adalah politik negara.

 

Pada aspek alutsista ia menilai memang telah banyak peningkatan. Setidaknya, demo alutsista pada HUT TNI Ke-72 mengkofirmasi hal itu. Namun kita tidak boleh mengabaikan alutsista itu ada life cyclenya, ada usianya. “Tanpa didukung oleh pemeliharaan dan perawatan atau harwat, maka kemampuan alutsista akan terus berkurang. Kemampuan alutsista dan skill prajurit TNI juga perlu terus dikembangkan,” ucap peraih program doktor di bidang akuntansi Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, ini.

Dr. H. SJARIFUDDIN HASAN, SE., MM., MBA. (WAKIL KETUA UMUM PARTAI DEMOKRAT) BERBUAT UNTUK RAKYAT ITU HEBAT

Naskah: Giattri F.P, Foto: Sutanto/Istimewa

 

Lebih dari satu dasawarsa Syarief Hasan telah mengikhlaskan dan mewakafkan dirinya untuk kepentingan rakyat di lembaga parlemen. Berkat dedikasinya, rakyat mempercayakan loyalis Partai Demokrat itu menduduki kursi DPR RI selama 3 periode. Ya, mau berbuat untuk rakyat merupakan sesuatu yang hebat.

 

“Berbuat untuk rakyat adalah sesuatu yang membanggakan apalagi ketika rakyat merasakan apa yang sudah kita lakukan. Itu sesuatu yang sangat berarti bagi saya pribadi karena lain kalau kita memberikan kontribusi secara individu dan kolektif dalam suatu sistem, kepuasannya tentu berbeda. Sepanjang itu untuk kepentingan rakyat, saya akan perjuangkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Itulah yang mendorong saya selalu eksis sebagai anggota DPR,” Ungkap suami Ingrid Kansil itu. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu sejatinya pernah duduk di kursi parlemen pada periode 2004-2009 dan 2009-2014.

 

Namun, di periode keduanya kursi parlemen tak lama ia tempati. Pasalnya, saat itu Presiden SBY memberikan mandat kepada Syarief untuk menjabat Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kini, untuk periode 2014-2019, Syarief kembali di parlemen sebagai anggota Komisi 1 yang membidangi pertahanan, intelejen, luar negeri, serta komunikasi dan informatika. Sepanjang tiga tahun terakhir, ia menjadi salah satu tokoh parlemen yang tampak begitu gigih bekerja keras di komisinya. Syarief dikenal sebagai sosok yang sangat concern memperjuangkan peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Tujuannya tak lain agar program Minimum Essential Force (MEF) dapat dilanjutkan. MEF merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yakni pemenuhan alutsista untuk standar yang dipersyaratkan.

JOHNNY G. PLATE, SE. (SEKJEN PARTAI NASDEM) MENGEDEPANKAN POLITIK PROFETIK

Naskah: Subhan Albar, Foto: Sutanto/Dok. Pribadi

 

Masih ada yang terasa kurang dalam diri seorang Johnny G. Plate meski ia sudah sukses sebagai pengusaha di bidang property, perkebunan dan pernah berkecimpung di sektor penerbangan. Ya, setelah kurang lebih 30 tahun mencurahkan pikirannya untuk bisnis, kini ia bertekad untuk menghibahkan waktu, pikiran dan segala kemampuannya untuk bangsa dan negaranya yang tercinta.

 

Menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem dan tampil sebagai wakil rakyat di parlemen, adalah pilihan putra Flores NTT ini untuk berbuat bagi negerinya. Satu hal yang ditekankannya ketika ia memutuskan untuk berkiprah di politik dan menjadi anggota DPR RI adalah ikut serta dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik bagi bangsanya, tegasnya kepada Men’s Obsession. Bahwa masih ada stigma negatif atas eksistensi DPR sekarang ini, ia tak membantah. Baginya itu adalah tantangan lain yang harus dijawab. Cara untuk “memperbaiki” citra DPR, tidak lain dengan perbaikan kinerja lembaga DPR RI dan kualitas sepak terjang anggotanya. “kita tidak berteriak dari luar saja, harus masuk ke dalam dan bersama sama bekerja untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan berkualitas.

 

Merubah pandangan publik terkait citra DPR menjadi lembaga negara yang dipercaya bukanlah pekerjaan gampang, namun bukan pula mustahil karena DPR RI adalah tempat berkumpulnya para politisi yang dalam kegiatannya perlu memahami kaidah Political Prophetic dimana DPR RI adalah tempat pengambilan keputusan publik demi kebaikan umum (Common Good), Kebaikan Masyarakat atau Kesejahteraan Rakyat.

 

Secara khusus sebagai anggota DPR RI dalam koalisi pemerintah, pesan politik ekonomi yang selalu diperhatikan diantaranya menjaga kontinuitas belanja modal negara khususnya infrastruktur dan konektivitas nasional serta menjaga agar sebagian warga bangsanya yang masih dalam kategori miskin dan sangat miskin tetap mendapat perhatian keberpihakan negara melalui kebijakan subsidi produktif seperti subsidi KUR, subsidi Energi dan program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dari waktu ke waktu terus membaik dan secara khusus Program Indonesia Pintar yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dalam menghadapi kompetisi ekonomi global dan regional yang saat ini sedang menjadi perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo.

H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi. M.Si (SEKJEN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) DIPILIH UNTUK MENYEJAHTERAKAN RAKYAT

Naskah: Purnomo, Foto: Dok. Pribadi

 

Menjadi seorang wakil rakyat, bagi Abdul Kadir Karding, tak sekadar terpilih kemudian dilantik. Tapi selanjutnya adalah berpikir tentang bagaimana dengan jabatannya sebagai “penyambung lidah rakyat” ini ia mampu bekerja dan menyejahterakan orang yang memberikannya amanat yakni, rakyat.

 

Sebagai warga Nahdlatul Ulama (NU), Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini punya pemahaman bahwa seseorang dipilih untuk memimpin adalah semata demi kemaslahatan bersama. “Ya, dalam tradisi kami di NU, kami sering diajarkan kaidah fiqih yang artinya  seseorang pemimpin dipilih tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mensejahterakan atau kemaslahatan rakyat.

 

Prinsip ini penting sebagai  niat sekaligus jadi komitmen bagi seorang pemimpin,” tegasnya menjawab pertanyaan Men’s Obsession. Masyarakat kita, kata pria kelahiran Donggala, ini masih banyak yang hidup dibawah standar yang layak, bahagia, nyaman, aman dan sentosa. “Tentu ini pekerjaan rumah bagi kita. Kesenjangan terlihat nyata. Kemiskinan masih kita temukan. Kebodohan juga masih dimanamana, dan masalah lain bangsa ini juga banyak,” tegas Abdul Kadir Karding yang juga menjabat sebagai Sekjen PKB.

 

Karena itu, setiap kali reses dan melakukan kunjungan ke konstituennya di Jawa Tengah, ia sudah siap menerima tuntutan dan usulan masyarakat yang begitu banyak. “Saya ingin ada jaminan  bahwa  usulusul masyarakat yang nyata dan alasan kuat  harus dijamin diakomodasi dalam APBN kita. Tapi ini belum ketemu formatnya, caranya dan teknisnya. Sehingga Anggota DPR nampak legasinya selain buat Undang-Undang,” ujarnya. PKB, seperti juga partai lainnya yang berorientasi untuk pembangunan kesejahteraan rakyat, diakui Kadir tentu memiliki keinginan untuk dapat benar-benar mewujudkan kesejahteraan itu secara utuh. Namun, dengan posisi PKB yang belum dapat dikatakan sebagai partai besar tentu perlu perjuangan lebih keras untuk memperjuangkan amanat konstituennya.

 

“PKB masih tergolong partai menengah, artinya kami baru punya 47 kursi di DPR, sehingga untuk mengusung dan merealisasikan ide-ide menjadi kebijakan publik  tidak mudah. Butuh lobi, jaringan, kemampuan menyusun argumen, pressure  dengan dosis tertentu, kecerdasan dan kelincahan,” papar pria kelahiran tanggal 4 September 1973, ini. Hal itu, tambahnya, tentu semakin berat jika ditambah oleh keadaan sekarang yang semakin kompleks. Dimana perkembangan teknologi informasi dan media sosial, ikut mendukung terjadinya pressure yang kuat terhadap kinerja anggota DPR. Satu hal yang juga dianggapnya bisa menjadi pemicu kegairah kerja anggota DPR adalah performa DPR yang belakangan ini sangat transparan. “Bahkan, boleh dikata, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi.

H. YANDRI SUSANTO, S.Pt (KOMISI II/SEKRETARIS FRAKSI PAN DPR RI) MEMBERIKAN KEADILAN PERTANAHAN BAGI RAKYAT

Naskah: Iqbal Ramdhani, Foto: Sutanto/Dok. Pribadi

 

Memiliki jiwa sosial yang tinggi membuat Yandri Susanto dipercaya oleh konstituennya untuk kembali menjadi wakil rakyat selama dua periode. Diakuinya, menjadi wakil rakyat merupakan tugas yang tidak mudah. Hasrat untuk memperjuangkan hak rakyatlah yang menjadikan dia rela mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaganya.

 

Sebagai anggota komisi II DPR RI Yandri memiliki pengalaman yang mumpuni untuk menangani permasalahan dalam negeri yang menyangkut pemerintah dalam negeri, pertanahan, kepemiluan. Namun masalah pertanahan adalah hal yang diakuinya sangat besar. Betapa tidak, persoalan yang harus diselesaikan terkait soal tanah ini mencapai kurang lebih 5000 kasus tanah, selain itu dia juga harus menyelesaikan permasalahan pemerintahan dalam negeri yang sekarang menjadi perhatian di Komisi II yaitu terkait korupsi yang merajalela menimpa wali kota, bupati, dan gubernur, kemudian masalah pemilu, bagaimana komisinya itu bisa meredam politik uang yang kian merajalela.

 

Untuk itu Yandri terjun langsung untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti melahirkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Pemilu. Meski harus menyita waktu, dia menikmati pekerjaan yang diembannya itu, dan dia mengistilahkan komisi II itu adalah “komisi air mata” karena tidak ada proyeknya, semuanya itu dilakukan untuk rakyat semata.

 

Selain itu dia juga banyak terlibat masalah melahirkan undang-undang, seperti UU Pemda, bagaimana komisinya memberikan kewenangan kepada pemda, bagaimana mengatur tata kelola daerah pemekaran yang selama ini seperti jamur di musim hujan. Selama di komisi II dia juga banyak memekarkan daerah kemudian banyak masalah pertanahan yang diselesaikan, dia juga turut serta terlibat dalam menyelesaikan UU tentang penyelenggara pemilu, UU Keormasan hingga UU Pilkada. Yandri menikmati pekerjaan di komisi II karena apa yang dilakukannya bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak. Dia juga memiliki keinginan agar masalah yang menyangkut kepemiluan bisa bermartabat, jujur, adil, dan tidak ada lagi politik uang yang brutal.

 

Maka dari itu dia memiliki komitmen untuk tidak mencuri suara karena itu semua adalah kejahatan demokrasi, untuk itu hal ini perlu dikembangkan dan dijadikan komitmen bagi semua anggota partai politik, komitmen semua anggota calon legislatif bahwa kebrutalan demokrasi itu harus diakhiri. Selain itu, Yandri turut menyoroti terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan, bagi dia Perppu tersebut adalah masalah yang sangat krusial karena pro dan kontra yang sangat tinggi di masyarakat.

Read More    

Add to Flipboard Magazine.
Komentar:

 

 

Popular

 

Photo Gallery

 

Visitor


Jumlah Member Saat ini: 2250