Search:
Email:     Password:        
 





KERJA NYATA BERSAMA MEMBANGUN NEGERI APRESIASI UNTUK BUMN

By anggi (Administrator) - 10 November 2017 | telah dibaca 290 kali

Revitalisasi Tambak Untuk Kesejahteraan Yang Merata

Naskah: Sahrudi, Foto: Istimewa

Harapan Presiden Joko Widodo agar Indonesia bisa menjadi pengekspor udang nomor satu di dunia sepertinya bukan isapan jempol. Pasalnya, potensi lahan tambak udang yang dapat dioptimalkan sangat besar. Selain itu, dukungan banyak mengalir dari berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti sinergi yang dilakukan oleh Bank Mandiri bersama Perhutani  dan PT Perikanan Indonesia (Persero).

Tak salah kalau kemudian Presiden menilai bahwa udang memiliki pangsa pasar yang luas. Apalagi, Indonesia memiliki banyak kawasan pantai yang bisa dijadikan sumber produksi udang. Sayangnya, produksi Indonesia baru bisa duduk di peringkat tiga sebagai pengekspor udang.

Presiden menginginkan ada model bisnis baru.“Jadi ini yang sedang kita lakukan, edukasi yang baik, menanam udangnya baik dengan cara modern, caranya lebih otomatis,” ujar Presiden saat meresmikan revitalisasi tambak udang yang menjadi bagian dari program perhutanan sosial di Muara Gembong, Desa Pantai Bakti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu 1 November 2017.

Pemerintah, jelasPresiden, mendorong model bisnis baru dengan sistem kelompok petani atau petambak dengan pola korporasi dengan skala ekonomi yang lebih baik. Dengan cara tersebut, pertanian atau pertambakan bisa lebih bankable dan modern. Melalui revitalisasi tersebut, jumlah udang ketika dipanen bisa melimpah, dan kemudian bisa dijadikan potensi ekspor.

Harapan Presiden Jokowi diamini oleh PT Bank Mandiri Tbk. Bersama dengan Perhutani, PT Perikanan Indonesia (Persero), Bank Mandiri siap melakukan revitalisasi lahan tambak di kawasan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat.


Senior Executive Vice President Bank Mandiri Agus Dwi Handaya mengatakan bahwa revitalisasi lahan dengan skema redistribusi aset kepada petambak lokal seperti ini dapat dilakukan di wilayah lain. Dan yang tak kalah penting, Bank Mandiri juga memberikan pembiayaan petambak, melalui skema KUR.

“Lewat program ini diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat jadi meningkat sehingga pembangunan ekonomi dapat lebih merata,” ujar Agus seraya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan revitalisasi ini, mereka menggunakan pendekatan model community development dengan beberapa elemen pendukung.

Kegiatan revitalisasi di awali dengan pengolahan lahan tambak dan pengadaan bibit udang yang dibantu Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) KKP.

Dalam hal ini misalnya infrastruktur dan penunjang tambang, sosiokultural, kelembagaan, pendampingan dan offtaker, pembiayaan petambak, peningkatan program kapabilitas, teknologi modernisasi tambak, dan pengawasan program konservasi mangrove. Untuk mendukung para petambak, Agus menambahkan, akan ada sejumlah sarana yang akan dibangun, seperti tempat penampungan hasil tambak, dermaga kapal, alat pembuat es, kincir air, pompa air, sumurbor air tawar, jaringan listrik, akses jalan, dan menara pantau.

Revitalisasi lahan merupakan salah satu program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Mandiri. Tujuan dari program ini adalah untuk pemerataan ekonomi dengan cara pengelolaan hutan yang lebih sistematis dan intensif, namun tetap berbasis kepentingan rakyat.

Lokasi lain yang akan direvitalisasi yakni lahan seluas 1.200 hektare di Gunung Rakutak dengan komoditas kopi dan lahan seluas 104 hektare di Sumedang dengan komoditas mangga gedong.

Selain dua tempat itu, terdapat juga lahan di Majalengka seluas 108 hektare dengan komoditas kopi, sertalahan seluas 1.479 hektare di Garut dengan komoditas kopi. “Di Muara Gembong Bekasi, lahan yang direvitalisasi seluas 830 hektare dengan komoditas udang bandeng,” jelasnya.

Untuk empat tempat yang akan direvitalisasi itu, Bank Mandiri masih menunggu Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketika izin diperoleh, revitalisasi akan langsung dilakukan.


Dalam proses revitalisasi tersebut, Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantu pengolahan lahan tambak dan pengadaan bibit udang. Sementara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membantu penerbitan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) bagi petambak lokal penggarap, dengan syarat mereka juga harus menanam mangrove di lahan yang sama.

“Lewat program ini diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat jadi meningkat sehingga pembangunan ekonomi dapat lebih merata,” tegas Agus. **

MENINGKATKAN NASIONALISME MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DI PERBATASAN NEGARA

Pembangunan fasilitas telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di pulau-pulau terluar, merupakan salah satu komitmen TelkomGroup dalam meningkatkan layanan komunikasi sekaligus menjaga keamanan dan keutuhan NKRI di kawasan yang secara geopolitis sangat strategis.

Sesuai dengan amanat Nawacita, TelkomGroup secara konsisten membangun fasilitas telekomunikasi (fastel) di seluruh wilayah NKRI, termasuk wilayah-wilayah pinggiran yang berbatasan langsung dengan negara lain. TelkomGroup mencatat, dari 92 pulau terluar di Indonesia, 12 pulau di antaranya berbatasan langsung dengan negara lain. Pulau-pulau terluar dan terdepan yang berbatasan dengan negara tetangga itulah yang menjadi prioritas bagi perusahaan telekomunikasi digital merah putih tersebut untuk menghadirkan layanan telekomunikasi, sebut saja misalnya Pulau Miangas, Pulau Natuna, Pulau Sebatik dan Pulau Liran. Pulau-pulau tersebut kini sudah dapat menikmati layanan telekomunikasi, baik layanan selular serta layanan broadband.

Tak hanya pulau-pulau tersebut, wilayah Indonesia yang memiliki perbatasan darat dengan negara tetangga pun tak luput dari perhatian BUMN yang telah membangun jaringan tulang punggung fiber optik sepanjang 153,6 ribu km, menjangkau 440 kabupaten/kota dan termasuk koneksi ke luar negeri. Sebut saja misalnya Entikong, wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini sudah sejak lama menikmati layanan telekomunikasi seluler yang dibangun oleh anak usaha Telkom, yakni Telkomsel. Akses telekomunikasi diharapkan bisa mendorong pembangunan daerah perbatasan, di antaranya mempercepat pertumbuhan perekonomian dan kemasyarakatan, sekaligus mampu menjadi katalisator dalam mempromosikan potensi daerah, serta meningkatkan daya tarik investasi, peluang usaha, bahkan lapangan kerja baru.

ANDIL BESAR PTBA SUKSESKAN "NAWA CITA" MULAI TERWUJUD

Sebagai perusahaan pertambangan plat merah, PT Bukit Asam (Persero), Tbk. (PTBA) memiliki andil besar dalam menyukseskan program Nawa Cita yang dicanangkan Pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla untuk menuju perubahan Indonesia yang lebih berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi.

Perusahaan yang didirikan pada 1950 silam tersebut terus berusaha meningkatkan kinerja serta kesejahteraan baik karyawan maupun masyarakat di sekitar perusahaan sejalan dengan visi misinya sebagai perusahaan energi kelas dunia yang peduli akan lingkungan. Sejumlah kegiatan pun sudah digulirkan seperti pemberian Akta Tanah setidaknya kepada 673 kepala keluarga perumahan Bara Lestari I dan II daerah Desa Keban Agung yang sebelumnya bertempat tinggal di kawasan mulut tambang sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
khususnya yang berada di Ring I. Dalam meningkatkan produktivitas masyarakat di sekitar Ring 1, perusahaan melakukan berbagai upaya memberdayakan tenaga serta bakat di masyarakat setempat agar lebih dikembangkan dengan membuat masyarakat sekitar menjadi mitra usaha perseroan.

KERJA NYATA PELINDO III DI TIGA TAHUN "NAWA CITA"

Program Pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla ‘Nawa Cita’ sudah bergulir selama 3 tahun, sebagai agent of development, PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) tentunya melakukan kerja nyata untuk bersama membangun Negeri. Seperti mendukung sektor pariwisata nasional melalui pengembangan pelabuhan di wilayah perusahaan plat merah tersebut.

Tingginya arus kunjungan kapal pesiar ke pelabuhan-pelabuhan kelolaan Pelindo III merupakan prospek cerah. Kementerian Pariwisata sendiri telah menargetkan kedatangan kapal pesiar ke Indonesia hingga 400 kapal tahun 2017. Sejumlah langkah pun dilakukan perusahaan yang dinakhodai I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau yang akrab disapa Ari Askhara tersebut. Pada September 2017 lalu, Pelindo III melakukan sandbreaking ceremony of the Benoa Tourism Port di Dermaga Timur Terminal Internasional Pelabuhan Benoa. Dalam kegiatan ini, Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman hadir meresmikan proyek pengembangan Pelabuhan Benoa. Pelabuhan Benoa menjadi pintu masuk bagi wisatawan asing yang berlibur ke Bali dengan menggunakan kapal pesiar. Pelabuhan yang menjadi destinasi wisata kapal pesiar dengan model turnaround cruise port ini memungkinkan para penumpang kapal pesiar memulai perjalanannya dari
Bali, kemudian berlanjut ke sejumlah tujuan lainnya di Indonesia, dan sebaliknya. Investasi yang dikeluarkan Pelindo III untuk pembangunan Pelabuhan Benoa mencapai Rp 1,7 triliun dengan investasi infrastruktur terminal sebesar Rp 500 milyar dan Rp 1,2 triliun untuk pengerjaan kolam dermaga dan alur pelayaran. Ari mengatakan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Bali via jalur laut dari tahun ke tahun kian meroket. Sejak tahun 2010, jumlah wisatawan yang semula hanya 13.683 orang mengalami peningkatan tiap tahunnya sebesar 5 persen. Diperkirakan pada tahun 2018 jumlahnya akan mencapai 91.325 orang. Pasca pengembangan Pelabuhan Benoa, angka kunjungan wisatawan yang menggunakan kapal cruise diprediksi akan semakin fantastis. “Jumlahnya
bisa mencapai 28 persen atau sekitar 6,1 juta pelancong di tahun 2030,” jelas Ari.

Read More    

Add to Flipboard Magazine.
Komentar:

 

 

 

Popular

   

Photo Gallery

 

Visitor


Jumlah Member Saat ini: 2250