Search:
Email:     Password:        
 





Komjen Pol Heru Winarko (Kepala Badan Narkotika Nasional RI) Menguak Persekutuan Narkotika Dan Terorisme

By Iqbal Ramdani () - 18 June 2018 | telah dibaca 141 kali

Komjen Pol Heru Winarko (Kepala Badan Narkotika Nasional RI) Menguak Persekutuan Narkotika Dan Terorisme

Naskah: Giattri F.P. Foto: Sutanto/Dok. Humas BNN

‘Integritas’ adalah alasan utama Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Pol Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional RI. Tak ingin menyia-nyiakan amanah tersebut, tanpa banyak kata, Heru menjuruskan sejumlah langkah dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkoba di tanah air. Ia tak membantah ada korelasi yang kuat antara peredaran narkoba dan terorisme.

 

Heru memang tak pernah mengemban jabatan spesifik dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, namun presiden jeli melirik integritas Heru dalam berkarier. Terlebih, pria kelahiran 1 Desember 1962 itu, sebelumnya menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. “Yang paling penting dari sisi integritasnya. Karena peredaran narkoba, duitnya gede sekali, omzetnya gede sekali, gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik,” ujar Jokowi saat pelantikan Heru sebagai kepala BNN di Istana Negara, Jakarta (1/3/2018). Jokowi juga menunjuk Heru sebagai pengganti Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso dengan harapan, Heru dapat membawa BNN menjadi lembaga yang lebih profesional dari sebelumnya. “Kita ingin BNN memiliki standard-standard yang baik seperti yang Pak Heru sudah terapkan di KPK. Ada standard-standard yang dibawa dari KPK ke BNN, Ada standard good governence dan standard tata kelola organisasi,” sambung RI-1.

Presiden menegaskan, tantangan BNN ke depan masih sama bahkan bertambah, yakni soal bagaimana mencegah barang haram itu masuk ke Indonesia sekaligus menurunkan jumlah penyalahgunaan narkoba. “Tantangannya, yang jelas agar semakin sedikit narkoba yang masuk. Kemudian juga menurunkan sebanyak-banyaknya pengguna. Baik dari sisi rehabilitasi maupun dari sisi pencegahan agar barang yang masuk berkurang,” terang Presiden RI ke-7 itu. Heru merupakan lulusan Akademi Militer (Akpol) tahun 1985. Kariernya mulai naik saat ia dipercaya menjabat Kepala Polres Jakarta Pusat tahun 2009. Pada tahun yang sama, Heru kemudian menjabat Penyidik Utama Tingkat II Direktorat Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, bahkan Wakil Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

 

Tidak sampai setahun, tepatnya 2010, Heru dipercaya menjabat Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan di tahun yang sama, ia menjadi Asisten Deputi 5/V Bidang Keamanan Nasional di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Tahun 2012, Heru kemudian dipromosikan sebagai Kepala Polda Lampung hingga 2015. Kemudian, Heru mendampingi Luhut Panjaitan sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Di tahun tersebut pula, Kepala Polri saat itu Jenderal Badrodin Haiti menugaskan Heru menjadi Deputi Penindakan KPK. Di lembaga anti rausah tersebut, sejumlah perkara korupsi besar pernah Heru tangani. Mulai dari kasus korupsi KTP elektronik, kasus korupsi hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar hingga korupsi para kepala daerah. Merespons pernyataan Presiden Jokowi, Heru menuturkan akan mengadopsi sejumlah kebijakan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

 

“BNN dan KPK tentu tidak jauh berbeda. Di sana ada pencegahan, nah di KPK juga ada pencegahan. Baik dan bagus yang ada di masing-masing kami sharing,” jelasnya. Secara umum, imbuh Heru, tahapan hukum dalam penanganan kasus korupsi dan narkoba sama. “Ada pengaduan masyarakat, ada penyelidikan, penyidikan, dan lainnya. Saya kira itu standar dalam penegakan hukum tentunya,” ucap pria yang lihai bermain piano itu. Ia juga tetap melanjutkan dan meningkatkan kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan oleh Kepala BNN sebelumnya, Komjen Pol Budi Waseso. Ia berharap seluruh intansi pemerintahan dan masyarakat mau sama-sama membantu memberantas narkoba. Sebagai langkah awal, Heru mengoptimalkan kedeputian yang ada di BNN sesuai dengan Undang-Undang Narkotika, mulai Kedeputian Pemberantasan hingga Kedeputian Rehabilitasi. 

 

Yang kedua, melakukan pembenahan eksternal dengan meningkatkan sosialisasi serta pendekatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada untuk sama-sama mendeklarasikan bahwa narkoba adalah musuh bersama. Ketiga, meningkatkan kerja sama di bidang regional. BNN terus berupaya melakukan sinergitas dengan instansi. Selain dengan Bea Cukai dan Polri, BNN juga membangun koordinasi dan kerjasama dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam upaya mencegah narkoba masuk ke Indonesia melalui perairan (laut). Heru menguraikan, laut menjadi pintu masuk utama atas sejumlah narkoba yang berhasil disita oleh BNN dan Polri. Kerjasama terkait pengawasan dan penjagaan laut dari penyelundupan narkoba terus digalakkan. “Penggagalan penyelundupan narkoba 1 ton sabu di Batam yang dilakukan oleh TNI AL adalah hasil kerjasama progresif BNN dengan TNI AL,” kata suami dari Syahria Wijayati tersebut.

Pemberdayaan kawasan pesisir juga dilakoni BNN dalam rangka memutus jaringan peredaran narkotika di Indonesia. Nelayan perlu diberikan pembekalan dan pengetahuan serta dukungan ekonomi melalui pendampingan usaha lainnya agar terhindar dari keinginan membawa narkotika. Disamping upaya penegakan hukum melalui pengawasan kapal-kapal asing pembawa narkotika. Apalagi hilir mudik transportasi laut akan semakin berkembang seiring berjalannya program tol laut. Dalam pemberdayaan ini nantinya juga membutuhkan dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI, dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan program baik pemberian bantuan bibit benih maupun pelatihan kecakapan (life skill) maupun bimbingan usaha lainnya. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir ini juga diharapkan sejalan dengan program Grand Design Alternatif Development (GDAD 2016-2025) yang saat ini tengah berjalan. Bagaimana mengubah alih fungsi lahan ganja menjadi lahan produktif pertanian.

 

Tak hanya wilayah perbukitan yang menjadi lahan produsen narkotika, tetapi juga wilayah wilayah pesisir yang menjadi jalur masuk mendapatkan program yang sama. Sehingga harapannya masyarakat pesisir, laut dan Indonesia Bebas Narkoba. Sedangkan untuk luar negeri, BNN terus berupaya membangun kerjasama dengan negara sumber narkoba, negara tetangga, dan berbagai pihak yang dapat membantu Indonesia mencegah narkoba masuk ke tanah air. Heru memaparkan, rute narkoba yang diduga berasal dari negara-negara wilayah ‘Segi Tiga Emas’ diselundupkan ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur langsung dari wilayah tersebut dan jalur transit ke negaranegara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura. “Pertukaran data dan informasi intelijen terkait rute dan jaringan narkoba internasional terus dilakukan oleh BNN,” ungkap pria humble itu. 

 

Heru juga memperkuat persenjataan BNN dalam upaya pemberantasan narkotika, khususnya update terkait kemampuan persenjataan BNN tiap tahunnya. Selain persenjataan, juga akan mengoptimalkan sumber daya manusianya. Mengakomodasi hal tersebut, ia telah berkoordinasi dengan Deputi Bidang Pembenrantasan Irjen Arman Depari untuk melakukan operasi secara masif di semua lini. "Ada tujuh direktorat di BNN yang siap operasi secara masif,” tegas ayah dari Masaya Syahnaz ini.

Narkoba Lebih Bahaya dari Terorisme dan Korupsi

Di awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menetapkan Indonesia darurat narkoba. Betapa tidak, jumlah narkoba yang masuk ke Indonesia sudah sangat memprihatinkan, 250 juta penduduk negeri ini merupakan pasar potensial pengedaran barang haram tersebut. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pun pernah menyampaikan bahaya dari perdagangan narkotika. Menurutnya, perdagangan narkotika kini semakin berkembang dan terorganisasi. "Bukan hanya semata untuk kepentingan bisnis saja, hasil dari perdagangan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan jaringan teroris," imbuh Wiranto. Selain itu, perdagangan narkoba juga erat kaitannya dengan human trafficking. Bahayanya lagi, menurut Wiranto, perdagangan gelap narkoba bisa jadi senjata baru untuk proxy war.

Heru sangat mengamini hal tersebut, menurutnya daya rusak yang ditimbulkan oleh narkoba sangat besar, bahkan melebihi korupsi dan terorisme. "Narkoba merusak fungsi otak, fisik dan emosi," tegasnya. Kampanye Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), kata Heru adalah upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan narkoba yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dan efisien untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. "Tidak ada jaminan sembuh bagi mereka yang sudah kecanduan narkoba," tandasnya. Ia juga mengungkapkan fakta, saat ini lapas telah dijadikan pusat kendali peredaran narkoba. “Kami sudah mengidentifikasi sebanyak 72 jaringan narkoba yang sebagian besar dikendalikan dari dalam lapas. Karena itu, program P4GN ke depan akan lebih fokus menyasar pada sosialisasi di lapas,” tegasnya.

 

Untuk mensukseskan program P4GN, Heru berharap, para menteri di lingkungan kerjanya, memasukkan P4GN ke dalam program mereka termasuk pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Para ulama, yang berada di bawah naungan MUI juga dimohon menyisipkan materi P4GN dalam setiap ceramahnya. Beberapa waktu lalu, BNN telah menggandeng Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam program P4GN. “Selama ini BNN selalu bekerja sama dengan institusi perbankan dalam mengatasi money laundering atau tindakan pencucian uang yang dilakukan para bandar narkotika,” ujar Heru. Terlebih, BEI atau IDX (Indonesia Stock Exchange) merupakan salah satu pintu gerbang investasi saham di Indonesia yang memiliki lebih dari 1 juta investor di pasar modal. “Jumlah investor yang beragam dengan nilai investasi yang tak dapat dikatakan sedikit, menjadikan investasi jenis ini sangat rawan dimanfaatkan untuk pencucian uang terutama oleh jaringan sindikat narkotika,” pungkas Heru.

Menguak di Jalur Tikus

Kesan ramah langsung terpancar kala Men’s Obsession menemui Heru Winarko di ruang kerjanya yang nyaman. Tawa dan canda kerap mewarnai perbincangan kami, senyum juga acapkali tersungging dari bibirnya. Kurang lebih selama 30 menit Heru menuturkan strategi dan progress lembaga yang dinakhodainya.


Siapakan sosok yang menjadi inspirator di hidup Bapak?

Bapak saya, beliau dulu menjabat Polisi Keamanan Negara (PKN) kalau sekarang namanya Badan Intelegen Negara (BIN). Bapak ke saya itu seperti saya ke anak saya, kaya teman, jadi tidak ada barrier antara orangtua dan anak. Cara didik Bapak saya di tahun 70-an, demokrasi sekali, saya panggil Bapak saya bos, ke mana-mana bareng, sembari ngobrol ada nilai-nilai yang tidak saya lupakan, yaitu ketika kerja kita harus fokus dan jangan dijadikan beban. Pekerjaan itu dikerjakan, jangan cuma dipikirin. Kalau cuma dipikirin namanya pikiran, bukan kerjaan, pusing kepala, hahaha.


Pola leadership yang Bapak terapkan dalam menakhodai BNN?

Sebelum di sini saya pernah di Polhukam, kepolisian, dan KPK. Di BNN ini multi, semua instansi ada di sini. Direktur saya ada yang dari Bea Cukai, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan, Kemenkumkan. Di sini polisinya tidak sampai 20%. Kebersamaan adalah yang saya tekankan di awal kepemimpinan di BNN. Saya ingin anak buah saya kompak dan punya rasa memiliki untuk tiap tanggung jawab yang diberikan. Saya di sini cukup demokrasi karena tidak semua bisa mengikuti pola pikir saya, pola pikir kan tidak sama. Ketika akan membuat sebuah kebijakan, saya mengumpulkan direksi dan kepala divisi, menggali segala masukan dari mereka dan
yang terbaik kami pilih. Apa yang sudah menjadi kesepatakan bersama, harus dijalankan. Kalau tidak, ada konsekuensinya.


Anda sering komunikasi dengan Pak Buwas terkait BNN?

Bukan sering lagi. Dia kawan lama, kan dia senior saya. Jadi biasa komunikasi.


‘PR’ Pak Buwas yang belum tuntas?

Salah satunya soal buku pencegahan narkoba. Tugas saya adalah bagaimana buku itu bisa masuk kurikulum. Semoga nantinya jadi modul untuk materi para pengajar.


Adakah perbedaan antara membidik koruptor dan bandar narkoba? 

Buru bandar dan koruptor sama saja, tidak jauh beda. Mereka itu sama-sama merugikan dan memiskinkan.


Menurut Bapak sistem yang berjalan di KPK bisa diterapkan di BNN?

Banyak dan sekarang di BNN sudah jalan. Apalagi BNN dan KPK punya kesamaan: sama-sama bisa menyadap dan sering OTT (Operasi Tangkap Tangan). Anak lapangan di BNN juga banyak yang bekas anak buah saya dulu.


Strategi dan progress BNN dalam memberantas narkoba di Indonesia?

Melanjutkan dan meningkatkan kebijakankebijakan yang sudah dijalankan oleh kepala BNN sebelumnya. Kami optimalkan di offensive-nya karena kita ketahui narkoba ini, 80% lebih berasal dari luar. Jadi, kita tidak hanya bertahan menerima kiriman-kiriman, tetapi juga harus offensive ke negara-negara pemasok narkoba. Perairan negara ini kan luas. Ada ratusan pelabuhan tikus. Bayangkan, di Kalimantan Barat saja ada 60-80 pelabuhan tikus. Nah, pelabuhan seperti itu kan kadang tidak ada posnya (yang jaga) sehingga peredaran narkoba marak di jalur tikus. Karena itu kami meningkatkan kerjasama dengan negara tetangga untuk mencegah narkoba masuk wilayah kita. BNN juga bersinergi dengan aparat terkait seperti TNI AL, Bea Cukai, Pol Air, dan pihak terkait lainnya. Kebetulan saat ini BNN mengepalai Interdiksi jadi perbatasan-perbatasan laut di ASEAN, BNN yang mengkoordinir. Jadi, kami akan sharing informasi narkobanarkoba yang masuk dan akan keluar di ASEAN.

Langkah apa yang Bapak lakukan untuk mencegah bisnis narkoba dari balik Lapas?

Pencegahan bukan cuma dengan ceramah saja, harus perbaiki sistemnya. selain itu, pengguna jika masuk lapas harus direhabilitasi, tapi memang orang cenderung susah diajak benar. Makanya, di satu kota di tiap lapasnya harus ada tempat rehabilitasi juga. Sehingga saat pengguna bebas, dia tidak pakai narkoba lagi.


Mohon di higlight tentang program Desa Bersih Narkoba?

Kalau narkoba sudah masuk ke wilayah RI, kami ada strategi empowering, yakni dengan Desa Bersih Narkoba, saya sudah sharing ke berbagai pihak seperti Panglima TNI, Mendes, Kapolri, Kamtibnas, Babinsa, supaya desa ini clean dari narkoba. Lalu dengan Menkes, kami kerjasama untuk Posyandu, bagaimana mahmudmahmud (red.mamah muda) ini well in form tentang bahaya narkoba, gejalagejala penggunanya, dan bagaimana menghadapinya. Penyalahgunaan narkoba ada tiga tahapan, pertama coba pakai saat pesta atau pertemuan-pertemuan, lalu yang kedua reaksional, dan ketiga pecandu . Kami harapkan treatments untuk yang coba pakai, reaksional, dan pecandu tidak sama. Tak kalah penting, keluarga serta lingkungan juga harus mendukung. Kalau ada keluarga kita yang menggunakan narkoba, terapinya adalah perlakukan mereka sewajarnya saja, jangan dimanja atau dicuekkin. Sekarang ini banyak permasalahan keluarga atau orangtua yang merasa aib kalau ada anggota keluarga yang kena narkoba, ini kami coba ubah, supaya kalau yang menjadi pengguna segera direhab. Ada program bagus dari Pemprov Jawa Timur, yakni Puskesmas HIV. Kenapa tidak ada Puskesmas Pengguna Narkoba? Jadi di situ ada konsultan. Seperti di Surabaya, ada gerai konsultan dan rehabilitasi di mall. 

 

Hingga saat ini program Desa Bersih Narkoba sudah menjangkau desa mana saja?

Saya berharap Desa Bersih Narkoba menjangkau seluruh desa di Indonesia. Saya pernah bertemu beberapa bupati dan menawarkan kalau desanya bersih narkoba, desanya akan dikasih motor, tidak ada satupun desa yang mendaftar. Namun, ada satu desa di daerah Jembrana, Bali, yang bersih dari narkoba karena desa itu melantik para pencalang untuk jadi relawan untuk meprotect lingkungan mereka.

 

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pernah menyampaikan bahwa perdagangan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris. Bernarkah?

Bukan hanya teroris, tapi semuanya. Kemarin saya membuka di Bursa Efek Jakarta, sekalian saya juga menjelaskan tentang P4GN karena di sana rentan sekali narkoba, obyeknya macam-macam termasuk pekerjapekerja yang stresnya tinggi, kita berikan pemahaman. Saya juga sharing kepada anak-anak saya di sini. Target-target pemberantasan, tidak hanya pencegahan, kami juga ke tempat pencucian uang, jadi arahnya ke korporasinya. Tidak menutup kemungkinan, uang-uang narkoba ini dipakai untuk bisnis dan sebagainya.

 

Soal ganja untuk bumbu masakan atau kasus Fidelis yang memakainya untuk pengobatan sang istri, bagaimana?

Kami ada program alternative development agar masyarakat Aceh tidak membudidayakan ganja lagi. Diganti tanaman lain. Kami ingin ubah mindset masyarakat Aceh, mulai dari mata pencaharian dan budaya mereka yang terkait dengan ganja. Soal pengobatan, kalau bisa tidak pakai ganja, kenapa harus pakai ganja? Karena dampak negatifnya adalah ketergantungan. Ini yang harus dihindari!

 

Indonesia disebut menjadi pasar terbesar di Asia untuk penjualan dan peredaran narkoba, apa pendapat Bapak?

Begini, Indonesia sebenarnya bisa offensive terhadap narkoba dengan cara berdiplomasi dengan negara lain, yaitu dengan berbagi informasi dan sumber daya. Dengan begitu kita tidak hanya bertahan saja, tapi bisa melawan.

 

Masih banyak jenis narkoba yang belum terdaftar dan susah dideteksi. Lantas langkah apa yang dilakoni BNN?

Banyak memang jenis baru. Saat ini saja ada 71 jenis narkoba baru di Indonesia, di luar negeri bahkan ada 800 jenis. Sistemnya, kami bawa jenis baru itu ke laboratorium BNN untuk dites.

 

Apakah Indonesia harus tegas seperti Rodrigo Duterte yang menembak mati para bandar?

Tembak mati kan bagian dari pemberantasan, hanya parsial. Yang terpenting adalah kita semua harus berkerjasama mulai dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, semua harus jalan. Kalau hanya satu yang jalan, tidak optimal. Jadi, kita harus berantas sampai akar-akarnya.

 

Kebijakan tembak di tempat untuk bandar masih tetap berlaku?

Ya, pokoknya sesuai prosedur saja.

 

Bagaimana Bapak menyikapi rumor yang berkembang bahwa pemusnahan barang bukti narkoba kerap diselewengkan BNN?

Kan kita ada check and balance. Kita transparan. Wartawan pun jadi saksi. Semua terbuka.

 

Obsesi Bapak ke depan?

Obsesi saya adalah narkoba bisa hilang dari negeri ini karena narkoba merusak segalanya, fisik, psikis, syaraf, dan kantong. Bayangkan harga narkoba di tempat produksinya hanya Rp40 ribu/gram, di Indonesia Rp1,5 juta/ gram. Jadi harus kita pangkas! Masyarakatnya juga harus punya ketahanan. Ini harus menjadi komitmen bersama.

Read More    

Add to Flipboard Magazine.
Komentar:

   

 

Popular

 

Photo Gallery

Visitor


Jumlah Member Saat ini: 2250