Search:
Email:     Password:        
 





Tiga Tahun "Nawa Cita" untuk Indonesia

By Benny Kumbang (Editor) - 29 September 2017 | telah dibaca 212 kali

Tiga Tahun "Nawa Cita" untuk Indonesia

Ketika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) sudah merancang sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Sebuah program prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.


Sembilan agenda itu adalah :
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.


Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.


Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.


Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.


Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program ?Indonesia Pintar?; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program ?Indonesia Kerja? dan ?Indonesia Sejahtera? dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.


Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.


Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.


Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.


Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.


Lalu, setelah kurang lebih tiga tahun berjalan, bagaimana progres pembangunan nasional yang berlandaskan Nawa Cita tersebut ?


Presiden Jokowi sejak awal memimpin negeri ini memang menggelorakan kembali semangat membangun kesadaran rakyat Indonesia untuk bekerja.


Jokowi yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja dalam memimpin bangsa ini, tentunya menjadi teladan bagi bangsa ini untuk terus selalu dan selamanya bekerja secara nyata dan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan bangsa ini.


Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Jokowi sebagai tahun percepatan pembangunan, telah berjalan sesuai target. Dimana, pada tahun percepatan pembangunan ini, pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan dan kesenjangan sosial. Tiga langkah itu adalah, pertama, percepatan pembangunan infrastruktur; kedua, penyiapan kapasitas produksi dan sumber daya manusia; ketiga, deregulasi dan debirokratisasi.


Pemerintah telah membangun berbagai sarana insfrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan, pelabuhan, bandara, dana rel kereta api, sedangkan, akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi, dan perumahan rakyat.


Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, di era Jokowi desa di Indonesia mampu membangun 66.000 kilometer (Km) jalan desa. Selain itu, desa di Tanah Air keseluruhan mampu membangun 5.000 Km jembatan dan 38.000 unit penahan longsor. Selain itu, desa juga membangun 16.000 saluran air bersih. ?Ini belum pernah ada dalam sejarah republik ini,? ucap Eko.Suksesnya pembangunan tak lepas dari besarnya dana desa yang dialokasikan pemerintah Jokowi untuk membangun desa. Pada 2015, pemerintah mengalokasikan Rp 20,8 triliun. Angka ini terus naik di 2016 menjadi Rp Rp 46 triliun dan naik lagi jadi Rp 60 triliun di 2017.


Di bidang pertanian, Kementerian Pertanian mampu memenuhi ekspektasi target swasembada dalam hanya dalam 2 tahun. Ditahun 2016 pemerintah pun mengambil kebijakan yang berpihak kepada petani dengan tidak mengeluarkan rekomendasi impor, beras, cabai, dan bawang merah.


Selama kurun waktu 2016 dan 2017 pemerintah tidak pernah mengeluarkan rekomendasi impor beras medium, karena produksi kita berhasil dan cukup memenuhi konsumsi masyarakat. Rekomendasi impor hanya dikeluarkan untuk beras dengan kebutuhan khusus atau sering disebut specialty rice yang peruntukannya untuk hotel, restoran dan kesehatan.


Pencapaian peningkatan produksi juga diikuti dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) yaitu NTP tahun 2016 mencapai 101,65 meningkat 0,06% dibandingkan NTP 2015 yang sebesar 101,59. NTUP rata-rata nasional tahun 2016 juga berada di posisi tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2016 NTUP mencapai 109,86 atau naik 2,3% dibandingkan tahun 2015.


Data Biro Pusat Statistik mencatat pencapaian produksi jagung di Februari 2017 sebesar 6,3 juta ton, jika dibandingkan februari 2016 hanya sebesar 3,2 juta ton. Dari pencapaian tersebut bukan mustahil jika target 24,2 juta ton di tahun 2017 ini dapat tercapai.


Guna mengatasi gejolak harga pangan, Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) membentuk Satgas Pangan. Kinerja satgas pangan terbukti efektif, bergerak di seluruh provinsi dan mampu menjaga kestabilan harga dan ketersediaan stok pangan menjelang dan berakhirnya Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.


Upaya pemerintah dalam membentuk satgas pangan berdampak besar terhadap stabilnya harga pangan di masyarakat. Karena selama ini naiknya harga pangan berdampak besar bagi peningkatan inflasi.


Di bidang infrastruktur, pemerintah telah mempercepat pembangunan jalan nasional kurang lebih sepanjang 2.225 km, jalan tol sepanjang kurang lebih 132 km, dan jembatan sepanjang lebih 16.246 m atau sebanyak 160 jembatan. Capaian tersebut telah melampaui target pembangunan jalan nasional sepanjang 703 km dan jembatan sepanjang lebih dari 8.452 m.


Sementara, pembangunan kereta api tidak hanya dilakukan di Jawa tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sampai sekarang jalur kereta api yang beroperasi telah mencapai lebih dari sepanjang 5.200 km spoor (km sp).
Untuk tol laut, pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai simpul jalur tol laut. Sebagai pendukung, turut dibangun 47 pelabuhan nonkomersiil dan 41 pelabuhan sedang dalam proses pembangunan. Target pemerintah adalah sudah terbangun 100 pelabuhan pada tahun 2019.


Sementara sembilan bandara telah dikembangkan tahun ini sehingga memiliki standar lebih tinggi, dan enam bandara telah resmi dibuka.


Dalam percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga membangun wilayah-wilayah marjinal, tertinggal, dengan menggunakan dana APBN sedangkan daerah-daerah lain yang ekonomi mengeliat dana tumbuh, pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerja sama dunia usaha dengan BUMN.

Peran Sukses Waskita Karya Dalam Program Nawa Cita

Peran Sukses Waskita Karya Dalam Program Nawa CitaNaskah: Giattri F.P., Foto: Istimewa

Sebagai BUMN terkemuka di Indonesia, PT Waskita Karya (Persero), Tbk. tak henti berkontribusi membangun negeri. Korporasi konstruksi yang berdiri sejak 1961 ini pun terus mewujudkan komitmennya dalam mendukung program ‘Nawa Cita’ pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

 

“Waskita Karya berusaha memainkan perannya sebaik mungkin dalam mendukung program Nawa Cita, yakni  membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, serta salah satu upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,” ungkap M. Choliq, Direktur Utama Waskita Karya.


Aktualisasi dari program Nawa Cita tersebut adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis. Di antaranya jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, LRT Palembang, Bendungan maupun Transmisi 500kV Sumatera.  


“Sampai dengan saat ini Waskita  tengah membangun 18 ruas jalan tol yang sebagian besar berada di pulau Jawa serta Sumatera dengan tujuan menghubungkan daerah-daerah tersebut dengan penyediaan infrastruktur yang memadai sehingga mampu menggerakkan ekonomi di daerah tersebut dengan cepat dan terintegrasi,” terang Choliq.


Tak hanya itu, upaya Waskita dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic terus dilakukan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).


“Waskita Karya sudah sejak lama memberikan bantuan dan pembinaan kepada mitra binaan di berbagai daerah di Indonesia tempat di mana kantor Waskita maupun proyek-proyek Waskita berada,” terang Choliq.


Para mitra binaan Waskita adalah para pelaku UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha seperti catering, kerajinan batik, konveksi, perkebunan, pengolahan ikan dan lain-lain.


Peran Sukses Waskita Karya Dalam Program Nawa CitaSementara dukungan Waskita terhadap upaya pemerintah memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim yakni dengan berperan aktif dalam pembangunan proyek-proyek pelabuhan maupun dermaga di seluruh Indonesia.
“Waskita bersama Kementerian BUMN juga turut aktif melakukan pembinaan nelayan melalui program BUMN Hadir untuk Negeri tahun 2016 di Provinsi Bali,” imbuh Choliq.


Lebih lanjut Choliq menuturkan, dalam membangun negeri, perusahaan plat merah berkode emiten WSKT tersebut juga melakukan berbagai langkah untuk mendongkrak daya saing di pasar internasional, seperti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. “Program pengembangan diberikan kepada seluruh pegawai mulai dari level staff hingga Direksi,” kata Choliq.


Program tersebut antara lain Leadership Development Program For Superintendant, Leadership Development Program For Manager, Leadership Development Program For Project Manager, Directorship Program.
“Selain pengembangan juga diberikan program pelatihan sesuai dengan bagian masing-masing,” tambah Choliq.


Choliq tak menampik menemui beragam kendala dalam mewujudkan program Nawa Cita, terutama dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur. “Pembebasan dan ketersediaan lahan, serta keterbatasan anggaran dari pemerintah untuk pembangunan proyek strategis tersebut,” akunya.


Menjawab tantangan tersebut, sejumlah langkah digulirkan Waskita. Dalam hal pembiayaan, Waskita melakukan aksi korporasi seperti penerbitan obligasi, right issue, dan divestasi tol.


“Dana yang diperoleh dari aksi korporasi tersebut selain digunakan untuk pembiayaan pembangunan proyek, juga digunakan untuk pembebasan lahan,” jelas Choliq.


Menutup pembicaraan, Choliq mengatakan, dalam berkiprah, Waskita menjalankan dua fungsi strategis BUMN secara bersamaan berupa entitas bisnis yang memberikan keuntungan serta agen pembangunan.


“Jadi, pembangunan infrastruktur yang mengalami kendala harus kita carikan solusinya. Walaupun pembangunannya menggunakan fungsi BUMN sebagai agen pembangunan, tetap saja Waskita sebagai entitas bisnis harus memberikan nilai tambah bagi seluruh shareholder-nya. Ini harus jadi acuan. Waskita akan membuktikan dalam tiga tahun periode 2015-2018 mengalami super growth paling tidak dalam aspek total aset, laba bersih serta kapitalisasi pasar,” pungkas Choliq.

PELINDO II Dukung Pembangunan Infrastruktur

PELINDO II Dukung Pembangunan InfrastrukturNaskah: Suci Yulianita, Foto: Dok. Pelindo II

Dalam rangka mendukung program pemerintah yang digulirkan Presiden Joko Widodo, Nawa Cita, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (PELINDO II) atau Indonesia Port Corporations (IPC) turut serta melakukan berbagai transformasi melalui pembangunan dan pengembangan proyek-proyek strategis nasional, antara lain melakukan pembangunan beberapa terminal baru yang tentu mendukung pertumbuhan infrastruktur dalam negeri.   

 

Beberapa terminal baru yang sedang dikembangkan, antara lain, Pembangunan Terminal Kalibaru yang bertujuan untuk mengurangi dan mengantisipasi kongesti yang ada di wilayah Jakarta khususnya pelabuhan Tanjung Priok, Pembangunan Terminal Kijing Pontianak yang bertujuan mengatasi keterbatasan area untuk pengembangan fasilitas dan pelayanan di pelabuhan pontianak serta keterbatasan kedalaman sungai akibat tingkat sedimentasi yang tinggi.


Kemudian pembangunan Proyek Cikarang Bekasi Laut yang nantinya akan menjadi salah satu opsi moda transportasi berbentuk inland waterways yang akan mengantarkan secara langsung kargo dari kawasan industri di Jababeka menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok, dan terakhir pembangunan Pelabuhan Sorong yang bisa mendukung perkembangan perekonomian wilayah Indonesia Timur.


Di samping pembangunan infrastruktur, IPC juga melaksanakan program Rumah Kita yang merupakan depot logistik untuk menjamin ketersediaan bahan pokok di daerah terpencil atau pulau-pulau terluar. Program ini digagas oleh Kementerian BUMN dengan memanfaatkan sinergi BUMN.


Selain itu, bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan, IPC juga turut membangun jaringan tol laut yang bertujuan untuk menurunkan disparitas harga komoditas pokok, menstabilkan harga komoditas pokok, menumbuhkan ekonomi lokal sehingga menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat perdagangan global.


Guna merealisasikan kontribusi tersebut, IPC telah melakukan beberapa hal, antara lain, penandatanganan kerjasama antara anak perusahaan IPC dengan 9 anak perusahaan BUMN dalam beberapa aspek yaitu pemasaran / penyalur produk BBM dan Non BBM, pengembangan penanganan logistik dan perdagangan komoditi hasil laut, pengelolaan dan pengoperasian terminal, terminal Product sebagai hub nasional kegiatan bongkar muat BBM, storage dan pendistribusian dari laut ke darat atau sebaliknya.


IPC juga telah melakukan pengembangan sistem aplikasi logistik yang terintegrasi seperti e-Seal, Supply Chain Management dan E-Commerce serta peningkatkan kesiapan kapal-kapal PT Timah untuk menunjang peningkatan produktivitas yang tinggi. Melalui anak perusahaannya, PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI), IPC juga telah membangun integrated logistic center (Cilegon, Cibungur dan Banyuwangi) dan integrated small port di wilayah Natuna.


Tak ketinggalan keberhasilan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai international hub port yang berhasil mendatangkan kapal berukuran besar (kapasitas diatas 8500 TEUs) dengan rute direct call Jakarta – Los Angeles. Hal ini tentu telah menjadikan Tanjung Priok sebagai pusat konsolidasi kargo ekspor Indonesia, sehingga para konsumen mempunyai pilihan untuk tidak lagi menggunakan kapal melalui singapura untuk mengirim kargo namun kini dapat dilakukan langsung melalui Tanjung Priok. Selain itu IPC juga telah melakukan berbagai inovasi terkini, antara lain, pembuatan konsep digital port, pembutaan consolidated billing for customer, IPC E-service portal, E-billing, pembangunan CFS Center dan buffer area.


PELINDO II Dukung Pembangunan InfrastrukturSementara dari sisi komersial dan pengembangan usaha, inisiasi IPC dalam usaha meningkatkan layanan pelanggan salah satunya dengan implementasi program Customer Relationship Management (CRM) guna menjaga dan menarik pelanggan, serta menawarkan program “upgrading” pada pelanggan untuk mendapatkan status pelanggan yang lebih tinggi.


Di sisi teknik dan manajemen risiko, IPC akan meluncurkan Sistem Pelaporan Digital Alat atau Equipment Reporting and Monitoring System (ERMS) yang berfungsi untuk memantau alat-alat bongkar muat secara terintegrasi dan memberikan laporan komprehensif, cepat, tepat dan akurat sehingga dapat menanggulangi risiko lebih dini.  Peningkatan pada sisi operasi dan sistem informasi adalah pola operasi sistem Full Automation atau Otomasi Penuh dan Semi Automation dalam proses operasi Container Terminal (CT) 2. Sistem ini diproyeksikan akan memangkas tenaga manusia yang bekerja di lapangan, dan mengurangi kesalahan yang terjadi saat proses bongkar muat di lapangan.


Sedangkan untuk memperkuat sisi pelayanan keuangan internal dan eksternal Perusahaan, IPC mengimplementasikan 5 inisiatif berbasis IT pada tahun 2017, antara lain adalah sistem standarisasi nota melalui e-Invoice, sistem e-Billing, sistemisasi database aset, sistem penganggaran investasi (Project Costing), dan pengembangan produk perbankan.


Tidak lupa juga dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan aset terbesar perusahaan, yakni Sumber Daya Manusia, IPC juga mengimplementasikan Career Path Platform yang mengatur jenjang karier setiap karyawan secara jelas, sehingga setiap SDM yang ada di dalam Perusahaan mendapat kesempatan untuk belajar dan berkembang bersama.


Di tengah kendala dan tantangan yang menghadang, IPC mampu mencatatkan pendapatan di atas target RKAP Semester I 2017. Pada sisi operasional, terjadi peningkatan arus peti kemas sebanyak 3,3 juta TEUs atau tumbuh 10% dari periode yang sama tahun 2016. Selain itu, IPC juga telah memenuhi target mendatangkan 33.399 kunjungan kapal dengan realisasi mencapai 51,2%. Begitu juga dengan arus barang, targetnya sebanyak 54 juta ton dan telah tercapai sekitar 52%.


Sampai dengan Semester I 2017, IPC berhasil membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 1.1 triliun, naik 80% dari target pada semester pertama 2017 sebesar Rp 567 miliar. Di sisi pendapatan/EBITDA semester pertama 2017, IPC mencapai Rp 1.9 triliun naik 15% dari target semester pertama sekitar Rp 1.3 triliun. BOPO atau biaya operasional dibandingkan terhadap pendapatan operasional, dimana targetnya di semester pertama 2017 sekitar 79% namun hasilnya tercapai 69%, artinya perusahaan ini dikelola dengan lebih efisien dari yang diperkirakan.

TASPEN Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

TASPEN Tingkatkan Kesejahteraan MasyarakatNaskah: Iqbal Ramdhani, Foto: Dok. TASPEN

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran banyak untuk membangun Negeri, begitu juga dengan PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau disebut PT TASPEN (Persero) yang selama ini membantu untuk memberikan kesejahteraan masyarakat di bidang jaminan sosial Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut dapat dilihat dari program-program yang diberikan yaitu, Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Program Jaminan Kematian (JKM).

 

Program THT merupakan program asuransi yang terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian (Askem). Asuransi Dwiguna merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Sedangkan Askem merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta apabila isteri/suami/anak meninggal dunia atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia. Askem anak diberikan apabila anak peserta belum berusia 21 tahun atau 25 tahun yang masih sekolah dan belum menikah. Ada juga Program Pensiun, yaitu penghasilan yang diterima oleh pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.


Program Pensiun menggunakan sistem pembiayaan Pay As You Go (PAYG) atau sistem dimana pembiayaan manfaat pensiun dilakukan pada saat jatuh tempo dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Selanjutnya TASPEN juga memiliki Program JKK yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, program ini merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan selama kerja atau penyakit akibat kerja. Jenis manfaat yang diberikan meliputi perawatan mulai dari pemeriksaan dasar dan penunjang sampai dengan rehabilitasi medik, selain perawatan ada juga santunan mulai dari santunan kecelakaan kerja, santunan kematian, santunan berkala, dan tunjangan cacat. Selain program diatas, ada juga Program JKM yaitu bentuk perlindungan atas risiko kematian, tapi bukan karena akibat kecelakaan kerja. Perlindungan itu berupa santunan kematian yang meliputi santunan sekaligus uang duka wafat, biaya pemakaman dan bantuan beasiswa.


Program-program tersebut diberikan kepada masyarakat melalui strategi layanan Sahabat Latanro yang merupakan singkatan dari Sejahtera Berkat Layanan TASPEN (Persero), Layanan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada peserta.


TASPEN Tingkatkan Kesejahteraan MasyarakatUntuk mendukung program NawaCita Presiden Joko Widodo, TASPEN turut bersinergi dengan perusahaan BUMN lainnya untuk mempercepat terlaksananya program pemerintah dengan melakukan penyertaan modal sebanyak 2 triliun pada salah satu anak perusahaan PT Waskita Karya (Persero) yaitu PT Waskita Toll Road, TASPEN juga berperan aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi perhatian pemerintah melalui sinergi bersama PT Waskita Karya dan PT Sarana Multi Infrastruktur. Selain itu TASPEN juga telah menjadi pelopor dalam terwujudnya program Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang dicanangkan oleh Kementerian PPN Bappenas.

 

TASPEN juga turut meningkatkan saham hingga mencapai 40% terhadap Bank Mandiri Taspen Pos (Bank Mantap). Hal tersebut dilakukan untuk penguatan modal terhadap Bank Mantap yang juga diharapkan dapat mewujudkan tujuannya sebagai Bank terbaik pada segmen pensiunan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terutama dalam hal penyaluran kredit sehingga dapat menggerakkan laju pertumbuhan, memberikan dampak positif terhadap ekonomi nasional ke arah yang lebih baik menuju masyarakat yang berdaya dan sejahtera.


TASPEN Tingkatkan Kesejahteraan MasyarakatGuna mencapai target akhir tahun 2017, TASPEN memiliki langkah-langkah dengan melakukan pengelolaan aset investasi secara prudent agar dapat memenuhi kebutuhan pembayaran manfaat bagi peserta dalam jangka panjang, melakukan upaya peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya di semua lini usaha, memaksimalkan hasil investasi melalui investment mixed sebaik mungkin untuk mendukung kepastian hasil investasi jangka pendek dan panjang, melakukan optimalisasi kinerja anak perusahaan sehingga mampu memberikan kontribusi laba kepada perusahaan induk, mendukung penyelesaian tranformasi program THT dari manfaat pasti ke iuran pasti dan pengembangan manfaat tambahan THT, turut melakukan kegiatan sosialisasi dan peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait tentang implementasi program THT, JKK, JKM, dan memberikan prioritas pada peningkatan kompetensi human capital dalam mengantisipasi transformasi bisnis TASPEN untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing perusahaan.


Selain itu, TASPEN juga melaporkan pencapaiannya sepanjang semester I tahun 2017. TASPEN membukukan laba pada periode ini sebesar 467,97 Miliyar yang mencapai 68,35% dari target yang telah ditetapkan pada RKAP Tahun 2017, serta mencapai skor 97,44% pada nilai KPI Korporasi. Tidak hanya itu, TASPEN juga kerap mendapatkan penghargaan baik nasional maupun internasional seperti penghargaan The Best Enterprise dalam forum Konferensi Internasional “Excellence in Quality” pada ajang Europe Business Assembly (EBA), Taspen juga menyabet tiga penghargaan dengan kategori BUMN Terbaik, The Big and The Best Human Capital Director dan The Big and The Best Companies pada ajang Indonesia Human Capital Award (IHCA)-III Tahun 2017. Selain mendapat tiga penghargaan itu, TASPEN juga mendapat juara harapan I dalam Pemilihan Unit Kearsipan Terbaik Nasional Tahun 2017 kategori BUMN dalam ajang Penghargaan Kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). TASPEN juga mendapatkan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik dengan program inovatif Sejahtera Berkat Layanan TASPEN (Persero) (Sahabat Latanro) pada ajang Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017, dan menerima penghargaan Indonesia Most Admired Companies 2017, dalam ajang Indonesia Most Admired Companies (IMACO) Award 2017 oleh Media Warta Ekonomi.

Perum Jasa Tirta II Air untuk Menghidupi Negeri

Perum Jasa Tirta II Air untuk Menghidupi NegeriNaskah: Giattri F.P., Foto: Dok. Humas PJT II

Sebagai BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air, kehadiran Perum Jasa Tirta II (PJT II), tentu memiliki pengaruh yang besar menyukseskan kebijakan pemerintah termasuk dalam mengelola air untuk menghidupi negeri. Perusahaan yang berdiri sejak 1967 itu pun tak henti berinovasi dan menargetkan menjadi perusahaan terkemuka di ASEAN pada 2018.

 

“Tagline kami adalah ‘Water for Wellness’ jadi bagaimana kami mengelola sumber daya air untuk menghidupi negeri ini. Secara tidak langsung itu adalah bagian daripada program NAWACITA yang dicanangkan pemerintahan Pak Joko Widodo. Kami adalah agent of development,” ungkap Direktur Utama PJT II Djoko Saputro.


PJT II memiliki tugas utama melakukan pengelolaan sumber daya air yang meliputi kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, konservasi, monitoring dan evaluasi, penyediaan air untuk irigasi di wilayah Sungai Citarum dan sebagian Sungai Ciliwung Cisadane dengan prinsip pengelolaan perusahaan, yang bertujuan menunjang ketahanan pangan.


Wilayah kerja PJT II mencakup 74 Sungai dan Anak Sungai yang menjadi Kesatuan Hidrologis di Jawa Barat. Cakupan wilayah ini meliputi sungai Citarum dan sebagian sungai Ciliwung- Cisadane seluas ± 12.000 Km2 dan wilayah pelayanan berada di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta (sebagian Jakarta Timur, Kota/Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Subang, sebagian Kab. Indramayu, sebagian Kab. Sumedang, Kota/Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, sebagian Kab. Cianjur, dan sebagian Kab. Bogor).


Sepanjang 2016, PJT II berhasil menorehkan capaian yang positif. “PJT II dapat predikat AAA dan akan terus kami pertahankan. Kami melakukan pengelolaan air di mana 90 persen bersifat sosial dan sisanya 10 persen barulah kami kelola untuk usaha,” ujar Djoko.


Djoko menegaskan, 90 persen pengelolaan air yang sifatnya sosial itu akhirnya mampu mendukung ketahanan pangan, yakni dengan menjadi penyedia air baku untuk irigasi pertanian di sebagian wilayah Jawa Barat. Air irigasi ini diberikan secara gratis kepada petani melalui saluran-saluran irigasi yang dikelola PJT II. “Sebesar 6,8 miliar meter kubik per tahun air kami alokasikan untuk sekitar 300 ribu hektar lahan pertanian di wilayah kerja. Bila diasumsikan produksi rata- rata padi 5,5 Ton/Ha/Musim, maka PJT II mendukung produksi padi sebanyak 3,3 juta Ton/Tahun atau senilai dengan Rp 13,86 triliun,” jelas Djoko.


Dalam menjalankan usahanya, PJT II telah bekerjasama dengan perusahaan air minum PAM Jaya dan PDAM Kabupaten/kota, serta industri dalam penyediaan air baku. Sebanyak 80 persen dipasok untuk kebutuhan air baku Jakarta, sedangkan 3,5 persennya untuk domestik dan industri.


Usaha lain PJT II adalah menjalankan unit usaha pembangkit listrik tenaga air yakni PLTA Jatiluhur dengan kapasitas terpasang 187,5 MW. PLTA ini selain memasok untuk PT PLN, sambung Djoko, energi listriknya pun disuplai untuk para pelaku industri di sekitar daerah Purwakarta. Mereka mendapatkan harga listrik industri yang lebih murah 80 persen dibanding harga listrik dari PLN. “Ini bisa semacam bentuk subsidi bagi industri,” ucap Djoko.


Ia menuturkan, di tahun 2016 kemarin, produksi listrik PJT II berhasil mencapai 1,2 miliar KWH. Ini tertinggi sejak perum tersebut berdiri 50 tahun lalu.


Perum Jasa Tirta II Air untuk Menghidupi NegeriDengan keberhasilan ini, PJT II mampu menunjukkan kinerja keuangan yang meningkat pesat. Pada 2016, pendapatan mencapai Rp743,81 milliar dengan laba Rp170,65 milliar. Capaian tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan pendapatan sebesar Rp 631,29 dan laba Rp 54,60 milliar.


“Untuk target 2017, kami usahakan bisa meraih pendapatan di atas Rp1 triliun dan laba Rp250 miliar,” tandas Djoko.


Kini PJT II tengah giat berekspansi dengan memanfaatkan potensi sumber daya air yang ada di wilayah kerjanya. Misalnya di bidang Air Minum, akan melakukan 3 proyek pembangunan Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) yakni Karian, Jatiluhur I, dan Jatiluhur 2 yang konstruksinya maksimal paling lambat 2018 dan ditargetkan selesai pada 2020.


Sementara di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT), PJT II akan melakukan pembangunan PUMP Storage Power Plant dengan memanfaatkan Bendungan Kaskade yang berada di Wilayah Sungai Citarum. Nantinya akan mendukung kebutuhan Beban Puncak Jawa-Bali dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di area perairan Waduk Jatiluhur serta perluasan wilayah kerja ke beberapa wilayah sungai lain yang belum ada perusahaan pengelolanya.
Lebih lanjut Djoko menuturkan, dalam menjaga kualitas air di Waduk Jatiluhur yang merupakan objek vital, pihaknya telah bekerjasama dengan unsur Muspida Purwakarta melakukan penataan Keramba Jaring Apung (KJA). “Pada April 2017 lalu, jumlah KJA sekitar 33ribu. Hingga akhir 2017 kami targetkan 15ribu KJA sudah ditertibkan dan di akhir 2018 menjadi zero,” terang Djoko.


Djoko mengaku pihaknya intensif melakukan sosialisasi mengenai penataan tersebut kepada masyarakat sekitar. “Ke depan kami akan lebih fokus kepada petani KJA asli Purwakarta,” ujarnya. Agar petani KJA asli ini masih memiliki sumber penghasilan, PJT II bekerjasama dengan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Pengembangan Riset Perikanan Tangkap Berbasis Budidaya (Cultured Base Fisheries – CBF) di perairan Waduk Jatiluhur.


“Ini merupakan wujud nyata dalam mendukung percepatan pembangunan industri perikanan nasional dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan,” imbuh Djoko.


Komitmen terhadap kelestarian alam dan membantu masyarakat juga ditunjukan PJT II dengan menggandeng Yayasan Rumah Energi dalam membangun project biogas di Kampung Padamukti, Tarum Hulu Timur yang penduduknya mayoritas peternak sapi.


“20 reaktor biogas dengan berbagai ukuran dibangun, yang mengolah limbah hewan menjadi bermanfaat. Ini kan dari sesuatu yang tak ternilai. Sungai jadi bersih, masyarakat pun senang. Jadi mereka tidak membuang kotoran hewan langsung ke sungai,” pungkas Djoko.

Peran Bank bRI Sangat Signifikan Wujudkan "Nawa Cita"

Peran Bank bRI Sangat Signifikan Wujudkan “Nawa Cita”Naskah: Iqbal Ramdhani, Foto: Istimewa

Sepanjang sejarah keberadaanya, Bank BRI berkomitmen pada maksud dan tujuan di awal berdirinya yakni sebagai bank milik pemerintah yang menjadi ujung tombak perekonomian nasional serta pemerataan pembangunan. Selain itu, Bank BRI juga tanggap beradaptasi dan proaktif merespon perubahan, sehingga mampu bertahan sebagai salah satu bank terdepan di Indonesia sampai saat ini.

 

Era digital telah mengubah banyak hal mulai dari cara berinteraksi personal, menjalankan aktivitas sehari-hari, sampai cara melakukan bisnis. Perubahan-perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi yang terjadi tanpa henti. Bank BRI menyikapi dinamika era digital ini sebagai sebuah peluang untuk berinovasi untuk memberikan layanan yang lebih baik, lebih cepat dan lebih mudah.


Bank BRI juga berkomitmen mendukung pemerintah melalui pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja.


Sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank BRI ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan inisiasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. KUR Bank BRI ini ditujukan pada sektor pertanian (on farm), perikanan, industri pengolahan, dan sektor perdagangan. Inilah sejatinya peran Bank BRI dalam mendukung program “Nawa Cita” yang menyejahterakan rakyat. Bahkan peran itu sangat signifikan. Betapa tidak, karena upaya untuk menyalurkan KUR menuai sukses.  Sekadar catatan, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp 132,4 triliun. Realisasi tersebut diperoleh selama periode Agustus 2015 hingga Agustus 2017 dan telah disalurkan kepada lebih dari 7,4 juta debitur baru. Jumlah tersebut menjadikan Bank BRI sebagai bank penyalur KUR terbesar di Indonesia, maka dari itu Bank BRI dianggap berhasil dalam menjalankan program pemerintah karena bank ini memiliki jaringan yang sangat luas di penjuru Nusantara, dan bank ini sudah menjangkau masyarakat pedesaan, dimana pelaku KUR sendiri mayoritas adalah masyarakat menengah atau menengah ke bawah.


Kehadiran Bank BRI ini tidak hanya berfokus pada program KUR saja, perusahaan yang di naungi oleh BUMN ini juga menjadi penyalur program bantuan sosial non tunai sejak 2016. Bank BRI telah menyalurkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 166.653 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nominal Rp 58,2 miliar di 14 kota di luar Pulau Jawa. Selain bansos PKH, tahun 2017 ini, bank BRI juga akan menyalurkan bantun pangan non tunai, bantuan tersebut akan disalurkan kepada 391.704 KPM dengan nominal Rp 517 miliar di 10 kota di luar Pulau Jawa. Kedua jenis bantuan tersebut dapat dicairkan menggunakan kartu kombo dari Bank BRI yakni KKS-BRI. Selain mendukung Kementerian Sosial untuk penyaluran bantuan sosial, bank BRI juga meneruskan kerja sama serupa yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) menggunakan kartu. Adapun Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bank BRI diperuntukkan bagi siswa SD dan SMP seluruh Indonesia penerima dana PIP.


Peran Bank bRI Sangat Signifikan Wujudkan “Nawa Cita”KIP dalam satu kartu memiliki 3 fasilitas yang berbeda yakni sebagai kartu debit private label, wallet PIP dan Kartu ATM BRI. Sebagai kartu debit private label, KIP bisa digunakan siswa untuk berbelanja kelengkapan sekolah di merchant dan koperasi-koperasi sekolah yang menggunakan di EDC Bank BRI. Dana yang digunakan untuk belanja kelengkapan sekolah berasal dari saldo awal pada wallet PIP sesuai kuota dana PIP yang ditetapkan Kemendikbud.
Tidak hanya itu, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan, Bank BRI membuka kantor layanan di atas kapal. Sistem operasi menggunakan kapal ini adalah bentuk kepedulian Bank BRI kepada masyarakat yang kini memiliki 3 kapal yaitu Teras BRI Kapal Bahetera Seva I yang beroperasi sejak 2015 di Kepulauan Seribu yang melayani enam pulau pada wilayah tersebut, lalu Bahtera Seva II di Laboan Bajo Nusa Tenggara Timur yang melayani sebelas pulau dan Bahtera Seva III beroperasi di Kepulauan Halmahera Selatan yang melayani di sembilan pulau.


Layanan di atas kapal ini ternyata tidak hanya sekedar mencari basis nasabah baru tapi ada unsur sosial yang ingin diberikan oleh masyarakat, karena itu di kapal Bahtera Seva III BRI memberikan layanan berupa rumah kreatif di atas kapal. Rumah kreatif ini melayani nasabah dari kalangan UKM.


Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Bank BRI untuk mempermudah akses permodalan bagi nelayan, hal itu dimaksudkan sebagai dasar pemberian fasilitas layanan perbankan di bidang penangkapan ikan dalam rangka peningkatan usaha nelayan. Tujuannya untuk mewujudkan edukasi dan layanan perbankan dalam kegiatan penangkapan ikan serta meningkatkan produktivitas kegiatan usaha nelayan. Bank BRI bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas layanan perbankan dalam kegiatan penangkapan ikan, diantaranya pembukaan rekening simpanan nelayan dan pemberian Kartu Jaring Nelayan (KJN), pembukaan rekening simpanan pelaku usaha lainnya, pemberian kredit modal kerja dan investasi kepada nelayan melalui skema Kredit Khusus dan KUR, penyediaan infrastruktur Perbankan berupa Teras BRI Mobile dan Agen BRILINK di pelabuhan perikanan, pembukaan gerai konsultasi dan pelayanan kredit dan fasilitas layanan perbankan lainnya.


Tidak hanya itu, Bank BRI juga dinilai dekat dengan rakyat karena memiliki 11 ribu outlet yang tersebar di seluruh wilayah pesisir Indonesia dan telah berhasil dalam pelaksanaan program JARING (Program Jangkau, Sinergi, dan Guideline). Program ini dianggap tepat mengingat kebijakan pemerintah memberantas dalam Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing melalui moratorium perizinan usaha perikanan tangkap untuk kapal ikan eks asing, pelarangan transhipment, dan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan telah menunjukkan dampak signifikan. Tangkapan nelayan Indonesia meningkat, sementara itu ekspor negara-negara hasil perikanan ke Amerika dan Uni Eropa merosot tajam. Hal ini merupakan peluang besar dan strategis untuk menumbuhkan investasi di sektor kelautan dan perikanan dan kemaritiman agar Indonesia sebagai poros maritim dunia segera terwujud.



Add to Flipboard Magazine.
Komentar:

 

 

 

Popular

   

Photo Gallery

   

Visitor


Jumlah Member Saat ini: 2250