Search:
Email:     Password:        
 





Obsession Awards 2018 'Apresiasi Bagi Pemberi Inspirasi'

By Iqbal Ramdani () - 22 March 2018 | telah dibaca 672 kali

APRESIASI BAGI PEMBERI INSPIRASI

Berangkat dari konsistensi kami dalam menampilkan tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai latar, dan dilandasi komitmen untuk terus memberikan apresiasi kepada mereka yang telah menebar inspirasi bagi khalayak luas, Obsession Media Group (OMG) kembali menggelar agenda tahunan ‘Obsession Awards 2018’. Para penerima ‘Obsession Awards 2018’ adalah para achiever dan tokoh yang telah meraih achievements membanggakan di bidang profesi masing-masing dan sukses mengukir prestasi sepanjang 2017. Penetapan peraih ‘Obsession Awards 2018’ untuk masing-masing kategori dilakukan bekerjasama dengan Indonesia Research and Survey (IReS). Penganugerahan ‘Obsession Awards 2018’ diharapkan dapat mendorong para tokoh dan korporasi, lembaga/instansi, organisasi, maupun khalayak luas untuk terus berkarya dan berprestasi lebih baik di masa-masa yang akan datang, demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan Negara tercinta Indonesia. ‘Obsession Awards 2018’ di bagi menjadi 9 kategori dengan penghargaan tertinggi yakni ‘Lifetime Achievement Award’ diberikan kepada tokoh yang telah memperlihatkan kinerja dan dedikasi luar biasa bagi bangsa dan negara. Kategori lainnya adalah, ‘Best Achiever in Ministry’ untuk para menteri dengan kinerja terbaik, ‘Best Achiever in Legislator’ untuk wakil rakyat terbaik. Kemudian kategori ‘Best Achiever in Regional Leader’ diberikan kepada para kepala daerah terbaik, dan ‘Best Achiever in CEO State-Owned Enterprises’ diberikan kepada pucuk pimpinan BUMN terbaik. Untuk kategori ‘Best Achiever in CEO Private Sector’, anugerah diberikan kepada para CEO perusahaan swasta dengan kinerja korporasi yang baik. Kemudian ‘Best Company’ untuk perusahaan terbaik. Selain korporasi, anugerah ini juga diberikan kepada lembaga negara dengan anugerah ‘Best State Institution’ dan lembaga politik yang memiliki manajerial terbaik dengan anugerah ‘Best in Political Party Management’.

Obsession Awards 2018

Lifetime Achievement

KH Ma'ruf Amin (Ketua Majelis Ulama Indonesia)

Naskah: Imam F., Foto: Istimewa

  

Posisi KH. Ma’ruf Amin sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), tak ubahnya penjaga umat Islam di tanah air. Bahkan lebih dari itu, lelaki yang akrab disapa Kiai Ma’ruf ini, merupakan sosok penting bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Beliaulah yang tampil sebagai sosok pemersatu umat Islam ketika dihadapkan pada situasi terkotak-kotak.

 

Seperti sebuah mata uang, umat Islam dan NKRI adalah dua sisi yang tak terpisahkan. Umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas negeri ini (85 persen dari total penduduk Indonesia), secara otomatis menjadi komunitas terbesar yang bertanggung jawab atas keutuhan NKRI. Oleh karenanya, menjaga persatuan umat Islam menjadi kunci terpeliharanya kesatuan NKRI. Ketika umat Islam dihadapkan pada situasi terkotak-kotak, misalnya, Kiai Ma’ruf harus tampil sebagai sosok yang menyatukan. Dalam konteks ini, sabda Rasulullah Saw. bahwa mukmin yang satu dengan yang lainnya adalah saudara, mesti benar-benar dikawalnya agar tercipta Ukhuwah Islamiyah.

 

Kendati demikian, Kiai Ma’ruf juga tegas melempar kritik kepada suatu kelompok yang menamakan dirinya sebagai Muslim, tetapi berulah tak sepantasnya laiknya seorang Muslim lakukan. Seperti kritik yang ia layangkan kepada kelompok Muslim Cyber Army (MCA). Kelompok yang dinilainya membuat rusak Islam karena menebar berita-berita tak benar (hoaks), sehingga mengancam keutuhan NKRI. “Jangan juga menggunakan nama Muslim dan yang penting jangan melakukan hoaks itu, supaya negara ini aman. Negara ini harus kita jaga, kawal, supaya keutuhan bangsa tetap terjaga,” kata Kiai Ma’ruf dalam sebuah wawancara di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, akhir Februari 2018.

 

Nama KH. Ma’ruf Amin sempat ramai menghiasi pemberitaan media massa di tahun 2017. Utamanya saat dirinya menjadi salah seorang saksi dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Kapasitas Kiai Ma’ruf sebagai Ketua Umum MUI menjadikannya saksi dalam kasus tersebut. Pada kesempatan itu, oleh Ahok, Kiai Ma’ruf sempat dituding memberikan keterangan yang tidak semestinya. Meski langsung dianulir dan meminta maaf, namun pernyataan Ahok kadung memantik kecaman masif dan protes umat Islam. Figur Kiai Ma’ruf yang merupakan seorang pimpinan para ulama di tanah air dipandang umat Islam sebagai sosok yang tak semestinya diperlakukan rendah.

 

Bagi umat Islam tanah air, nama Kiai Ma’ruf sudah sangat akrab. Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi, Banten, ini dikenal sosok kyai yang moderat, pemikir, ramah, dan sejuk. Kendati demikian, ia juga tegas dalam memegang prinsip, terlebih yang terkait dengan syariat Islam. Jauh sebelum menjadi pimpinan tertinggi di MUI, lelaki kelahiran Tangerang pada 11 Maret 1943 itu dikenal sebagai ulama ahli fiqh yang disegani. Karena keilmuannya itu, Kiai Ma’ruf pernah didaulat menjadi Ketua Komisi Fatwa (2000-2005) yang bertanggung jawab pada penerbitan fatwa MUI. Sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI, ia kerap tampil untuk merespon beragam persoalan yang sedang dihadapi umat.

 

 

Selain menjadi Ketua Umum MUI untuk periode 2015-2020, saat ini Kiai Ma’ruf juga menduduki jabatan tertinggi di Nahdlatul Ulama (NU). Di Ormas Islam terbesar di tanah air ini, eks anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2007-2014) tersebut juga menjabat Rais ‘Am atau Ketua Umum dalam arti sebenarnya untuk periode 2015-2020. Jabatan ini membuat mantan Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjadi ulama yang paling dihormati di kalangan Nahdliyin. Tahun ini, tepatnya pada Rabu, 24 Mei 2017, Kiai Ma’ruf dianugerahi gelar Guru Besar dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang di bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah. Prosesi penganugerahan gelar guru besar ini sangat istimewa karena turut dihadiri Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri. Orang nomor satu di Indonesia ini secara khusus hadir sebagai undangan dalam acara pengukuhan. 

 

Kehadiran Presiden Jokowi seolah menegaskan keberpihakan Kiai Ma’ruf pada komitmen pemerintah untuk ‘menjaga’ Pancasila. Pada sejumlah kesempatan, mantan Ketua Dewan Syari’ah Nasional (DSN) ini memang berulang kali menegaskan bahwa pembahasan Islam dan negara di tanah air telah usai. Baginya, Pancasila adalah solusi kebangsaan atau hulul wathaniyah yang menjadi titik kesepakatan dan kompromi dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan, roh agama menjadi kekuatan besar yang mengilhami kelahiran Pancasila itu. “Pancasila justru wujud nyata peran agama dalam kehidupan bangsa Indonesia,” kata Kiai Ma’ruf, seperti dikutip banyak media untuk menjawab kelompok anti-Pancasila. Penghormatan umat Islam terhadap penerima penghargaan di Global Islamic Finance Award (GIFA) Lifetime Achievement Award 2016 ini tak melulu karena keilmuan dan jabatannya di MUI maupun NU. Nyatanya, lelaki yang pernah nyantri di Pondok Pesantren Tebuireng ini juga dihormati sebagai cicit dari Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ulama besar asal Banten yang keilmuannya diakui para ulama dan umat Islam di dunia internasional.

 

Syaikh Nawawi Al-Bantani diketahui pernah menjadi Imam Masjidil Haram. Beliau juga dijuluki “Imam Nawawi Atstsani” merujuk kepada ahli hadits Imam Nawawi. Oleh para ulama Indonesia, Syaikh Nawawi Al-Bantani yang hidup tahun 1730 hingga 1813 ini dijuluki sebagai Bapak Kitab Kuning Indonesia. Ratusan kitab yang pernah ditulisnya semasa hidup menjadi rujukan para ulama dunia dan para santri di tanah air. Seperti leluhurnya, Kiai Ma’ruf yang juga merupakan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, itu pun memiliki banyak karya. Salah satu yang menjadi rujukan adalah buku bertajuk “Fatwa dalam Sistem Hukum Islam”. Buku ini dianggap sebagai landasan teori dan alat untuk membaca lebih lengkap fatwa-fatwa yang dihasilkan MUI.

 

 

Obsession Awards 2018

Lifetime Achievement

Dr. Awang Faroek Ishak (Gubernur Kalimantan Timur)

Naskah: Sahrudi, Foto: Istimewa


Nama Awang Faroek Ishak tak bisa dilepaskan dari keberhasilan pembangunan Kalimantan Timur (Kaltim). Geliat pembangunan Kaltim yang terus bergulir dari tahun ke tahun adalah bukti dari eksistensi pemimpinnya yang mau dan peduli dengan kepentingan dan kebutuhan rakyatnya. Dan hal itu sudah ditunjukkan oleh sosok Awang Faroek Ishak yang dipercaya rakyat memimpin Kaltim selama dua periode. Gubernur yang visioner ini telah melakukan banyak gebrakan, sehingga kini Kaltim menjelma menjadi provinsi yang berjaya.

  

Ya, sejak memimpin Kaltim sepuluh tahun lalu, pemilik gelar Pangeran Ngebe Suroprojo Datu Mangku Negeri Utama dari Kesultanan Banjar ini telah membangun banyak kemajuan. Mulai dari perekonomian, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, keagamaan dan budaya yang kesemuanya itu mengarah kepada kemajuan kesejahteraan rakyat yang terukur, tercatat dan nyata dirasakan rakyat. Pembangunan pedesaaan di Kaltim telah membuktikan Awang mampu mengimplementasikan program pemerintah Presiden Joko Widodo, yakni “Nawacita”. Program membangun dari pedesaan untuk memperkuat pembangunan bangsa dan negara.

 

Berbagai penghargaan dari dalam maupun luar negeri atas prestasi pembangunan Kaltim adalah bentuk apresiasi atas kesuksesan Awang sebagai pemimpin. Peran dan perjuangan tokoh daerah seperti Awang dalam menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentu tak bisa dinafikan karena harus diakui daerah adalah ujung tombak bagi terjaganya NKRI. Terbukti pula, Survey Asia Competitiveness Institute (ACI) yang dilakukan oleh National University Of Singapore telah menempatkan tingkat daya saing Provinsi Kaltim menduduki peringkat ke-3. Stabilitas Ekonomi Makro menduduki peringkat ke-4. Kondisi finansial, bisnis dan manpower menduduki peringkat ke-4. Sementara, perencanaan pemerintah Kaltim menduduki peringkat kedua dan Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kaltim menduduki peringkat ke-1.

 

Tak heran jika Presiden Republik Indonesia melaksanakan Groundbreaking proyek-proyek strategis di Kaltim terutama yang menyangkut pembangunan infrastruktur. Menelisik ke belakang, eksistensi Awang memang tidak hanya dapat dilihat dari perspektif sebagai Kepala Daerah Kalimantan Timur. Karena jauh, sebelumnya, ia sudah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara di level nasional dengan menjadi Anggota DPR RI untuk dua periode (1987/1992 dan 1992/1997) dengan posisi sebagai Wakil Ketua Komisi II dan anggota Komisi X. Kala itu banyak kontribusi yang ia berikan kepada bangsa dan negara. Bukti bahwa Awang adalah putra daerah yang ketokohannya tak hanya tercermin di daerahnya, tapi juga nasional. 

 

Meninggalkan Warisan Berharga

Di akhir jabatannya, ada sejumlah pembangunan berskala besar dan prestise yang siap menjadikan Kaltim semakin maju seperti Bandara Samarinda Baru (BSB), jalan tol Samarinda-Balikpapan juga terus dilakukan. Karena ini termasuk dalam 10 kontrak kegiatan prioritas Dinas PU Kaltim. Kemudian ada Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta di Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur, dengan total area 5.305 hektar. Kawasan ini diagendakan sebagai pusat pengolahan kepala sawit, serta industri turunannya. Ada juga jalur Kereta Api Barang jalur utara sepanjang sekitar 315 km, terbentang dari maloy Hingga ke Tabang. Di bawah kepemimpinan Awang juga pertumbuhan ekonomi di Kaltim menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Sedangkan pencapaian pendidikan di Kalimantan Timur juga dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas pendidikan, terutama gedung sekolah dan terpenuhinya jumlah tenaga pendidik (guru).

 

Di bidang kesehatan yang merupakan salah satu kebutuhan penting untuk pembangunan manusia, tingkat kesehatan masyarakat Kalimantan Timur sudah menunjukkan hasil yang baik apabila dilihat dari indikator kesehatan, seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, serta gizi buruk yang berada dibawah rata-rata nasional. Perjuangan untuk Kaltim juga ia perlihatkan ketika wacana pemindahan Ibu Kota Negara ramai bergema. Awang, dengan percaya diri mengajukan Kaltim sebagai calon Ibu Kota Republik Indonesia. “Kami mengajukan usul agar pusat pemerintahan, ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur,” kata Awang ketika memberikan laporan dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional Pembinaan dan Fasilitasi serta Kerja Sama Akses Reform oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Balikpapan Sport and Convention Center, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. 

 

Usulan itu kata dia, mempertimbangkan Kaltim yang memiliki lahan yang masih cukup luas. Hal itu juga didukung dengan beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemprov Kaltim di antaranya pembangunan industri yang tidak ada masalah lagi. Kaltim telah memiliki banyak infrastruktur strategis, termasuk bandara internasional yang bisa menampung pesawat berbadan lebar dan didukung dengan pembangunan jembatan bahkan jembatan tol, termasuk juga jalan tol Samarinda-Bontang yang masuk dalam proyek strategis nasional. “Berapapun lahan yang diperlukan Bappenas kami siap untuk memfasilitasinya. Di samping itu Kaltim berada pada posisi geopolitik dan geostrategis yang sangat baik,” katanya. 

 

Kaltim, kata dia, terletak pada alur laut kepulauan atau ALKI II sebagai alernatif Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang berpusat atau untuk jalur pelayaran ke Selat Singapura. Maka agar tidak selalu bergantung pada Singapura, Kaltim bisa menjadi alternatif karena bisa melayani akses langsung ke Asia Timur atau ke mancanegara lainnya tanpa harus melewati Jakarta atau Singapura. Selain itu, ia menambahkan, masyarakat Kaltim relatif lebih siap karena selama ini dikenal sebagai masyarakat yang heterogen dengan semua suku bangsa dan agama ada di dalamnya.

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Ministry

Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian RI)

Naskah: Iqbal R., Foto: Istimewa


Airlangga Hartarto adalah figur yang mampu menjalankan peran dengan tepat baik sebagai politisi maupun eksekutif di pemerintahan. Betapa tidak? Kementerian di bawah kepemimpinannya telah menunjukkan kinerja yang positif.

 

Sebelum menjadi menteri, politikus Partai Golongan Karya (Partai Golkar) ini terpilih sebagai wakil rakyat periode 2004-2009. Kemudian, ia kembali duduk di kursi Senayan pada periode 2009-2014 dan diamanahi sebagai Ketua Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM dan BUMN. Berkat dedikasinya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, pada 2014-2019, Airlangga terpilih kembali untuk ketiga kalinya sebagai anggota DPR dari Dapil Jawa Barat V dan bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral, lingkungan hidup dan riset & teknologi. Namun di tengah tugasnya di parlemen, Airlangga diminta menjadi Menteri Perindustrian oleh Presiden Jokowi.

 

Amanah yang diberikan kepadanya sebagai Menteri tidak di sia-siakan, Airlangga membuktikan dengan pencapaian kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni berhasil mengurangi angka pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur sebanyak 17,01 juta orang, naik dibanding tahun 2016 yang mencapai 15,54 juta orang. Capaian tersebut mendorong pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia yang cukup signifikan. Berbagai catatan penting pun telah ditorehkan Airlangga selama di Kemenperin, seperti pada periode 2015-2017, telah berproduksi industri smelter terintegrasi dengan produk turunannya berupa stainless steel yang memiliki kapasitas 2 juta ton per tahun. Jumlah ini naik dibanding dengan tahun 2014 yang hanya mencapai 65 ribu ton produk setengah jadi, berupa feronikel dan nickel matte.

 

Di bawah nahkodanya, Kemenperin sukses mencatatkan kinerja yang bagus. Ini terlihat dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa sektor industri masih menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan capaian 20,16 persen tahun 2017. Selain itu pertumbuhan industri pengolahan non migas juga ikut tumbuh sebesar 5,14 persen pada kuartal IV tahun 2017, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2016 yang mencapai sekitar 3,91 persen. Kontributor terbesar PDB selanjutnya adalah sektor pertanian yang menyumbangkan hingga 13,14 persen, perdagangan (13,01 persen), konstruksi (10,38 persen), dan pertambangan (7,57 persen). 

 

Adapun subsektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada kuartal IV tahun 2017, yaitu industri makanan dan minuman sebesar 13,76 persen, industri mesin dan perlengkapan 9,51 persen, industri logam dasar 7,05 persen, serta industri tekstil dan pakaian jadi 6,39 persen. Berbagai capaian tersebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07 persen sepanjang tahun 2017. BPS juga mencatat, industri pengolahan merupakan sektor andalan dalam menyumbang nilai ekspor Indonesia. Pada tahun 2017, nilai ekspor industri pengolahan sebesar USD125 miliar. Angka tersebut memberikan kontribusi tertinggi hingga 76 persen, dari total nilai ekspor Indonesia yang mencapai USD168,73 miliar. Tidak hanya itu, dari laporan World Economic Forum (WEF), daya saing Indonesia dalam Global Competitiveness Index 2017-2018 berada pada posisi ke-36 dari 137 negara atau naik lima peringkat dibandingkan tahun sebelumnya yang menduduki posisi ke-41. Tahun 2013 posisi ke-38 dari 148 negara, tahun 2014 posisi ke-34 dari 144 negara, dan tahun 2015 posisi ke-37 dari 140 negara. Di tangan Airlangga lah, Indonesia dinilai sebagai salah satu inovator teratas di antara negara berkembang, bersama dengan China dan India.

 

“Bahkan, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dari 15 negara yang industri manufakturnya memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Indonesia mampu menyumbang hingga 22 persen setelah Korea Selatan (29 persen), Tiongkok (27 persen), dan Jerman (23 persen),” ungkap Airlangga. Selanjutnya, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) mencatat, Indonesia menduduki peringkat ke-9 di dunia atau naik dari peringkat tahun sebelumnya di posisi ke-10 untuk kategori manufacturing value Added. Peringkat ke-9 ini sejajar dengan Brazil dan Inggris, bahkan lebih tinggi dari Rusia, Australia, dan negara ASEAN lainnya. Airlangga juga akan terus mendorong industri dalam negeri untuk berinovasi, sehingga mampu bersaing di kancah global. 

 

Sejalan dengan itu, dalam jangka menengah, Kemenperin sedang menyiapkan SDM industri yang kompeten melalui program pendidikan yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan dan industri. Selain menjabat sebagai Menteri Perindustrian, Pria yang memiliki darah Pasundan dari sang kakek ini juga dipercaya sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto. Terpilihnya Airlangga dalam partai Golkar menunjukan dirinya adalah orang yang mempunyai pengaruh kuat sekaligus dapat diterima oleh berbagai kalangan. Diterimanya Airlangga dalam kursi kepemimpinan di Partai Golkar membuktikan kapasitasnya yang mumpuni sebagai politisi karena dapat melakukan komunikasi politik dengan baik dengan berbagai simpul yang ada dalam partai tersebut. Ke depan, tugas berat harus ia emban. Tugas tersebut tentunya akan menjadi tantangan terbesarnya untuk membutikan kemampuannya.

 

Sementara di luar politik, Airlangga tercatat pernah menjabat Ketua Asosiasi Emiten Indonesia periode 20011-2014, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode 2006-2009, Ketua Dewan Insinyur PII 2009-2012. Anggota Majelis Wali Amanah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan menjadi pemrakarsa Herman Johannes Award, penghargaan bagi inovasi teknologi saat ia menjabat Ketua Keluarga Alumni Fakultas Teknik UGM (KATGAMA) pada tahun 2003. Tidak lama kemudian Airlangga berhasil menempati kursi Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI). Airlangga terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) Wushu Indonesia dan Airlangga menduduki jabatan Ketua Umum PB WI masa bakti 2017 – 2021. Berbekal ilmu yang dimilikinya, Airlangga pun mengokohkan dirinya sebagai pengusaha yang memiliki sejumlah perusahaan, salah satunya menjadi Presiden Komisaris dari PT Fajar Surya Wisesa Tbk.

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Ministry

AAGN Puspayoga (Menteri Koperasi Dan UKM RI)

Naskah: Iqbal R., Foto: Istimewa

 


Menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga sukses membawa kementeriannya mencatakan prestasi gemilang, salah satunya mewujudkan program Reformasi Total Koperasi. Tak hanya itu, kementerian yang dinakhodainya mencatat kinerja positif dalam memberdayakan Koperasi dan UKM.

 

Upaya Reformasi Total Koperasi yang dilakukan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) membuahkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDB Nasional 2016 mencapai Rp12.406 triliun. Adapun, koperasi menyumbang 3,99 persen dari PDB Nasional tersebut atau setara dengan PDB Koperasi tahun 2016 Rp494,77 triliun. Komponen koperasi yang dihitung dalam kontribusi PDB Nasional adalah modal sendiri, modal luar, aset, omzet untuk Koperasi Simpan Pinjam, volume untuk koperasi sektor rill, dan sisa hasil usaha (SHU). Menurut Puspayoga, kontribusi koperasi terhadap PDB Nasional terus naik. Pada 2014 hanya 1,71 persen, dan tahun 2016 sebesar 3,99 persen.

 

Kontribusi anggota koperasi terhadap PDB Nasional, yakni Rp2.569 triliun atau 20,71 persen dari total PDB Nasional. Dengan demikian total kontribusi lembaga dan anggota Koperasi sebesar 24,70 persen. “Berdasarkan data Kemenkop dan UKM per Desember 2017, jumlah koperasi saat ini sebanyak 153.171 unit. Dari jumlah tersebut jumlah anggota koperasi yang aktif tercatat 26,5 juta orang. Sedangkan jumlah UMKM tercatat sebesar 59,67 juta unit,” paparnya, Puspayoga mengatakan, pihaknya akan terus menggulirkan program reformasi total koperasi. Tiga langkah reformasi yang digencarkan Kemenkop dan UKM, yaitu rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan. “Ini sebagai buah upaya dari reformasi total koperasi. Perlu kerja sama dengan semua stakeholders gerakan koperasi, bupati, walikota, gubernur, sehingga PDB bisa terus meningkat,” ujarnya.

 

Puspayoga melanjutkan, pembenahan koperasi ke depan lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Menurutnya, bila koperasi dikelola secara baik dan kredibel maka akan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi pengurus dan anggota koperasi. Selain itu, koperasi juga membantu meningkatkan pemerataan kesempatan kerja dan kesejahteraan di masyarakat. Di tangan Puspayoga, koperasi juga sudah berkembang signifikan, saat ini sudah ada koperasi melalui anak usahanya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yakni anak usaha Kospin Jasa, PT Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi (JMAS). Disamping itu, dua koperasi kini menjadi penyalur KUR. 

 

Sementara Rasio wirausaha di Indonesia mencapai angka 3,1 persen dari jumlah penduduk negeri ini, yakni 257,75 juta orang. Angka tersebut meningkat drastis dibandingkan dengan angka tahun 2014 lalu masih 1,67 persen. “Angka 3,1 persen masih ditargetkan akan mencapai 4 persen di tahun 2018 dan diharapkan pada akhir tahun 2019 rasio jumlah wirausaha dapat mencapai sebesar 5 persen,” ujarnya. Peningkatan rasio kewirausahaan tersebut juga tak lepas dari program pemerintah untuk meningkatkan dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan generasi muda. Salah satunya melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang kegiatannya, antara lain pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan, magang wirausaha, inkubator bisnis serta meningkatnya dukungan pembiayaan oleh pemerintah lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), fasilitasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan pembiayaan Kredit Ultra Mikro (KUMi) kerjasama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

 

Memasuki era digital economic, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia merilis data selama 2016 terdapat lebih dari 132,7 juta pengguna internet di Indonesia. Hal tersebut, kata Puspayoga merupakan peluang bagi para pelaku bisnis, khususnya Koperasi dan UMKM untuk memasarkan barang dan jasa melalui dunia maya. “Dari total pelaku bisnis tersebut, tercatat 3,79 juta pelaku UMKM telah memanfaatkan teknologi digital atau bisnis e-commerce yang memanfaatkan platform market place utama di tanah air,” ujarnya.

 

Oleh karena itu, Puspayoga melalui Kementeriannya terus mendorong upaya pemanfaatan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital bagi pelaku bisnis Koperasi dan UMKM. Banyak hal yang dilakukan Puspayoga dalam mengembangkan Koperasi dan UMKM menuju digital economy, di antaranya Pendaftaran Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Online, Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM dan Mahasiswa (Vocational Training) sebagai Techno-preneur. Pengembangan PLUT melalui Kampung UKM Digital berkerjasama dengan PT. Telkom Tbk, dan Pendaftaran UMKM sebagai merchant di market place SMESCO, www.smescotrade.com serta menggandeng berbagai market place lainnya.

 

“Kebijakan dan program tersebut merupakan salah satu upaya dan langkah dalam mendukung target Pak Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai ‘Digital Energy of Asia’ pada tahun 2020, di mana jumlah Koperasi dan UMKM yang sudah go online sebanyak 8 (delapan) juta unit dapat tercapai,” ungkapnya.

 

Sementara dalam pembinaan UKM, Puspayoga telah melakukan beragam pengembangan UKM yang bekerjasama dengan beberapa kementerian dan instansi terkait, selain terus menumbuhkan dan mengembangkan para wirausaha di seluruh Indonesia. Misalnya, bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Puspayoga memberikan hak cipta secara gratis kepada pelaku UKM sehingga mendorong produktivitas usaha dan melindungi kreativitas UKM. Selain itu, bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan, menerbitkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Sepanjang 2017 Kementerian Koperasi dan UKM juga terus menggulirkan programprogram unggulan, antara lain penyelesaian data koperasi melalui Online Database System (ODS). Selain itu, bantuan pelatihan dan pembiayaan bunga rendah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebelumnya 22 persen menjadi 7 persen, dan pengembangan promosi dan pemasaran produk UMKM yang dioptimalkan melalui Galeri Indonesia WOW.

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Ministry

Arief Yahya (Menteri Pariwisata RI)

Naskah: Suci Yulianita, Foto: Istimewa


Di bawah kepemimpinan Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya, pariwisata Indonesia dikenal hingga ke mancanegara. Melalui tagline ‘Wonderful Indonesia’ Arief berhasil membawa harum nama Indonesia hingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) setiap tahunnya. Seperti pada periode Januari – Desember 2017 tercatat jumlah wisman sebesar 14,04 juta wisman yang tumbuh 22% dibandingkan periode yang sama tahun 2016.

 

Ya, tak dapat dipungkiri kinerja Arief Yahya sebagai Menteri Pariwisata RI patut diacungi jempol. Kelahiran Banyuwangi, 2 Maret 1961 ini, berhasil menyulap kondisi dunia pariwisata Indonesia ‘from nothing to something’ hanya dalam waktu singkat. Sebagai contoh, Ia berhasil meningkatkan ranking posisi Indonesia di Travel and Tourism Competitiveness Index (Indeks Daya Saing Pariwisata Dunia oleh World Economic Forum yang semula pada 2013 ranking 70 dari 141 negara, meningkat pesat menjadi ranking 50 pada 2015. Indonesia kembali berhasil naik 8 peringkat menjadi peringkat ke 42 berdasarkan laporan resmi oleh World Economic Forum (WEF) pada tahun 2017 lalu. Untuk kunjungan wisman periode Januari hingga Desember 2017, Arief juga berhasil meningkatkan angka kunjungan yang sangat membanggakan, yakni sebesar 14.039.799 wisman, yang artinya tumbuh 21,88% dari periode yang sama tahun 2016 sebanyak 11.519.275 wisman. Tak hanya jumlah wisman, Arief juga mampu meningkatkan kunjungan jumlah wisatawan nusantara (wisnus). Estimasi secara kumulatif untuk periode Januari-Desember 2017 sebanyak 269.624.628 pergerakan wisnus yang menjadikannya sebagai pencapaian sebesar 101,74% atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 265 juta.

 

Sungguh sangat membanggakan jika melihat negara tercinta Indonesia kini masuk dalam peringkat Top 20 dunia sebagai the fastest growing destination mewakili negara ASEAN bersama Vietnam. Sedangkan negara tetangga Malaysia malah turun sebesar 4%, Singapura tumbuh 5,8%, Thailand 8,7% pada Januari-Desember 2017. “Pertumbuhan pariwisata Indonesia sebesar 22%, jauh di atas pertumbuhan pariwisata regional ASEAN 7% dan pariwisata dunia 6,4%, ini menguatkan keyakinan kita  untuk meraih target pada 2018 sebesar 17 juta wisman,” ungkapnya optimis. Dengan demikian, secara tidak langsung Kementerian Pariwisata Indonesia RI telah memberikan peran besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menyumbang pendapatan bisnis yang besar, sumber devisa yang besar, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, bisa dikatakan, industri pariwisata Indonesia memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi jika dibandingkan industri lain, serta memiliki multiplier effect yang besar. 

 

Di samping itu, World Economic Forum (WEF) juga memberi peringkat untuk cultural resources Indonesia yang berada pada Top 20 di seluruh dunia dari total 141 negara. Ya, ini menjadi satu bukti bahwa Indonesia tak hanya memiliki keindahan alam yang terbentang di seluruh provinsi, namun juga memiliki kekayaan budaya yang sungguh hebat dan mempesona dunia. Bahkan untuk branding ‘Wonderful Indonesia’, menurut World Economic Forum mampu bertengger di peringkat 47 dari 140 negara, dari yang awalnya sama sekali tidak masuk peringkat. Sangat membanggakan! Apalagi jika melihat peringkat tersebut mampu mengalahkan branding Amazing Thailand yang berada di peringkat 68 dan Truly Asia Malaysia yang berada di peringkat 85.

 

Di samping itu, Kementerian Pariwisata RI di bawah kepemimpinan Arief, juga berhasil meraih penghargaan demi penghargaan bergengsi di dunia internasional, antara lain meraih penghargaan di berbagai travel mart event, seperti misalnya penghargaan sebagai the best exhibitor di pameran pariwisata terbesar yang digelar di Berlin. “Kita juga dipilih oleh pemerintah Malaysia sebagai Menteri Pariwisata terbaik, Itu bisa dikatakan sebagai penghargaan tertinggi karena diberikan oleh kompetitor kita” ungkap Arief tanpa bermaksud membanggakan diri. Kemudian Bali yang selama ini menjadi ikon pariwisata dunia bahkan terpilih menjadi destinasi terbaik dunia versi Trip Advisor, mengalahkan London yang berada di peringkat kedua dan Paris yang berada di peringkat ketiga. Selain itu Nihiwatu Resort atau Nihi Sumba Island yang berada di NTT juga meraih penghargaan sebagai ‘The Best Hotel in The World’ versi Majalah Travel + Leisure. 

 

Setelah sukses dengan branding ‘Wonderful Indonesia’ yang diintensifkan Arief sejak 2014 lalu, menyambut tahun 2018, Arief telah mempersiapkan program ‘Visit Wonderful Indonesia (ViWI) 2018’. Program ini diluncurkan untuk terus menumbuhkan potensi pariwisata Indonesia serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik wisnus maupun wisman dengan target sejumlah 17juta kunjungan wisman pada 2018. Program ViWI 2018 ini direalisasikan melalui Hot Deals, Calendar of Event Wonderful Indonesia (CoE WI) 2018 dan Digital Destination, yang sinkron dan sejalan dengan industri pariwisata, dimana paket tur yang disiapkan di masing-masing destinasi dikemas dalam paket tur "Visit Wonderful Indonesia 2018".

 

Paket Calendar of Event ini merupakan paket bundling dengan komponen tiket event, telah disiapkan sebanyak 100 event daerah yang merupakan event utama, premiere, core event yang menjadi ikon kegiatan pariwisata Indonesia 2018. “Dari 100 event ini kita memiliki event unggulan sebagai multi event yaitu; Asian Games di Jakarta dan Palembang pada Agustus 2018, dan Annual Meeting IMF-WB pada Oktober 2018 di Bali,” pungkasnya.

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Ministry

Eko Putro Sandjojo (Menteri Desa PDTT RI)

Naskah: Purnomo, Foto: Istimewa


Tak salah bila Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunjuk langsung Eko Putro Sandjojo sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Reshuffle Kabinet kerja Jilid II akhir Juli 2016 lalu. Di tangannya, Kemendes PDTT mampu mensejahterakan rakyat Indonesia melalui program dana desa.

 

Sejak digulirkan pada 2015 lalu, program Dana Desa terbukti ampuh untuk menopang kehidupan masyarakat desa yang menggunakan dana tersebut. Hal itu bisa dilihat dari berbagai capaian yang dilakukan oleh desa-desa di seluruh Indonesia. Eko mengatakan, anggaran Dana Desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Misalnya di tahun 2015, anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai Rp20,76 triliun. Sedangkan pada tahun 2016 alokasinya naik menjadi Rp46,98 triliun dan di tahun 2017 menjadi Rp60 triliun. Dana tersebut dibagi rata kepada 74.910 desa yang ada di seluruh Indonesia. Jadi setiap desa rata-rata mendapatkan Rp740 juta-890 juta. Jumlah yang sama tersebut juga disalurkan di tahun ini. Selama sembilan bulan pertama tahun 2017, penyerapan Dana Desa sudah mencapai 90%. Bahkan, lanjut Eko, penyerapan Dana Desa di tahun ini juga naik dari yang ditargetkan Kemendes PDTT. Sebelumnya, Kemendes PDTT hanya menargetkan penyerapan Dana Desa hingga September 2017 mencapai sekitar 80 persen.

 

Selain itu, Eko juga menyebutkan tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan transparansi penggunaan Dana Desa juga relatif tinggi. “Kita sudah membuat MoU (Memorandum of Understanding) dengan Kepolisian dan Kemendagri. Satgas Dana Desa juga makin aktif. Ini terbukti dari partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Laporannya dari 900 (laporan) di tahun 2016 lalu, di tahun 2017 hanya dalam waktu 4 bulan saja sudah 10 ribu lebih hampir 11 ribu,” kata pria kelahiran 21 Mei 1965 itu. Lebih lanjut Eko mengatakan, sebesar 30 persen dari Rp60 triliun Dana Desa tahun 2018 bisa digunakan untuk membayar upah pembangunan Dana Desa atau juga disebut dengan padat karya tunai. Jika hal tersebut dilakukan, maka Dana Desa akan mampu menyerap sekitar 5,7 juta tenaga kerja baru. “Penciptaan lapangan kerja ini yang akan kita fokuskan dan ini dikawal langsung oleh Presiden,” tandas Eko.

 

Eko mengatakan, Presiden Jokowi menginginkan agar masyarakat desa yang bekerja dalam pembangunan dana desa mendapatkan upah memadai. Dengan begitu, mereka bisa memiliki pendapatan secara langsung sehingga mampu meningkatkan daya beli. Diperkirakan dana desa yang akan dipakai untuk membayar upah nantinya sekitar Rp18 triliun. Meski demikian, batasan upah yang bakal diberikan hanya 80 persen dari Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal itu bertujuan agar masyarakat desa yang telah memiliki pekerjaan tetap tidak berpaling menjadi pekerja pembangunan Dana Desa. Jadi orang yang sudah bekerja tidak boleh pindah ke proyek Dana Desa. Sehingga program Dana Desa dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, bukan memindahkan orang bekerja.

 

Program Dana Desa memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan di desa. Dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, Dana Desa telah berhasil membangun jalan desa sepanjang 121.709 km, 1.960 km jembatan, 7.161 unit pasar desa, 21.811 unit BUMDes, 5.116 unit tambatan perahu, 2.047 unit embung, 41.739 unit irigasi, dan 2.366 unit sarana olahraga. Sedangkan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, Dana Desa telah digunakan untuk membangun 6.705 unit Polindes, 21.357 bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 30.244 unit Posyandu, 82.356 unit MCK, 6.432 unit instalasi air bersih, 45.865 unit sumur, 590.371 unit drainase, dan 291.393 unit penahan tanah. “Itu juga ada unsur swadaya masyarakat desa karena masyarakat desa kan senang kalau dibuatkan jalan, irigasi, dan lainnya,” imbuhnya.

Eko menilai, program Dana Desa berhasil meningkatkan ekonomi pedesaan, menyumbang pertumbuhan ekonomi secara nasional hingga pembangunan infrastruktur daerah berkembang cukup pesat. Sehingga kualitas hidup masyarakat desa saat ini meningkat. Kemendes PDTT juga telah menetapkan 4 program prioritas yang harus direalisasikan masing-masing Kepala Desa, yaitu menentukan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membangun embung desa, dan membangun sarana olahraga desa (Raga Desa). Hal itu merupakan upaya untuk terus mempercepat pembangunan di pedesaan. “Dana Desa tetap sesuai dengan saat ini. Tujuannya kita arahkan ke 4 program unggulan itu, yang salah satunya tidak memerlukan Dana Desa karena itu tinggal komitmen kabupaten untuk menentukan 3 produk unggulannya apa saja,” tegasnya. 

 

Eko menuturkan, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan tiga komoditi untuk Prukades, yakni jagung, gula, dan garam. Menurutnya, jika tiga komoditi tersebut dikembangkan, maka akan mampu menyerap sebanyak 18 juta tenaga kerja. “Tiga komoditi ini saja, kalau kita kerjakan dengan konsep Prukades, bisa ciptakan lebih dari 10 juta lapangan kerja,” ungkap Eko. Ia menyatakan, Prukades akan menciptakan seluas 500 ribu hektar lahan baru yang bisa menciptakan sebanyak 5 juta lapangan kerja. Pemerintah Kabupaten yang serius mengikuti program tersebut akan diberikan insentif berupa bibit, pupuk, jembatan, traktor, dan kebutuhan lain kepada masyarakat desa setempat. 

 

“Kita kerja sama, ajak dunia usaha, perbankan, pascapanen, sehingga nanti kita bisa ekspor. Gula kita juga masih impor 3,5 juta ton. Itu juga bisa bikin model Prukades. Dengan model Prukades itu bisa menciptakan 10 juta lapangan kerja. Garam juga masih impor 3 juta ton, kita bisa ciptakan 3 juta lapangan kerja dari situ,” kata mantan Komisaris Independen PT Central Proteina Prima Tbk tersebut. Masyarakat juga akan merasakan manfaat yang semakin besar jika membangun penampungan air dalam skala besar (embung desa). Dalam hitungannya, suplai air dari embung akan mampu membuat lahan jagung panen setidaknya dua hingga tiga kali dalam setahun. Dengan demikian, pendapatan yang akan diperoleh para petani pun semakin meningkat. Dengan menerapkan 4 program prioritas tersebut, pemerintah akan membantu menyediakan sarana dan prasarananya yang akan disalurkan lewat BUMDes. Semakin bagus produksinya, dunia usaha pasti tertarik bangun sarana pascapanen, seperti gudang, mesin pengering, dan lainnya.

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Ministry

Yohana Yembise (Menteri PPPA RI)

Naskah: Giattri F.P., Foto: Sutanto/Istimewa


Dialah menteri dan guru besar perempuan pertama dari Papua. Sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Yohana Yembise, melakukan berbagai gebrakan, ia bukan tipikal perempuan yang hanya duduk diam di belakang meja, ‘Kartini dari Timur’ tersebut tak segan terjun langsung dalam mensukseskan program Three Ends yang digagasnya.

 

Sebagai ‘pembantu’ Presiden Joko Widodo di Kabinet Kerja, Yohana begitu gencar menjalankan program Three Ends atau Tiga Akhiri. Apa yang dilakukannya berbuah manis, pencapaian target program tersebut telah melibatkan ribuan masyarakat yang tersebar di banyak wilayah Indonesia. Beberapa capaian Three Ends tersebut secara signifikan meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan. Hal ini mengacu pada arah kebijakan pembangunan PPPA dan mengingat begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak.  Capaian dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, ditunjukkan dengan Penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk mempertegas pemberatan hukuman. Yohana juga mencanangkan Gerakan Stop Perkawinan Anak. “Semua ini kami lakukan dalam rangka mencapai target pemerintah dalam suistainable development goals (SDGs),” jelasnya.

 

Kemudian, 250.000 perempuan dan anak terjangkau informasi tentang hak perempuan dan anak melalui KIE (komunikasi, informasi dan edukasi). KIE dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya jelajah nusantara Three Ends, kampanye BERLIAN (bersama lindungi anak) dalam bentuk dialog musikal, pembuatan moving cartoon video, digital education dan boardgame. Anak, orang tua/keluarga, aktivis, perangkat desa, lembaga pemberhati anak, fasilitator desa, organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama di 136 desa pengembangan model Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 68 kabupaten/kota, di 34 provinsi merasakan manfaatnya. Sejak 2015, Kementerian PPPA juga mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). 

 

“Tahun 2015 ada 287 kabupaten/kota yang sudah launching KLA. Tahun 2016 meningkat menjadi 302, dan pada 2017 lalu bertambah menjadi 342. Kita harapkan di tahun 2019, sudah bisa mencapai 516,” paparnya. Pada 2017 lalu, sambung Yohana, sebanyak 126 kabupaten dan kota menerima anugerah KLA sedangkan tahun sebelumnya berjumlah 77 kabupaten/kota. Beberapa waktu lalu, pada acara Fifth Islamic Conference of Ministers in Charge of Childhood dengan tema ‘Mewujudkan Dunia Ramah Anak’ di Rabat, Maroko,Yohana bersama 26 menteri dari negara-negara islam membahas lesson learn yang diterapkan masing-masing negara dalam melindungi dan mengakhiri segala bentuk kekerasan pada anak, khususnya korban perang dan konflik radikalisme.

 

 

“Indonesia membagi program Child Friendly District and City Program (CFC) atau KLA. Ada beberapa negara yang tertarik dengan program tersebut,” jelas peraih penghargaan Simon Fraser University Outstanding Alumni Awards di bidang pelayanan publik ini. Mencegah kasus kekerasan pada perempuan dan anak, Kementerian PPPA juga mendorong Peningkatan cakupan layanan Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 34 provinsi dan 390 kabupaten/kota. “34 provinsi dan 2 kabupaten telah mendapatkan Sertifikasi ISO-9001,” jelas Yohana. Program unggulan lainnya, yakni mobil perlindungan perempuan dan anak (MOLIN) dan motor perlindungan perempuan dan anak (TORLIN) tersebar di 34 Provinsi dan 209 kabupaten/kota, ketersediaan data kasus kekerasan yang terlaporkan secara online dapat di akses oleh semua unit layanan secara real time dan akurat berdasarkan data kependudukan, serta ketersediaan data pravelensi kekerasan terhadap perempuan, hasil Survei Pengalaman Hidup Nasional/ SPHN tahun 2016. Ada pula Satuan Tugas Perempuan dan Anak (PPA).

 

Perluasan cakupan APH (Aparat Penegak Hukum). Mereka dilatih UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), tersedia 2.745 orang, penguatan forum anak daerah dan anggota forum anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P), dan Penguatan lembaga masyarakat (LM) melalui penetapan Peraturan Menteri PP-PA No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, dan melalui sinergi program LM dalam PP-PA, serta forum PUSPA (Partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak). Kementerian PPPA juga mendorong Pemda dan instansi membuat model sarana dan prasarana publik ramah anak di antaranya ruang bermain ramah anak (RBRA), sekolah ramah anak (SRA), Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak (PPRA), pdan usat pembelajaran keluarga (Puspaga). Terkait advokasi korban kekerasan atas anak dan perempuan, Kementerian PPPA membuat Simfoni PPA sebagai sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan. Dari 11.074 kasus pada 2016 sudah 55,7% yang sudah terlapor dan terlayani. 

Capaian akhiri perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak ditunjukan dengan peningkatan jumlah komunitas anti perdagangan manusia dan Kelompok Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK-TKI), Pelatihan APH terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). “Lalu penandatangan MoU antara daerah sumber, tujuan, dan transit perdagangan orang. Tidak kalah penting, penyiapan tenaga kerja wanita (TKW) yang terampil melalui program Wanita Indonesia Hebat (WIH),” imbuh Yohana. Untuk mengakhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan ditunjukan dengan peningkatan kapasitas 2.956 perempuan pelaku ekonomi rumahan, salah satunya kenaikan jumlah pelaku ekonomi rumahan yang sudah memiliki perizinan PIRT. Lebih lanjut Yohana mengatakan, Indonesia bersama 9 negara lain berkomitmen menuju terciptanya sebuah kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang disebut Planet 50:50 pada 2030 mendatang dimana dalam semua aspek pembangunan antara laki-laki dan perempuan setara. Yohana juga menggarisbawahi agar Indonesia kelak dapat disebut negara maju, maka pemerintah Indonesia harus bersinambung meningkatkan kinerja menjaga 4 pilar dalam kehidupan sosial, yakni lanjut usia (lansia), anak-anak, disabilitas dan perempuan.

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Legislator

Abdul Kharis Almasyhari (Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS)

Naskah: Albar, Foto: Istimewa


Awal berkarier sebagai anggota DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari ditempatkan di Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan kemudian dipindahkan ke Komisi X sebagai Wakil Ketua Komisi. Karier dan namanya terus melonjak naik saat Fraksi PKS mempercayakannya menjabat Ketua Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika.

 

Kariernya di Senayan bermula pada 2014 lalu. Inilah kali pertama Kharis mencoba menjajaki dunia politik dengan maju sebagai calon anggota legislatif dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V meliputi wilayah Surakarta, Sukoharjo, Boyolali dan Klaten. Wilayah ini dikenal sebagai dapil neraka karena banyak tokoh nasional yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI seperti Puan Maharani dari PDI Perjuangan dan Edhie Baskoro Yudhoyono dari Partai Demokrat. Meski nama Kharis tidak setenar seperti politisi senior lainnya, ia justru mendapat 34.320 suara, sebuah perolehan suara yang cukup tinggi.  Dipercaya menjabat Ketua Komisi I tentu menjadikan tugas Kharis semakin berat karena ia harus bisa memastikan tugas-tugas komisinya berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, terutama dalam pembentukan undang-undang sampai pada tahap mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang. Kharis juga harus bisa memberikan pengawasan, pendapatan, atau gagasannya dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro masyarakat. Demikian juga soal penggunaan anggaran pemerintah yang menyangkut mitra kerjanya. 

 

Respon cepat yang dilakukan Kharis saat ini adalah menyiapkan Undang-Undang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang belum lama ini dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kehadiran BSSN, menurut Kharis, sangat penting di tengah banyaknya ujaran kebencian dan berita bohong (hoax), khususnya di dunia maya, terutama menjelang pilkada. BSSN harus bisa menciptakan suasana yang kondusif di pilkada serentak, agar pesta demokrasi ini berlangsung tanpa ada hiruk-pikuk. Karena itu untuk memperkuat peran dan fungsi BSSN, maka perlu segera dibuatkan payung hukum. Kharis menargetkan UU ini selesai di tahun 2018 ini.  

 

Di masa kepemimpinannya, Komisi I juga sudah menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UndangUndang ITE ini merupakan landasan hukum yang tujuannya, antara lain untuk melindungi para pihak dari ujaran-ujaran kebencian yang terjadi di dunia maya. Kharis menyadari di era berkembangnya digitalisasi teknologi seperti ini, masyarakat sering kebingungan untuk mencari informasi yang benar. Bahkan teknologi justru malah kerap digunakan untuk tujuan kejahatan yang bisa berpotensi merusak harmonisasi kerukunan masyarakat. Adanya UU ITE juga sekaligus melindungi masyarakat dan memperkuat NKRI.  Sejauh ini sudah ada 16 RUU masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) yang diusulkan di Komisi 1. Salah satu yang krusial adalah RUU tentang keamanan nasional. Menurut Kharis keamanan nasional baik di dalam maupun di luar masih cukup lemah. Misalnya masih banyak teror yang terjadi di masyarakat, kasus penculikan terhadap WNI, dan pencurian ikan atau illegal fishing merupakan indikasi bahwa pertahanan negara masih lemah, dan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Cara untuk memperkuat pertahanan tersebut, menurut Kharis adalah dengan meningkatkan peran diplomasi parlemen, baik regional maupun Internasional untuk melindungi kedaulatan Negara Republik Indonesia, serta perkuat UUnya. 

 

Kharis pernah mengusulkan untuk pengadaan satelit pertahanan negara. Satelit ini dinilai sangat penting dan mendesak dalam rangka memperkuat keamanan dan pertahanan nasional karena selama ini Indonesia masih menggunakan satelit sewa dari negara lain sehingga rawan untuk dimata-matai pihak asing. Ia menyebut ada beberapa kelemahan ketika negara masih menggunakan satelit dari negara lain, yakni seluruh komunikasi, data dan informasi pertahanan Indonesia bisa dengan mudah dicuri. Selama ini Indonesia meminjam satelit negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat dengan sistem sewa dan selain itu, kerap kali Indonesia memanfaatkan satelit komunkasi Garuda-1 milik Asia Cellular Satellite buatan Lockheed Martin AS. 

Kharis kerap mendesak pemerintah untuk fokus membenahi wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain. Pasalnya, ia menyebut masih ada 4000 pulau Indonesia yang belum diberi nama sehingga perlu diperhatikan agar negara tidak kecolongan. Persoalan ini juga dianggap Kharis erat kaitannya dengan upaya menjaga keutuhan NKRI. Selain itu Kharis meminta pemerintah terus memperbaiki dan memperkuat alutsista. Meski negara tidak dalam kondisi perang. Tapi, tegas Kharis, penyediaan alutsista yang canggih dan banyak itu penting untuk mewaspadai ancaman yang berpotensi mengganggu pertahanan NKRI. Selain sibuk di DPR Kharis aktif mengunjungi konstituen di dapilnya untuk menyerap aspirasi dengan menemui konstituennya. “Dengan ketemu para konstituen itulah membuat saya selalu ingat akan amanah berat yang harus saya emban. Alhamdulillah, sampai saat ini saya selalu rutin bertemu dengan konstituen,” ujar suami Retno Sintowati dan ayah tujuh anak ini. 

 

Kharis mengaku dalam memperjuangkan amanah rakyat membutuhkan komitmen kita kepada rakyat. Selama komitmen kita kuat dan jelas, maka Allah yang akan memudahkan semuanya. “Kita bukan manusia super. Allah Yang Maha segalanya. Kita berusaha maksimal, maka Allah pasti melihat dan membantu kita,” ucap wakil rakyat yang rajin berolahraga senam dan sepeda untuk menjaga kebugaran fisiknya ini.

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Legislator

Ahmad Basarah (Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI)

Naskah: Iqbal R., Foto: Istimewa


Tiga periode dipercaya menjadi wakil rakyat adalah salah satu parameter Ahmad Basarah memiliki rekam jejak yang bagus. Baskara, demikian nama panggilan akrabnya seharihari, bukanlah politisi instan, pria kelahiran 16 Juni 1968 itu merintis perjuangan politiknya sebagai aktivis mahasiswa yang selalu kritis dan berani menyuarakan kebenaran.

 

Sebagai mantan aktivis mahasiswa yang memiliki pengalaman panjang dalam berbagai organisasi pergerakan. Selama di Parlemen, ia tergolong sangat aktif dalam berbagai forum. Kapasitasnya membuatnya dipercaya Megawati Soekarnoputri untuk menempati tempat yang strategis, yaitu menjadi Ketua Fraksi MPR dan Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Menempati posisi itu, tidak mudah ia dapatkan. Pria berkacamata tersebut meniti jalur perjuangan politiknya dari titik nol, yaitu ketika menjadi aktifis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan pernah menjabat Sekretaris Jenderal Presidium GMNI tahun 1996-1999. Baskara tercatat sebagai tokoh aktifis pergerakan yang kritis dan berani melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Ia termasuk generasi awal mahasiswa tahun 1990-an yang terlibat langsung lahirnya Era Reformasi. Setelah itu, ia melanjutkan perjuangan politiknya di pentas nasional dengan memilih bergabung dalam wadah partai politik di PDI Perjuangan.

 

Perjuangan politiknya di PDI Perjuangan ternyata telah membuahkan hasil ketika rakyat memberikan amanah kepadanya untuk menjadi Legislator di Parlemen selama tiga periode (1999-2004, 2009-2014 dan 2014-2019). Namanya makin populer saat ia masuk dalam lingkaran Ketua Umum PDI perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Almarhum Taufiq Kiemas mantan Ketua MPR RI 2009-2013. Kemudian Baskara dipercaya oleh partainya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan sejak tahun 2010-2015 dan 2015-2020. Kiprahnya di lembaga parlemen lebih banyak ia fokuskan pada masalah-masalah ideologi dan kebangsaan. Baskara juga tercatat sebagai Anggota Komisi 3 DPR RI yang membidangi masalah hukum, hak azasi manusia dan keamanan. Sementara di MPR RI dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, ia terlihat sungguh-sungguh memperjuangkan sosialisasi dan pemantapan ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa lainnya melalui kegiatan Sosialisi Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia disingkat UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. 

 

Menurut Baskara, tanggung jawab melaksanakan sosialisasi ini dilakukan oleh MPR RI sejak dipimpin oleh Ketua MPR RI Taufiq Kiemas karena sejak awal era reformasi tahun 1998, sosialisasi dan pemantapan nilai-nilai luhur Pancasila telah diabaikan. Selain itu, Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tersebut juga dilaksanakan atas perintah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 42 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Baskara sangat menyesalkan di awal era reformasi telah terjadi keputusan politik oleh negara yang membuat Pancasila menjadi terasing dari bangsanya sendiri. Keterasingan Pancasila tersebut dimulai ketika rezim awal era reformasi mencabut TAP MPR Nomor II tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan membubarkan lembaga Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) serta mencabut mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran pokok dari kurikulum pendidikan di Indonesia mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

 

Menurut pandangan Baskara, kita semua boleh tidak setuju dengan konten, metode dan penggunaan P4 jaman Orde Baru yang dipakai untuk alat pukul kekuasaan Orde Baru kepada para pengkritiknya. Namun seharusnya Pancabutan program P4 dan pembubaran BP7 segera dipikirkan bentuk dan program kegiatan lain penggantinya oleh pemerintah. Harus ada lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila kepada seluruh rakyat Indonesia. “Nah... ruang kosong tanggung jawab pemerintah yang ditinggalkan itulah yang akhirnya membuat MPR RI menyusun program kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sejak tahun 2012 hingga saat ini," kata pria berbintang Gemini itu. Beruntunglah sejak 7 Juni 2016 lalu, Presiden Jokowi melalui Perpres Nomor 53 tahun 2017 telah membentuk badan khusus untuk melaksanakan sosialisasi Pancasila yang diberi nama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang kemudian diubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Perpres Nomor 7 tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 . Dengan demikian, saat ini, ada dua lembaga negara yang melaksanakan tanggung jawab melaksanakan sosialisasi ideologi bangsa yakni MPR RI dan Pemerintah. “Keduanya punya payung hukum, dan kita akan bekerjasama untuk terus memantapkan ideologi Pancasila,” ucap Baskara.

 

Selain berjuang untuk ideologi bangsa lewat jalur politik di parlemen, Baskara juga sangat concern untuk berjuang meluruskan sejarah bangsa tentang proses pembentukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dijalur akademis. Salah satu karya akademisnya adalah ia berhasil mempertahankan disertasi Doktoralnya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tanggal 10 Desember 2016 tentang pijakan akademis tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahirnya Pancasila yang telah ditetapkan secara resmi oleh Presiden Jokowi melalui Kepres Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 yang lalu. Sekarang bangsa Indonesia wajib memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. “Peringatan hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945 bukan berarti kita akan ingin mengganti sila-sila Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 dengan rumusan sila-sila seperti yang dipidatokan Bung Karno 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) karena sila-sila Pancasila yang legal formal tetap sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila yang dipidatokan Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, berkembang dalam naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan teks final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses pembentukan Pancasila sebagai dasar negara oleh para Pembentuk Negara," ujar Baskara. 

 

Pria yang sering berbaju batik ini memang telah memilih jalan ideologi sebagai cara perjuangan politiknya. Baskara sengaja memilih jalan sunyi ideologi yang memang kurang diminati oleh sebagian besar anggota parlemen lainnya. Menurutnya, carut marut sistem bernegara Indonesia yang terjadi saat ini justru bersumber dari hulunya, yakni dilupakannya Pancasila sebagai dasar falsafah, batu pijakan dan bintang penuntun bangsa. "Itulah alasannya mengapa saya lebih tertarik aktif menekuni dan memperjuangkan aspek ideologi bangsa dalam perjuangan politik saya dengan nilai-nilai Islam dan Nasionalisme ajaran Bung Karno yang menjadi orientasi ideologi saya,” tutur Baskara menutup wawancara dengan Men's Obsesion

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Legislator

Ahmad Riza Patria (Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra)

Naskah: Iqbal R., Foto: Istimewa

Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria telah banyak menampilkan peran yang sangat penting dalam menyelesaikan beragam persoalan kebangsaan. Mulai dari sengketa pertanahan, menjembatani perjuangan tenaga honorer, UU Pilkada, UU Pemilu, hingga sikapnya dalam menolak Perppu Ormas yang dianggap diskriminatif dan tidak berkeadilan.

 

Duduk di komisi yang lingkup tugasnya di bidang politik, dalam negeri, pertanahan, sekretariat negara, dan pemilu ini, politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu concern memperjuangkan hak rakyat. Misalnya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberikan jalan kepastian nasib bagi tenaga kerja honorer. “DPR RI mendorong terealisasikannya revisi UU ASN dalam waktu dekat ini. Revisi UU ASN dapat berdampak positif pada kualitas ASN yang selama ini dinilai kurang optimal,” tutur politisi yang kini didaulat sebagai Presidium Majelis Nasional KAHMI tersebut. Ariza, sapaan akrabnya, optimis revisi UU dapat dijadikan payung hukum terkait pengangkatan tenaga honorer yang sempat tertunda bertahun-tahun.

 

“Menghitung ulang, membuat kajian analisa berapa jumlah daripada PNS yang dibutuhkan di seluruh negara yang kita cintai ini kemudian kita juga sudah minta kepada pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan distribusi pemerataan penempatan PNS,” tambah wakil rakyat dari Dapil III Jabar yang juga merupakan Ketua DPP Partai Gerindra. Dedikasinya tidak berhenti di situ, Ariza juga memperjuangkan permasalahan pertanahan yang ada di masyarakat, karena menurutnya permasalahan pertanahan di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan kompleks. Pria kelahiran Banjarmasin, 17 Desember 1969 ini mengungkapkan masalah pertanahan yang kompleks di berbagai daerah itu tidak terlepas dari lemahnya data pertanahan yang dimiliki BPN. Sehingga status tanah aset negara pun seringkali menjadi sumber konflik akibat penetapannya yang sepihak.

 

Menurut Ariza, sengketa tanah harus segera diselesaikan. Jangan sampai rakyat dirugikan. Selama ini ganti rugi, harusnya ganti untung. Pengusaha diuntungkan berkali lipat, tapi rakyat dirugikan terus. Ariza mengatakan UUPA (UndangUndang Pokok Agraria) sudah bagus dan tinggal disempurnakan sesuai perkembangan zaman melalui pembuatan UU Pertanahan yang menjadi usulan DPR. Kementerian ATR/BPN juga diminta untuk menyelesaikan masalah tanah dengan mensinergikan regulasinya dengan menteri KLH, menteri Pertanian, menteri Pertambangan serta menteri Kelautan agar tidak terjadi tumpang-tindih.

 

Ariza juga meminta pemerintah agar mampu meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat terkait urusan pertanahan, misalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga masyarakat dapat mengetahui status pengajuan permohonan hak maupun perubahan Hak Atas Tanah melalui website dan aplikasi resmi Pemerintah. Ariza menambahkan, ada beberapa poin yang harus direvisi terkait UU Ormas, antara lain: Pertama, mengembalikan peran dan fungsi yudikatif atau pengadilan. Kedua, Gerindra menyoroti tahapan pembubaran ormas. Gerindra menilai aturan pembubaran ormas saat ini tak rasional, yakni dengan menyurati ormas bersangkutan dalam tujuh hari. Padahal, seringkali surat peringatan telat disampaikan karena birokrasi yang rumit. Ketiga, terkait hukuman dan sanksi.

 

Gerindra menginginkan ada aturan hukuman dan sanksi yang adil. Dalam aturan saat ini, anggota ormas yang dibubarkan berpotensi dijatuhi hukuman pidana 5 tahun sampai 20 tahun. Di samping itu, Ariza menilai lebih tepat jika pemimpin ormasnya saja yang dijatuhi hukuman. Sedangkan pada aturan saat ini, anggota pasif dalam sebuah ormas pun bisa dijatuhi hukuman. Poin terakhir, Komisi II DPR menginginkan agar pasal-pasal dalam UU Ormas tak menjadi pasal karet. Misalnya tafsir paham anti-Pancasila. Menurutnya, pemerintah tidak bisa menjadi satu-satunya pihak yang bisa menafsirkan Pancasila. “Orang korupsi saja yang jelas-jelas extraordinary crime dengan jumlah kerugian negera hingga miliaran, hukumannya ada yang hanya dua tahun. Bayangkan di mana rasa keadilannya. Jadi harus dibedakan hukuman bagi pelanggaran UU Ormas dengan hukuman pidana,” ujar Ariza. 

Ariza mengatakan, Komisi II akan mengajukan revisi tersebut ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2018 agar segera bisa dibahas oleh DPR. Ia mengakui, revisi undang-undang menjadi jalan tengah bagi partai yang menolak dan menerima Perppu Ormas. Sedari muda, Ariza dikenal aktif dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Ia merupakan bagian dari tipologi sosok yang selalu haus organisasi. Sejak di bangku sekolah, Ariza sudah mengembangkan bakat organisasinya. Ia pernah dipercaya sebagai Ketua OSIS di SMA Al-Azhar. Kemudian setelah memasuki dunia kampus, ia mengikuti HMI, menwa, dan Senat mahasiswa. Selanjutnya ia aktif di berbagai organisasi kepemudaan, mulai dari menjabat sebagai Ketua Umum DPN Garda Muda Merah Putih dan Komandan Nasional Menwa Indonesia, Ketua DPD KNPI DKI, Ketua DPP KNPI, hingga Ketua DPP GEMA MKGR.

 

Ariza muda juga aktif di berbagai organisasi sosial dan organisasi keagamaan. Mulai dari Wakil Kepala Humas PBSI, Sekjend DPP Persatuan Anak Guru Indonesia (PAGI), dan Anggota Indonesian Council of World Affair (ICWA). Sementara di organisasi keagamaan, ia tercatat pernah sebagai ketua umum Remaja Masjid, Ketua Yayasan Darul Muttaqien, hingga Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Di sela kesibukannya sebagai aktivis, putra mantan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji serta Ketua MUI, Drs.H. Amidhan, ini juga menggeluti dunia bisnis. Latar belakang keilmuannya sebagai insinyur dikembangkannya dalam dunia bisnis sebagai pengusaha properti. Ia saat ini juga tercatat sebagai pengurus Kadin Indonesia dan sempat menjadi pengurus HIPMI.

 

Dalam panggung demokrasi, Riza juga cukup dikenal. Bukan hanya pada wilayah gagasan bagaimana demokrasi itu terbangun, tetapi juga dalam aspek perjuangan nyata. Sejak ia dipercaya sebagai anggota KPU DKI Jakarta, Ariza dikenal cukup ulet dalam memperjuangkan demokrasi. Hal ini juga terlihat ketika ia duduk di parlemen, di mana ia terus berperan aktif melakukan revisi UU Pilkada dan UU Pemilu agar memberikan kepastian peningkatan kualitas demokrasi dan kepastian hak pilih rakyat, sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berkeadilan.

 

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Legislator

Johnny G. Plate (Anggota Komisi XI DPR-RI/ Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI)

Naskah: Giattri F.P., Foto: Sutanto


Bagi Johnny g. plate terjun ke pentas politik adalah panggilan jiwa untuk memperjuangkan politik ‘bonum commune’, yaitu politik untuk kebaikan atau kesejahteraan bersama. setelah puluhan tahun berkecimpung dalam bisnis, kini putra ntt ini bertekad untuk mendedikasikan waktu, pikiran dan segala kemampuannya sebagai wakil rakyat di parlemen dari partai nasdem demi indonesia yang lebih baik.

 

Menurut Johnny, dalam memperjuangkan politik ‘bonum commune’ perlu berpegang pada pedoman visi kebangsaan sebagaimana telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa, yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. “Indonesia telah memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam suatu komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk saling merawat bangunan negara-bangsa ini,” tutur Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini.

 

Johnny menyebutkan, semangat kebangsaan (nationality spirit) dan pembangunan merupakan dua hal yang berjalan bersama-sama dan saling menopang. Nilai-nilai kebangsaan mutlak diperlukan dalam pembangunan dan sebaliknya pembangunan yang berhasil akan menumbuhkan semangat kebangsaan atau nasionalisme dan kebanggaan pada negarabangsa (national pride). Dalam pandangan Johnny, negara yang baik memerlukan perpaduan antara warga negara yang baik dan institusi negara yang baik. Untuk yang pertama, tantangan generasi hari ini adalah memperjuangkan nation and character building melalui pendidikan kewargaan (civic education) yang baik. Untuk yang kedua, tantangannya memperjuangkan visi restorasi dan transformasi institusi-institusi kenegaraan lewat pendalaman dan perluasan demokrasi.

 

“Visi restorasi berisi konsepsi untuk memulihkan kembali kondisi bangsa agar bisa merasa lebih sehat, lebih kuat dan lebih bersemangat dengan cara menjangkarkan kembali pilihan-pilihan kebijakan dan pembangunan pada nilai-nilai luhur bangsa. Visi transformasi berisi konsepsi untuk mengubah keadaan dengan jalan menawarkan hal-hal baru yang lebih baik, lebih kreatif dan lebih inovatif, dengan tetap mempertimbangkan koherensinya dengan basis nilai kebangsaan,” paparnya. 

 

Sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR-RI, langkah perjuangan politik Johnny juga merupakan representasi dari kebijakan Partai Nasdem yang mengusung spirit Restorasi untuk melakukan perubahan mendasar guna mewujudkan cita-cita bangsa, yakni kesejahteraan dan keadilan sosial yang sungguh-sungguh dihidupi dan dirasakan hingga ke rakyat di akar rumput, sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Roh perjuangan Restorasi atau Gerakan Perubahan Partai NasDem merupakan gerakan kolektif dari elit-elit bangsa ini (top-down restoration) hingga ke gerakan perubahan masyarakat bawah (buttom-up restoration). Keduanya harus bertemu dalam sebuah komitmen bahwa bangsa ini hanya akan berubah jika restorasi bukan sematamata kerja satu partai, tetapi merupakan keterlibatan semua partai politik dan seluruh elemen bangsa.

 

Bersama Partai NasDem, putra kelahiran Ruteng, Flores ini terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I. Kariernya di dunia politik berjalan mulus. Ia pun terpilih sebagai salah satu dari 10 anggota DPR-RI terbaik 2017 versi Panggung Indonesia (PI). PI merupakan sebuah lembaga konsultan independen yang menilai kinerja para wakil rakyat di Senayan. Di alat kelengkapan kerja DPR-RI, Johnny adalah anggota Komisi XI dari Partai NasDem, yang membidangi keuangan negara (APBN), perencanaan pembangunan dan perbankan. Johnny mengakui, tugasnya di Komisi XI bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena Komisi ini banyak membahas makro ekonomi nasional yang sering kali terkait dengan kepentingan ekonomi politik lainnya. Tantangannya adalah bagaimana menemukan suatu terobosan baru tentang pembangunan ekonomi serta kebijakan tertentu, di tengah tarik-menarik bahkan benturan kepentingan politik ekonomi yang mengikutinya.

 

Selama tiga tahun berkecimpung di Parlemen, Johnny turut berperan aktif dalam merumuskan asumsi makro ekonomi, menyusun postur anggaran belanja negara, mengawasi penerimaan pajak negara, serta menyusun perencanaan pembangunan nasional. Menurutnya, semua tugas itu tidak bisa dilakukan secara maksimal, tanpa bekal ilmu dan pengalaman yang memadai. Bersama rekan-rekan wakil rakyat, Johnny melibatkan diri dalam berbagai proses perumusan Undang-Undang maupun pengambilan kebijakan yang berdampak pada kepentingan masyarakat. Ia menyebut beberapa produk Undang-Undang yang dihasilkan, sejalan dengan semangat Restorasi Partai NasDem. Misalnya, Undang-Undang Tax Amnesty, Undang-Undang PPKSK (Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan), Undang-Undang APBN pada setiap tahun anggaran baru dan berbagai revisi undang-undang serta perjanjian internasional, bilateral dan multilateral yang terkait sektor finansial, moneter dan perekonomian.

 

Johnny juga ikut dalam Panitia Khusus (Pansus) yang menyusun revisi UU Pemilu pada 2017. Revisi ini diperlukan karena pada pemilihan umum 2019 mendatang akan dilaksanakan secara serentak, yaitu pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. “DPR juga tengah melakukan revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak, setelah itu akan melakukan revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Keduanya mengatur penerimaan negara melalui sektor pajak dan bukan pajak,” jelasnya. Ia juga lantang memperjuangkan Pengesahan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-Undang. Menurutnya, Undang-Undang Ormas dibutuhkan karena bertujuan menjaga ideologi negara. Namun, terkait revisi atas Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Johnny justru mempersoalkan pengesahannya yang terburu-buru untuk kepentingan politik jangka pendek. “Revisi UU MD3 seharusnya memperhatikan bagaimana meningkatkan kinerja parlemen agar lebih baik lagi,” ujarnya. 

 

Setiap masa reses, Johnny rutin mengunjungi daerah pemilihannya di NTT. Kepada konstituennya, ia mendorong untuk selalu kreatif dalam menampilkan kebudayaan NTT. “Saya ingin NTT berganti singkatannya menjadi ‘New Tourism Territory’ atau kawasan wisata baru yang bisa mengurangi angka kemiskinan,” ungkap ayah tiga orang anak ini. Johnny merupakan salah satu anggota DPR-RI yang sangat aktif dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat. Karena itu, tidak mengherankan jika ia selalu menjadi rujukan awak media cetak, elektronik, online, hingga televisi nasional dan internasional sebagai narasumber sekaligus komunikator suara rakyat.

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Regional Leader

Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta)

Naskah: Giattri F.P., Foto: Fikar Azmy/Istimewa


Anies Rasyid Baswedan merupakan satu dari sekian banyak cendekiawan muda yang mengabdikan dirinya sebagai birokrat. Konsistensi pemikiran, kecerdasan, dan sikap yang tegas  ia terapkan dalam membangun Ibukota Jakarta.

 

Anies dilahirkan dari keluarga pengajar. Ayahnya, Rasyid Baswedan adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Sedangkan ibunya, Aliyah Rasyid, tercatat sebagai guru besar dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Negeri Yogyakarta. Maka tak ayal kata ‘pendidikan’ selalu diidentikkan dengannya. Bahkan, nama pria kelahiran 7 Mei 1969 tersebut melambung bersama idealisme pendidikannya karena menggagas program ‘Indonesia Mengajar’ pada 2009. Indonesia Mengajar (IM) dinilai ide cerdas, inspiratif, dan menantang lantaran merekrut, melatih, dan mengirim generasi muda terbaik bangsa ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengabdi sebagai Pengajar Muda (PM) di Sekolah Dasar (SD) dan masyarakat selama satu tahun.

 

Indonesia Mengajar bukan satu-satunya prestasi Anies di bidang akademik. Tahun 2007, menjadi momen penting di mana ia dilantik sebagai rektor termuda di Indonesia pada usia 38 tahun. Sebagai Rektor Universitas Paramadina, ia membuat berbagai macam gebrakan, salah satunya program beasiswa yang menggandeng Mien R Uno, Ibunda Sandiaga Uno. Cucu dari salah satu pejuang Indonesia, AR Baswedan itu juga terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang oleh Majalah Foresight yang terbit di Jepang akhir April 2010 lalu. Dalam edisi khusus yang berjudul “20 Orang 20 Tahun” itu, Foresight mengulas 20 tokoh yang diperkirakan bakal menjadi perhatian global karena mereka akan sangat berperan dalam perubahan dunia dua dekade mendatang.

 

“Anies adalah seorang muslim moderat yang sampai saat ini tetap konsisten pada pendiriannya untuk tidak memihak pada kekuatan (politik) tertentu,” tulis Foresight. Menurut majalah kala itu, karena citranya yang netral, adil, serta memiliki pandangan yang berimbang itulah, Anies berhasil meraih kepercayaan luar biasa dari masyarakat luas, termasuk banyak tokoh politik. Setelah bergelut di bidang pendidikan dan sosial, pada 2013 untuk terjun ke kancah politik, ia mengikuti konvensi Calon Presiden Partai Demokrat pada 27 Agustus di tahun yang sama. Ia memang bukan kader Partai Demokrat, pun bukan politikus, namun mampu mengikuti seluruh rangkaian konvensi dengan baik. Suami dari Fery Farhati Ganis itu bahkan melahirkan gagasan bernama ‘Indonesia Kita Semua’ di mana semua orang ikut terlibat mengurus negeri, ikut turun tangan yang kemudian direalisasikan dalam gerakan Turun Tangan. Namun konvensi tak menghasilkan apapun. Akhirnya, Demokrat bersama Partai Gerindra mengusung Prabowo-Hatta di Pilpres 2014. Karier politik Anies terus berjalan hingga tahun 2014, ia didapuk sebagai Juru Bicara Capres-Cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Jokowi-JK pun berhasil mengambil suara rakyat sebanyak 53,15 persen, mengalahkan lawannya, Prabowo-Hatta yang meraup 46,85 persen suara. 

 

Anies lalu didaulat sebagai salah satu Deputi Rumah Transisi Jokowi-JK yang bertugas menyiapkan Kabinet Kerja. Ia sendiri, kemudian diberi peran sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tidak jauh dari latar belakang yang telah mendarah daging baginya. Saat menjabat mendikbud, banyak terobosan yang ia lakukan, misal penundaan kurikulum 2013 di beberapa sekolah yang dianggap belum sanggup, mengubah Ujian Nasional yang tak lagi menjadi tolak ukur kelulusan, program sertifikasi dan kompetensi guru, serta penghapusan Masa Orientasi Siswa. Sayang, kariernya sebagai menteri harus terhenti saat namanya masuk dalam deretan menteri yang direshuffle. Tak lama setelah dicopot, Anies mencoba peruntungannya di kancah pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ia berpasangan dengan Sandiaga Uno, pengusaha yang juga kader Partai Gerindra. Pengusungan Anies mendapatkan dukungan penuh dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei pada putaran pertama Pilkada DKI, elektabilitas Anies-Sandi seringkali menempati posisi buncit, kalah dari dua pasangan pesaingnya, Gubernur Petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)Djarot Saiful Hidayat, dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. 

 

Pada putaran pertama, perolehan suara Anies-Sandi menempati urutan kedua dengan persentase 39,95 persen. Sementara, Ahok-Djarot berada di posisi puncak dengan perolehan suara 42,99 persen. Agus-Sylvi gugur dengan suara 17,07 persen. Memasuki putaran kedua, hasil sejumlah lembaga survei menunjukkan keunggulan AniesSandi dibandingkan Ahok-Djarot. Namun, selisih elektabilitas kedua pasangan ini cukup tipis. Hasil survei terbukti. Anies-Sandi memenangkan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan perolehan suara 57,96 persen, sementara Ahok-Djarot kalah dengan perolehan suara 42,04 persen. Setelah duduk di kursi DKI-1, berbagai gebrakan pun ia gulirkan demi membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Dalam 100 hari masa kerja sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak dirinya dilantik pada 16 Oktober 2017 lalu, ada 29 pencapaian yang ia torehkan di antaranya sebagai berikut: menarik Raperda Reklamasi, menggelar uji coba OK-Otrip, peletakkan baru pertama untuk program rumah DP 0  persen;

 

Menutup Hotel Alexis, memperluas sasaran dan menaikkan besaran KJP melalui Pergub KJP Plus, membentuk sekretariat OkOce di setiap kecamatan dan mempersiapkan infrastrukturnya di setiap kecamatan, meluncurkan Community Action Plan untuk Penataan Kampung; Membentuk Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota, mengembangkan sistem pengawasan terintegrasi lewat program Jakarta Satu, memberi tunjangan untuk Guru PAUD, memberi tunjangan untuk Guru Swasta dan Guru TK, Integrasi nomor telepon 112 untuk Lapor Kekerasan Perempuan dan Anak, meluncurkan Kartu Pangan, Kartu Pekerja untuk Buruh, dan Kartu Lansia Jakarta; Menata kawasan Tanah Abang, menyelesaikan APBD secara praktis dan tepat waktu, membuka layanan pengaduan warga setiap Sabtu di kantor kecamatan, menerbitkan Ingub Nomor 2/2018 tentang Penyandang Difabel sebagai Penyediaan Jasa Lainnya Perorangan; Membentuk Komite Harmonisasi Regulasi, pendapatan APBD 2017 melebihi target hingga 103 persen, meluncurkan One Kelurahan Outstanding Care (OK Ocare), meluncurkan program pertanian perkotaan.

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Regional Leader

Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat)

Naskah: Purnomo, Foto: Istimewa


Dua periode memimpin Sumatera Barat (Sumbar) adalah bukti prestasi Irwan Prayitno sebagai Kepala Daerah Sumbar. Padahal, ia tidak berasal dari partai politik pemenang pemilu di daerah itu.

 

Keterpilihannya sebagai gubernur tentu saja tak lepas dari kinerja pemerintah provinsi di bawah kepemimpinannya yang mampu meningkatkan performa daerah. Salah satu komponen pembangunan yang berhasil ditingkatkan adalah pengentasan kemiskinan. Di mana jumlah masyarakat miskin yang terus menerus turun sejak tahun pertama ia menjabat sebagai Gubernur yakni pada tahun 2011. Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat merilis penduduk miskin di provinsi itu mengalami penurunan. Pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan di Sumatera Barat mencapai 359,99 ribu orang (6,75 persen), berkurang sebesar 4,52 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 364,51 ribu orang (6,87 persen).

 

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 5,14 persen turun menjadi 5,11 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 8,10 persen turun menjadi 7,94 persen pada September 2017. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2017 tercatat sebesar 76,44 persen.  Sepanjang 2017, banyak yang telah dilakukan Pemprov Sumbar, di antaranya pembangunan insfrastruktur yang memberikan efek positif bagi masyarakat sehingga pada akhirnya dapat menunjang perekonomian masyarakat.

 

Pengendalian inflasi di daerah juga memiliki andil dalam hal ini. Dapat dilihat  dari bulan ke bulan, inflasi di Sumbar dapat terkendali. Itu dibuktikan dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumbar menjadi TPID terbaik untuk kawasan Sumatra. Penghargaan ini diraih karena keberhasilan dalam mengendalikan inflasi, terutama pada saat Ramadhan dan Lebaran 2017. BPS mencatatkan kunjungan wisman dari pintu Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan Pelabuhan Teluk Bayur, Sumbar naik 13,34 persen dari 49.686 orang menjadi 56.313 orang tahun lalu. Data BPS juga mengungkapkan per Desember 2017, angka kunjungan wisman ke Sumbar naik 63,98 persen menjadi 8.586 orang dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 5.225 orang wisman. kehadiran penerbangan langsung itu akan berdampak banyaknya wisman datang langsung ke Sumbar melalui hub Singapura. Tidak lagi masuk ke Sumbar melalui pintu bandara seperti Soekarno Hatta, Medan, Batam, ataupun Bali. 

 

Sementara kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) sepanjang tahun lalu naik 7 persen menjadi sekitar 7,8 juta orang dari tahun sebelumnya sebanyak 7,3 juta orang. Perbaikan sejumlah objek wisata di Sumbar berkontribusi meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah itu, baik domestik maupun wisman sepanjang tahun lalu.Bahkan, Sumbar dinobatkan sebagai tujuan destinasi wisata halal terus menjadi magnet. Nilai ekspor Sumbar bulan November 2017 terjadi  peningkatan sebesar 2,14 persen dibanding ekspor bulan Oktober 2017. Bahkan, nilai ekspor November 2017 meningkat  sebesar 0,87 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. “Nilai impor Sumbar bulan November 2017 terjadi peningkatan sebesar 49,73 persen dibanding impor bulan Oktober 2017. Nilai impor bulan November 2017 naik sebesar 192,09 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,” terangnya. 

 

BPS Sumatera Barat mencatat, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2017 sebesar 5,29 persen naik 0,02 persen dibandingkan pada 2016 sebesar 5,27 persen. Hal tersebut diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp214,585 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp40,32 juta. Lapangan usaha pertanian merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Sumatera Barat, dengan angka pertumbuhan dari 2,01 persen tahun 2016 menjadi 3,40 persen pada 2017. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan disebabkan membaiknya kinerja ekspor luar negeri dari -11,46 persen pada 2016 menjadi 16,49 persen di 2017. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada seluruh lapangan usaha, seperti jasa pendidikan pertumbuhan tertinggi sebesar 9,94 persen, diikuti penyediaan akomodasi dan makan minum sebanyak 8,76 persen, serta informasi dan komunikasi sebesar 8,74 persen. 

 

Lapangan usaha pertanian merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Sumatera Barat yang didominasi tiga lapangan usaha utama, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 23,55 persen. Dari segi Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) terus mengalami kemajuan, dilihat dari beberapa sektor, antara lain Angka Harapan Hidup (AHH), harapan Lama Sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita setahun. “ IPM untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam membangun kualitas hidup manusia,” ulas Irwan. Persentase pengangguran di Sumbar terus menurun dari tahun ke tahun karena upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran, misalnya lewat job fair baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan setiap tahunnya dengan mengandeng beberapa perusahaan.

 

Di tahun 2017, puluhan lebih penghargaan diraih Pemprov Sumbar, antara lain Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan pada Komisi Irigasi Sumbar sebagai Komisi Irigasi Provinsi Terbaik Kedua tingkat Nasional. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pemprov Sumbar dalam menyusun pengelolan irigasi. Sehingga, mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Sumatra Barat dianggap telah mampu mengakselerasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dengan baik. Pembangunan Pembakit Listrik Panas Bumi (PLTP) misalnya, dikebut demi mencukupi kebutuhan pasokan listrik masyarakat yang terus meningkat. Sebagai ganjarannya, Irwan menyabet predikat ‘Kepala Daerah yang Mempunyai Inisiatif Mendorong Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan tahun 2017' yang diberikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Regional Leader

Mardani H. Maming (Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan)

Naskah: Arif Rahman Hakim, Foto: Istimewa


Setelah meraih kesuksesan di belantara bisnis, Mardani H. Maming terjun ke pentas politik yang kemudian membawanya menjabat Bupati Tanah Tumbu. Sosok yang pernah mencatat rekor MURI sebagai Bupati termuda ini berhasil menyulap Tanah Bumbu menjadi salah satu daerah termaju di Kalimantan Selatan (Kalsel).

 

Mardani H. Maming memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel, pada Pemilu 2009 untuk periode 2009-2014. Selanjutnya PDI Perjuangan menugasinya maju sebagai calon bupati Tanah Bumbu pada Pilkada 2010. Dalam Pilkada tersebut Mardani menggandeng seorang birokrat, Difri Darjat. Duet Mardani-Difri meraih 67.993 suara atau sekitar 57,53% pada putaran kedua yang digelar pada 16 Agustus 2010. Sementara lawannya, pasangan Hamsyuri-Sartono, memperoleh 50.191 suara atau sekitar 42,47%. Saat dilantik sebagai Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 pada Senin 20 September 2010, Mardani berusia 29 tahun. Ketika itu Mardani merupakan bupati termuda se-Indonesia yang tercatat di rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) setelah mengalahkan Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto yang saat dilantik berusia 30 tahun. Mardani memiliki semangat tinggi dalam membangun Tanah Bumbu. Ia berhasil menyulap Tanah Bumbu menjadi salah satu daerah termaju di Kalsel. Pada periode 2010-2015 hasil nyata pembangunan telah dirasakan langsung oleh warganya. Masyarakat dapat menikmati jalan antar desa, kecamatan, dan jalan lingkungan perkotaan yang beraspal, yang sebelumnya rusak berat karena tidak beraspal.

 

Tak hanya itu, kinerja Mardani juga diapresiasi pemerintah. Ia meraih penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas keberhasilannya meningkatkan produksi beras di atas 5% pada tahun 2012. Ia juga meraih penghargaan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntabilitas dan pelaporan keuangan pemerintah dari Kementerian Keuangan RI. Mardani juga memperoleh penghargaan Sikompak Awards sebagai Pembina Terbaik Nasional PNPM Mandiri Perdesaan Kategori Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) Aspek Tata Kelola Desa Tahun 2014 dari Wakil Presiden Boediono. Selain itu masih banyak lagi prestasi yang diraihnya pada periode 2010-2015. Bermodalkan sejumlah prestasi yang cemerlang itu Mardani kembali diusung PDI Perjuangan sebagai calon bupati Tanah Bumbu pada Pilkada 2015. Kali ini Mardani berduet dengan Sudian Noor. Pasangan ini meraih suara 82%. Mardani-Sudian dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu periode 2016 – 2021 oleh Gubernur Sahbirin Noor di halaman kantor Gubernur Kalsel pada 17 Februari 2016.

 

Pada periode kedua ini Mardani semakin terpacu bekerja. Ia melanjutkan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dilaksanakan sejak 2015, yakni Satu Desa Satu Milyar. Sejak diluncurkan program yang dananya berasal dari APBD Tanah Bumbu itu banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat perdesaan, yakni pembangunan jalan, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perkantoran, fasilitas umum, sarana pengairan dan air bersih. Program unggulan lainnya adalah Program 1.000 Guru Berprestasi. Program yang dilaksanakan sejak 2017 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Melalui program ini Pemkab Tanah Bumbu memberangkatkan guru-guru berprestasi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) secara bertahap dalam waktu lima tahun.

 

Dengan ilmu yang diperoleh dari diklat tersebut, para guru dapat menularkan ilmunya kepada guru-guru lainnya dan anak didiknya. Sehingga ke depannya dapat mencetak generasi penerus yang berdaya saing dan dapat melanjutkan pembangunan menuju Tanah Bumbu yang makmur dan sejahtera. Tak berhenti di program tersebut, Mardani juga punya obsesi untuk mencetak 1.000 Doktor di Tanah Bumbu, dengan langkah awal mengirim 20 mahasiswa ke Unair  Surabaya untuk menempuh program S3 yang dibiayai dari program CSR. Pada tahun 2016 Tanah Bumbu memperoleh berbagai penghargaan, di antaranya ISCB Indonesia City Award Kategori Natamukti Satria karena berhasil mempromosikan kearifan lokal dan menciptakan investasi UMKM; Penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM; dan Anugerah Dana Racsa dari Kementerian Keuangan. 

 

Keberhasilan Mardani memajukan Tanah Bumbu diganjar dengan penghargaan Leader Award 2017 kategori Bupati dari Kementerian Dalam Negeri. Diharapkan prestasi tersebut dapat memotivasi pengabdian kepala daerah lainnya untuk percepatan pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan kinerjanya demi terwujudnya kepuasan masyarakat. Prestasi lainnya pada 2017 adalah Tanah Bumbu meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan APBD 2016 dengan capaian tertinggi.

 

Di luar kesibukannya sebagai bupati, Mardani mengemban tugas sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) periode 20152020. Sebagai ketua umum organisasi yang beranggotakan bupati se-Indonesia itu, Mardani berkomitmen semaksimal mungkin menarik investor agar mau berinvestasi di kabupaten se-Indonesia. Mardani figur yang berbakti pada orang tua. Ia mengaku berkat doa orangtua, ia meraih kesuksesan dalam karier. “Saya punya kebiasaan meminta ampun kepada orangtua, sujud tiap Jumat. Lemah lembutlah kepada mereka, karena mereka adalah kunci utama meraih kesuksean,” kata Mardani berbagi ilmu kiat sukses. Mardani dilahirkan di Batulicin, Tanah Bumbu, 17 September 1981. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Lambang Mangkurat (Unlam) Banjarmasin ini anak almarhum H. Maming bin Rahing, tokoh masyarakat Tanah Bumbu. Ayahnya pernah menjadi Kepala Desa Pulau Burung dan Kepala Desa Batulicin selama puluhan tahun. Maming berpulang ke Rahmatullah pada tahun 2016. “Beliau keras dalam mendidik anak-anaknya. Beliau selalu mengajarkan kami mandiri,” kata Mardani mengenang ayahnya. 

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Regional Leader

Sutan Riska Tuanku Kerajaan (Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat)

Naskah: Iqbal R., Foto: Edwin B / Istimewa


Di bawah kepimimpinan Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, bergaung di tingkat nasional. Berkat tangan dinginnya, kabupaten tersebut mengalami kemajuan siginifikan terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

 

Pria kelahiran 27 Mei 1989 itu mengisahkan ihwal dirinya mencalonkan diri sebagai Bupati Dharmasraya lantaran keprihatinannya terhadap kondisi fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan soal pelayanan publik di kabupaten penghasil kelapa sawit tersebut. Karena itu, ketika ia terpilih menjadi Bupati Kabupaten Dharmasraya periode 2016-2021, ia bertekad berjuang untuk memberikan pelayanan terbaik untuk rakyatnya. Genap dua tahun sudah kepemerintahan Sutan Riska, berbagai gebrakan dan janji-janji kampanye yang telah diucapkan di tengah-tengah masyarakat telah direalisasikan satu persatu. Bahkan ia berhasil membawa orang nomor satu di Indonesia, yakni Presiden Jokowi untuk menginjakkan kaki dan bermalam di Kabupaten Dharmasraya.

 

Salah satu program, yakni membangun daerah pinggiran telah terwujud. Pada pemerintahan periode sebelumnya, nilai program yang masuk ke tiga kecamatan pinggiran, yaitu Kecamatan Timpeh, IX Koto dan Asam Jujuhan hanya berkisar Rp10 miliar. Pada masa kepemimpinan Sutan Riska, nilai progran meningkat drastis menjadi Rp45 miliar untuk masing-masing tiga kecamatan terisolir tersebut. Jalan yang dulu berlumpur, kini berubah menjadi hitam aspal dan beton. Kampungkampung yang dulu gelap, sekarang dialiri listrik dari kabel-kabel PLN yang sambung menyambung hingga pelosok negeri. Bahkan telepon seluler yang jarang berbunyi, kini bisa digunakan tanpa harus memanjat bukit karena bertambahnya tower-tower BTS.

 

Di bidang kesehatan, Sutan Riska melanjutkan pembangunan RSUD yang terbengkalai sejak 6 tahun terakhir, membangun puskesmas baru, meningkatkan pelayanan Puskesmas di perbatasan menjadi rumah sakit, mengganti alat-alat kesehatan di RSUD lama yang tidak pernah diperbarui sejak puluhan tahun RSUD itu berdiri. Selain itu, Sutan Riska menambah dokter spesialis, membuka pelayanan cuci darah dan menyebar tenaga kesehatan lebih merata dan proporsional ke daerah-daerah sesuai kebutuhan. Sutan Riska juga meningkatkan penyediaan obat di Puskesmas, penyediaan alat-alat labor, membangun labor cuci darah, menjadikan Labor Kesehatan Daerah (Labkesda) lulus akreditasi dari lembaga akreditasi Kementerian Kesehatan RI. 

 

“Dari sebelas kecamatan kita sudah ada 15 puskesmas dan satu puskesmas sudah terdaftar untuk dinaikan menjadi rumah sakit tipe D,” ujarnya. Lebih lanjut Sutan mengatakan, peningkatan layanan semua puskesmas tersebut, yaitu rawat inap supaya mengurangi pasien yang harus datang ke RSUD lantaran waktu tempuhnya bisa mencapai 4 jam. “Kesehatan itu kunci utama membangun peradaban. Sebelum saya menjabat, ada banyak kasus ibu melahirkan meninggal dunia di jalan menuju RSUD dari kampungnya. Beberapa faktor penyebab adalah akses jalan yang tidak layak, dan kurangnya tenaga berkompeten di daerah tersebut untuk memberikan penanganan dasar. Itu yang saya coba berantas dengan mengutamakan pembangunan daerah pinggiran,” imbuh Bupati definitiv ketiga Dharmasraya tersebut.

 

Dari data Dinas Pekerjaan Umum, selama dua tahun pemerintahan Sutan Riska, Pemkab telah membangun 19 jembatan dan 150 km meter jalan. Untuk mempercepat pembangunan, ia beserta jajaran aktif menjemput dana pusat sehingga pembangunan daerah pinggiran bisa diimbangi dengan maraknya pembungan daerah sentral. Misalnya pembangunan Ruang Terbuka Hijau, RSUD, Rumah susun, Jembatan Batanghari, Pasar Rakyat Modern, dan jalan lintas sumatera serta transportasi umum. Untuk infrastruktur, selain jalan dan jembatan, Sutan Riska juga memberikan berbagai bantuan untuk pembangunan jalur produksi dan irigasi, salah satunya mendorong setiap kecamatan yang memiliki banyak air untuk membuat kolam ikan.

 

Pemkab Dharmasraya juga memanjakan petani dengan banyak bantuan yang diberikan, seperti optimal layanan sarana prasarana pertanian, peningkatan dan perluasan jaringan irigasi, pelaksanaan cetak sawah, penyediaan pupuk dan pestisida serta pemberian bantuan alat-alat mesin pertanian pada kelompok tani. Tujuannya untuk sumber kehidupan dan perekonomian yang baik. Beragam perbaikan pasar, hal itu sesuai dengan keinginan Presiden untuk membuat pasar rakyat yang modern, “Nah, tahun 2017 kita dapat tipe C sama tipe D. Insya Allah, tahun 2018 ini kita dapat dua tempat untuk dibuatkan pasar. Dari sebelas kecamatan sekarang sudah ada tiga pasar modern sehingga pembeli dan penjualnya nyaman,” tuturnya. Pencapaian  lain yang ia torehkan selama memimpin Dharmasraya, yakni di bidang pendidikan, ia telah mengeluarkan kebijakan tentang sekolah gratis di mana pada layanan pendidikan di seluruh tingkatan baik SD maupun SLTP tidak dibenarkan melakukan pemungutan dalam bentuk apapun. Untuk biaya operasional sekolah, Pemkab menggantikannya dalam bentuk bantuan khusus operasional sekolah dimana untuk PAUD dan TK sebesar Rp25 juta, Sekolah Dasar sebesar Rp50 juta, untuk SMP sebesar Rp75 juta. Memberikan kemudahan kepada masyarakat Dharmasraya, ia tengah mempersiapkan inovasi yang akan dirilis tahun ini, yaitu Sinar (Sistem Informasi Nagari) yang nantinya akan mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

 

“Kita ada 52 nagari/desa dengan kemajuan teknologi zaman now, pemerintah daerah harus mempunyai inovasi yang bagus. Di setiap nagari sudah punya website, kita tinggal klik Sinar akan sinkron ke kabupaten sehingga data dari nagari semua terkoneksi ke kabupaten, contohnya membuat surat izin, KTP, KK, dan lain-lain untuk mendapat rekomendasi tinggal klik saja! Itu sangat memudahkan,” ujarnya. Sutan Riska menjelaskan soal keterbatasan APBD yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pembangunan daerahnya. Dari hasil Musrembang, Dharmasraya butuh dana Rp2,5 triliun untuk pembangunan tiap tahunnya, Sementara APBD hanya mampu sekitar Rp500 miliar. “Angka 500 itu masih jauh kurang dari kebutuhan kita. Makanya salah satu upaya kita adalah aktif berkomunikasi dengan kabinet kerja Pak Presiden Jokowi. Alhamdulillah, Pak Presiden telah membantu banyak Dharmasraya, bahkan beliau sudah datang langsung ke Dharmasaya dan bermalam di sini. Semoga ke depan Dharmasraya lebih berkembang dan mendapat perhatian pusat. Bagi saya, membangun Dharmasraya adalah membangun Indonesia,” pungkasnya.

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Ceo State Ownes Enterprises

Alex J. Sinaga (Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Naskah: Albar, Foto: Istimewa


Kembali dianugerahi sebagai best achiever CEO BUMN pada Obsession Award 2018, Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) Alex J. Sinaga telah membuktikan diri memiliki jiwa leadership yang kuat untuk menakhodai Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di tanah air dan mampu bersaing di kancah global. Selain mengembangkan kekuatan infrastruktur perusahaan, Alex juga fokus terhadap pengembangan peran strategis sumber daya manusia, karena dari situlah hadir berbagai inovasi untuk mendorong pertumbuhan perusahaan dan memperkuat daya saing bangsa.

 

Menjabat sebagai pimpinan tertinggi perusahaan, Alex J. Sinaga memiliki pertimbangan yang matang untuk mengarahkan bisnis telekomunikasi ini mau dibawa ke arah mana, sumber daya manusianya seperti apa, dan apa saja yang dibutuhkan, hingga berujung pada kualitas budaya kerja yang baik. Budaya yang dimaksud adalah bagaimana bisa merangsang orang untuk selalu berpikir kreatif dalam bekerja, tidak pasif, atau monoton. Alex secara maksimal menggerakan transformasi Telkom untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital kebanggaan Indonesia. Di masa kepemimpinan Alex, Telkom bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital. Upaya yang dilakukan Alex semata-mata untuk mewujudkan visi Telkom, yaitu to be the king of digital in the region. “Telkom menjadi raja digital di udara melalui seluler (Telkomsel), menjadi raja di darat melalui fiber to the home (FTTH), dan laut melalui submarine broadband highway dan footprints di Asia Pasifik,” ujar pria yang juga dianugerahi sebagai 'Businessman of The Year' oleh majalah Forbes Indonesia tersebut.

 

Dalam melakukan transformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital, Telkom berupaya menciptakan ekosistem masyarakat digital Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah yang menjadikan ekonomi digital Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Salah satu upaya Telkom adalah dengan membangun Rumah Kreatif BUMN (RKB) sebagai sarana pelatihan, pengembangan dan digitalisasi bisnis para pelaku UMKM. Di RKB, para pelaku UMKM tidak hanya dibekali pelatihan dan pengembangan bisnis saja, namun juga disediakan platform e-commerce yaitu BLANJA.COM sehingga diharapkan bisnis para pelaku UMKM ini dapat borderless menjangkau seluruh dunia.Tidak hanya itu, Telkom juga turut meningkatkan edukasi masyarakat dengan menyediakan WiFi Corner (WiCo), broadband learning center dan Pustaka Digital (PaDi) yang kini telah tersebar di ribuan titik di tanah air.

 

Transformasi sebagai perusahaan telekomunikasi digital yang dilakukan Telkom juga terasa manfaatnya bagi industri-industri lain, seperti penyediaan e-tourism bagi industri pariwisata, penyediaan e-payment bagi industri perbankan, e-health bagi industri kesehatan serta e-logistic bagi industri logistik. Belum lagi soal layanan lainnya seperti big data analytic, digital marketing, dan penyediaan solusi information & communication technology (ICT). Menjadi perusahaan telekomunikasi digital tak akan pernah tercapai tanpa ada peran dari sumber daya yang mumpuni. Karena itu, transformasi perusahaan yang dicanangkan Alex tidak hanya fokus terhadap pembangunan infrastruktur, namun juga fokus terhadap pengembangan sumber daya manusia unggul perusahaan agar mampu menciptakan kreasi dan inovasi untuk mendorong bisnis perusahaan.

 

Perhatian Telkom terhadap pengembangan sumber daya manusia unggul ditunjukkan dengan mengimplementasikan program-program unggulan pengelolaan karyawan seperti Great People Trainee Program (GPTP) untuk calon karyawan, Great People Development Program (GPDP) untuk pengembangan kualitas karyawan hingga Great People Retirement Program (GPRP) yang memberikan pelatihan dan bimbingan bagi karyawan yang akan pensiun. Berkat program-program tersebut, Telkom mendapatkan predikat sebagai salah satu perusahaan Forbes Global 2000 : World’s Best Employers 2017. “Smart enough is not enough, disruptive is a must.” Ungkapan tersebut yang Alex tekankan kepada seluruh jajarannya, bahkan hingga ke para pekerja di lapangan guna memenangkan persaingan. Disrupt yang berarti merusak atau mengganggu, menjadi sebuah paradigma bagi para karyawan Telkom dalam bekerja. Istilah “merusak” atau “mengganggu” bukan dalam artian sebenarnya, namun merupakan cara berpikir untuk out of the box untuk berinovasi terhadap cara, produk dan pasar sehingga mampu menggantikan hal-hal yang eksis.

 

Sebut saja kartu pos yang digantikan oleh layanan pesan singkat ponsel, yang kemudian digantikan oleh layanan obrolan instan seperti whatsapp, telegram, line atau blackberry messenger atau kehadiran transportasi berbasis daring dan berbagai fenomena disruptive lainnya. Paradigma disruptive yang dicanangkan oleh pria kelahiran 27 September 1961 tersebut yang akhirnya melahirkan IndiHome, sebuah layanan yang memungkinkan masyarakat rumah tangga dapat menikmati tiga layanan yaitu telepon, internet dan pay tv dalam satu jaringan akses fiber to the home (FTTH). Hingga saat ini, pengguna IndiHome tercatat sudah mencapai angka 3 juta. Telkom optimis jumlah ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Upaya mengimplementasikan paradigma disruptive juga dilakukan Telkom dengan mendorong pengembangan start-up digital dan industri kreatif digital di Indonesia. Langkah ini dibuktikan dengan pendirian dan pemanfaatan pusat inkubasi start-up digital (Digital Valley), Digital Innovation Lounge (DiLo) dan Creative Center di berbagai kota di Indonesia. Melalui fasilitas tersebut diharapkan semakin banyak startup digital yang tumbuh. di lingkungan TelkomGroup sendiri, Telkom menghadirkan program Digital Amoeba. Program ini dimaksudkan untuk melahirkan start-up digital di lingkungan internal TelkomGroup. Program tersebut bukan hanya menghasilkan produk inovatif digital yang dibutuhkan TelkomGroup, tapi juga mampu mengasah keterampilan sumber daya manusia Telkom serta membuka mata dan wawasan karyawan tentang bagaimana membangun bisnis digital serta terlibat langsung dalam transformasi Telkom menjadi perusahan digital. Tidak hanya menanamkan pola pikir disruptive, Alex juga mengarahkan agar Telkom mampu memaksimalkan sinergi bisnis baik di lingkungan TelkomGroup maupun sinergi BUMN. “Synergy among us is a must. It make us unbeatable,” ungkapnya. TelkomGroup yang terdiri dari puluhan anak perusahaan telah bersinergi sehingga TelkomGroup kini lebih kuat dan mampu memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.

 

Berbagai kerjasama sinergi dengan beberapa BUMN telah dilakukan Telkom di masa kepempimpinan mantan bos Telkomsel tersebut, seperti penyediaan e-ticketing dengan PT KAI, sinergi penggelaran broadband port dengan Pelindo, hingga pemasaran produk retail BUMN dan UMKM melalui platform e-commerce BLANJA.COM. Tidak hanya itu, Telkom juga mendukung pembentukan perusahaan principal national payment gateway bersama Himpunan Bank Negara (HIMBARA). Alex yakin bahwa dengan pola pikir disruptive disertai semangat sinergi dalam menjalankan bisnis perusahaan, Telkom tidak hanya mampu menjadi raja telekomunikasi di tanah air, namun juga di regional. “Together we faster, stronger, and better,” pungkasnya.

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Ceo State Owned Enterprises

Elvyn G. Masassya (Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (PERSERO)/IPC)

Naskah: Suci Yulianita, Foto: Sutanto/Istimewa


Sejak memimpin PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC, Elvyn G. Masassya berhasil membuat Pelabuhan Tanjung Priok menjadi Pelabuhan yang lebih modern dengan melakukan modernisasi infrastruktur dan suprastruktur serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi pada seluruh lini pelayanan jasa kepelabuhanan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan produktivitas, transparansi, serta penurunan biaya logistik. Upaya-upaya ini merupakan langkah strategis untuk membawa IPC menuju World Class Port Operator. Elvyn juga berhasil untuk pertama kalinya dalam sejarah mendatangkan kapal besar berkapasitas lebih dari 10.000 TEUs dengan trayek direct call ke Amerika Serikat, Eropa dan Asia.

 

Ya, untuk mencapai IPC menuju World Class Port, beragam langkah strategis digulirkan IPC di bawah kepemimpinan Elvyn yang terangkum dalam roadmap lima tahun (2016 – 2020), yakni fase fit in infrastructure sebagai langkah awal yang dimulai pada 2016, kemudian 2017 dilanjutkan fase enhancement, yakni peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas, dan peningkatan performance. Lalu 2018 fase establishment atau pemantapan, 2019 fase sustainable superior performance. Dan 2020 menjadi world class port operator. Fase fit in infrastructure telah berhasil dilalui pada 2017 lalu dengan hasil kinerja keuangan dan operasional yang membanggakan serta mampu melampaui target Perusahaan. Dalam kaitannya mewujudkan kinerja unggul berkesinambungan, sejumlah pencapaian korporasi juga telah dicatatkan di antaranya pencapaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), IPC berhasil melampaui target skor RKAP 2017 yaitu 540 dengan nilai akhir berada di skor 553,5 (predikat “Good Perfomance”), sedangkan dari aspek GCG, IPC kembali mencatatkan peningkatan signifikan dari target RKAP 2017 dengan skor 87 berhasil dicapai dengan nilai skor akhir adalah 96.361 (Sangat Baik).

 

Sementara pada 2018 ini, menuju fase establishment, banyak hal yang tengah dipersiapkan dan dilakukan IPC, yang terfokus pada tiga hal: volume growth, yaitu pertumbuhan throughput yang terjadi di seluruh cabang IPC serta di seluruh anak perusahaan yang melakukan pengelolaan pelabuhan. “Hal ini tentu berdampak pada peningkatan produktivitas. Kita menaikan lagi standar produktivitas kita lebih tinggi dari tahun lalu,” ungkap Elvyn saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Kemudian profitability growth yang tercermin dari revenue, EBITDA margin, BOPO dan rasio efisiensi yang diharapkan bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Setelah itu holding establishment, yakni sinergi antara anak-anak perusahaan dan cabang IPC dapat berjalan semakin baik. “Dan itu sudah kita mulai tahun ini dimana di lima cabang kita, pengelolaan peti kemasnya, pengelolaan bisnis non peti kemas, dan pengelolaan peralatan-peralatan di cabang, semuanya dikelola oleh anak perusahaan kita. Apa tujuannya, pertama lebih fokus, kedua lebih terukur, measurable, dan ketiga lebih terkontrol. Dengan cara pengelolaan yang terkontrol saya yakin hasilnya pasti akan lebih baik. Ini menjadi fokus kita di 2018 yang kita sebut sebagai pemantapan atau establishment,” terang penyandang gelar Magister Management bidang Keuangan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.

 

Disamping itu, beberapa langkah strategis juga tengah dilakukan IPC, antara lain, memulai proyek-proyek strategis, seperti pembangunan Terminal Kijing di Kalimantan Barat dan kanal CBL (Cikarang Bekasi Laut). Di samping itu, IPC juga tengah mengembangkan supporting business dan mengintensifkan pengembangan logistic business. Proyek Kanal CBL yang kini dalam proses pengembangan diharapkan bisa selesai pada 2019. Elvyn mengakui tak mudah memulai pembangunan proyek ini. Apalagi ini menjadi proyek pertama dan pengalaman pertama yang prosesnya tentu berbeda dengan membangun pelabuhan. Namun di situlah tantangan baginya yang harus dihadapi bersama.

 

“Berbagai tantangan yang harus kita hadapi, antara lain bagaimana kita harus membangun koordinasi yang intensif dan juga harus dilakukan pengerukan yang cukup dalam terhadap alur tersebut. Kemudian nanti bagaimana menyiapkan rencana pembangunan terminal kecil di Cikarang sana, lalu menyiapkan pola operasionalnya untuk itu. Tapi saya kira hal ini masih manageable,” ujarnya serius.

 

Ke depan, jika kanal CBL ini sudah berjalan tentu akan menjadi salah satu gebrakan baru bagi IPC. Apalagi dengan adanya kanal ini, IPC berhasil melakukan efisiensi dari berbagai hal, yakni efisiensi waktu, efisiensi distribusi, kecepatan sampai, serta efisiensi biaya. “Sekarang ini setiap hari sekitar 10.000 kontainer harus dibawa oleh 10.000 truk dari Tanjung Priok ke Cikarang. Kalau 10.000 truk ini dikonversikan kepada kanal dengan tongkang tentu jumlahnya nggak 10.000 karena satu tongkang ini bisa mengangkut 200 kontainer. Nah bayangkan 1 dibanding 200, kalau sekarang misal satu kontainer sekali jalan, nanti 200 kontainer sekali jalan,” Elvyn menggambarkan.

 

Yang juga membanggakan, di bawah kepemimpinan Elvyn, IPC mampu berkibar hingga harum namanya di dunia pelayaran internasional. Keberhasilannya menjadikan Tanjung Priok sebagai transhipment port yang mampu mendatangkan kapal-kapal besar di atas 10.000 TEUs dengan direct call dari beberapa negara dan benua telah diakui dunia. Elvyn mengungkapkan, pada akhirnya Indonesia diakui bahwa kita mampu melayani mereka dengan direct call, pelayaran langsung kapal besar, tak lagi singgah di negara tetangga. Dengan demikian, otomatis akan berdampak signifikan terhadap penurunan cost logistic, tentunya juga akan memuaskan para pemilik barang dan jasa. Dan yang juga penting, hal ini sebagai bagian dari improvement IPC dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa. Sebagai jasa operator pelabuhan, IPC tentu memiliki peran besar dalam mendukung posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. IPC berkontribusi dalam banyak hal, antara lain, turut serta dalam meningkatkan konektivitas dengan melakukan pengelolaan pelabuhanpelabuhan yang sebelumnya ada di bawah Kementerian Perhubungan RI melalui kerjasama pemanfaatan, seperti Pelabuhan Sintete di Kalimantan Barat, dan ada 6 pelabuhan lainnya yang sedang diajukan. IPC sangat siap untuk mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru, operasional dan pelayanan yang sangat excellent, serta peralatan-peralatan yang modern.

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Ceo State Owned Enterprises

Maryono (Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK)

Naskah: Giattri F.P., Foto: Sutanto/Dok. Bank BTN

Bicara tentang PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, nama Maryono begitu melekat. Pasalnya, dialah sosok yang sukses mengawal transformasi bank yang dulunya bernama Bank Tabungan Pos itu naik kelas. Melalui transformasi bisnis, infrastruktur, dan human capital (SDM), bank yang masuk urutan ke-6 sebagai bank dengan aset terbesar di Indonesia semakin mendekati The World Class Mortgage Bank.

 

Di bawah nakhoda Maryono, Bank BTN konsisten mencetak kinerja cemerlang. Sepanjang 2017, Bank BTN meraih laba bersih Rp3,02 triliun naik 15,59% bila dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya sebesar Rp2,61 triliun. Pencapaian tersebut ditopang kinerja perusahaan dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan Bank BTN yang naik 21,01% menjadi Rp198,99 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp164,44 triliun. “Pertumbuhan kredit tersebut tercatat berada di atas rata-rata industri perbankan nasional. Data Bank Indonesia menunjukkan per Desember 2017, kredit perbankan nasional hanya tumbuh 8,2% year on year (yoy),” tutur Maryono. Sepanjang 2017 perusahaan juga telah menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) senilai Rp192,95 triliun. Angka ini naik 20,45% dari Rp160,19 triliun pada kuartal lV/2016. Pertumbuhan simpanan masyarakat tersebut Iebih tinggi di atas rata-rata perbankan nasional yang hanya naik 8,13% yoy.

 

Berbagai strategi dilakukan Bank BTN dalam meningkatkan DPK, di antaranya menggerakkan produk tabungan, giro, dan deposito di masyarakat (produk ritel). Produk tabungan yang terus digiatkan Bank BTN antara lain, Tabungan BTN Batara, Tabungan BTN Cermat, Tabungan BTN Junior, Tabungan BTN Juara, dan Tabungan BTN Prima. Sedangkan produk giro yang dipasarkan adalah Giro BTN dan Giro Valas BTN. Produk deposito yang dipasarkan, antara lain Deposito BTN dan Deposito BTN Valas. Cara lain yang dilakukan Bank BTN dalam menghimpun DPK adalah menerbitkan obligasi, medium term notes (MTN), dan penerbitan pinjaman bilateral serta sekuritisasi aset. Terkait non performing loan (NPL), Bank BTN terus menjaga NPL agar di bawah ketentuan OJK. Bahkan, saat ini NPL Bank BTN jauh di bawah ketentuan OJK. Ada dua cara yang dilakukan Bank BTN dalam menekan NPL, yakni menggunakan early warning system (EWS) yang telah diberi kredit terus dilakukan supervisi agar tidak terjadi kredit macet dan terus melakukan perbaikan pada kreditkredit bermasalah agar kembali ke jalur hijau sehingga kualitas NPL terus sehat.   

 

Maryono mengungkapkan pertumbuhan perusahaan dengan kode emiten BBTN juga dipengaruhi upaya perseroan melakukan transformasi dan inovasi dalam menjalankan bisnisnya. Salah satunya program Satu Juta Rumah yang digagas pemerintah. Berbagai strategi dilakukan Bank BTN untuk mendukung program pemerintah tersebut agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rumah layak huni, seperti menetapkan visi dan misi baru untuk lebih fokus dalam menyukseskan program Satu Juta Rumah. “Perseroan akan tetap berusaha menjadi pemeran utama program satu juta rumah. Dengan visi dan misi baru perseroan berharap akan menjadi lebih fokus dalam memberikan dukungan tersebut, termasuk dalam memenuhi kebutuhan jasa keuangan keluarga,” ungkapnya.

 

Bank BTN telah menyiapkan berbagai jurus jitu untuk mempermudah dan mempercepat proses layanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal layanan KPR. Misalnya dengan menyediakan layanan portal yang bisa diakses 24 jam. Dengan layanan ini, semua approval kredit rumah dapat diproses lebih cepat. Selain itu, Bank BTN terus memperluas jaringan, antara lain menggandeng PT Pos Indonesia dalam penyediaan outlet-outlet Bank BTN di PT Pos Indonesia, serta membuat outlet mobile agar semakin dekat dengan masyarakat. Bank BTN juga membangun housing financial center, yakni sebuah unit yang disebut biro riset. Inisiatif ini menjembatani kebutuhan masyarakat akan informasi lokasi dan harga rumah di berbagai pelosok Tanah Air. 

 

Bank BTN pun mempercepat proses pembiayaan kepada nasabah. Misalnya, approval KPR dapat diputus dalam lima hari kerja, sehingga nasabah bisa dengan cepat mendapat kepastian pengajuan KPR-nya. Percepatan ini menggunakan sistem digital banking. Melalui digital banking ini, Bank BTN juga mengoptimalkan peran kantor wilayah dan kantor cabang di seluruh Indonesia. Di masa transformasi seperti sekarang ini, Bank BTN secara terus-menerus memberikan pelatihan kepada SDM. Sebab, peningkatan skill SDM sangat penting agar SDM BTN bisa memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. Lebih lanjut Maryono menuturkan, Bank BTN akan mendorong bisnis perseroan tahun 2018 akan tetap ekspansif. Pertumbuhan bisnis tetap akan diharapkan tumbuh sustainable dan berada di atas rata-rata industri nasional. “Rekam jejak pertumbuhan bisnis BTN dapat terjaga secara sustainable dalam tiga tahun ke belakang dan ini akan kita lanjutkan agar tetap terjaga pada bisnis tahun 2018,” tegasnya.

 

Di tahun Anjing Tanah ini, Bank BTN akan fokus pada tahapan transformasi digital banking yang masuk pada tahapan kedua. Ini menjadi momentum penting bagi Bank BTN karena 2018 seluruh infrastruktur pendukung transformasi digital banking diharapkan sudah dapat diimplementasi untuk melayani masyarakat secara mudah dan cepat. Untuk mendukung transformasi digital banking tahap kedua, Bank BTN sudah mempersiapkan infrastruktur pendukungnya dengan menciptakan platform baru. Platform ini nantinya akan menunjang kebutuhan perseroan dalam menerbitkan produk baru seperti kartu e-money, kartu kredit dan QR Payment. Lahirnya produk-produk baru itu akan berdampak pada meningkatnya perolehan fee base income perseroan yang ditagetkan tahun ini naik sekitar 30%. Maryono menambahkan tahun ini, Bank BTN juga akan menambah jumlah kantor cabang. “Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi sektor perumahan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Penambahan kantor cabang bisa dilakukan dengan meningkatkan status kantor cabang pembantu dan kantor kas. Jadi tidak harus membuka kantor baru yang berbiaya tinggi,” katanya. Dengan berbagai strategi tersebut, Maryono berharap aset Bank BTN dapat tumbuh menjadi sekitar Rp500 triliun dalam beberapa tahun mendatang.

 

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Ceo State Owned Enterprises

Muhammad Awaluddin (Direktur Utama PT Angkasa Pura II (PERSERO)

Naskah: Arif Rahman Hakim, Foto: Istimewa


Di bawah kepemimpinan Muhammad Awaluddin, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola sejumlah bandara udara (bandara) di wilayah Indonesia ini berkinerja cemerlang. Awaluddin berandil besar mengantarkan Angkasa Pura II mencatat kinerja positif sejak ia memimpin pada 2016, dan berhasil meningkatkan kinerja Angkasa Pura II pada 2017 dengan mencatat pendapatan sebesar Rp8,24 triliun, meningkat 24 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp6,65 triliun.

 

Ya, pilihan pemerintah menunjuk Awaluddin sebagai Direktur Utama Angkasa Pura II sungguh tepat. Awaluddin berandil besar mengantarkan Angkasa Pura II mencatat kinerja positif pada 2016 dengan membukukan peningkatan pendapatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sepanjang 2016 total pendapatan perseroan mencapai Rp6,65 triliun atau meningkat cukup signifikan sekitar 18 persen dibandingkan dengan 2015 sebesar Rp5,64 triliun. Pendapatan pada Januari-Desember 2016 sebesar Rp4,03 triliun berasal dari bisnis aeronautika. Seperti Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U), biaya pendaratan pesawat, dan pemakaian garbarata. Sementara itu bisnis non-aeronautika, seperti konsesi, sewa ruang, reklame, serta bisnis kargo dan sebagainya pada periode yang sama mencetak pendapatan Rp 2,62 triliun. Adapun peningkatan pendapatan ini sejalan dengan naiknya arus penumpang pesawat di 13 bandara yang dikelola perusahaan, dari 84,29 juta penumpang pada 2015 naik 12 persen menjadi 94,63 juta penumpang pada 2016.

 

Kenaikan arus penumpang pesawat ini antara lain dipicu kebijakan perseroan yang memberikan sejumlah insentif kepada maskapai yang membuka rute. Seperti internasional baru di sejumlah bandara serta bagi maskapai yang mengoperasikan extra flight di luar jam reguler bandara. Pada 2016 Angkasa Pura II juga berhasil mendirikan dua anak usaha baru, yakni PT Angkasa Pura Propertindo dan PT Angkasa Pura Kargo guna meningkatkan kontribusi pendapatan dari bisnis non-aeronautika. Dua anak usaha baru ini melengkapi anak usaha yang sebelumnya sudah beroperasi, yaitu PT Angkasa Pura Solusi. Efisiensi untuk efektivitas yang lebih baik khususnya pada kuartal IV/2016 juga membantu Angkasa Pura II bisa meraih pendapatan Rp6,65 triliun, yang di mana angka tersebut lebih tinggi dari target awal perseroan Rp6,57 triliun.

 

Awaluddin juga berhasil menunjukkan kepiawaiannya dalam memimpin ketika kinerja Angkasa Pura II sepanjang 2017 semakin kinclong. Pada 2017 pendapatan Angkasa Pura II sebesar Rp8,24 triliun atau meningkat 24 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp6,65 triliun. Pendapatan sepanjang Januari – Desember 2017 sebesar Rp5,019 triliun berasal dari bisnis aeronautika, seperti Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U), biaya pendaratan pesawat, dan pemakaian garbarata. Sementara itu, bisnis non-aeronautika seperti konsesi, sewa ruang, reklame, serta bisnis kargo dan sebagainya pada periode yang sama mencetak pendapatan Rp3,23 triliun. Peningkatan pendapatan ini sejalan dengan naiknya arus penumpang pesawat di 13 bandara yang dikelola perusahaan, dari 95 juta penumpang pada 2016 naik 10,83 persen menjadi 105 juta penumpang pada 2017. Sedangkan untuk pergerakan pesawat pada tahun 2017 meningkat 13,46 persen dengan total sebesar 821.188 pergerakan bila dibandingkan pada tahun 2016, yaitu 723.799 pergerakan. Selain itu pengelolaan kargo juga mengalami pertumbuhan terbesar selama 5 tahun terakhir, yaitu 9,90 persen dengan total 816.950 ton.

 

Kenaikan arus penumpang, pergerakan pesawat, kargo dikarenakan kebijakan perseroan yang memberikan sejumlah insentif kepada maskapai yang membuka rute internasional baru di sejumlah bandara dan penambahan extra flight, dioperasikannya beberapa terminal baru oleh korporasi telah mengakomodir penambahan kapasitas penumpang di beberapa bandara seperti Terminal 3 Internasional Soekarno-Hatta, Husein Sastranegara, Depati Amir, Supadio, dan Silangit. The Year of Excellence 2017 merupakan tema Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Angkasa Pura II, di mana telah ditetapkan sejumlah target utama, yaitu Triple Double Digit Growth untuk REFi (Revenue Ebitda Traffic). Tercapainya melayani 100 juta penumpang di seluruh bandara AP II dan Implementasi konsep Smart Airport pada berbagai pelayanan dan fasilitas di terminal bandara. 

 

“Kinerja positif yang melampaui target perseroan tersebut juga didukung oleh keberhasilan kami lainnya dalam mengoperasikan sejumlah terminal baru di tahun 2017, yakni Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Terminal Baru Bandara Husein Sastranegara, dan juga diresmikannya Terminal Baru Bandara Silangit, serta Bandara Supadio oleh Presiden RI Joko Widodo,” kata Awaluddin di Jakarta, Rabu 7 Februari 2018.

Adanya pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras insan Angkasa Pura II yang berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan pelayanan, di mana para pengunjung dan pengguna jasa bandara menduduki posisi tertinggi untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Awaluddin dilahirkan di Jakarta, 15 Januari 1968. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Elektro dari Universitas Sriwijaya pada tahun 1991, Master of Business Administration dari European University Antwerp Belgium (1998), dan S3 Doktor Ilmu Manajemen dari Universitas Padjadjaran (2016). Selanjutnya Awaluddin mengambil Executive Education Program di Harvard Business School, Amerika Serikat. Dia mengawali kariernya di Telkom setelah lulus dari Universitas Sriwijaya. Semula menjadi staf perencanaan di kantor pelayanan Telkom Surabaya, Jawa Timur. Pria ini dikenal sebagai pekerja keras. Pelan tapi pasti kariernya meroket. Pada periode 2005 – 2007 ia menduduki kursi Vice President Public & Marketing Communication Telkom di PT Telkom Indonesia. Selanjutnya menjadi Executive General Manager Divisi Akses, Executive General Manager Divisi Regional 1 Sumatera di PT Telkom Indonesia Tbk (2007 – 2010). Kemudian menjabat Direktur Utama PT Infomedia Nusantara (2010 – 2012), dan Direktur Enterprise & Business Service di PT Telkom (2012 - 2016).

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Ceo Private Sector

A. Stefanus Ridwan Suhendra (Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk)

Naskah: Purnomo, Foto: Istimewa

 

Kinerja Alexander Stefanus Ridwan Suhendra patut diacungkan jempol. Pada triwulan ketiga 2017, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) di tangannya mampu meningkatkan pendapatan hingga 21%. Ia juga berhasil mengubah paradigma pusat perbelanjaan sebagai leisure yang didasari experiental dan entertainment focused dengan memanfaatkan digitalisasi.

 

Ya, di bawah kepemimpinannya, pada triwulan ketiga 2017 PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) mampu meningkatkan pendapatan hingga 21% sebesar Rp4,39 triliun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp3,64 triliun. Sekitar 49% dari pendapatan tersebut berupa pendapatan berulang dan 51% sisanya merupakan pendapatan dari pengembangan produk-produk properti. Pendapatan berulang (recurring income) PWON naik 14% menjadi Rp2,15 triliun pada triwulan III/2017 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,88 miliar. PWON juga membukukan marketing sales senilai Rp1,8 triliun per September 2017. Perseroan akan mengoptimalisasi pendapatan dari mal yang sudah ada. Di samping itu, Recurring income PWON itu berasal dari pengoperasian Hotel Sheraton Grand Gandaria City, Hotel Four Points dan pusat perbelanjaan ritel Pakuwon Mall tahap 2 dan 3 yang baru beroperasi pada Februari 2017. Sedangkan pendapatan yang berasal dari pengembangan produk properti (development revenue) tercatat sebesar 2,24 triliun di sepanjang periode tersebut, meningkat 28% dibandingkan periode yang sama pada 2016 sebesar Rp1,75 triliun. Development revenue PWON tersebut berasal dari pengakuan pendapatan dan penjualan apartemen Kota Kasablanka Tahap 2.

 

Perubahan gaya hidup dan perilaku konsumen saat berbelanja membuat mal mengalami penurunan penjualan, bahkan ditinggalkan konsumen. Mal-mal lama berkonsep konvensional yang hanya menyediakan ruang jual-beli dipastikan terpinggirkan karena konsumen menghendaki mal juga sebagai tempat rekreasi. Fakta itu terbaca dari hasil riset, bahwa pusat perbelanjaan yang telah lama berdiri seperti Metro Pasar Baru dan Mal Taman Palem mengalami penurunan transaksi terbesar pada semester I/2017. Sementara itu, terjadi kenaikan transaksi pada mal-mal baru karena menawarkan berbagai fasilitas seperti pusat kebugaran, tempat hiburan, bahkan hotel. 

 

Menurut Stefanus, pengelola Gandaria City dan Kota Kasablanka yang keduanya berada di Jakarta, memang harus menyadari bahwa telah terjadi pergeseran perilaku konsumen dalam berbelanja. “Dulu konsumen mengunjungi pusat perbelanjaan hanya melihat dari segi produk dan tokonya. Namun saat ini, aktivitas belanja dianggap sebagai leisure, tidak sekadar membeli barang setelah itu pulang. Saat ini aktivitas berbelanja harus didasari pada experiential dan entertainment-focused,” ungkapnya. Menyadari hal itu, Stefanus mendorong mal-mal yang dikendalikannya untuk mengubah paradigma pusat belanja. Dulu mal atau toko tidak mengizinkan konsumennya untuk berfoto ria, sekarang justru sebaliknya. Mereka diizinkan berfoto ria karena itu bisa menjadi iklan gratis dan menjadi word of mouth.

 

Sekarang mal dan tenant harus gencar memanfaatkan digitalisasi. Experience ketika berbelanja yang dialami konsumen akan menjadi sebuah cerita yang bisa dibagikan melalui media sosial. Karena semuanya akan mudah terkontrol dan lebih cepat. Selain itu,pengolahan big data harus dilaksanakan, agar bisa membaca trend. PWON juga menerapkan omnichannel system yang menggabungkan pemanfaatan offline dan online. Pihaknya pun bersama para tenant gencar dalam memanfaatkan medsos. Misalnya, Mal Kota Kasablanka pada saat akhir pekan jumlah pengunjungnya bisa mencapai 120 ribu orang dan 65 ribu-85 ribu orang pada saat hari biasa. Selain itu, PWON juga fokus dalam pengembangan komunitas. Apabila belum ada komunitas, pihaknya bisa menciptakan komunitas. Dan dari ratusan ribu orang yang datang, pengelola mal harus bisa menciptakan sesuatu. Seperti saat ini board games sedang menjadi tren di restoran, maka hal itu bisa dimanfaatkan secara optimal.

 

Yang juga sering dilakukan pengelola PWON adalah melakukan bench marking dan study tour dengan mengunjungi mal atau pertokoan lain,baik di dalam maupun luar negeri. Hal itu bisa menjadi referensi dan bila ada yang menarik, dapat diadopsi pada mal yang dikelola PWON. Kreativitas dalam merancang arsitektur mal, pihaknya harus bisa menghadirkan wow effect dan uniqueness sehingga memberikan pengalaman baru bagi pengunjung. Untuk itu PWON harus melihat arah perubahan trend. Semua itu terjadi dengan cepat dan dinamis secara drastis. Selama PWON menggunakan strategi pemilihan tenant yang tepat, pengunjung tidak akan hengkang dari mal. Untuk itu PWON akan mencari tenant yang cocok dengan brand dan rekam jejak penjualan yang bagus. Pihaknya juga melihat strategi promosinya apakah sudah menggunakan omni-channel. Apabila sudah menerapkan, biasanya tenant tersebut pasti akan bertahan. Contohnya, Grup Ismaya yang sangat gencar dalam pemanfaatan promosi digital.

 

“Saat ini jumlah tenant di Kota Kasablanka berkisar 300 tenant di Gandaria City sekitar 250,” kata Stefanus menginformasikan.Saat ini, tingkat okupansi mal-mal Pakuwon di atas 90%. Jumlah pengunjung Gandaria City pada hari biasa 40 ribu-50 ribu orang, dan pada akhir pekan sekitar 80 ribu orang. Adapun pengunjung Kota Kasablanka pada hari biasa 65 ribu-85 ribu orang dan saat akhir pekan 85 ribu-120 ribu orang. Untuk nilai transaksi mal per harinya, Stefanus tidak menyebutkan nominalnya. “Jumlah item yang dibeli mungkin lebih banyak di Kota Kasablanka, tetapi total sales cenderung lebih besar di Gandaria City. Segmen di Gandaria City lebih tinggi dibandingkan di Kota Kasablanka,” ujarnya. Ke depan, PWON akan menjaga keseimbangan antara recurring income dan marketing sales untuk menjaga stabilitas kinerja keuangan. Hal ini cukup aman sebab di tengah kondisi situasi sulit, Pakuwon masih tetap bisa membangun. Saat ini, selain di Jakarta, Pakuwon juga mengelola sejumlah mal di Surabaya seperti Plaza Tunjungan, Mal Pakuwon, Pakuwon Trade Center, dan East Coast Center.

 

 

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Ceo Private Sector

Yoshihiro Nakata (Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor)

Naskah: Iqbal R., Foto: Istimewa

Baru menjabat Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM) pada April 2017, Yoshihiro Nakata langsung membuktikan kinerjanya yang cemerlang. Ia mampu mempertahankan posisi TAM sebagai market leader dengan market share hampir 35 persen. Di bawah kepemimpinannya, Toyota mampu meraih peningkatan penjualan sebanyak 3,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dan berhasil membukukan penjualan mobil sebanyak 318.829 unit.

 

Pertumbuhan penjualan tersebut disumbang oleh segmen MPV, seperti Avanza, Innova, dan Calya menjadi tulang punggung penjualan Toyota dengan kontribusi sebesar 71,3 persen dari total penjualan Toyota. Kinerja positif ini merupakan refleksi dari upaya Toyota yang berkomitmen memberikan Beyond Product, Beyond Technology, dan Beyond Service sebagai fondasi utama semangat Toyota Let’s Go Beyond. Di bawah nakhoda Nakata, Toyota terus berinovasi untuk menghadirkan produk-produk terbarunya atau melakukan improvement model dengan sentuhan lokal dan tetap mengedepankan high technology. Salah satunya seperti yang dilakukan dengan meluncurkan ‘modified variant’ seperti Toyota Yaris Heykers dan terbaru Toyota All-New Innova ‘Venturer’. Selain itu, Toyota juga akan makin memfokuskan layanan prima bagi pelanggan, termasuk melalui upaya pengembangan dan perluasan jaringan outlet resmi Toyota guna memberikan kemudahan akses terhadap produk, teknologi, dan aftersales service kepada pelanggan.

 

Untuk memberikan keamanan kepada para pelanggannya, baru-baru ini melalui TAM, Nakata berinovasi dengan meluncurkan produk teranyarnya yaitu New Yaris andalan baru Toyota untuk segmen hatchback. New Yaris dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang berjiwa muda di segmen medium hatchback. DNA Yaris tetap dipertahankan, namun kini memiliki desain yang sporty dan fitur keselamatan lengkap. Kendaraan ini hadir dalam tiga grade, yaitu TRD Sportivo, G, dan E masing-masing dengan transmisi otomatis (CVT) dan Manual 5-speed (MT). “Kami menyematkan top class safety terlengkap yang tersedia pada seluruh grade New Yaris, supaya konsumen benar-benar merasakan kenyamanan dan keamanan yang sesugguhnya,” kata Nakata. 

 

Predikat sebagai market leader yang disandang TAM setiap tahunnya memang tidak lepas dari komitmen Nakata untuk senantiasa menghadirkan produk-produk yang sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Karena itu tidak heran, selama lebih dari 4 dekade eksistensi di pasar otomotif nasional, Toyota pun berhasil mengakumulasikan penjualan sebanyak 5 juta unit. Atas kerja keras Nakata memimpin TAM, perusahaan ini pun berhasil meraih penghargaan posisi tertinggi sebagai perusahaan otomotif kendaraan roda empat di Tanah Air dengan pelayanan purna jual terbaik kepada para pelanggan. Penghargaan yang bernama Indonesia Customer Service Index (CSI) Study 2017 oleh J.D. Power Asia Pacific, yang merupakan jasa konsultasi marketing berskala global.

 

Selain itu, Keberhasilan Toyota dalam mempertahankan posisi sebagai market leader di pasar otomotif nasional tidak hanya tergantung pada produk dan teknologi yang diperkenalkan selama ini, melainkan juga karena adanya layanan prima bagi pelanggan pada saat pembelian kendaraan, serta bagaimana pengalaman mereka setelah memiliki kendaraan atau aftersales. Toyota mempunyai standar layanan aftersales yang antara lain meliputi item pekerjaan Servis Berkala yang lengkap, penanganan kendaraan Toyota oleh teknisi yang berpengalaman dan tersertifikasi, penggunaan suku cadang yang terjamin keasliannya (Toyota Genuine Parts), serta peralatan yang sesuai dengan teknologi Toyota. Tidak berhenti disitu, penghargaan pun kembali didapatkan Nakata dengan memperoleh 2 penghargaan Indonesia Best Foreign CEO Award 2017, masing-masing sebagai 'Best Foreign CEO In Enviromental Issue' dan 'Top 5 Foreign CEO Industrial Automotive Sector'. Nakata keluar sebagai penerima penghargaan setelah mendapat penilaian tertinggi di antara 100 CEO asing yang terpilih sebagai nominasi.

Tidak hanya itu, Toyota juga terus memberikan kontribusi nyata tidak hanya di bidang lingkungan namun juga di bidang sosial lainnya seperti pendidikan dan kemasyarakatan, meliputi penyelamatan Sumber Daya Air, Menghemat Energi dan Penggunaan Energi Baru dan Terbarukan, Mengembangkan Keanekaragaman Hayati, Mempelopori Pencegahan Polusi, Mengembangkan Pengolahan Sampah Terpadu. Sejak kehadirannya di Indonesia 45 tahun lalu, Toyota Indonesia terus berupaya meningkatkan kontribusi baik melalui pengembangan produk dan industri, maupun kegiatan sosial, termasuk aktif di bidang pelestarian lingkungan. Nakata menyebutkan bahwa Toyota tak hanya memiliki komitmen penuh pada pengembangan bisnis yang baik dan sehat, namun juga memiliki kepedulian dalam perbaikan masyarakat dan lingkungan demi membangun Indonesia yang lebih baik. “Program kontribusi sosial kami lakukan dalam semangat Toyota Berbagi, yang diwujudkan melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR) yang terdiri dari empat pilar, yaitu Lingkungan, Pendidikan, Keselamatan Berkendara, dan Pemberdayaan Masyarakat,” katanya.

 

Khusus di bidang Lingkungan, Toyota Indonesia adalah salah satu perusahaan yang konsisten berkontribusi dalam berbagai program pelestarian misalnya saja melalui program Toyota Car for Tree dan Toyota Eco Youth, Program ini pun mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Nasional. Sejak pertama kali dilaksanakan 12 tahun silam, Toyota Eco Youth sudah melibatkan lebih dari 1.300 sekolah dan lebih dari 5.000 proyek dari berbagai sekolah di 27 provinsi di Indonesia. Sementara Toyota Car for Tree yang berlangsung sejak 2010, di mana TAM menyisihkan sebagian dari laba penjualan dari setiap unit kendaraan untuk program konservasi lingkungan.

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Company

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Naskah: Giattri F.P., Foto: Istimewa

Reputasinya tak terganti sebagai bank swasta terbesar di Indonesia dengan lebih dari 17 juta nasabah. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mampu tumbuh selaras perubahan zaman dengan tak henti menghadirkan inovasi digital untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan nasabahnya. Di tengah persaingan sektor perbankan yang semakin kompetitif, bank berkode emiten BBCA ini pun sukses mempertahankan pertumbuhan laba yang solid sepanjang 2017.

 

BCA Menutup tahun dengan pertumbuhan laba bersih sebesar Rp23,3 triliun naik 13,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp20,6 triliun. Pendapatan operasional yang terdiri dari pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya tumbuh 6,0 persen menjadi Rp57,0 triliun pada tahun 2017, dibandingkan pada tahun 2016 sebesar Rp53,8 triliun. Pendapatan bunga bersih BCA meningkat 4,1 persen menjadi Rp41,8 triliun sedangkan pendapatan operasional lainnya tumbuh 11,5 persen menjadi Rp15,1 triliun pada tahun 2017. “BCA berhasil membukukan hasil kinerja yang baik dengan memanfaatkan berbagai peluang bisnis di tengah proses pemulihan ekonomi Indonesia. Pencapaian kinerja di tahun 2017 tersebut sejalan dengan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga, terutama pada dana giro dan tabungan. Profitabilitas BCA juga didukung oleh berbagai program efisensi serta pembentukan cadangan kredit bermasalah yang lebih rendah sejalan dengan kualitas kredit yang tetap terjaga,” tutur Presiden Direktur BCA Jahja Setiaadmadja.

 

Sepanjang 2017, portofolio kredit meningkat 12,4 persen menjadi Rp468 triliun yang ditopang pertumbuhan di seluruh segmen. Kredit korporasi tumbuh 14,5 persen menjadi Rp177,3 triliun pada akhir tahun ayam api tersebut. Pada triwulan akhir 2017, BCA melihat tingginya pencairan kredit korporasi sejalan dengan siklus peningkatan permintaan kredit pada akhir tahun. Kredit konsumer tumbuh 12,1 persen menjadi Rp122,8 triliun didukung oleh beragam produk kredit Reputasinya konsumer yang kompetitif. Pada kredit konsumer, ditopang paling besar oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang naik 14,2 persen menjadi Rp73 triliun dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) tumbuh 10 persen menjadi Rp38,3 triliun pada tahun 2017. Pada periode yang sama, outstanding kartu kredit meningkat 6,9 persen menjadi Rp11,5 triliun. Sementara, kredit komersial dan UKM tumbuh 10,3 persen menjadi Rp167,5 triliun. 

 

Rasio kredit bermasalah (NPL) BCA terjaga pada level yang relatif rendah, yakni 1,5 persen pada akhir tahun 2017. Total cadangan kredit yang telah dibentuk tercatat sebesar Rp14,6 triliun, meningkat 5,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio cadangan terhadap kredit bermasalah tercatat sebesar 190,7 persen. Bank yang berdiri sejak 21 Februari 1957 itu mempertahankan posisi likuiditas dan permodalan yang sehat. Rasio kredit terhadap pendanaan (LFR) tercatat sebesar 78,2 persen dan rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 23,1 persen. Pengembangan layanan payment settlement merupakan langkah strategis yang berperan dalam memperkokoh pendanaan BCA terutama dari dana giro dan tabungan (Current Account and Savings Accounts – CASA). Pada akhir tahun 2017, dana pihak ketiga menyentuh Rp581,1 triliun, meningkat 9,6 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp530,1 triliun. Dana CASA berkontribusi 76,3 persen dari total dana pihak ketiga BCA dan tercatat sebesar Rp443,7 triliun pada akhir tahun 2017.

 

“Pencapaian kinerja usaha BCA tidak lepas dari kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, para karyawan BCA termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berevolusi. Pemanfaatan teknologi terkini mendukung customer experience dan upaya otomasi yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional,” ungkap Jahja. Pada 2017 BCA menjadi bank terbesar kedua di Asia Tenggara dari sisi kapitalisasi pasar (market capitalisation). Data Forbes menunjukkan, kapitalisasi pasar BCA tercatat sebesar 32,1 miliar dollar AS.

 

Di usia 61 tahun, BCA secara perlahan namun pasti bertransformasi menjadi bank digital. Betapa tidak? 97 persen transaksi bank yang didaulat sebagai Bank Terbaik di Indonesia dan Bank Asia Terbaik untuk kedua kalinya dalam ajang “FinanceAsia Country Awards for Achievement 2017” di Hong Kong tersebut sudah melalui digital. BCA menajamkan sisi digitalnya melalui berbagai strategi, “Kami punya anak perusahaan CCV (Central Capital Ventura). Kami juga sudah kembangkan API (Application Program Interface),” ujar Jahja. BCA menginvestasikan dana Rp200 miliar untuk CCV yang resmi beroperasi pertengahan tahun 2017. Dana ini digunakan untuk membiayai perusahaan rintisan (starup) yang bergerak di bidang teknologi finansial (fintech). 

 

Sedangkan, program API memungkinkan para pelaku fintech dan e-commerce untuk mengintegrasikan situs maupun aplikasi mereka dengan sistem perbankan BCA. Pada 2017, BCA menghadirkan produk dan layanan terbaru, di antaranya Wajah Baru Paspor BCA untuk kemudahan transaksi dalam satu kartu. Memiliki teknologi chip sesuai dengan standar nasional Indonesia. Selanjutnya, eBranch merupakan aplikasi yang bertujuan untuk melakukan simplifikasi layanan perbankan menjadi cepat dan nyaman, dengan penggunaan mobile form serta reservasi di cabang-cabang tertentu. Ke depannya pengembangan layanan aplikasi ini masih akan terus dilakukan. Pelayanan Halo BCA yang tadinya melalui telepon, email dan twitter, kini berkembang dengan adanya fasilitas web chat. Nasabah bisa berkomunikasi dengan Agent Halo BCA dengan cara mengakses chat widget di website www.bca.co.id dan memperoleh informasi seputar perbankan dan fasilitas BCA.

 

Vira adalah Virtual Assistant Chat Banking BCA yang dapat diakses melalui beberapa aplikasi chat populer, yaitu: Facebook Messenger, LINE dan Kaskus Chat. Saat ini VIRA dapat membantu mengetahui informasi dan promosi seputar BCA kepada pengguna aplikasi chat tersebut. Vira bisa diakses kapanpun dan di manapun. “Perjalanan 61 tahun melayani nasabah dan mengambil peran dalam perekonomian Indonesia merupakan bagian dari komitmen BCA dalam mewujudkan visi perseroan. Inovasi dan dukungan dari seluruh stakeholder mutlak diperlukan untuk menggapai visi tersebut. Inovasi bukan soal kekinian dan kecanggihan. Roh dari inovasi adalah memberikan manfaat dan nilai tambah bagi seluruh masyarakat Indonesia dan berkontribusi bagi perekonomian nasional,” tutup Jahja.

 

 

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Company

PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk

Naskah: Imam F., Foto: Istimewa

Kehadirannya sejak tahun 1895 menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat tanah air. Hingga kini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masih bersinar dengan pencapaian kinerja yang gemilang. Sepanjang tahun 2017, Bank BRI mampu membukukan laba bersih secara konsolidasi senilai Rp29,04 triliun dengan penyaluran kredit yang juga mengalami pertumbuhan 11,4%. Bank BRI juga menghukuhkan diri menjadi bank terbesar di Indonesia, di mana aset BRI tercatat Rp1.126,2 triliun di akhir 2017 atau tumbuh sebesar 12,2%.

 

Jika disodorkan sebuah pertanyaan, “Bank apa yang paling banyak nasabahnya di Indonesia?” atau “Bank apa yang paling digandrungi masyarakat daerah di Indonesia?” Kira-kira apa jawaban Anda? Boleh jadi, top of mind Anda adalah Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI). Apa pasal? Sejak zaman baheula, masyarakat tanah air sudah sangat familiar dengan bank milik pemerintah ini. Maklum saja, Bank BRI telah ada sejak 16 Desember 1895. Sejak saat itulah, Bank BRI yang didirikan Raden Bei Aria Wirjaatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah, ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat tanah air. Dan hingga kini, kepercayaan masyarakat terhadap Bank BRI tetap terjaga. Menilik kepercayaan yang begitu besar dari nasabahnya, tak heran jika Bank BRI terus melakukan breakthrough di setiap lininya. Termasuk, tentu saja, peningkatan di sektor aset dan laba perusahaan. Hebatnya, target Bank BRI untuk memiliki aset sebesar Rp1.700 triliun dan laba sebesar Rp50 triliun pada tahun 2022, sepertinya tak terlalu muluk. Apalagi jika melihat capaian target tiap tahunnya yang relatif meningkat.

 

Untuk meretas jalan capaian target itu, Bank BRI sudah mencanangkan peta jalan (roadmap) yang berisikan rencana jangka panjang BRI dari tahun 2018-2022. Peta jalan pertama berisikan mengenai pengembangan segmen mikro yang semula diproses secara manual akan menjadi digital sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Selanjutnya, Bank BRI juga akan meningkatkan manajemen risiko dalam pengembangan bisnis konsumer, sehingga rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) bisa ditekan rendah. Sementara itu, untuk segmen korporasi akan dipacu peningkatan profitabilitasnya. Sementara melalui pengembangan bisnis mikro, Bank BRI akan meningkatkan kontribusinya menjadi 40% pada tahun 2022. 

 

Ya, bukan jalan mudah memang untuk mencapainya, meski diyakini Bank BRI bisa melakukannya. Terlebih lagi jika melihat kinerja cemerlang Bank BRI di sepanjang tahun buku 2017. Tercatat, Bank BRI membukukan laba bersih secara konsolidasi senilai Rp29,04 triliun atau tumbuh 10,7% year on year (yoy). Perolehan laba tidak terlepas dari penyaluran kredit BRI yang tumbuh double digit dan berada di atas rata-rata industri perbankan nasional. Tercatat penyaluran kredit Bank BRI secara konsolidasi hingga akhir Desember 2017 sebesar Rp739,3 triliun atau tumbuh 11,4% dibandingkan penyaluran kredit pada posisi akhir Desember 2016 yang mencapai Rp663,4 triliun.

 

Penyaluran kredit BRI masih didominasi oIeh kredit kepada segmen UMKM yang mencapai 74,6% dari total portofolio kredit Bank BRI. Capaian ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo, di mana perbankan diharapkan menjalankan fungsi intermediasinya dengan memberdayakan para pelaku usaha mikro dan kecil. Sepanjang 2017, perseroan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp69,4 triliun kepada lebih dari 3,7 juta debitur baru, sebesar 41% telah digunakan untuk sektor produktif. Dan di tahun 2018, pertumbuhan kredit ditargetkan tumbuh menjadi 10-12%. BRI juga menargetkan porfotolio kredit UMKM terus meningkat hingga mencapai 80% dari total keseluruhan kredit Bank BRI. Loan to deposit ratio (LDR) konsolidasian Bank BRI pun berada di kisaran angka yang ideal, yakni sebesar 87,8%. Sementara itu, NPL gross konsolidasian pada akhir Desember 2017 terjaga di kisaran 2,2%.

 

Berbagai pengakuan pun datang, baik dari dalam negeri maupun dari kancah internasional. Teranyar, Bank BRI dinobatkan oleh Euromoney sebagai 'The Best Bank in Indonesia For Private Banking: Succession Advice and Trust'. Penghargaan diserahkan di London pada Kamis, 22 Februari 2018. Survei dari penghargaan tersebut diselenggarakan pada periode 15 Agustus 2017 hingga 13 Oktober 2017 dan melibatkan lebih dari 2.000 bank di seluruh dunia. Euromoney merupakan majalah ekonomi terkemuka di dunia yang didirikan pada 1969 dan berpusat di London, Inggris. Penghargaan dipastikan sebagai bentuk pengakuan dunia internasional atas prestasi Bank BRI, utamanya dalam hal pengelolaan kekayaan nasabah (Wealth Management).

 

Hingga Januari 2018, jumlah nasabah prioritas Bank BRI tercatat lebih dari 49.000 orang dengan total dana kelolaan senilai Rp83 triliun. Potensi bisnis wealth management di Indonesia dinilai masih sangat besar. Berdasarkan statistik, jumlah High Net Worth Individuals (HNWI) meningkat sekitar 7,5% per tahun. Angka ini tentu memacu adrenalin semangat orang-orang hebat di dalamnya. Tak heran jika optimistik dipancangkan di tahun 2018 ini untuk menambah nasabah prioritas hingga 55.000 nasabah dengan dana kelolaan mencapai lebih dari Rp91 triliun. Manajemen Bank BRI memang tak main-main di sektor ini. Untuk memberikan layanan terbaik bagi Bank BRI Prioritas yang berada di seluruh Indonesia, Bank BRI terus melakukan perluasan jaringan outlet/service point priority banking. Saat ini Bank BRI memiliki 139 outlet Sentra Layanan BRI Prioritas (SLP) dan Priority Lounge yang ekslusif dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang menunjang digunakan sebagai business meeting lounge para nasabah terpilih. Luar biasa!

 

Obsession Awards 2018

Best Achiever In Company

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Naskah: Albar, Foto: Istimewa

Perusahaan plat merah di bidang telekomunikasi digital ini dari tahun ke tahun selalu mencatatkan kinerja yang positif. Jumlah pengguna yang memanfaatkan jasa telekomunikasinya juga meningkat dan paling banyak di Indonesia. Capaian yang dihasilkan Telkom ini tentu menjadi kebanggaan sendiri di tengah semakin ketatnya persaingan bisnis di industri telekomunikasi di Indonesia.

 

Catatan keberhasilan PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk (Telkom) bisa dilihat dari kinerja perusahaan yang telah dicapai. Tiga tahun terakhir Telkom semakin agresif dalam meningkatkan pertumbuhan bisnisnya, sebut saja seperti target pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan rata-rata industri telekomunikasi, peningkatan market capitalization dan mengoptimalkan perannya di 10 kawasan luar Indonesia yang akan dibarengi perluasan area bisnisnya. Di akhir tahun 2015, Telkom berhasil menembus market capitalization Rp300 triliun dan pendapatan di atas Rp100 triliun. Setahun berikutnya, Telkom menargetkan pertumbuhan Triple Double Digit untuk pendapatan, laba bersih dan EBITDA perseroan. Kinerja perusahaan fokus pada sektor Data, Internet, dan IT Services. Dengan pertimbangan bahwa nantinya akan ada realisasi pengembangan 4G LTE yang sudah bisa dirasakan pada pertengahan tahun 2015. Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian itu, Telkom mencanangkan 3 program utama. Pertama, mempertahankan pertumbuhan Triple Double Digit bisnis seluler Telkomsel. Kedua, mendorong bisnis digital TelkomGroup melalui program Indonesia Digital Network (IDN) yang bertujuan membangun masyarakat digital Indonesia serta meningkatkan produktivitas di segala sektor. Ketiga, mengembangkan bisnis internasional untuk memperkuat posisi Telkom di pasar regional maupun global. 

 

Lalu sepanjang Januari – September 2017, Telkom berhasil meraup pendapatan senilai Rp97 triliun atau naik 12,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp86,18 triliun. Telkom mampu membukukan laba bersih senilai Rp17,92 triliun atau tumbuh 21,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp14,73 triliun dengan EBITDA perseroan tercatat Rp50 triliun atau tumbuh 12,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Data, Internet & IT Services tumbuh sebesar 30,5% dan menjadi kontributor dominan dengan menyumbang sebesar 43,8% terhadap total pendapatan. Hal ini menunjukkan hasil transformasi Telkom menjadi digital telecommunication company. Di sisi infrastruktur, Telkom juga mencatatkan sejarah yang cukup penting. TelkomGroup telah menggelar jaringan tulang punggung fiber optic sepanjang 153,6 ribu km atau setara dengan 4x keliling bumi yang terdiri dari 88,9 ribu km di domestik dan 64,7 ribu km di luar negeri. Selain itu, khusus untuk mendukung program pemerintah dalam hal penetrasi pita lebar, Telkom tengah melakukan penetrasi fiber optic ke 457 kabupaten/kota atau 88% dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia. 

 

Kabel bawah laut yang baru saja diselesaikan adalah kabel South East Asia – United States (SEA-US) yang beroperasi pada awal Agustus 2017 lalu, menghubungkan langsung Manado ke Los Angeles, melewati Guam dan Hawaii sepanjang kurang lebih 15 ribu km. Sebelumnya, pada akhir tahun 2016, TelkomGroup bersama konsorsium juga berhasil menyelesaikan pembangunan kabel South East Asia – Middle East – Western Europe – 5 (SEA-ME-WE-5) yang menghubungkan Dumai dengan Marseille Perancis sepanjang kurang lebih 20 ribu km. Saat ini, TelkomGroup juga sedang menggelar kabel Indonesia Global Gateway (IGG), yang akan menghubungkan kabel SEA-ME-WE-5 dan SEA-US melalui jalur tengah Indonesia sehingga posisi Indonesia menjadi sangat strategis sebagai international hub yang menghubungkan Amerika dan Eropa.

 

Untuk mendukung aktivitas ekonomi digital masyarakat dari wilayah yang tidak terjangkau teknologi fiber optic, Telkom juga memanfaatkan sistem komunikasi satelit. Saat ini Telkom mengoperasikan dua satelit yaitu Satelit Telkom-2 dan Satelit Telkom 3S. Di pertengahan tahun 2018, Telkom berencana meluncurkan satelit Telkom-4. Satelit Telkom-4 yang dinamakan Satelit Merah Putih ini, dibuat oleh pabrikan satelit Space System Loral dan akan diluncurkan oleh SpaceX. Satelit Merah Putih akan membawa 60 transponder, yang terdiri dari 48 transponder C-Band dan 12 trasnsponder extended C-Band dengan jangkauan wilayah mulai dari Indonesia, Asia Tenggara dan Asia Selatan. Telkom juga berhasil meningkatkan brand value mencapai USD5,2 miliar pada tahun ini, meningkat dari tahun lalu yaitu sebesar USD4,33 miliar. Hasil penilaian Brand Finance ini melaporkan bahwa di antara 500 perusahaan-perusahaan terkemuka dunia, peringkat brand value Telkom tahun 2018 naik ke peringkat 341 dari peringkat 386 pada tahun 2017. Di Indonesia, brand value Telkom tahun ini berada di posisi teratas seperti tahun sebelumnya.

Obsession Awards 2018

Best State Institution

BPJS Kesehatan

Naskah: Albar, Foto: Istimewa

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan telah masuk tahun kelima. Meski terbilang baru, program ini diakui telah memberikan manfaat besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

 

Dalam perjalanan program JKN-KIS selama lebih dari empat tahun, selain memberikan perlindungan finansial, keberadaan program ini juga telah membuka akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, sehingga dapat membantu meningkatkan status kesehatan penduduk. Di sisi lain, program ini juga telah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya bergotong-royong dalam memelihara dan menjaga kesehatan bersama. Disamping itu, BPJS Kesehatan terus memantapkan diri memperbaiki kinerjanya sehingga jumlah anggotanya terus mengalami peningkatan. Jika dilihat dari tren atau indeks yang ditampilkan, prospek ketertarikan masyarakat terhadap Program JKN-KIS diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019, yang menyebutkan terdapat sasaran kuantitatif terkait Program JKN-KIS, yaitu meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan, minimal mencakup 95% pada tahun 2019. 

 

Tren itu bisa juga dilihat dengan semakin banyaknya rumah sakit swasta yang ingin bergabung atau bermitra dengan BPJS Kesehatan. Hingga awal 2018 ini tercatat sudah ada 2.292 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Padahal tidak ada kewajiban bagi rumah sakit swasta untuk bergabung dengan BPJS Kesehatan. Namun, mayoritas rumah sakit swasta kini sudah ikut hampir mencapai 65%. Pihak BPJS Kesehatan sangat optimis dalam satu tahun ke depan angkanya akan meningkat. Sebab dengan semakin banyaknya rumah sakit yang tergabung dengan BPJS Kesehatan maka semakin mudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.  Perlu dicatat bahwa kerja sama BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya dilakukan di rumah sakit. Di awal tahun 2018, ada 21.763 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas, klinik pratama, dokter praktek perorangan, dan lain-lain yang juga menyatakan bergabung dengan BPJS Kesehatan. 

 

Peluang ini jelas mendapat nilai positif dari BPJS Kesehatan. Sebab, berdasarkan hasil survei internal, di akhir tahun 2017 ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPJS Kesehatan di berbagai rumah sakit di tanah air mencapai angka 79,5%. Sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 terdapat kurang lebih 500 juta pemanfaatan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program JKN-KIS. BPJS Kesehatan juga mencatat setidaknya ada 500 ribu pemanfaatan pelayanan per hari. Jika berbicara mikro, misalnya, di RSCM BPJS Kesehatan melayani pasien rawat jalan 54 ribu pelayanan kesehatan per bulan. Belum lagi pasien rawat inapnya sekitar 3.000 pelayanan per bulan. Strategi untuk meningkatkan jumlah anggota terus diupayakan BPJS Kesehatan dengan membuat sejumlah terobosan baru. Banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat bila ingin bergabung dengan BPJS Kesehatan mulai dari cara konvensional hingga online agar calon peserta tidak kesulitan. Pertama, bisa langsung mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Kedua, via website resmi. Ketiga, menggunakan aplikasi Mobile JKN. Aplikasi Mobile JKN ini, merupakan bentuk transformasi model  baru yang semula bisa dilakukan di kantor cabang, ditransformasi ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh peserta dimana saja kapan pun tanpa batasan waktu.

 

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, Mobile JKN ini dibangun sekaligus dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang sudah dan akan menjadi peserta JKN-KIS. Diakui untuk mencapai angka kepuasan 100% memang sesuatu yang bisa dibilang tidak mungkin. Angka 79,5% menurutnya sudah cukup bagus. Targetnya di tahun 2019 maksimal angka kepuasan itu mencapai 85%.  Fachmi melihat sejauh ini grafiknya meningkat. Artinya kinerja BPJS sudah on the right track. Dan selama tiga tahun terakhir ini BPJS Kesehatan selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya yang akuntabel dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Opini WTP ini menjadi modal utama bagi BPJS Kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage yang ditargetkan tercapai pada tahun 2019 mendatang, yakni seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan. Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan tergolong terbesar dan tercepat di dunia. Jerman misalnya, untuk mencakup 80,6 juta jiwa peserta dibutuhkan waktu 27 tahun. Jepang membutuhkan waktu 36 tahun untuk menjamin 100% penduduknya, dan Korea Selatan butuh 26 tahun untuk menjamin kesehatan 97% penduduk.  

 

Saat ini yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Program JKNKIS adalah bagaimana seluruh pemangku kepentingan berkontribusi optimal untuk keberlangsungan atau sustainibiltas program ini. Kondisi sustainabilitas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang mengalami mismatch memang masih akan menjadi tantangan serius yang dialami program JKNKIS di tahun 2018 ini. Untuk itu, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam implementasi Program JKN-KIS Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dimana memerintahkan 11 lembaga negara untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas Program JKN-KIS. 11 pimpinan lembaga negara itu terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, Gubernur, Bupati dan Walikota. Instruksi tersebut tentu saja harus diimplementasikan oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk oleh BPJS Kesehatan. Pemerintah juga telah menyiapkan strategi dan bauran kebijakan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan. Diharapkan upaya tersebut dapat memperkokoh keberlangsungan Program JKN-KIS.

Obsession Awards 2018

Best State Institution

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Naskah: Popi, Foto: Istimewa

Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai hasil yang memuaskan, antara lain keberhasilan BPK dalam menyelamatkan keuangan negara senilai Rp13,70 triliun pada semester I 2017 bahkan lembaga ini juga menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 20162020. Dengan demikian, tak berlebihan jika Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi kinerja BPK tersebut.

 

Selain itu, BPK juga telah melaporkan sekitar 447 temuan berindikasi pidana senilai Rp44,74 triliun kepada Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan KPK sebagai aparat penegak hukum, juga telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara sebanyak 120 kasus senilai Rp10,37 triliun dan US$2,71 miliar atau ekuivalen dengan Rp46,56 triliun. Menurut Jokowi, terpilihnya BPK menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020, merupakan wujud pengakuan internasional atas kinerjanya selama ini yang dipandang mampu bekerja secara maksimal. Predikat itu diraih setelah BPK bersinergi dengan aparat pengawasan internal pemerintah. Melalui sinergi itu, dapat diatasi kondisi pemeriksaan yang tumpang tindih yang terjadi beberapa tahun terakhir. Dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mencatat adanya peningkatan capaian opini WTP, hampir sekitar 70 persen pada tahun 2016. “Capaian opini pada LKPD telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah atau program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019,” kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara. 

 

Sebelumnya, BPK juga dipercaya sebagai auditor badan anti korupsi internasional (International Anti Corruption Academy/ IACA) bersama dengan Austria dan Rusia di mana secara khusus IACA memberikan kepercayaan kepada BPK sebagai ketua tim pemeriksa. Sementara BPK mencatat telah memberikan 463.715 rekomendasi yang membuat pemerintah, BUMN/BUMD dan Badan lainnya bekerja lebih tertib, hemat, efisien, serta efektif. “Dari seluruh rekomendasi tersebut, sebanyak 320.136 rekomendasi (69 persen) telah ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi,” beber Moermahadi. Selama periode 2003 sampai dengan 30 Juni 2017, BPK juga telah melaporkan 447 temuan berindikasi pidana senilai Rp44,74 triliun kepada Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan KPK sebagai aparat penegak hukum. Dari jumlah temuan itu, 425 temuan senilai Rp43,22triliun (97 persen) telah ditindaklanjuti. Lebih lanjut, selama periode 2013 sampai dengan 30 Juni 2017, BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara sebanyak 120 kasus senilai Rp10,37 triliun dan US$2,71 miliar atau ekuivalen dengan Rp46,56 triliun. 

 

Dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 telah memuat 687 LHP, mengungkapkan 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan yang meliputi 7.284 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, 7.549 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Ro 25,14 triliun, serta 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefesienan dan ketidakefektifan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan, yaitu hilangnya potensi PNBP yang diterima pada periode 2009-2015 sebesar US$445,96 juta sebagai akibat dari pembayaran iuran tetap, royalti, dan royalti tambahan PT Freeport Indonesia yang menggunakan tarif dalam kontrak karya. Di antaranya sebanyak 17 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) atau pemegang working interest (partner) belum menyelesaikan kewajiban pajaknya sampai dengan Tahun Pajak 2015 senilai US$209,25 juta atau ekuivalen Rp2,78 triliun.

 

Sumbangan BPK pada peningkatan kerja ini telah memberikan 463.715 rekomendasi yang membuat pemerintah, BUMN dan BUMD dan badan lainnya bekerja lebih tertib, hemat, efisien, serta efektif. Dari seluruh rekomendasi tersebut sebanyak 320.136 rekomendasi atau 69 persen telah ditindaklanjuti. Data BPK menyebutkan sebanyak 74 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) memperoleh opini WTP alias 84 persen. Menurutnya, capaian tersebut mendekati target sasaran pokok pembangunan tata kelola dan birokrasi hingga 2019 sebesar 95 persen. Sedangkan, 8 LKKL memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian sebanyak 9 persen. Serta, 6 LKKL memperoleh opini tidak menyatakan pendapat sebesar 7 persen. “Indeks opini atas capaian tingkat perolehan opini WTP pada pemeriksaan tahun 2017 adalah 3,70 masih di bawah target bidang reformasi keuangan negara yang ditetapkan dalam RPJMN 20152019 sebesar 3,88,” ujarnya.

 

Berbeda dengan laporan keuangan daerah, capaian LKPD telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah provinsi dengan opini WTP sejumlah 91 persen dari target sebesar 85 persen. Kemudian pemerintah kabupaten sebesar 66 persen dari target 60 persen. Serta pemerintah kota sebesar 77 persen dari target 65 persen. Dari hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan terhadap 82 kementerian atau lembaga (K/L) baru ada dua yang meraih predikat A, yakni Kementerian Keuangan dan satu lagi adalah BPK. BPK pun, kata Moermahadi, setidaknya telah melakukan pemantauan terhadap 463,715 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp285,23 triliun. Namun, sebanyak 320.136 rekomendasi yang sesuai dengan rekomendasi senilai Rp132,16 triliun.

 

Menurutnya, dari sejumlah entitas yang diperiksa BPK sepanjang semester I di periode 2017 beberapa lembaga telah menindaklanjuti rekomendasi BPK. Di antaranya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Arsip Nasional. Pada awal 2017, saat BPK genap berusia 70 tahun, BPK juga berhasil menyelesaikan penyempurnaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2007 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Peraturan BPK ini, SPKN mengikat BPK maupun pihak lain yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tentu ini akan bermanfaat bagi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif. Dengan demikian akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

 

Obsession Awards 2018

Best State Institution

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Naskah: Popi, Foto: Istimewa

Industri sektor keuangan sepanjang 2017 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menunjukkan kondisi yang stabil dan di level positif, tentunya dengan didukung oleh penghimpunan dana di pasar modal yang mencapai Rp257,02 triliun, melebihi target tahun 2017 sebesar Rp217,02 triliun.

 

Lembaga independen yang dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Wimboh Santoso periode 2017-2022 ini mencatat angka kredit perbankan sampai dengan akhir November 2017 juga telah meningkat sebesar Rp228 triliun, sehingga total kredit perbankan mencapai Rp4.605 triliun atau tumbuh sebesar 7,47% secara year on year. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kuartal III 2017 juga mengalami peningkatan. Ini didorong membaiknya kinerja ekspor dan investasi,” kata pria yang meraih Doktor di Loughborough University, Inggris, dengan studi konsentrasi Financial Economics ini. Kredit perbankan per Oktober 2017 pun tercatat sebesar Rp183 triliun, lebih tinggi dibandingkan Rp166 triliun pada September 2017. Secara tahunan (yoy), pertumbuhan kredit perbankan mencapai 8,18%. OJK memperkirakan penyaluran kredit perbankan pada 2018 dapat tumbuh pada kisaran angka 10%-12%.

 

Ini juga sejalan dengan bentukan OJK berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011. Keberhasilan OJK saat ini tak terlepas dari visinya, yakni menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Tentunya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Salah satu kebijakan strategis yang akan diambil OJK untuk sektor jasa keuangan pada 2018 ini adalah terkait dengan upaya memfasilitasi penyediaan pembiayaan yang bersifat jangka panjang untuk mendukung aktivitas investasi yang diperlukan bagi perekonomian, khususnya pembangunan infrastruktur. Regulator juga akan membuat kluster Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) bekerja lebih kencang agar dapat meningkatkan jumlah wiraswasta.

 

KUR Klaster dan Bank Wakaf Mikro

Pada Februari 2018, Ratu Maxima dari Belanda datang berkunjung ke Jakarta sebagai United Nations Secretary General’s Special Advocate (UNSGSA) untuk pembangunan inklusi keuangan. Di hadapan Ratu, Wimboh menjelaskan program-program inklusi keuangan yang telah dijalankan OJK termasuk dua program inisiatif yang baru dikeluarkan yaitu KUR Klaster dan Bank Wakaf Mikro. Ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat ke sektor jasa keuangan sehingga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kesenjangan pendapatan. “Kami menyambut baik tawaran Ratu Maxima untuk meningkatkan program inklusi keuangan di Indonesia agar berjalan lebih baik dan cepat,” kata Wimboh. Program KUR Klaster, yaitu penyaluran KUR yang berasal dari perbankan kepada para pelaku usaha mikro, petani atau nelayan dengan pendampingan serta pemasaran produk yang sudah disiapkan oleh mitra usaha dari perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) maupun swasta. Dalam pelaksanaannya, KUR Klaster ini akan melibatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelatihan kepada calon penerima KUR. 

 

Selain itu, OJK juga berinisiatif memperluas pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Bank Wakaf Mikro) dengan skema pembiayaan tanpa agunan maksimal Rp1 juta, dan margin setara 3%, yang didukung program pemberdayaan dan pendampingan. Program ini akan sangat membantu masyarakat khususnya usaha kecil dan mikro untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitasnya. Total debitur dari Oktober 2017 sampai dengan Januari 2018 mencapai 1.500 orang. OJK juga akan terus mendorong program inklusi keuangan berbasis teknologi dengan penguatan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Untuk Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yang bersinergi dan saling melengkapi dengan Layanan Keuangan Digital (LKD) Bank Indonesia untuk meningkatkan aktivitas dan layanan produk keuangan yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

 

Di tingkat daerah pun OJK menuai kinerja yang memuaskan. Seperti OJK Provinsi Maluku yang berhasil menyabet 3 penghargaan pada kegiatan Budaya Kerja OJK secara Nasional 2018 pada 6 Februari lalu di Jakarta. Sementara itu, OJK bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Kudus, Jawa Tengah telah berhasil mewujudkan semua desa di daerah tersebut menjadi Desa Pandai OJK atau melek keuangan di semua desa yang berjumlah 123 desa dan sembilan kelurahan di kabupaten. “Melek keuangan adalah salah satu syarat untuk jadi orang sukses. Kita tidak bisa sukses kalau tidak pintar mengelola keuangan,” ujar Bupati Kudus Musthofa Wardoyo kala itu. Program yang diberi nama Desa Pandai OJK tersebut merupakan yang pertama di tanah air dan bisa dijadikan percontohan di seluruh Indonesia. Program ini menyasar kelompok usia dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja. Target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah 75 persen pada 2019 dimungkinkan dapat tercapai.

 

Sejumlah program yang menjadi fokus OJK pada 2018 dan kebijakan strategis telah terangkum dalam enam poin, yakni mendukung pembiayaan infrastruktur dan sektor prioritas serta sekaligus untuk memperdalam pasar keuangan, meningkatkan edukasi dan literasi keuangan, mengoptimalkan pengawasan industri jasa keuangan, meningkatkan efisiensi dan daya saing industri jasa keuangan, mendukung inovasi produk teknologi di sektor jasa keuangan (fintech) yang bermanfaat bagi masyarakat, mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hingga Januari 2018, jumlah peminjam di perusahaan fintech mencapai 260.000 orang dengan nilai pinjaman sebesar Rp2,56 triliun, yang bersumber dari penyedia dana sebanyak 101.000 orang. Sepanjang tahun lalu industri pasar modal juga telah menoreh kinerja menggembirakan. Hal tersebut terlihat dari capaian IHSG yang ditutup menguat hampir mencapai 20% dibandingkan tahun sebelumnya.

 

Obsession Awards 2018

Best In Political Party Management

Partai NasDem

Naskah: Arief Sofiyanto, Foto: Istimewa

Partai NasDem adalah partai politik yang relatif baru namun mampu menempatkan diri sebagai partai menengah atas. Hal itu tak lepas dari kemampuan partai ini dalam mengelola kaderisasi secara profesional dan terukur. Profesionalisme NasDem dalam mengelola partai juga terbukti dengan lulusnya tiga indikator dalam verifikasi KPU, yaitu kepengurusan, keterlibatan perempuan 30 persen, dan verifikasi tempat kantor partai politik hingga nanti Pemilu 2019.

 

Ya, Partai NasDem berhasil membuktikan kepiawaian dan kemampuannya dalam mengelola kaderisasi secara profesional dan terukur melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Bela Negara yang didirikannya. Pusat Pendidikan dan Latihan Bela Negara yang diberi nama Akademi Bela Negara (ABN) ini menjadi bagian dari pendidikan kader Partai NasDem. Partai NasDem resmi dibentuk pada 26 Juli 2011, berawal dari organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat (NasDem) yang dipimpin Surya Paloh. Kelahiran Partai NasDem tidak bisa dipisahkan dari visi dan misi utama ormas NasDem, yaitu menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia adalah gerakan memulihkan, mengembalikan dan memajukan fungsi pemerintahan Indonesia pada cita-cita proklamasi 1945. Pada 7 Januari 2013, NasDem memenuhi syarat verifikasi faktual di seluruh provinsi, yang akhirnya menjadi partai peserta Pemilu 2014 dengan mendapat undian nomor urut satu dari 10 partai peserta pemilu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari 46 partai yang mengajukan diri ikut Pemilu 2014 Hebat! Partai NasDem adalah satusatunya partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Partai-partai baru lainnya tidak lolos. Itu berarti Partai NasDem berhak mengikuti pemilu untuk pertama kalinya pada 2014.

 

Kini, Partai ini memiliki beberapa organisasi sayap, di antaranya: Badan Advokasi Hukum (BAHU) NasDem, Gerakan Massa Buruh (Gemuruh), Liga Mahasiswa NasDem, Persatuan Petani Nasional Demokrat (Petani NasDem), dan Garda Pemuda NasDem. Dengan dimotori tekad semangat yang berapi-api dari Surya Paloh, membuat Partai yang baru berdiri ini berhasil meraup 36 kursi di DPR RI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sampai geleng-geleng kepala melihat manuver Partai NasDem selama ini. Meski terbilang partai baru, namun partai besutan Surya Paloh tersebut dinilainya sangat cepat dalam merespon situasi politik di tanah air. Salah satunya soal kecepatan dalam menentukan bakal calon kepala daerah. 

 

Jokowi mengakui bahwa unsur kecepatan memang sangat dibutuhkan sekarang ini. Sebab dunia berubah cepat sekali. Zaman dan budaya berkembang terus. Presiden Jokowi mencontohkan beberapa perubahan dunia yang cepat atau lambat berimbas pada Indonesia, yakni perkembangan teknologi internet dari mobile internet ke artificial intelligent. Tidak hanya soal teknologi, harapan masyarakat terhadap partai politik pun turut berubah. Jokowi menyebut, NasDem meresponnya dengan baik dan prinsip itu juga dipegang Jokowi sendiri. “Dan Partai NasDem sebagai penggerak gerakan perubahan. Saya tahu visi misi NasDem ini adalah melihat ke depan bagi bangsa negara. Saya tahu sejak awal. Ini pun sejalan dengan visi misi yang saya emban saat ini. Terus melakukan perubahan memajukan negara, memajukan bangsa,” tutur Presiden.

 

Kongres I Partai NasDem pada 2526 Januari 2013 di Jakarta memilih dan menetapkan Surya sebagai Ketua Umum DPP Partai NasDem periode 2013-2018, menggantikan Ketua Umum pertama, Patrice Rio Capella. Kongres dihadiri seluruh 33 DPW, 497 DPD, dan empat organisasi sayap Partai NasDem, secara aklamasi menetapkan Surya menjadi nakhoda Partai NasDem selama lima tahun. Dalam pidatonya setelah terpilih menjadi Ketua Umum, Surya menegaskan, meski baru, Partai NasDem telah membuat prestasi yang luar biasa. Partai ini telah memiliki visi dan misi yang konkrit (Restorasi Indonesia), dan orang-orang yang ada di dalamnya memiliki kemampuan luar biasa, baik prestasi maupun militansinya dalam melakukan gerakan perubahan. 

 

Nampaknya, partai baru ini mencatat prestasi luar biasa. Meski baru pertama kali ikut pemilu dengan perolehan suara hampir 7 persen, kini Partai NasDem telah memiliki tiga kader yang dipercaya sebagai menteri, tiga sebagai duta besar, dan 46 wali kota dan bupati di seluruh Indonesia. Hebatnya lagi, Partai NasDem ini berhasil unggul di posisi pertama pada Pilkada serentak 2015 dan posisi kedua pada 2017. Padahal, Partai NasDem awalnya tidak memiliki satupun kepala daerah setingkat gubernur. Partai itu hanya memiliki satu atau dua anggota di pimpinan kabupaten atau kota, dan tidak punya anggota di kementerian atau anggota dewan. Lantas, apa rahasia Partai NasDem bisa menangkan pilkada serentak? Ternyata, tidak adanya praktik uang mahar berdampak pada cepatnya keputusan dalam menentukan dan mengusung calon kepala daerah. Tidak ada proses transaksi tawar-menawar mahar politik, membuat Partai NasDem selalu memberikan rekomendasi di awal-awal tahapan pilkada serentak. Itulah sebabnya mengapa dukungan-dukungan NasDem kepada seluruh pasangan calon kepala daerah peserta Pilkada Serentak 2018, dapat dilakukan lebih awal.

 

Partai NasDem akan memberi sanksi tegas bagi para fungsionaris yang cobacoba berani meminta mahar politik. Sanksi tersebut berlaku dari pengurus tingkat terbawah hingga pengurus tingkat atas. Setiap petugas partai yang terbukti memeras calon kepala daerah dengan mahar, terancam pemecatan sebagai anggota partai. Kini, Partai NasDem menjadi salah satu di antara 15 partai politik peserta pemilu 2019. Partai NasDem mendapat nomor urut 5 dalam pengambilan nomor undian pada Minggu malam, 18 Februari 2018 lalu di kantor KPU RI, diwakili oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate. Ia pun berpesan kepada penyelenggara, peserta, dan pemilih agar menjauhi politik uang . “Money politics sudah kuno. Gagasan, ide, dan program brilian adalah zaman now,” tuturnya. Mendapat nomor urut 5 justru menjadikan Partai NasDem senang. “Pancasila lima dasar, NasDem nomor 5. Nomor 5 untuk restorasi Indonesia. Partai NasDem bersatu, berjuang, menang!” seru Sekjen Partai NasDem.

 

Obsession Awards 2018

Best In Political Party Management

Partai Keadilan Sejahtera

Naskah: Iqbal R., Foto: Istimewa

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai yang mampu mempertahankan eksistensinya sebagai partai Islam papan atas. Proses verifikasi Komisi Pemilihan Umum telah menyatakan PKS lulus untuk Pemilu 2019. Hal itu dapat terjadi karena PKS sukses dalam mengelola kaderisasi hingga pelosok Nusantara serta mampu memenej dinamika internal dan eksternal untuk kemudian mengonversikannya menjadi sebuah kesuksesan.

 

Sejak awal kemunculannya PKS menjadi partai islam yang diperhitungkan karena mampu bertahan di tengah gempuran partai nasionalis seperti pada Pemilu tahun 2009 bahkan berhasil mendudukkan anggotanya di parlemen melebihi partai Islam lainnya. Performa PKS pun terlihat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di beberapa daerah Indonesia, seperti Pilkada DKI Jakarta, Pilkada Kalimantan Selatan, Pilkada Sumatera Utara, dan Pilkada Jawa Barat. Dalam Pilkada Jawa Barat tersebut, PKS mampu mendominasi suara selama dua kali periode pemilihan kepala daerah. Kondisi tersebut membuktikan elektabilitas serta eksistensi PKS tidak tergerus oleh kisruh internal dan eksternal partai. Melihat Indonesia tidak hanya dihuni oleh umat muslim saja akhirnya partai ini memilih untuk menjadi partai politik yang terbuka atau menjadi partai yang plural, menerima perbedaan dan keberagaman, salah satunya kebijakan yang ditelurkan oleh eliteelite PKS dalam skala nasional maupun skala lokal seperti melegalformalkan keanggotaan kalangan non-muslim, serta mendekati basis massa tradisional Islam.

 

PKS merupakan salah satu di antara banyak partai di Indonesia yang memiliki proses kaderisasi dan ideologisasi kader di internal partai sangat sistematis dan terorganisir. Secara ideologi/ platform PKS merupakan salah satu partai politik yang berideologi Islam atau lebih tepatnya ideologi Islam Ikhwanul Muslimin. Sebagai partai yang memiliki kesepahaman ideologi dengan Ikhwanul Muslimin, PKS memandang penerapan syariat Islam dalam haruslah secara menyeluruh (kaffah) dalam segala aspek kehidupan manusia karena menurut pandangan politik Ikhwanul Muslimin Islam bukan hanya sebatas ritual ibadah agama semata melainkan meliputi segala aspek kehidupan mulai dari aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik hingga pada urusan penyelengaraan pemerintahan (negara). PKS juga memiliki kader yang memiliki semangat juang (militansi) yang tinggi, para kader ini bergerak tanpa pamrih dan bahkan tidak segan mengeluarkan harta pribadinya dalam menggerakan roda partai. Militansi kader PKS dirawat dengan baik oleh struktur karena kader merupakan aset yang terpenting bagi partai.

 

Mekanisme merawat kader sebagai aset bisa dilihat dari kurikulum tarbiyah yang komprehensif, yang berbeda setiap jenjang keanggotaan. Semakin tinggi jenjang keanggotaan semakin besar tanggung jawab dan penugasan yang harus diemban. Partai Islam ini juga tidak hanya melakukan pengkaderan kepada kalangan muslim saja, tetapi PKS tetap merangkul semua agama, maka dari itu membuat partai ini lebih flexsible dan terbuka dalam mengakomodasi kader-kader PKS yang non-muslim, terbukti Mantan Bupati Puncak Jaya (2006-2011) Lukas Enembe yang merupakan calon usungan dari partai religius dan negarawan ini. Secara Lukas Enembe menganut kepercayaan berbeda, tapi bagi PKS hal ini tidak menjadi sebuah permasalahan bagi partai.

 

Dalam pelaksanaan kebijakan partai, PKS merupakan salah satu partai yang militan dalam penerapan kebijakan apa yang dikeluarkan oleh partai, terutama jika hal itu terkait dengan strategi politik partai untuk memenangkan kontestasi politik baik itu di level daerah maupun pusat. Lahirnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak terlepas dari peran Partai Keadilan (PK). Perubahan PK menjadi PKS dikarenakan pada saat pemilu tahun 1999, PK tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2%. Kondisi tersebut mengharuskan PK berganti nama serta lambang utuk dapat mengikuti pemilu tahun 2004. Selanjutnya PK berganti menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipakai secara resmi sejak 2 Juli 2003. PKS pada awalnya dicitrakan sebagai partai eksklusif dengan mengusung Gerakan Tarbiyah. Gerakan Tarbiyah merupakan gerakan dengan konsep Tarbiyah Islamiyah, yaitu penyiapan manusia yang saleh agar tercipta keseimbangan dalam potensi, tujuan, ucapan, dan tindakan dengan tujuan menciptakan kondisi yang kondusif bagi manusia untuk hidup secara lurus, baik dengan ridha dan pahala Allah SWT.

 

Selain itu PKS dikenal sebagai salah satu partai yang paling vokal memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Beberapa aksi PKS untuk kemerdekaan Palestina, antara lain dengan menempuh jalur demonstrasi. Tak jarang pula PKS mengecam negara yang tidak mendukung upaya kemerdekaan Palestina, seperti saat Amerika Serikat tidak menyetujui masuknya Palestina sebagai negara pemantau di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat Indonesia ramai dengan isu Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT), partai berlambang padi dan bulan ini dengan tegas menolak agar RUU KUHP tidak disahkan karena bangsa Indonesia menginginkan terbebas dari perilaku yang merusak dan tidak beradab, serta tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

 

PKS adalah satu dari sekian nama partai ternama yang diakui banyak masyarakat karena perannya yang sangat aktif dalam berkontribusi dan melayani masyarakat. Tercatat beberapa kontribusi dan peran aktifnya untuk masyarakat telah diberikan. Dulu, PKS membentuk Tim Siaga Bencana di Trenggalek, selain itu PKS juga membentuk Tim Medis Darurat untuk dikirim ke Nabire saat pemerintah lamban dalam meresponnya. Belum lagi membentuk posko-posko bantuan korban bencana di beberapa titik wilayah Indonesia. PKS juga selalu memperlihatkan keberpihakannya kepada rakyat dan kepentingan nasional, bisa dilihat dari garis perjuangan PKS di parlemen, yaitu pembelaan pada tiga isu: kerakyatan, keumatan dan pengokohan nasionalisme Indonesia.

 

Dalam isu kerakyatan, PKS akan semakin all out membela kepentingan rakyat dan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat, terutama rakyat kecil. Dalam isu keumatan, PKS akan terus memperjuangkan aspirasi dan kepentingan umat dalam dimensi perundang-undangan dan kebijakan nasional, serta secara aktif mendorong dan membersamai umat agar semakin besar kontribusinya kepada bangsa dan negara. Dalam rangka pengokohan nasionalisme Indonesia, PKS semakin tegas membela dan mempertahankan apa yang menjadi warisan para pejuang dan pendiri bangsa, yakni karakter ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

 

Obsession Awards 2018

Best In Political Party Management

Partai Kebangkita Bangsa

Naskah: Arief Sofiyanto, Foto: Istimewa

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai politik berideologi konservatisme di Indonesia. Partai ini mampu merawat konstituen tradisional khususnya kaum Nahdliyin di seluruh Indonesia dengan manajemen kepemimpinan yang egaliter, nasionalis, sekaligus religius. Karena itu, sejak didirikan di Jakarta pada 23 Juli 1998, PKB terus mendapatkan dukungan dari kader-kader militannya terutama di basis Nahdlatul Ulama (NU).

 

Kemampuan menata partai secara baik telah mengantarkan PKB lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 2019, dan juga Pemilu sebelumnya. Meski berbasis NU, PKB juga beranggotakan orang-orang yang berasal dari luar NU, bahkan beberapa kader ada yang non muslim. PKB dideklarasikan para kiai NU, di antaranya KH Ilyas Ruchiyat, KH Munasir Ali, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH Muhith Muzadi, dan KH Mustofa Bisri. Ketokohan dan kepemimpinan Gus Dur terbukti ampuh mendongkrak suara PKB di Pemilu 1999 dengan sukses besar memperoleh 13.336.982 suara (12,61 persen) setara 51 kursi di DPR RI. Gaya politik Gus Dur juga berhasil memikat koalisi poros tengah untuk menunjuk Gus Dur sebagai calon presiden. Melalui proses pemungutan suara pada Sidang Umum MPR, Gus Dur pun terpilih menjadi Presiden RI. Pada Pemilu 2004, PKB memperoleh 11.989,564 suara atau 10,57 persen dan mendapatkan 52 kursi di DPR. Namun pada Pemilu 2009, partai anak kandung NU ini hanya meraih 5.146.302 suara (4,95 persen) dan mendapat 28 kursi DPR. Barulah, pada era kepemimpinan Muhaimin Iskandar pada Pemilu 2014, perolehan suara PKB meroket kembali, yakni 11.298.957 atau 9,04 persen dengan mendapatkan 47 kursi di DPR.

 

Pada Pemilu 2019 mendatang, PKB termasuk dalam 15 partai politik yang lolos verifikasi faktual telah mendapatkan nomor urut peserta Pemilu 2019. PKB mendapat nomor urut 1 dalam pengundian nomor urut di KPU, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2018). Perolehan nomor urut satu memiliki arti tersendiri bagi Muhaimin. Menurut Ketua Umum PKB ini, nomor satu memiliki beribu makna dan arti. Sekalipun pada dasarnya semua nomor bagus. Namun, keponakan Gus Dur ini memiliki pandangan tentang spirit yang terkandung dalam nomor 1. 

 

Makna nomor satu bagi seluruh keluarga besar PKB menurutnya pertama, PKB akan menjadikan Pemilu 2019 menjadi pemilu yang santun dan beradab sebagai hal nomor satu. Kedua, PKB menjadikan Pemilu 2019 sebagai perwujudan hak rakyat yang harus dijaga sebaik-baiknya sebagai hal nomor satu. Ketiga, PKB menjadikan Pemilu 2019 ajang kontestasi yang bebas SARA sebagai hal nomor satu. Keempat, PKB menjadikan Pemilu 2019 untuk NKRI yang lebih demokratis, tegak, tangguh dan kuat sebagai hal nomor satu. Kelima, PKB menjadikan Pemilu 2019 yang bebas dari ujaran kebencian, caci maki, hinaan dan fitnah dalam kampanye sebagai hal nomor satu. Keenam, PKB menjadikan Pemilu 2019 yang menjunjung kebersamaan bangsa setinggitingginya sebagai hal nomor satu. Ketujuh, PKB menjadikan Pemilu 2019 melalui proses yang sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya sebagai hal nomor satu. Kedelapan, PKB bertekad Pemilu 2019 untuk mewujudkan Indonesia sejahtera sebagai hal nomor satu.

 

Pemilu 2019 adalah pemilu kelima bagi PKB. Kini, Muhaimin Sang Ketua Umum didorong sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2019, dengan pemasangan poster di berbagai daerah. PKB salah satu partai pendukung Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2014 lalu dan hingga kini masih setia di pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan ada 4 orang kader PKB yang aktif menjadi menteri, yakni Eko Putro Sandjojo (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi), M. Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan), Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga) dan Khofifah Indar Pawaransa (Menteri Sosial). Namun, jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ini, sikap PKB ketinggalan dengan partai-partai pendukung pemerintah lainnya yang sudah lebih awal menyatakan dukungan calon presiden (capres) kepada Jokowi. Bahkan, Muhaimin sendiri sekarang juga belum mau bicara soal dukungmendukung capres. Alasannya, ia khawatir akan mengganggu pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun Indonesia jika bicara pilpres terlalu dini. 

Meski demikian, Forum Kiai NU seJakarta Raya memberikan mandat politik kepada Muhaimin sekaligus menitip 5 agenda politik yang harus diwujudkan dalam Pilpres 2019. “Saya siap, ini perjuangan inklusif, untuk bangsa. Kita akan wujudkan persatuan Islam atas dasar kemanusiaan, keadilan, dan kebangsaan. Kita tidak boleh membangun persatuan atas kecurigaan dan kebencian,” tegasnya kepada media massa seperti dilansir dpp.pkb.or.id. Sementara Wakil Sekjen DPP PKB, Daniel Johan beralasan, PKB belum menentukan sikap terkait Pilpres 2019 karena semua keputusan yang berkaitan dengan pilpres akan ditentukan dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) pada bulan Juni, 2018. Dalam Muspimnas tersebut, imbuhnya, akan dibahas juga tentang strategi menjelang Pilpres 2019. Mengenai pilihan apakah kembali mendukung Presiden Jokowi atau membuat poros baru bersama partaipartai lainnya.

 

Namun yang pasti, kata Ketua Komisi IV DPR RI itu, PKB mendorong Muhaimin Iskandar menjadi cawapres. Muhaimin sendiri mengaku, banyak dukungan dari masyarakat kepada dirinya untuk maju pada Pilres 2019. “Tentu kembali kepada kesan yang saya tangkap dari teman-teman, salah satunya adalah karena mereka ingin aspirasi dan persoalan-persoalan kebangsaan perlu diperjuangan,” kilah Muhaimin dalam sebuah acara di salah satu TV nasional beberapa waktu lalu. Tekad bulat Muhaimin mengibarkan bendera kejayaan PKB terus dilakukan. Bahkan, dirinya sampai hari ini terus mengajak keluarga besar PKB untuk bekerja lebih keras dengan memasifkan politik silaturahim, membangun kantung-kantung kekuatan nahdliyin dan nahdliyah serta lebih memperkuat kembali sinergisitas antara NU dan PKB.

 

Pada pilkada serentak 2015, PKB mengklaim memenangkan 140 dari 264 daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Sedangkan pada Pilkada Serentak 2017, Partai berbasis nasionalis religius ini berpartisipasi di 76 wilayah dan mengklaim menang di 40 wilayah. Semua keberhasilan PKB di kepemimpinan Muhaimin saat ini, tentunya tidak terlepas juga dari jasa besar pendiri PKB, Gus Dur dan kiai-kiai lainnya. Menurutnya, era setelah Walisongo, terutama Kanjeng Sunan Kalijaga tidak ada yang bisa berfikir untuk mengislamkan Indonesia dengan pendekatan budaya yang ramah, kecuali Gus Dur. “Gus Dur mendirikan PKB, bahkan dalam AD/ ART PKB tertulis dari NU untuk bangsa, dari ulama untuk bangsa, dari Islam untuk Indonesia, makanya semua dirangkul,” tutup pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Obsession Awards 2018

Best In Political Party Management

Partai Persatuan Indonesia

Naskah: Arief Sofiyanto, Foto: Istimewa

Partai Persatuan Indonesia atau biasa disingkat Partai Perindo adalah satu dari partai baru yang akan mengikuti kontestasi demokrasi tahun 2019. Meski masih baru, partai ini telah memiliki manajemen kepemimpinan dan kepengurusan yang profesional. Terbukti, dalam waktu cepat sudah memiliki kepengurusan di berbagai daerah sehingga lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berpartisipasi di Pemilu 2019.

 

Bahkan kini, Partai Perindo memiliki beberapa organisasi sayap, diantaranya: Rescue Perindo, Pemuda Perindo, Kartini Perindo, Gerakan Rajawali (GRIND) Perindo, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perindo, Barisan Penjaga (Baja) Perindo, Majelis Dzikir Al-Ittihad Perindo, Gerakan Kasih Indonesia (Gerkindo), dan Koalisi Muda Perindo (Komando) sebagai sayap mahasiswa dan pelajar di bawah naungan Partai Perindo. Partai ini didirikan Hary Tanoesoedibjo, pengusaha dan pemilik MNC Group, perusahaan yang bergerak di bidang media. Partai Perindo dideklarasikan pada 7 Februari 2015, yang berawal dari ormas Perindo yang dideklarasikan pada 24 Februari 2013 di Istora Senayan, Jakarta. Perindo mendapat nomor urut 9 untuk Pemilu 2019. 

 

Saat deklarasi Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menegaskan, tantangan ke depan adalah bagaimana membuka lapangan kerja. Perindo bertekad mengangkat kesejahteraan masyarakat bawah agar naik kelas menjadi menengah, dan menengah ke atas. Saat ini, menurutnya, dibutuhkan satu gerakan yang dapat menyentuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah. “Utamanya bagi UMKM, petani, nelayan, buruh, pengangguran, serta kelompok profesi lainnya. Kita selama ini hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi makro dan kurang memerhatikan distribusi atas pertumbuhan tersebut,” ujar Ketua Umum Partai Perindo itu. HT, sapaan akrabnya, mengaku, Partai Perindo hadir untuk mewarnai perubahan di tanah air, bukan sekadar meramaikan peta politik. Berbagai kegiatan sosial pun dilakukan, di antaranya ratusan mobil ambulans sudah disebarkan ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia untuk membantu masyarakat. “Kita hadir bukan untuk meramaikan peta politik, kita hadir dengan tujuan untuk Partai Perindo partai besar. Karena kalau jadi partai setengahsetengah percuma, kita tidak bisa mewarnai perubahan Tanah Air, dan Indonesia bisa berubah kalau ada kebijakan tepat sasaran,” tegas HT di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 10 November 2017 lalu.

 

Untuk itu, lanjut HT, partainya harus bisa mengisi posisi baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Maka, perubahan itu bisa diwujudkan melalui kebijakan yang tepat sasaran. Ia mengibaratkan, seseorang yang mempunyai uang banyak tidak bisa mengubah Indonesia. Misalnya, apabila ada seseorang yang kaya dengan membagikan uang Rp100 triliun kepada seluruh masyarakat Indonesia itu tidak cukup. “Artinya dengan uang saja tidak bisa menyelesaikan masalah bangsa,” jelas dia. Bahkan, lanjut HT, grup media yang besar miliknya, MNC pun tidak bisa memberi perubahan secara signifikan. “Artinya perubahan di Indonesia hanya bisa dilakukan kalau ada kebijakan yang tepat sasaran mengembalikan cita-cita Indonesia kepada konstitusi bangsa kita yaitu Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa,” bebernya.

 

Perindo benar-benar melakukan kerja nyata dalam membantu rakyat miskin, buka sekadar ucapan dalam kampanye belaka. Perindo membuat Program Bedah Rumah di seluruh Indonesia, 7.000 hunian jadi sasaran. Menurut HT, partainya menjadwalkan melakukan program bedah rumah di setiap DPC seluruh Indonesia untuk menyejahterakan masyarakat. Meski program ini baru terbuat, HT menginginkan sedikitnya ada 7.000 rumah yang nantinya akan dibangun di seluruh Indonesia. Jumlah itu merancang semua jumlah DPC di setiap Kecamatan. Selain itu, Partai Perindo juga sibuk melakukan fogging gratis terhadap rumah warga, sekolah dan tempat lainnya sebagai sasaran pengasapan untuk mencegah demam berdarah. Adalagi program tepat sasaran Perindo, yaitu 100.000 Gerobak Perindo, koperasi nelayan, pembinaan petani, warung sejahtera, dan program lainnya. Program tersebut disasar untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas lapangan kerja di daerah-daerah. “Kita harus menjalankan program yang membangun kesejahteraan masyarakat dan peningkatan lapangan kerja,” tandas HT.

Untuk itu, HT menegaskan bahwa Partai Perindo mempunyai tujuan jelas. Program nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, bukan sekadar ucapan dalam kampanye. “Parpol bukan tujuan akhir, melainkan wadah untuk memperjuangkan idealisme. Partai Perindo hadir dengan tujuan yang sangat jelas yakni Indonesia Sejahtera,” tegasnya. Nampaknya, Partai Perindo gencar sekali melakukan berbagai gebrakan untuk menarik simpati masyarakat. Adapun kegiatan Perindo tersebut antara lain membagikan takjil dan gerobak untuk berdagang. Seperti pada bulan Ramadan 2017 lalu, Perindo di berbagai daerah membagikan takjil gratis untuk masyarakat. Partai besutan HT ini juga memberikan gerobak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan harapan dapat menyejahterakan mereka yang tidak mampu. Sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian mereka.

 

Partai Perindo terus memaksimalkan beberapa program unggulan seperti pembagian beras gratis ke seluruh Indonesia dengan sasaran masyarakat kurang mampu. Nampaknya, program unggulan Perindo ini sangat diminati masyarakat. Pembagian beras gratis ini dilakukan di setiap desa dan kecamatan seluruh Indonesia. Kini, Partai Perindo sudah berjuang selama 3,5 tahun lebih untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberi manfaat nyata melalui gelaran program yang sesuai kebutuhan masyarakat seperti pemberian gerobak gratis bagi UMKM, bakti sosial, ambulans siaga 24 jam dan pengasapan atau fogging mengatasi demam berdarah dengue. “Kami ingin dipercaya di tahun 2019 karena kami ingin berbuat semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Perindo akan berjuang habis-habisan untuk mendapatkan double digit. Target itu akan kami capai dengan melakukan berbagai program agar terwujud,” tandas Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq.



Add to Flipboard Magazine.
Komentar:

   

 

Popular

 

Photo Gallery

Visitor


Jumlah Member Saat ini: 2250