Search:
Email:     Password:        
 





executive Leadership Talk UMKM, Bintang yang sulit berkembang

By Benny Kumbang (Editor) - 28 September 2015 | telah dibaca 2383 kali

Executive Leadership Talk UMKM, Bintang yang sulit berkembang

Naskah: Sahrudi/Suci Yulianita Foto: Sutanto

Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo tentang RAPBN dan Nota Keuangan 2016, tegas ia berjanji akan melakukan pembangunan dari pinggiran dan desa-desa. Ini dilakukan untuk menjabarkan Nawacita. Nah, bicara soal desa kita bicara soal UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Tapi persoalannya tidak sesederhana itu, soal kapasitas dan terutama soal permodalan. Bank senantiasa mengungkapkan alasan tidak bankable.

 

Persoalan kemudian bertambah rumit dengan banyaknya regulasi-regulasi yang sepertinya mewadahi tapi pada akhirnya malah menyulitkan. Di sisi lain, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Karena dengan UKM ini, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang.  Bahkan, kalau kita mau menengok ke belakang, betapa sektor UMKM pernah menjadi ‘pahlawan’ bagi masyarakat ketika terjadi krisis moneter tahun 1997-1998. Sektor UMKM terbukti tangguh ketika terjadi Krisis Ekonomi 1998, hanya sektor UMKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Sektor ini terbukti tahan terhadap krisis dan mampu survive karena, pertama, tidak memiliki utang luar negeri. Kedua, menggunakan input lokal. Ketiga berorientasi ekspor, dan Keempat, tidak banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap unbankable. Inilah kenapa UMKM yang dianggap ‘bintang’ dalam perekonomian nasional ternyata masih mengalami kesulitan untuk berkembang.


Problematika UMKM dan perbankan itulah yang menjadi pembahasan perdana dalam acara Executive Leadership Talk pada 31 Agustus 2015 lalu. Diskusi  dengan tema “Meningkatkan Peran Perbankan Nasional dalam Pemberdayaan UMKM”, ini diselenggarakan Komunitas Kedondong yang menjadi bagian dari Obsession Media Group (OMG). Diskusi yang digelar bertepatan dengan peresmian Griya Dharmapena oleh tokoh pers nasional, Surya Paloh, ini menampilkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, Ketua Umum Perhimpunan Bank Bank Umum Nasional (Perbanas), Sigit Pramono, pakar ekonomi Fadhil Hasan, dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani), Dian Indiyati.


Hadir sejumlah pakar dan praktisi perbankan dalam diskusi ini antara lain La Ode Kamaluddin, Mantan Dirut Bank Muamalat yang kini tengah merintis Bank Wakaf, Zainul Bahar Noor, dan pemimpin eksekutif nasional lainnya.
Dalam diskusi tersebut, Sigit Pramono yang juga Ketua Asosiasi Perbankan ASEAN,  mencoba meluruskan bahwa sejatinya tidak selalu benar UMKM menjadi motor kebangkitan dalam krisis moneter di awal jatuhnya rezim Orde Baru dulu. Karena, saat itu, Sigit memimpin penyelamatan kredit di Bank Mandiri di awal penggabungan 4 bank nasional yakni Bapindo, Bank Bumi Daya, BDN dan Bank Exim. “Sebetulnya Mandiri itu kalau dilihat dari kesehatan NPL, itu begitu lahir sudah mati, karena NPL-nya semuanya satu banding BLK. Itu yang macet itu bukan hanya kredit besar, juga kredit kecil, UMKM itu juga banyak. Kalau kita mengatakan siapa sih UMKM yang menjadi dewa penyelamat dari ekonomi kita, ironisnya, yang jadi penyelamat adalah UMKM yang tidak berhubungan dengan bank, yang tidak pernah kredit ke Bank. Itu persoalannya,” tegas Sigit.


Karena itu ia menilai adalah salah besar jika ingin membangun sektor UMKM selalu diarahkan pada solusi kredit bank. “Kalau ke depan kita mau membangun UMKM yang kuat dan selalu datang dengan solusi kredit bank, kalau bisa bunganya rendah, kalau bisa nggak bayar, itu menurut saya kita mengulang kesalahan besar kalau itu kita lakukan lagi. Karena sebetulnya persoalan dari UMKM itu tidak semata mata kebutuhan,” ia menjelaskan.
Memang, lanjutnya, tidak bisa dinafikan jika modal adalah sesuatu yang penting dari sebuah usaha. Tapi, ada persoalan lain yang juga penting seperti persoalan produksi, kualitas, pemasaran, pemasaran domestik, ekspor dan lain sebagainya, juga ada persoalan sumber daya manusia.


“Jadi kalau kita mau melakukan suatu pembangunan UMKM yang benar benar berhasil, kita harus menggabungkan empat pilar,” ia menyarankan. Pilar pertama adalah pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah regulator seperti Bank Indonesia dan OJK. Pilar yang kedua adalah dunia perbankan. Yang ketiga adalah sektor usaha sendiri, usaha besar terutama. “Tanpa dukungan dari usaha besar, UMKM ini tidak bisa berjalan sendiri, nah ini persoalannya, terutama di produksi dan pemasaran, mereka butuh. Pilar yang keempat adalah perguruan tinggi, akademisi. “Nah empat pilar ini harus digabungkan menjadi satu dan kita harus sungguh sungguh membangun UMKM ini. Solusi yang memang paling mudah yaitu mermberikan target kepada bank untuk membiayai kredit kredit. Ini cerita lama dan kita sudah sering sekali gagal dan eloknya kita sering mengulang,” simpulnya.


Ia kemudian memberi contoh, dari mulai rezim Orde Baru, ada kredit program namanya KIK/KMKP. Kemudian di era reformasi ada KTA (Kredit tanpa Agunan), KTA ini mudah sekali, karena dengan setor KTP dapat kredit. Di era Pak SBY hingga sekarang ada lagi KUR (Kredit Usaha Rakyat). “Selama ini seolah olah yang dipikirkan hanya bank saja. Kalau macet orang lupa tapi begitu kreditnya dianggap belum besar, yang disalahin bank,” kritiknya.  


Karena itu, Sigit menyarankan agar Indonesia punya bank yang fokus UMKM karena hal itu tidak bisa diberikan tanggungjawab kepada semua bank. “Sebab ada bank yang memang dirancang oleh pemiliknya untuk korporasi atau menengah,” ia mengingatkan.


Indonesia, lanjutnya tidak perlu mencari bank UMKM yang baru. “Selama ini bank yang paling ahli di negeri ini dan diakui oleh seluruh para pelaku UMKM dan pro UMKM dan seluruh bank bank dunia, namanya adalah Bank Rakyat Indonesia. BRI lah ahlinya. Kalau kita percaya, maka serahkanlah kepada ahlinya. Untuk UMKM serahkanlah pada Bank Rakyat Indonesia. ini bukan untuk menghindar,” paparnya. Memang, BRI dari zaman dulu dirancang untuk menjadi bank yang tidak mencari keuntungan. Bukan untuk bersaing dan mencari setoran devidennya. BRI harus dikembalikan pada asalnya sebagai bank rakyat.


“Jadi BRI harus fokus membiayai UMKM, urusan korporasi gampang serahkan saja pada adiknya, BNI, Mandiri. Dan kalau mau ngejar setoran deviden, kita kejar pada Mandiri dan BNI. Kalau perlu BNI dan Mandiri gabung saja menjadi bank besar kerjaan dia cari setoran deviden. BRI untuk pembangunan UMKM, KPI itu harus diubah, tidak bisa sama. Kalau sama, bisa direksi BRI dipecat karena nggak bisa mengejar deviden,” saran Sigit.
Persoalan lain dalam membangun UMKM, lanjut Sigit adalah persoalan regulasi, khususnya regulasi antar lembaga pemerintah, antar menteri. “Di kementerian PDT ada programnya, di kementerian UMKM apalagi. Regulasi di OJK kita diharapkan untuk membiayai UMKM,” ia mengingatkan.


Semua pihak, disarankan Sigit harus patuh pada pemerintah, dimana otoritas pemerintah, BI, OJK harus bersama sama memihak pada UMKM. “Jangan serahkan pada bank bank lalu melepas tanggungjawab, seolah olah tanggungjawab UMKM diserahkan pada bank saja. Mohon ini adil, kami tidak menghindar. Kami sudah buktikan 700 triliun untuk UMKM tapi yang lain dong berbagi resiko,” ia serius.


Lalu kepada pelaku usaha, Sigit menyarankan perlunya sistem pelaku usaha besar menaungi yang kecil. “Dulu ada pola PIL. Bagus sekali itu, jadi yang besar menaungi yang kecil dia menjadi supply. Sekarang UMKM misalnya Carrefour itu banyak sekali supplier-nya, tapi mereka yang UMKM nya bisa satu bulan tiga bulan. Ini bisa mati kan. nah kalau mereka ada jaminan bank, bisa memberikan fee discounting, pembiayaan tagihan,” tambahnya lagi.
Bagaimana dengan kalangan akademisi? Sigit menilai saatnya kalangan akdemisi melakukan terobosan dengan mendirikan universitas yang menghasilkan entrepreneur. “Percuma kalau perguruan tinggi hanya menjadi PNS, untuk apa. Negeri ini perlu lebih banyak pengusaha. Jadi makanya peran dari perguruan tinggi atau akademisi adalah membangun kurikulum yang kalau orang keluar itu nggak mau jadi PNS antri jadi pegawai, tapi pengusaha. Itu sebenarnya bisa kita hasilkan. Karena entrepreneur kita baru 1% dari jumlah penduduk. Padahal Indonesia adalah negara dengan kekuatan ekonomi 16 besar dunia. Tahun 2020 jadi 10 besar. 2030 kita akan menjadi negara dengan 6 besar dunia,” ujarnya lugas. Jadi, ia menegaskan, potensi tersebut sangat besar sekali.  

 

Membangun UMKM di Desa

Marwan Jafar semula ragu untuk mengomentari persoalan perbankan dan pemberdayaan UMKM, karena bukan ranah kementeriannya. Namun demikian, ia mengakui punya ekspektasi yang tinggi sekaligus punya niat baik dan semangat yang tinggi pula dalam rangka membuat program program di pedesaan. Dalam Nawacita, terutama nawacita yang ketiga adalah membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa-desa. “Saya breakdown dengan nawa kerja, ada 10 prioritas nawa kerja, salah satunya adalah membangun UMKM di desa desa. Waktu itu saya canangkan 5000 pendirian UMKM di desa desa, sekaligus juga saya canangkan 5000 untuk merevitalisasi pasar-pasar di desa-desa untuk tahun 2015. Begitu kita buat program kerja itu dan sudah kita masukan dalam rencana RPJM. Pikiran saya ini panjang, tapi apa daya karena tidak sampai rupanya cinta bertepuk sebelah tangan karena Bapenas tidak merespon itu apalagi keuangan,” bebernya. Karena itu, rencana Marwan untuk membuat UMKM itu bisa disebut tertunda. Marwan bahkan membuat tim khusus untuk menangani CSR ke BUMN dalam rangka untuk membantu penanganan UMKM.  


Terkait perbankan, Marwan menyarankan sebaiknya kepada UMKM tidak diberikan bunga yang tinggi. “Ini memang kita masih dibebani bunga yang tinggi, 18% per tahun, dan ini sebetulnya tidak kondusif dan tidak konsolidatif bagi usaha, ini kalau bisa diturunkan,” pintanya.


Ia menceritakan pengalamannya sejak menjadi menteri yang hampir setiap pekan berkeliling daerah melihat UMKM di desa desa, yang ternyata tidak ter-manage dengan baik untuk dikembangkan secara maksimal. “Padahal misalnya kita kembangkan, paling tidak organisasi atau struktur ekonomi di pedesaan itu menjadi tumbuh,” ia menandaskan.

Tetap

Sementara itu, pengamat ekonomi Fadhil Hasan tetap menempatkan sektor UMKM sebagai penyelamat perekonomian nasional. Lepas dari apakah UMKM sebagai sektor yang memunculkan kredit macet atau tidak, tapi yang pasti 99% usaha di Indonesia itu berkategori UMKM kemudian lebih dari 99% tenaga kerja diserap dalam sektor UMKM. Sementara, usaha besar hanya mewakili kurang dari 1% dari usaha yang ada di Indonesia dan penyerapan tenaga kerja hanya sekitar 3% dari seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia.


“Jadi kalau kita tidak mengandalkan UMKM di dalam pembangunan yang kita laksanakan sekarang ini, saya kira kita akan menyaksikan betapa banyaknya tenaga kerja kita yang menganggur, betapa banyaknya usaha-usaha yang tidak dijalankan jadi saya menyatakannya bahwa UMKM itu terlepas dari banyak permasalahannya itu merupakan tulang punggung daripada perekonomian nasional kita,” paparnya.


Kalau bicara soal masalah di perbankan, menurutnya bukan hanya di sektor UMKM tapi juga di sektor usaha besar banyak masalah. “Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi apakah persoalan UMKM ini merupakan faktor dari persoalan kredit atau pentingnya permodalan, ini saya katakan tidak benar. Tapi itu bukan satu-satunya faktor yang membuat usaha UMKM ini belum bisa memberikan sumbangan yang optimal misalnya terhadap pembentukan atau PDB itu sendiri, kita lihat misalnya 99% UMKM tapi sumbangannya terhadap PDB hanya sekitar 58% jadi usaha besar yang jumlahnya sedikit itu telah bisa memberikan sumbangan yang begitu besar terhadap PDB. Juga kalau kita lihat dari sisi ekspor kita hanya 16% ekspor nonmigas yang berasal dari usaha UMKM, sisanya sekitar 84% masih berasal dari sektor usaha besar jadi saya kira dengan gambaran seperti itu maka bisa dikatakan upaya untuk bisa meningkatkan peranan UMKM dari perekonomian kita itu bukan hanya bisa diberikan oleh bukan dari bantuan atau akses permodalan,” tegasnya.

Melihat dari Sisi SDM

Dosen Fakultas Ekonomi Unjani, Dian Indiyati melihat persoalan UMKM tidak hanya di permodalan, tapi juga banyak permasalahan selain di pasar. Hal itu diketahuinya dari riset yang banyak dilakukan kalangan perguruan tinggi.  
Dari data yang ada, persoalan SDM ternyata menjadi persoalan penting dalam pengembangan UMKM. “Kalau saya menyoroti persoalan di SDM-nya itu sendiri, modal adalah dampak dari SDM,” katanya. Terbukti, UMKM yang berhasil adalah UMKM yang tidak menggunakan fasilitas bank, karena dalam pengelolaan keuangannya betul-betul manajemen keuangan yang sederhana tapi lebih tepat ke sasaran. Kalau pelaku UMKM tidak mampu mengelola keuangannya, tentunya bank tidak akan memberikan kepercayaan.


“Jadi kalau mau berhasil harus dengan modal pinjaman, tapi bukan berarti dengan pengelolaan yang nekad. Itu harus dengan pengelolaan manajemen keuangan yang efektif dan efisien yang tentunya memenuhi syarat dari perbankan itu sendiri,” ia menambahkan.


Dian sendiri melihat sektor UMKM yang harus diperhatikan adalah ketidakvalidan data karena keberadaan UMKM yang kerap menjual produk musiman. Misalnya dari fashion pindah ke makanan. Sementara dari sisi pemerintah, sering terjadi ketidakonsistenan dalam menjalankan sebuah program. “Misalnya saat pejabatnya ganti, ia tidak mengerti program yang lalu, jadi lepas, tidak kontuinitas, jadi pembinaan dimulai dari awal lagi,” ungkapnya.


Peran perguruan tinggi yang tak kalah penting dalam sektor ini adalah dituntut untuk menciptakan para entrepreneur muda. Karena itu diciptakan kurikulumnya. “Sebetulnya dari kementrian pendidikan nasional, DIKTI, itu sudah diwajibkan semua Perguruan Tinggi itu ada kurikulum kewirausahaan. Jadi awareness dari Perguruan Tinggi itu sudah ada. Cuma selalu masalahnya di monitoring atau pengendalian, jadi diwajibkan hanya sekadar sks jadi tidak aplikatif di dalam UMKM itu sendiri,” tegasnya. Ia menyebutkan, kalau di Dirjen Dikti sudah ada program namanya MP3EI, khusus untuk desa tertinggal. “Nah, harusnya ada UMKM. Kalau saya sendiri inginnya ada penelitian khusus tentang UMKM dari Dirjen DIKTI itu sendiri. Kalau data dari kami, dosen yang sekian ratus ribu orang hanya 1,4% yang rajin melakukan penelitian dan itu tidak semua tentang UMKM,” terangnya. Mereka, beralasan UMKM dianggap masalah klasik jadi tidak banyak dukungan dari Dirjen Dikti.



Add to Flipboard Magazine.
Komentar:

 

 

Popular

 

Photo Gallery

 

Visitor


Jumlah Member Saat ini: 2250