Search:
Email:     Password:        
 





Legislator Berdedikasi 2018

By Iqbal Ramdani () - 15 August 2018 | telah dibaca 390 kali

Legislator Berdedikasi 2018

Sebagai lembaga yang mewakili rakyat, tak ada tugas lain yang harus dilakukan anggota parlemen selain melakukan legislasi, budgeting dan mengawal berjalannya pembangunan negeri ini. Karena itu, kami yakin para wakil rakyat adalah figur-figur yang memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi kepada bangsa dan negara. Untuk itulah di edisi Agustus 2018 ini rapat redaksi pun sepakat menampilkan edisi anggota parlemen yang berbicara tentang dedikasi, harapan, dan upaya tetap menjaga serta meningkatkan marwah parlemen sebagai wujud perwakilan aspirasi rakyat sejati. Inilah yang menjadi alasan Men’s Obsession menghadirkan rubrik khusus dengan menampilkan sejumlah anggota parlemen yang kami nilai memiliki dedikasi dalam meningkatkan performa dan kinerja lembaga parlemen selama ini. Mereka, adalah anggota DPR RI yang mewakil dari fraksi-fraksi yang ada di gedung wakil rakyat tersebut. Mereka, memiliki pandangan yang kritis dan konstruktif dalam menilai kiprah parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat saat ini. Nama-nama para wakil rakyat yang kami tampilkan di edisi ini, disusun berdasarkan alphabet.

Adies Kadir Tak Pernah Padam Perjuangkan Hak Rakyat

Naskah: Iqbal Ramdhani Foto: Sutanto/Dok. Pribadi

Duduk di Komisi III DPR RI, ia menjadi salah satu suksesor lahirnya beberapa Undang-Undang, seperti Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten. Kini, ia tengah memperjuangkan tiga RUU, yaitu RUU KUHP, RUU Jabatan Hakim, dan RUU tentang Mahkamah Konstitusi.

Adies memulai karir politiknya sebagai Bendahara Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur. Ia juga pernah menjabat Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kota Surabya. Karena kepiawaian dalam berpolitik mengantarkannya menjadi ketua DPD Partai Golkar Surabaya pada 2009. Inilah awal yang membuatnya melenggang ke Senayan sebagai wakil rakyat. Sebagai anggota Komisi III di DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, Adies berhasil menghantarkan tiga orang calon Kapolri melalui uji kelayakan, yakni Jendral Pol. Budi Gunawan, Jendral Pol. (Purn) Badrodin Haiti, dan Jendral Pol. Tito Karnavian. Tak hanya itu, ia juga melakukan Uji kelayakan dan menetapkan Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022, melakukan Uji kelayakan dan menetapkan Pimpinan KPK Periode 2015-2019, melakukan Uji kelayakan dan menetapkan Komisioner Komisi Yudisial Periode 2015-2020, melakukan Uji kelayakan dan menetakan satu orang hakim Mahkamah Konstitusi RI, dan melakukan Uji kelayakan dan menerima 22 Hakim Agung dari 31 calon Hakim Agung yang diserahkan KY. 

Karier Adies di DPR terbilang sukses, bagaimana tidak dirinya di percaya Fraksi Golkar untuk menjadi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, hal itu bukanlah tanpa sebab, lantaran ia dinilai piawai dalam menyelesaikan setiap masalah di komisi yang didudukinya. Ia ditunjuk sebagai Anggota MKD DPR di tengah bergulirnya perkara pencatutan nama Presiden dan Wapres yang melibatkan Ketua DPR sehingga berujung pada pengunduran diri. Kemudian, ia juga menangani beragam perkara pengaduan beberapa anggota DPR yang menarik perhatian publik yang berujung pada penjatuhan sanksi ringan hingga sanksi berat/pemberhentian. 

Meski sudah duduk di DPR, Adies tidak pernah melupakan daerah konstituennya. Itu dibuktikan melalui sumbangsih kepada mitra kerja daerah pemilihan dengan merealisasikan 6 unit komputer untuk Lapas Porong, Sidoarjo, Rutan Medaeng, dan 3 unit mobil patroli untuk Polrestabes Surabaya, serta mengusulkan kenaikan tingkat status Polres Sidoarjo menjadi Polresta Sidoarjo. “Saya juga melakukan penyuluhan hukum, membantu BNN menyosialisasikan bahaya narkoba, dan membantu BNPT dengan menyosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya terorisme,” ujar putra dari mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Abdul Kadir Mappong kepada Men’s Obsession.

Terkait soal tidak adanya dana hibah dan bansos, Adies bersama koleganya di Komisi III, membantu masyarakat dengan program aspirasi dari reses dengan memberikan kontribusi berupa pembangunan balai RT dan balai RW, pembangunan PAUD, memberi bantuan untuk kegiatan majelis taklim, kegiatan pengajian ibu-ibu, kegiatan karang taruna, kegiatan RT dan RW, serta bersilaturahmi dengan masyarakat untuk menampung aspirasi dan keluh kesah masyarakat. Ia semata-mata ingin masyarakat yang berada di daerah konstituennya dapat merasakan pembangunan di semua sektor. Adies juga memiliki langkah agar citra lembaga DPR RI dapat dinilai positif oleh masyarakat, antara lain memerhatikan masyarakat di daerah konstituennya dengan melaksanakan tugas-tugas DPR, baik rapat maupun tugas lainnya. “Kita juga harus dekat dengan masyarakat di daerah konstituen,” tukas Adies.

Lebih lanjut Adies menuturkan, kesuksesan yang diraihnya selama ini tak lepas dari pengalaman berproses yang dijalaninya serta sikapnya terbuka, ia tak canggung membaur dan bersosialisasi pada lingkungan baru tanpa pandang bulu. Kemampuan beradaptasi lebih cepat itu membuatnya siap kapanpun menerima amanah dari fraksi yang telah “melahirkannya”. Sebagai anggota Fraksi Partai Golkar, Adies paham betul bagaimana memperjuangkan kepentingan masyarakat luas, yakni dengan memberikan pengobatan dan pelayanan kesehatan gratis serta murah. Selain itu, bagaimana masyarakat dapat menikmati pendidikan gratis serta murah, membeli kebutuhan-kebutuhan pokok dengan murah dan terjangkau, dan tidak menganggur serta mendapat lapangan pekerjaan, “Empat hal tersebut yang harus diperjuangkan Fraksi Partai Golkar sesuai dengan program dari Partai Golkar,” tegasnya.

Mengingat adanya penambahan partai politik baru, bagi Adies, konstelasi politik akan semakin meningkat dibanding 5 tahun lalu. Sehingga, partai-partai baru akan lebih agresif dengan berbagai cara dan strategi agar masyarakat dapat memilih partainya. Ia melihat hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dalam politik, tapi baginya menjadi kurang bagus apabila ada partai politik baru yang berkampanye dengan menjelek-jelekkan anggota DPR RI yang sedang menjalankan tugas saat ini. “Saya sadar, tidak sedikit anggota DPR RI yang terjerat kasus korupsi, tapi hal itu tidak dapat di generalisir karena masih banyak anggota DPR lain yang bersih dan memiliki hati nurani,” paparnya.

Lima tahun di DPR RI adalah waktu yang sangat singkat bagi Adies untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Paling tidak selama dirinya menjadi anggota DPR, ia telah memerhatikan seluruh kepentingan masyarakat konstituennya, selalu membina hubungan baik dengan mereka. “Mudah-mudahan semua jerih payah saya selama ini di DPR RI yang dinikmati oleh masyarakat konstituen saya, dapat dikenang, dan menjadi legacy bagi mereka. Saya juga berharap, di DPR, undang-undang yang saya turut andil dalam pembuatannya juga dapat menjadi sebuah legacy dari saya. Begitu pula dengan kedudukan saya sebagai Wakil Ketua MKD, semua kode etik dan tata ber acara yang kami buat, dalam menjaga etika serta marwah anggota DPR dan institusi lembaga DPR, bisa menjadi peninggalan yang dapat dimanfaatkan dengan baik,” pungkasnya.

Amelia Anggraini Memahami Kebutuhan Rakyat

Naskah: Iqbal Ramdhani Foto: Fikar Azmy/Dok. Pribadi

Menjalankan amanah sebagai wakil rakyat, dilakoni Amelia Anggraini dengan sepenuh hati. Sebagai anggota Komisi IX yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan, ia tak sekadar duduk di belakang meja, melainkan berjuang agar keberadaannya betulbetul dirasakan masyarakat.

 

Kiprah politisi Partai NasDem tersebut di Senayan, terbilang sukses, ia berhasil membawa komisinya memberikan pengaruh berarti, seperti melahirkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). UU PPMI bagi Amelia adalah sebuah kebutuhan fundamental untuk memberikan perlindungan bagi pekerja yang berada di luar Negeri. “Selama ini, kita selalu disuguhi berita, cerita, dan fakta memilukan yang di alami pahlawan devisa Indonesia,” ungkap Amelia kepada Men’s Obsession. Tidak berhenti disitu, perempuan ayu tersebut juga berhasil meratifikasi Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 (MLC 2006) bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pelaut dan awak kapal, terkait berbagai pemenuhan hak dasarnya.

 

Selain dari bidang ketenagakerjaan, Amelia juga tengah membahas UU Kebidanan. Baginya, hal itu sangat penting karena UU Kebidanan adalah harapan baru terhadap pemberdayaan bidan yang selama ini sangat berperan pada kelangsungan hidup dalam menolong jiwa manusia di masyarakat dan tenaga bidan juga menjadi garda terdepan dalam penurunan angka kematian ibu melahirkan serta angka kematian bagi bayi. Selama mengabdikan dirinya sebagai wakil rakyat banyak capaian yang telah ditorehkannya di komisi IX, hal itu dapat terlihat dari peningkatan kinerja eksekutif di lapangan yang responsif dalam melayani aduan dan beragam keluhan yang selama ini dirasakan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan ketenagakerjaan. 

“Ini semua adalah hasil dari fungsi pengawasan Komisi IX yang lebih maksimal, yang perlu digarisbawahi adalah capaiancapaian yang saya lakukan juga atas nama Fraksi Partai NasDem karena saya adalah anggota DPR RI dari Partai NasDem. Jadi dalam hal ini, tidak dapat dipisahkan antara pribadi dan tanggungjawab terkait tugas dan fungsi tersebut,” tegas Amelia. Sebagai penyambung lidah rakyat dari Daerah Pemilihan (dapil) Jawa Tengah VII (Kabupaten Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara) Amelia terus memberikan solusi untuk permasalahan baru yang kerap datang pasalnya persoalan bakal terus datang dalam berbagai bentuk sesuai dengan perkembangan jaman dan waktu yang terus berjalan. Maka dari itu, kelahiran Bengkulu pada 29 Agustus tersebut memiliki target untuk memberikan solusi agar setiap permasalahan yang hadir dapat terselesaikan.

 

Lebih lanjut Amelia menuturkan, selama menjadi wakil rakyat, banyak permasalah yang kerap datang di lembaganya yang membuat kinerja atau kebijakan terhambat, yakni adanya fungsi lembaga yang tumpang tindih dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. “Hal itu berpotensi merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang hidup di pedesaan dan pelosok seperti yang dirasakan oleh konstituen saya. Tentunya, model-model birokrasi yang menyulitkan itu harus di evaluasi dan ditata kembali sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai warga negara,” tegasnya. Amelia juga tak henti dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan bagi daerah konstituennya, pasalnya daerah pemilihan Jawa Tengah VII, sebagian besar adalah daerah pegunungan dan pantai yang bermata pencaharian sebagai petani, maka dari itu ia begitu konsen menuntaskan kewajibannya sebagai penyambung aspirasi rakyat. 

 

“Saya harus dapat memastikan terkait peningkatan kesejahteraan mereka dengan bekerja sama dengan mitra kerja (Kementerian dan lembaga) untuk mengawal dan mengawasi agar programprogram pemerintah yang dijalankan untuk masyarakat itu tepat sasaran serta dapat memberikan manfaat yang besar. Sebagai contoh gerakan masyarakat sehat dari Kementerian Kesehatan. Saya pastikan program itu tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya,” tandasnya. Jika masyarakatnya sudah menjalankan budaya hidup sehat, imbuh Amelia, secara otomatis mereka akan lebih produktif dan berdaya. Amelia juga sangat konsen ingin memberikan pemahaman terhadap masyarakat, terlebih masyarakat desa dengan memberikan sosialisasi terkait dengan pekerja migran legal, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Maka dari itu, kebijakankebijakan pelatihan untuk pemuda dan warga desa yang diinisiasi oleh Kementerian Tenaga Kerja terus dikawal Amelia.

 

“Itu semua saya kawal dan saya pastikan agar betul-betul tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat. Target saya ke depan adalah memastikan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas terkait programprogram pemerintah yang sesuai dengan Nawacita berjalan sebagaimana rencana serta tentunya tepat sasaran, tidak boleh ada penyelewengan sedikitpun,” jelasnya. Amelia menggarisbawahi, ia memiliki target untuk menuntaskan permasalahan masyarakat sesuai dengan fungsi pengawasan, maka dari itu ia memberikan berbagai rekomendasi atas hasil aduan maupun temuan di lapangan kepada instansi-instansi terkait agar dalam menjalankan kebijakan mengedepankan asas efektifitas dan kualitas yang berpihak kepada kemaslahatan masyarakat.

 

“Selain itu, peraturan yang telah dibuat, saya berharap tidak di jalankan secara kaku, apalagi kepentingan tersebut memang dibuat untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. Menutup pembicaraan, Amelia tak alpa mengajak seluruh kaum perempuan untuk ‘bangkit’ berpolitik dalam menyongsong Pemilu Legislatif 2019. “Mari kita berlombalomba berprestasi dan mengisi ruang-ruang yang kosong ini. Kemudian bagi perempuanperempuan yang duduk di kepengurusan parpol agar terus berjuang memainkan peranperan strategis, berkarya secara optimal. Sehingga, kita dapat lebih punya peran di masa yang akan datang dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara yang sama-sama menerapkan sistem demokrasi,” pungkasnya.

Bambang Soesatyo Sukses Membangun Citra DPR

Naskah: Arif Rahman Hakim Foto: Sutanto/Istimewa

Awal tahun 2018, menjadi momen tak terlupakan bagi Bambang Soesatyo (Bamsoet). Pasalnya, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini ditunjuk sebagai Ketua DPR RI. Meski, memimpin seluruh elemen di parlemen bukanlah tugas yang mudah, namun ia memiliki tekad besar mengembalikan marwah DPR sebagai lembaga perwakilan yang dicintai dan dipercaya oleh rakyat.

 

Sosok humble ini mengaku, tak pernah terbayang olehnya mendapat amanah besar. “Rasanya baru kemarin saya memegang kertas dan pena sebagai wartawan, saya tidak pernah membayangkan akan berada di posisi Ketua DPR. Bahkan, awalnya keluarga tidak mendukung karena mereka mengetahui konsekuensi sebagai Ketua DPR lantaran waktu buat keluarga otomatis akan berkurang jauh. Namun Alhamdulillah, akhirnya keluarga dan kerabat memberikan dukungan penuh,” ungkap mantan Ketua Komisi III DPR itu. Bamsoet pun memaknai kepercayaan tersebut yang membuatnya dapat melihat Indonesia dari berbagai sudut pandang. “Secara pribadi, satu pintu perjuangan baru terbuka, Insya Allah ini menjadi tambahan amal ibadah bagi saya,” tuturnya. 

 

Tak ingin menyia-nyiakan kepercayaan yang disematkan kepadanya, ia pun langsung melakukan sejumlah langkah. Target awal kala itu adalah menyelesaikan kesimpulan Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan KPK, serta revisi Undang Undang No.17 Tahun 2014 tentang MD3. Selain itu, ada juga penataan dan inventarisasi target legislasi ke depan agar lebih realistis. “Saya juga harus menjaga dan memastikan suasana politik yang lebih harmonis di DPR untuk mendukung kesuksesan pembangunan nasional,” tukas Ketua Badan Bela Negara FKPPI tersebut. Bamsoet menggarisbawahi, ia juga ingin meningkatkan pola komunikasi kelembagaan DPR RI kepada publik. “Publik lebih tahunya DPR RI dengan image negatifnya. Padahal banyak berbagai hal positif dan capaian yang telah dilakukan DPR RI selama ini. Namun, tidak terekspos dengan baik ke publik. Semaksimal mungkin kami manfaatkan media sosial untuk menyampaikan berbagai informasi kedewanan,” ungkap Ketua Umum Ardin Indonesia itu.

Sementara untuk mempererat koordinasi antar fraksi, sambungnya, setiap hari Selasa ia selalu mengadakan pertemuan informal dengan pimpinan Fraksi. Mereka membahas berbagai masalah yang terjadi di Komisi dan Fraksi untuk secepat mungkin diselesaikan. “Selain meningkatkan pola komunikasi, di pidato awal sebagai Ketua DPR RI, saya juga perkenalkan salam 4 jari, yakni Sembako Murah, Lapangan Kerja Luas, Rumah Terjangkau, dan Kesehatan Yang Merata. Keempat hal tadi yang akan dijadikan garis besar perjuangan saya di DPR RI. Nanti ketiganya akan diturunkan dalam berbagai pembahasan Undang Undang terkait maupun saat rapat kerja berbagai komisi dengan kementerian,” imbuhnya.

 

Lebih lanjut ia mengatakan, saat menjadi pucuk pimpinan di DPR, ia lebih sibuk. Dulu sebagai anggota, ia hanya fokus di Komisi yang ditempati dan mengurus daerah pemilihan. “Naik menjadi Ketua Komisi III, saya lebih banyak mengurus jalannya persidangan di Komisi III dan koordinasi dengan para mitra kerja sambil tetap mengurus daerah pemilihan. Kini sebagai Ketua DPR RI, saya harus memerhatikan seluruh alat kelengkapan dewan. Memastikan berbagai pembahasan di Komisi tidak ada hambatan, serta membangun hubungan yang kondusif dengan pemerintah maupun lembaga negara lainnya,” ujar Wakil Ketua Umum KADIN ini. Selain itu, ia juga banyak menerima audiensi dari berbagai kalangan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, bahkan harus keliling daerah menghadiri undangan dari kelompok masyarakat. “Waktu 24 jam sehari rasanya menjadi cepat sekali dilalui,” akunya. 

 

Namun demikian, kesibukan tersebut ia nikmati terlebih baginya amanah sebagai Ketua DPR RI bukanlah amanah sembarangan. Tanggungjawabnya bukan hanya kepada rakyat, namun juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika ditanya manajemen kepemimpinan yang diterapkannya sebagai Ketua DPR yang begitu cair dan luwes baik dengan sesama Golkar maupun lintas partai. Dengan santai ia menjawab, “Basic saya adalah jurnalis. Jadi, sudah terbiasa berhubungan dengan banyak orang. Mungkin itu yang secara tidak langsung menjadikan pembawaan diri saya tidak kaku.”

 

Meski baru seumur jagung menjabat, banyak pencapai yang telah ditorehkannya, antara lain survei Charta Politika beberapa waktu lalu memperlihatkan citra DPR RI semakin membaik di mata publik. Sebanyak 49,3 persen responden menyatakan optimis terhadap kepemimpinannya. “Tentu hasil ini bukan karena saya hebat, melainkan karena kerja keras semua pihak, baik dari sesama anggota DPR maupun pihak kesekjenan,” terang legislator asal Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Purbalingga, Kebumen, dan Banjarnegara itu. Tak hanya itu, Program Parlemen Modern mendapat perhatian serius dengan memperkuat transparansi dan digitalisasi.

 

Berbagai terobosan dilakukan guna mempermudah laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). DPR telah membuat MoU dengan KPK agar para anggota DPR bisa melaporkan LHKPN. Sedangkan dalam pelaporan pajak, mereka juga sudah membuat MoU dengan Dirjen Pajak. Masyarakat juga diberikan kemudahan dalam menyampaikan aspirasinya melalui sistem online. Yang terbaru, sekarang sudah ada aplikasi DPR dalam Genggaman Rakyat, DPR NOW. Masyarakat bisa mengunggah di smartphone masing-masing. 

 

Melalui aplikasi DPR NOW, masyarakat bisa mengakses dan mengikuti seluruh kegiatan DPR. Begitu pun bagi yang ingin menyampaikan aspirasi dan pengaduan, tidak perlu jauh-jauh datang ke gedung DPR. Cukup melalui smartphone, pengaduan bisa disampaikan dan bisa dimonitor apakah aspirasi dan pengaduannya sudah diperjuangkan atau belum. “Ini wujud kreativitas DPR menghadapi Revolusi Industri 4.0. Semua terkoneksi secara online dan serba digital. Dengan kemudahan teknologi, kita harapkan kualitas demokrasi akan meningkat sehingga demokrasi benar-benar menjadi jalan bagi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan,” pungkas penggemar unggas langka itu.

Darizal Basri Jalankan Amanat Rakyat Secara Kolektif

Naskah: Purnomo Foto: Dok. Pribadi

Dua kali mendapat kepercayaan duduk di legislatif pusat adalah apresiasi yang tinggi dari rakyat kepada Darizal Basir. Karena itu, ia membayar kepercayaan itu dengan mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk melaksanakan amanat rakyat.

 

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang mewakili daerah pemilihan Sumatera Barat 1 berkiprah sejak tahun 2009. Pada periode pertama, ia ditempatkan di komisi XI, Komisi II, dan Komisi IV DPR RI. Di Komisi XI ia terlibat aktif dalam pembahasan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) agar daerah mendapat alokasi pendapan dari pajak dan retribusi secara proporsional. Selanjutnya, dalam perumusan UU Desa, di mana ia sebagai salah satu anggota Pansus dan Panja juga turut memperjuangkan adanya dana desa dalam UU tersebut sebagai stimulant agar Desa (Nagari di Sumatera Barat) dapat tumbuh dan berkembang serta dapat mengelola potensi secara optimal sesuai dengan keunikan potensi dan masyarakatnya masing -masing.

 

Kemudian, selama penugasan di komisi IV, ia mendorong agar sektor pertanian dan kelautan menjadi sektor andalan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia adalah negara agraris dan maritim yang besar. Namun, Potensi sektor pertanian dan kelautan belum mampu digerakkan secara optimal. Ia mengatakan bahwa Indonesia dihadapkan pada laju pertumbuhan penduduk, sehingga konsekuensinya makin hari kebutuhan lahan akan perumahan makin tinggi. Akibatnya lahan-lahan pertanian banyak yang berubah fungsi menjadi perumahan. Untuk mengatasi hal tersebut, ia mendorong lahirnya regulasi (UU) perlindungan petani dan lahan pertanian.

 

Terkait peningkatan produktivitas lahan pertanian, ia berkeyakinan bahwa mekanisasi petanian sangatlah penting dalam meningkatkan produktifitas lahan dan hasil. Pengalamannya sebagai Bupati Pesisir Selatan selama 10 tahun (1995 – 2005) dengan program mekanisasi pertanian mampu manjadikan kabupaten Pesisir Selatan surplus beras dan menjadi salah satu daerah produsen gabah atau beras utama di Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan kebijakan sektor pertanian dan kelautan di era Pemerintahan SBY. Berbagai bantuan alat mesin pertanian dan keluatan diberikan ke masyarakat petani dan nelayan. Demikian pula, akses permodalan melalui bantuan modal kelompok menjadi paket program yang sangat membantu masyarakat dalam mengelola lahan-lahan pertanian, perkebunan, peternakan, termasuk nelayannelayan tradisional.

Sementara 4 tahun di periode ini, ia ditugaskan di Komisi I dengan bidang tugas pertahanan, komunikasi, dan informatika serta luar negeri. Di sektor pertahanan, ia konsen mengawal renstra TNI, Kebijakan Minimum Essential Force (MEF), kemandirian industri pertahanan, dana kesejahteraan prajurit  yang kebijakannya telah digariskan sejak pemerintahan SBY. Ia menginginkan tentara Indonesia kuat dan disegani di dunia dengan kecakapan personel serta alutsista yang tentunya harus memadai. Di bidang komunikasi dan informatika, komisinya terus mendorong pemerintah melepaskan isolasi komunikasi. “Akses komunikasi ini penting karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro, memaksimalkan hasil, dan pemasaran produkasi masyarakat bahkan di pedalaman sekalipun.

 

“Oleh karena itu, kami selalu mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dari waktu ke waktu menyediakan infrastruktur komunikasi,” tegasnya. Ia berharap, di usia kemerdekaan RI yang ke 73 ini, akses komunikasi dan informasi semakin menjangkau semua wilayah Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.  Secara khusus, Darizal menilai di usia yang ke-73, para penerus bangsa Indonesia mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk mewarisi NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika secara utuh ke generasi selanjutnya.

 

Selain itu, kemerdekaan 73 tahun ini harus bisa menjadikan Indonesia sebagai negara kuat yang disegani dunia Internasional yang diisi oleh generasi muda yang produktif dan memiliki rasa nasionalisme yang kuat.  Berbicara soal langkah konstruktif yang dilakukannya sebagai seorang anggota DPR RI, menurutnya, lebih ditentukan oleh kualitas dan kapasitas personal anggota DPR. Ia tak membantah bahwa ruang publik atas diri seorang anggota legislatif lebih besar ketimbang ruang private. “Oleh karenanya menurut hemat saya, di samping meningkatkan kinerja, menempatkan kepentingan negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan justru lebih penting, selain tentunya seorang anggota DPR juga harus memperhatikan kualitas dan integritas kepribadiannya,” ujar Darizal.

 

Ketika ditanya apa saja yang perlu ditingkatkan fraksi dalam rangka melaksanakan amanat rakyat, dengan lugas ia menjawab, “Kolektifitas kata kuncinya. Alhamdulillah, Fraksi Partai Demokrat DPR RI di bawah kepemimpinan Mas Edhie Baskoro Yudhoyono mampu membangun kerja kolektif sehingga aspirasi masyarakat dari semua daerah diperhatikan dan diperjuangkan secara optimal,” ungkapnya. Menutup pembicaraan, ia menuturkan pandangannya terkait konstelasi politik saat ini, khususnya dalam pemilihan legislatif mengingat adanya penambahan partai politik baru. “Kita telah bersepakat dan meyakini, demokasi adalah jalan terbaik dan warga negara/rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi.  Sepanjang sesuai dengan aturan perundang – undangan, tidak ada larangan untuk penambahan partai politik baru. Toh nanti rakyat sendiri yang akan memutuskan, partai mana yang mampu bertahan. Yang perlu dipastikan adalah mekanisme demokrasi, dalam hal ini Pemilu harus dijalani sesuai aturan main yang berlaku,” tutupnya.

E. Herman Khaeron Memberikan Bukti Bukan Janji Kepada Rakyat

Naskah: Iqbal Ramdhani Foto: Sutanto/Dok. Pribadi

Dipercaya kembali menjadi wakil rakyat adalah sebuah prestasi. Bagaimana tidak, selama menjabat di DPR RI, E. Herman Khaeron mampu memberikan kerja nyata dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Meski, pada Pemilu 2014 menjadi tahun tersulit baginya lantaran kondisi politik Partai Demokrat yang menghadapi berbagai persoalan, dengan keyakinan dan kerja keras, Herman akhirnya kembali dipercaya duduk di kursi DPR untuk memberikan bukti bukan janji kepada rakyat, dengan memperjuangkan hak-hak rakyat.

 

Selama menjabat di Komisi IV yang membidangi pertanian, kelautan, dan perikanan, lingkungan hidup, dan pangan, Herman selalu berpikir bagaimana caranya menyentuh kepentingan rakyat dan mengutamakan kebutuhannya. Untuk itu menurutnya, memberikan perlindungan dari beban hidup rakyat serta memberdayakannya, menjadi prioritas utama baginya. Bukan sekadar omong kosong, ia membuktikannya saat menjadi Ketua Panja Undang-Undang Pangan no 18 tahun 2012 yang hakikatnya pangan harus tersedia dan terjangkau kepada individu. Bagi Herman hal tersebut adalah hak asasi manusia. “Pangan juga harus bergizi seimbang dan beragam, serta harus dilandasi prinsip kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan. Tidak selesai di situ, saya juga menjadi Ketua Panja dan menyelesaikan Undang-Undang perlindungan dan pemberdayaan petani, dan kemudian menyelesaikan Undang-Undang perlindungan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam,” ungkapnya kepada Majalah Men’s Obsession. 

 

Selain itu, di Komisi VII, Herman fokus pada energi baru dan terbarukan sehingga membentuk panja rancangan UndangUndang Energi Baru dan Terbarukan. Kata Herman, tahapannya sudah pada tahap penyusunan yang nantinya bakal diusulkan menjadi program legislasi nasional dan undang-undang prioritas di tahun 2018, “Sayang, tugas saya berpindah ke Komisi II untuk mengawal dan mewujudkan pemilu yang adil, jujur, demokratis, dan tanpa kecurangan. Selain masih banyak konflik pertanahan yang harus diselesaikan secara adil, mengawal dana desa, serta memperjuangkan penyelesaian tuntutan tenaga honorer K2, penyuluh harian lepas, dan tuntutan perangkat desa di seluruh indonesia,” imbuhnya.

 

Untuk menuntaskan permasalahan yang masih belum terselesaikan, Herman mengaku akan bersungguh-sungguh, serius, dan fokus pada aspirasi masyarakat serta memberikan solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi rakyat. Sebagai Wakil Ketua Komisi II, Herman siap untuk mengemban amanah, belajar dan menyelesaikan permasalahan yang saat ini menjadi tugas di Komisi II, yang membidangi, sekretariat negara, pemerintah dalam negeri, dan pemilu. “Secara tugas kedewanan tentu banyak pekerjaan rumah karena di sini juga menyangkut kementerian dalam negeri, ini terkait dengan bagaimana evaluasi terhadap dana desa, bagaimana juga desa bisa tumbuh dan berkembang dengan baik melalui keberadaan payung Undang-Undang Desa,” tegas pria humble itu.

Herman berhasil menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat. Untuk itu, ia berusaha memberikan yang terbaik kepada daerah konstituennya dengan berupaya mengemban amanah rakyat secara baik dan kontributif. Sehingga, bagi Herman merasa berhasil jika mendapatkan ucapan terima kasih dari masyarakat. Ini berarti ada dampak positif dan signifikan bagi masyarakat banyak. “Di awal saya sampaikan bahwa siapa menanam pasti dia juga menuai. Menanam kebaikan pasti hasilnya baik. Tidak ada manusia sempurna, tetapi Alhamdulillah atas kerja keras bersama tim, petani, nelayan, masyarakat desa hutan, penyuluh, tenaga honorer, dan komunitas lainnya direspon aspirasinya dan dicarikan solusi terbaik, serta dijadikan pekerjaan rumah yang harus terus diperjuangkan,” ungkapnya. 

 

Sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat, Herman dan partainya sangat konsen untuk memberikan perhatian khusus kepada masyarakat, mengingat partainya melihat realitas masyarakat saat ini terbilang susah, ketidakadilan hukum yang tebang pilih, kebutuhan pokok melambung, pengeluaran semakin meningkat di saat pendapatan tetap, dan susah mencari pekerjaan. Untuk itu, Partai Demokrat menyerap aspirasi dan memberi solusi kepada rakyat. Selain itu, konstelasi politik saat ini dalam pemilihan legislatif dengan penambahan partai politik baru, Herman mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tapi, yang harus dipermasalahkan terkait presidential threshold 20% mengingat pemilu legislatif dan pemilu presiden bersamaan.

 

“Adapun jika mengambil hasil pemilu legislatif tahun 2014 kan sudah pernah dipakai pemilihan presiden 2014. Dalam prinsip demokrasi, semakin banyak partai, semakin banyak pilihan calon legislatif, akan semakin kompetitif, dan diharapkan semakin selektif menghasilkan anggota legislatif. Demikian pula di pilpres, semestinya tumbuh kesadaran bahwa semakin banyak capres dan cawapres akan semakin banyak pilihan, dan akan semakin selektif memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Bukan sebaliknya menciptakan kondisi munculnya calon tunggal menenggelamkan prinsip berdemokrasi,” tegasnya.

 

Menutup pembicaraan, saat Men’s Obsession menanyakan apa obsesi dan legacy yang akan ditinggalkannya kelak, dengan santai ia menjawab bahwa ia tidak ingin mendahului kehendak Allah SWT dengan menjawab pertanyaan tersebut karena bagi Herman, dirinya akan mengikuti jalan hidupnya seperti air yang mengalir. "Dalam hidup yang terpenting saya tetap berupaya berbuat yang terbaik bagi rakyat dan menghasilkan legacy yang hasilnya dirasakan dan bermanfaat bagi rakyat,” pungkasnya.

Fadli Zon Total Mengemban 'Civic Duty'

Naskah: Suci Yulianita Foto: Sutanto/Istimewa

Siapa yang tak mengenal sosok Dr. H. Fadli Zon, SS., MSc. Kehadirannya yang sering muncul di layar kaca dengan gaya bicaranya yang blak-blakan membuatnya dikenal masyarakat luas. Ya, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” ini merupakan salah satu legislator yang vokal di Senayan.

 

Tak hanya vokal bersuara, Fadli Zon juga total bekerja mengemban amanah sebagai wakil rakyat. Ia bahkan seringkali turun langsung dan bercengkrama dengan masyarakat di belahan nusantara, tak hanya masyarakat dari Dapilnya saja di Jabar V, Kabupaten Bogor. Ya, posisinya sebagai Wakil Ketua DPR RI mengharuskannya blusukan ke seluruh nusantara untuk melihat langsung kondisi di lapangan serta menyerap aspirasi masyarakat. Apalagi baginya, kariernya di politik merupakan ‘civic duty’, yakni tugas bagi seorang warga negara, sehingga ia total mengemban amanah tersebut. Selain terjun langsung ke lapangan, Fadli Zon juga selalu membuka pintu DPR RI bagi seluruh lapisan masyarakat yang ingin bertemu menyampaikan aspirasinya. 

 

Seperti beberapa waktu lalu, ratusan warga dapilnya yang terdiri dari petani, nelayan, dan peternak ikan hias, ia terima dengan baik di Gedung DPR RI. Mereka datang menyampaikan permasalahan mereka, yakni modal yang kurang sementara kebutuhan pasar yang cukup tinggi. Melihat permasalahan tersebut, Fadli Zon berharap pemerintah fokus pada sektor pertanian karena menurutnya sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Perhatian Fadli Zon pada sektor pertanian rupanya tak main-main. Fadli Zon yang juga menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), juga melakukan studi banding dan kerjasama dengan pemerintah Polandia dalam meningkatkan sektor pertanian. Dan hasilnya, Polandia menawarkan mesin pertanian yang berkualitas dan terbuka untuk dilakukan join investment.

Belum lama ini, dengan terbuka Fadli juga menerima kunjungan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bogor di Senayan. Dalam kunjungan tersebut, Fadli menyampaikan dukungannya terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Bogor mengingat sangat padatnya penduduk Bogor. “Kabupaten Bogor terbesar penduduknya di Indonesia. Mengalahkan banyak provinsi. Sudah seharusnya Kabupaten  Bogor dipisah karena sudah sangat padat. Ini jadi kebutuhan untuk pemekarannya,” ungkap politisi Parta Gerindra ini. Ya, ruang kerjanya memang terbuka menerima siapapun yang ingin menyampaikan aspirasi. Fadli menegaskan, sebisa mungkin ia akan selalu menerima berbagai macam aspirasi dari masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Bogor dan akan memperjuangkannya di pemerintah pusat. 

 

“Saya selalu memperjuangkan segala bentuk aspirasi yang disampaikan pada saya. Biasanya aspirasi masuk itu mengenai fasilitas umum, jalan, dan lain-lain. Biasanya saya langsung mengirimkan surat aspirasi tersebut ke kementerian terkait dan akan saya kawal untuk tindaklanjutnya,” tegas Fadli yang membuktikan kinerja dan perjalanannya sebagai legislator melalui buku ‘Berpihak pada Rakyat’ yang belum lama diluncurkan. Kinerjanya sebagai legislator memang tak diragukan lagi. Keaktifannya dan posisi-posisi penting yang ditugaskannya di DPR, tentu membuktikan bahwa ia all out dalam mengemban amanah rakyat.

 

Selain sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) yang membidangi lima badan, yakni Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Legislasi, dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). Fadli juga berperan sebagai Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua, Aceh, dan Yogyakarta, Ketua Tim Penguatan Diplomasi Parlemen DPR RI, Ketua Umum atau Presiden organisasi parlemen dunia anti korupsi, Global Organizations of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) yang keanggotaan organisasinya anggota parlemen dari 106 negara. Hal ini tentu menjadi kebanggaan jika melihat Fadli merupakan orang Indonesia pertama yang menjadi Presiden GOPAC.

 

Ia juga sering memimpin delegasidelegasi Indonesia dalam konferensi parlemen Internasional, seperti Interparlimentary Union Assembly (IPU), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) dan Asian Parliamentary Assembly (APA), serta beberapa model konferensi dan seminar internasional. Fadli Zon memimpin delegasi DPR RI dalam Sidang IPU di Gedung CICG, Jenewa, Swiss, 26 Maret 2018. Atas kiprahnya ini, tak berlebihan jika Parlemen Indonesia mendapat pengakuan dari salah satu organisasi di Jerman sebagai salah satu parlemen terbaik, parlemen paling terbuka se–Asia Tenggara. Yang juga membanggakan, Indonesia – Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) untuk pertama kalinya digelar di Jakarta pada 23 – 24 Juli 2018 lalu. Fadli Zon sebagai pembuka acara sekaligus Ketua Sidang Pertama. Menurut Fadli, IPPP menjadi sebuah terobosan penting, mengingat negaranegara Pasifik umumnya menganut sistem parlementer, tentu diplomasi parlemen perlu mengambil peranan di dalamnya. Jadi bukan tanpa alasan ketika inisiatif lahirnya forum ini berasal dari DPR RI. Acara bertemakan ‘Human Development and Maritime Sustainability’ ini dihadiri oleh parlemen dari 14 Negara di Kawasan Pasifik. 

 

Karier Fadli Zon di dunia politik berawal dari keaktifannya dalam berbagai organisasi sejak masih muda. Bisa dikatakan ia adalah sosok yang sangat multi talenta. Selain berkarier di dunia politik, Fadli juga seorang profesional, pengusaha, penulis, budayawan, dan tokoh intelektual. “Memang sejak muda saya sudah aktif dalam berbagai bidang dan menggali semua potensi yang dimiliki. Saya ingin belajar mengarungi semua lorong dan menjadi manusia yang multidimensi,” pungkasnya.

Fary Djemy Francis Membangun Indonesia Dari Kampung

Naskah: Iqbal Ramdhani Foto: Dok. Pribadi

Selama menjadi wakil rakyat di dua periode, Fary sudah banyak memberikan kontribusi di komisi V yang membidangi transportasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, desa, dan pembangunan kawasan tertinggal. Ketua Komisi V ini juga tak kenal lelah dalam memperjuangkan kesejahteraan untuk masyarakat.

 

Baginya, menjadi wakil rakyat adalah jembatan untuk menyerap aspirasi rakyat dan sebagai fasilitator dalam memecahkan persoalan yang tengah mereka alami. Karenanya, ia tak segan mengunjungi kampung-kampung, desa-desa, dan pelosok agar dirinya bisa memahami permasalahan yang tengah dihadapi rakyat. Dedikasinya selama menjadi seorang legislator patut diacungi jempol. Saat masa reses, Fary terjun ke lapangan dalam mencari penyelesaian di lapangan. Ia menafsirkan reses adalah kerja hati, kerja pikiran, dan kerja tangan (opus manuale). Ia juga memiliki motto “duc in altum” (bertolak ke tempat yang lebih dalam). “Saya memaknai reses sebagi momen mendengarkan aspirasi. Setiap kali reses, saya selalu berjalan dari kampung ke kampung, bertemu dengan begitu banyak orang, sahabat, dan rekan seperjuangan. Pertemuan ini dimanfaatkan untuk mendengarkan isi hati dan menangkap curahan mereka,” terangnya kepada Men’s Obsession. 

 

Reses bagi Fary juga adalah suatu kesempatan berbagi informasi tentang aneka program pembangunan, aneka pergulatan, dan perjuangan di Senayan untuk diwartakan kepada masyarakat yang berada di kampungkampung. Selain itu, menjadi momen menimba inspirasi. Meski harus berkeliling kampung, hal itu tak membuatnya bosan. “Saat bertemu dengan orang-orang dan sahabat-sahabat di kampung, saya bisa membantu memperjuangkan atau mengatasi persoalan mereka. Segala rasa lelah dan letih pun hilang,” tukas pria yang juga menjabat Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia. Beberapa hal yang sudah diperjuangkan Fary, antara lain di bidang infrastruktur, membuka akses jalan nasional untuk meretas isolasi serta memperlancar arus manusia, barang, dan jasa. Misalnya, akses poros tengah Kabupaten Kupang, akses menuju perbatasan Indonesia-Timor Leste, akses Nurobo-Umasukaer di Kabupaten Malaka, trans Selatan Kolbano – Boking –Betun, akses menuju terminal internasional di Kabupaten TTU, akses Nenas – Kapan – Sutual di Kabupaten TTS, dan akses menuju Nihiwatu di Sumba Barat.

 

“Dalam bidang infrastruktur sumber daya air, saya mendorong pembangunan ratusan embung di NTT, bendunganbendungan besar, daerah-daerah irigasi melalui program P3 – TGAI, memperjuangkan pembangunan sumursumur bor. Selain itu, mendorong dan mendukung pembangunan program sejuta rumah, di antaranya memperjuangkan pembangunan rusunawa untuk UKAW Kupang, Unwira Kupang, Untrib Alor, STFK Ledalero, rusunawa di Kabupaten Ende dan Manggarai,” imbuh Fary.

 

Pada bidang perhubungan, ia memperjuangkan kehadiran moda angkutan Damri, terminal-terminal kendaraan, bus-bus kampus atau sekolah. Sementara di perhubungan laut, ia membuka akses pelayaran kapal ferry ke Pulau Semau dan Naikliu, mendorong pembangunan berbagai dermaga dan pelabuhan. Tak hanya itu, Fary juga memperjuangkan hadirnya kapal navigasi yang baru, perhubungan udara melalui perjuangan meningkatkan fasilitas bandara, mendorong pembangunan bandara perintis di NTT. “Saya juga memperjuangkan hadirnya kapal negara Antareja, kapal yang baru untuk NTT dalam upaya penyelamatan dan pencarian. Sedangkan di BMKG, antara lain mendukung terselenggaranya berbagai Sekolah Lapang Iklim (SLI) di NTT,” jelas Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI ini. 

 

Fary mengaku, kalau persoalan rakyat ini sangat banyak, sehingga penyelesaiannya tidak bisa hanya dalam satu periodesasi sebagai wakil rakyat. Kendati demikian, ia tetap menjalankan tugas dan peran tersebut dengan kesungguhan hati, baginya itu adalah sebuah kepercayaan yang diberikan rakyat kepadanya sehingga tidak boleh disia-siakan. Keberhasilannya di DPR dapat dibuktikan ketika apa yang disuarakan rakyat mampu ia terjemahkan dan perjuangkan di Senayan. Membawa manfaat bagi kehidupan rakyat adalah sebuah pencapaian seorang wakil rakyat. Sedangkan, target ke depan di daerah konstituennya adalah semakin bisa membantu rakyat dengan memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang bermanfaat bagi mereka seperti dalam aspek infrastruktur dan perhubungan.

 

“Yang menjadi target saya juga adalah rakyat terbebas dari problem keterbelakangan, kesulitan akses ke saranasaranan pendidikan, kesehatan dan ekonomi, serta meminimalisir ilegal worker yang ke mana-mana melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang menyediakan peluang dan kesempatan kerja bagi warga,” ungkapnya. Dalam rangka melaksanakan amanat rakyat, Partai Gerindra sebagai partai nasionalis dan partai kerakyatan tentu bukan partai yang sempurna. Oleh karena itu, bagi Fary sudah banyak yang diperjuangkan partainya untuk rakyat. Namun, ada pula yang mesti dibenahi lagi. Sebagai corong perjuangan rakyat, partai Gerindra mesti semakin akrab dan dekat dengan rakyat agar dapat mendengarkan dan menangkap aspirasi rakyat. Partai Gerindra juga mesti tetap konsisten sebagai partai yang bersih, anti korupsi dan anti narkotika, menolak radikalisme serta paham-paham yang merusak keutuhan bangsa ini. Partai Gerindra harus tetap berada pada garda terdepan sebagai partai oposisi. Memberi catatan kritis kepada pemerintah jika ada yang salah, keliru, dan kurang. Juga memberikan apresiasi bila benar-benar bekerja bagi kepentingan rakyat.

 

Fary memiliki obsesi untuk meninggalkan Senayan dengan beragam pencapaian terbaik untuk rakyat yang memercayakannya sebagai legislator. “Pencapaian-pencapaian terbaik itu adalah keberhasilan memperjuangkan berbagai aspirasi dan kepentingan rakyat dengan tetap menjaga citra, etika, dan moralitas sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat adalah pelayan rakyat, maka dari itu tetap dan terus berjuang bersama rakyat adalah komitmen,” pungkasnya.

K.H.R. Henry Yosodiningrat Membawa Komisi II Ke Arah Lebih Baik

Naskah: Arif Sofiyanto Foto: Sutanto/Dok. Pribadi

Ia dikenal sebagai sosok yang humoris, namun ia begitu serius dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Terlebih jika bicara soal narkoba, politisi Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) ini begitu keras dalam upaya memberantas barang haram tersebut. Karenanya, di sela tugas sebagai Anggota Komisi II DPR RI, ia gencar melakukan penyuluhan antinarkoba.

 

K.H.R Henry Yosodiningrat identik sebagai pengacara sukses dan pendiri lembaga antinarkoba garda terdepan di negeri ini: Granat (Gerakan Nasional Anti Narkotika). Pada Pemilihan Legislatif periode 2014 – 2019, ia terpilih menjadi Anggota DPR RI Fraksi PDI-P dari Daerah Pemilihan Lampung II: Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di Senayan, ia ditempatkan di Komisi II yang lingkup tugasnya meliputi, Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan Pemilu. Pengacara flamboyan ini berhasil mengawal dan mengesahkan berbagai Rancangan Undang-Undang, antara lain RUU Karantina Kesehatan, RUU Kewirausahaan Nasional, RUU Pengampunan Nasional, RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Pertanahan, RUU Pilkada, dan Revisi UU MD3.

 

Saat pembahasan RUU Karantina Kesehatan, Henry menilai jika arogansi sektoral dari Bea Cukai jika dibiarkan akan menghambat hukum. Bea Cukai khawatir mendapat kurang kewenangan dengan adanya Kesehatan. Maka dari itu, ia mendorong untuk dilakukan revisi UU yang ada, hal tersebut disinyalir bakal masuknya narkoba ke dalam peti kemas. Kepabeanan dan Cukai harusnya bertanggung jawab karena ada negara dalam negara. Dalam pembahasan RUU Kewirausahaan Nasional, Henry berpesan agar jangan ada hal yang membuat Pemerintah menghambat wirausahawan.  Sementara dalam pembahasan RUU Pengampunan Nasional, ia mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas RUU Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015. 

 

Henry juga mengevaluasi kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (MewnATR/ BPN). Kala itu, ia mempersoalkan target penyelesaian sengketa di Lampung pada tahun 2015 sekitar 25 kasus, tetapi realisasinya hanya 15 kasus dan tidak tidak terlihat penyelesaiannya.  Kendati demikian, ia meminta Menteri ATR/BPN untuk berpihak kepada rakyat, serta memerhatikan masalah pencaplokan lahan rakyat di Lampung yang dilakukan oleh perusahaan raksasa dengan harga pembayaran yang sangat tidak sesuai. Ia juga mengkritisi Dana Aspirasi Rp20 miliar per Anggota DPR. Sebagai Anggota Badan Legislatif DPR RI, ia menilai wacana setiap anggota DPR mendapat jatah Rp20 miliar per tahun untuk mengusulkan program adalah menyalahi aturan.

 

Di parlemen, Henry menjadi salah satu Anggota Pansus KPK, ia tak segan mengkritisi lembaga antirasuah tersebut jika dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Saat pembahasan RUU KPK, ia meminta penjelasan kepada Pengusul tentang Pasal 12 hingga 13, ada sisipan 6 pasal di sana. Ia merasa penyisipan tersebut cenderung melemahkan, padahal baginya, upaya revisi itu dilakukan untuk penguatan KPK bukan malah melemahkan. Saat ini, dirinya dipercaya menjadi Anggota Panita Ad Hoc Amandemen UUD Negara RI tahun 1945. 

 

Menjabat sebagai Ketua Umum GRANAT membuat Henry paham akan tugas yang harus dikerjakannya untuk memberantas peredaran narkotika yang menyebabkan banyak korban melayang, maka dari itu saat pembahasan  Revisi UU Narkotika, ia menyatakan kondisi narkoba memang sudah sangat darurat sehingga harus segera ada penanganan yang serius, setidaknya setiap hari ada 50 orang anak bangsa meninggal dunia akibat narkoba. Sebanyak 6-7 juta orang ketergantungan atau pengguna narkoba. Maka dari itu, ia menyarankan segera dilakukan revisi UU tentang Narkotika atau Presiden terbitkan Perppu. Sebagai ahli hukum, ia sempat menjadi narasumber pemerintah dalam penyusunan uji materi UU Narkotika di Mahkamah Konstitusi (MK) dan sebagai anggota Panitia Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Perubahan atas UU 22/1997 tentang Narkotika. Pendapat Henry-lah yang akhirnya dipakai hakim MK untuk tetap memberlakukan hukuman mati.

 

Di luar tugasnya sebagai wakil rakyat, ia juga sibuk menjalani pengabdian dalam pemberantasan narkoba. Ia konsen memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan memberikan motivasi kepada kalangan pelajar, seperti yang dilakoninya baru-baru ini saat menyambangi konstituennya. Hampir 10.000 pemuda di sana, ia berikan pemahaman tentang bahaya narkoba. “Tapi lebih dari itu, saya terpanggil untuk secara langsung bertatap muka dengan para pelajar seusia cucu pertama saya dan generasi muda di desa untuk memberikan motivasi kepada mereka,” terangnya.

 

Selama hampir seminggu, ia berkeliling ke beberapa sekolah di Lampung. Pria berkacamata itu bahkan rela menempuh perjalanan jauh dengan infrastruktur yang rusak parah. “Rata-rata dari satu tempat ke tempat lain, bisa memakan waktu kurang lebih 4 jam perjalanan,” papar alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tersebut. Semangat Henry tak pernah surut dalam upaya pemberantasan narkoba, bahkan acapkali menomerduakan kepentingan dirinya sendiri, seperti kala usai memberikan penyuluhan di salah satu SMK di daerah konstituennya, kakinya cidera, hingga ia sulit berjalan. “Hasil rontgen di Rumah Sakit Umum (RSU) Metro ternyata ada tulang yang retak,” tuturnya. 

 

Kendati demikian, kegiatan penyuluhan yang sudah terjadwal untuk seminggu ke depan terpaksa batal karena ia harus berobat ke Jakarta. “Setelah sembuh, saya akan kembali lagi dan melanjutkan tugas mengabdi untuk bangsa,” ungkap Henry semangat. Henry menggarisbawahi, tujuannya melakukan penyuluhan antinarkoba agar kelak para pelajar itu menjadi pemimpin yang amanah di negeri ini. “Dan menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang besar,” imbuhnya. Ia pun menegaskan, apa yang ia lakukan itu tak ada kaitannya dengan kampanye untuk meraup suara di dalam Pemilu (baik Pileg maupun Pilpres). Pasalnya, generasi muda yang ia sambangi adalah anak pelajar yang usianya masih di bawah 17 tahun, mereka belum mempunyai hak pilih pada pemilu bulan April 2019 mendatang. “Semua itu saya lakukan semata-mata merupakan bagian dari kegiatan mengabdi untuk Bangsa,” pungkasnya.

Johnny G Plate Memimpikan Indonesia Berdaulat Secara Ekonomi

Naskah: Subhan Husaen Albari Foto: Sutanto/Dok. Pribadi

Ada satu yang hal mendasari Johnny G Plate untuk terjun di dunia politik melalui kursi di parlemen. Melalui Partai NasDem (Nasional Demokrat), keterlibatan politiknya adalah membangun keadaban politik baru, yaitu politik tanpa mahar, politik tanpa syarat.

 

Berbekal pengalamannya di bidang wirausaha, Johnny memimpikan ekonomi Indonesia bisa tertangani dengan baik dan tumbuh menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Menurutnya, sinergi bersama dari semua pemangku kepentingan dapat mendorong Indonesia terus bertumbuh dan mampu berdaulat secara ekonomi. "Indonesia mutlak berdaulat secara ekonomi sehingga spirit kewirausahaan menjadi penting dikembangkan pada kalangan generasi muda," ucapnya.  Sesuai dengan basic-nya sebagai ekonom dan pengusaha, Johnny berada di Komisi XI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Moneter, dan Perbankan. Di Komisi ini, peran, ide, dan gagasan tentang upaya dan kebijakan membangun perekonomian negara dicurahkannya dengan baik. Selama tugasnya sebagai Ketua Fraksi NasDem dan anggota DPR-RI periode 2014-2019, banyak hal yang sudah dilakukan Johnny dalam menyikapi persoalan ekonomi nasional; baik terkait dengan pondasi makro ekonomi maupun dalam usaha pemerataan kesejahteraan ekonomi yang lebih berkeadilan sosial.  

 

Ketua Fraksi NasDem ini memberikan apresiasi kepada pemerintah yang berhasil menjaga stabilitas makro ekonomi dengan baik di bawah tekanan eksternal yang luar biasa akibat dari perang dagang antara Amerika Serikat, Tiongkok, Kanada, Uni Eropa, dan aksi unilateral lainnya yang dilakukan oleh pemerintah AS.  Ia mengatakan, kenaikan harga minyak mentah dunia secara signifikan juga mendorong percepatan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Namun, kata dia, berbagai bauran kebijakan BI dan Otoritas Fiskal telah cukup berhasil mencegah laju pelemahan rupiah lebih dalam yang telah menggerus cadangan devisa lebih dari 10 miliar dolar AS.

“Untuk itu, semua pihak perlu mendukung dan menjaga agar perekonomian nasional tetap kuat dan semakin kuat. Politisi tidak tergoda untuk menggunakan dampak isu global ini sebagai alat politik yang dapat terus melemahkan perekonomian domestik, yang ujung-ujungnya merugikan bangsa dan negara kita,” ujar Johnny kepada Men’s Obsession. Hampir lima tahun berjalan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem ini juga melihat banyak persoalan yang belum terselesaikan. Misal, Transfer Belanja Daerah dan Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN tiap tahun belum dapat diserap dan digunakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Pemerintah Pusat perlu mendorong penyerapan Transfer Daerah secara cepat dan mendorong stimulus ekonomi di daerah khususnya wilayah luar dan kawasan yang belum terkoneksi dengan baik. Masalah lain yang juga perlu mendapat penanganan serius adalah kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat dan belum tersebar secara merata. 

 

"Kami terus mendorong agar pemerintah, dalam penugasan kebijakan penyediaan listrik (rasio elektrifikasi) kepada PT PLN untuk secepatnya mengatasi kesenjangan elektrifikasi terutama di daerah-daerah pelosok yang terluar, terpinggir, dan terbelakang. Kebijakan meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan dalam pembangkit tenaga listrik tentu sejalan dengan tuntutan global mengenai pengurangan emisi karbon," ujarnya. "Kami juga mendorong berbagai Program Subsidi dan Jaminan Sosial Kesehatan yang telah diadministrasikan dan diselenggarakan pemerintah seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, KUR (Kredit Usaha Rakyat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), PKH (Program Keluarga Harapan) dan lain-lain bisa dikelola dengan baik agar dapat memperkecil kesenjangan sosial," ucapnya.  

 

Di tengah aktivitasnya sebagai Sekjen NasDem dan Ketua Fraksi NasDem di DPR, Ia tidak pernah meninggalkan tugas Reses di daerah pemilihan. Untuk merawat konstituennya di Nusa Tenggara Timur (NTT), setiap masa Reses ia selalu menyapa warganya di daerah pemilihan NTT 1 yang meliputi Pulau Flores, Lembata dan Alor. Ia mengajak masyarakat mengikuti program KIS, KUR, KIP, dan PKH. Ia menyebutkan, bunga pinjaman KUR relatif rendah karena disubsidi pemerintah melalui APBN sekitar Rp 9-10 triliun setiap tahun untuk dunia usaha, khususnya usaha mikro dan kecil. Kita bersyukur di NTT kegiatan ekonomi masyarakat dengan dukungan KUR telah lebih diagresifkan dan mendapat perhatian dari dunia perbankan. Kami juga mendorong masyarakat untuk selalu kreatif dan inovatif dalam menampilkan kearifan lokal, khususnya nilai-nilai kebudayaan yang beraneka ragam di NTT yang mempunyai nilai ekonomis dengan memanfaatkan fasilitas KUR dan Dana Desa. Melalui sinergi dari semua pihak terkait, Pemerintahan Pusat, Pemda dan dunia usaha.

 

Ia meyakini di bawah kepemimpinan Gubernur Baru Bapak Viktor Laiskodat NTT akan bertumbuh menjadi kawasan wisata baru yang bisa menjadi andalan dalam mengatasi masalah kemiskinan, mempersempit kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan sosial.  Untuk mempertahankan citra positif DPR, Johnny selalu berpegang pada spirit dasar perjuangan politik Partai NasDem yaitu Restorasi Indonesia. Inilah sebuah gerakan memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, serta mencerahkan atau memajukan Indonesia sesuai tujuan dan cita-cita Proklamasi 1945, yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan.

 

Gerakan restorasi ini tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga pokok demokrasi seperti partai politik, pemilihan umum, dan parlemen. Agenda lainnya adalah reformasi birokrasi sebagai ujung tombak pelayanan publik. Dan keberadaan NasDem sebagai partai politik mesti menjadi pilar demokrasi yang kuat dan dapat dipercaya sebagai lembaga yang mengagregasi kepentingan rakyat.

Maruarar Sirait Mengabdi Tak Pernah Henti

Naskah: Giattri F.P. Foto: Dok. Pribadi/Istimewa

Tiga periode sudah ia menorehkan kinerja mumpuni sebagai wakil rakyat di parlemen. Tentu saja itu merupakan kebanggaan bagi partai dan konstituennya di Jawa Barat. Legislator yang mewakili dapil Jawa Barat IX meliputi Sumedang, Majalengka, dan Subang ini sadar kalau regenerasi adalah sesuatu yang niscaya dalam sebuah organisasi partai politik.

 

Sebagai wakil rakyat, Maruarar Sirait (Ara) telah memberikan kemajuan signifikan mulai dari kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Tak hanya konstituen, masyarakat luas pun merasakan perannya. Terbukti dari permohonannya tidak akan maju lagi sudah disampaikan ke jajaran pengurus DPP, Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, dan kader PDI Perjuangan lainnya. Namun, loyalitas dan dedikasi kepada PDI Perjuangan, ditegaskan Ara tak akan pupus dalam dirinya. Ia akan selalu tunduk dan patuh terhadap keputusan partai karena ia masih tetap menjadi kader partai. Putra Batak yang meraih suara terbanyak di daerah Sunda dengan mayoritas Muslim ini bangga terhadap partai yang telah membesarkannya itu. Bahkan, sejumlah kemajuan PDI Perjuangan mendapatkan apresiasi yang tinggi darinya. Semisal perolehan partainya dalam Pilkada Serentak 2018. Menurutnya, kemenangan PDI Perjuangan di sejumlah daerah adalah bentuk kecermatan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memilih calon pemimpin.

 

Selain itu, kata Ara, kemenangan PDI Perjuangan di beberapa daerah juga menjadi kemenangan rakyat. Ini menunjukkan kaderisasi di PDI Perjuangan tidak berlangsung instan karena seseorang selalu melewati proses panjang sebelum dicalonkan menjadi kepala daerah. Ara mengakui, itu tak lepas dari figur Megawati yang memiliki magnet untuk mempersatukan internal partai, sehingga PDI Perjuangan menjadi solid. Sementara, figur Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini menjadi Presiden RI adalah magnet elektoral bagi PDI Perjuangan melalui kerja nyata yang dilakukan. Kedekatan Ara dengan Jokowi memang bukan hal baru. Ia adalah salah satu orang yang mendorong dan memberikan dukungan ketika Jokowi maju mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta bahkan hingga kemudian menjadi Presiden RI. Dalam satu kesempatan, Ara menyebut Presiden Jokowi sebagai seorang maestro politik.

Karena itulah, ia menyatakan kebanggaan baik kepada Jokowi maupun Megawati sebagai figur yang menjadikan PDI Perjuangan semakin dicintai rakyat. Hal tersebut dapat terlihat dari sejumlah lembaga survei yang menempatkan PDI Perjuangan dengan elektabilitas tertinggi. Sebagai politisi sejati, Ara tidak akan berhenti berkiprah bagi bangsa dan negara. Bersama DPP Taruna Merah Putih (TMP) yang didirikan dan dipimpinnya, ia akan lebih menguatkan komitmennya mengajak generasi muda untuk berani bertindak dan memperjuangkan hal yang benar serta memiliki daya saing yang tinggi. Anak muda, katanya, harus bisa menjadi kepala dengan memimpin, mewarnai dan bahkan memengaruhi untuk hal yang baik. Menurutnya, ada tiga hal prinsip hidup untuk generasi muda, yakni belajar cerdas dan tetap berdoa, bermental juara dengan menolak untuk kalah, dan menerapkan budaya malu.

 

Di kalangan anak muda dan dunia olahraga, nama Ara juga mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Tak hanya bersama organisasi TMP, ia juga memberi ruang yang luas bagi kreativitas anak muda untuk berbagai bidang. Terlebih di dunia sepak bola, ia menjadi sosok di balik sukses ‘Piala Presiden’ yang pertama kali dicanangkan pada tahun 2015. Di mana dirinya juga sukses menjadi ketua panitia di tiga edisi Piala Presiden, yakni tahun 2015, 2017, dan 2018. Ara menjelaskan bahwa dananya 100 persen dari sponsor. Tidak ada uang negara maupun dari BUMN. "Uang yang masuk maupun keluar diaudit oleh badan audit Pricewaterhouse Coopers (PwC). Sehingga penggunaan dana bisa dipertanggung-jawabkan. Ini sesuai arahan Pak Presiden agar kegiatan tersebut tidak menggunakan uang negara, tapi penggunaannya bersih dan bisa dipertanggungjawabkan. Beliau juga berpesan supaya kegiatan tersebut memberikan kesempatan berkembangnya ekonomi kerakyatan/ UKM seperti pedagang asongan yang bisa berdagang di keramaian ini," tegasnya.

 

Meski usianya terbilang muda, tapi sikap, penghargaan, dan pandangan politik Ara sudah jauh ke depan menembus batas suku, agama, ras, dan golongan. Putra Sabam Sirait ini bersama dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Said Aqil Siroj membuat tabligh akbar. Seperti, beberapa waktu lalu, TMP bersama GP Ansor, ormas pemuda yang berafiliasi dengan NU menggelar Gebyar Sholawat & Tabligh Akbar "Islam Nusantara" di Subang. Ara mengatakan, acara yang dihadiri ribuan jamaah itu merupakan kolaborasi unsur religius dan nasionalis. Pasalnya, GP Ansor merupakan garda terdepan pengaman Pancasila yang merupakan ideologi Indonesia. Karena itu, kegiatan kolaborasi ini akan terus dipertahankan. Supaya, pelindung ideologi semakin kuat. Dengan begitu, pihak-pihak yang anti Pancasila, yang ingin melakukan terorisme dan radikalisme, bisa diperangi.

 

Sementara, KH. Said Aqil Siroj dalam tausiyahnya, mengajak pada jamaah untuk tetap menghormati dan menghargai perbedaan. Meskipun berbeda agama maupun partai, tetap harus menjunjung persatuan dan kesatuan. “Kita harus memegang teguh ideologi bangsa, yakni Pancasila. Jangan sampai, kita terbawa paham radikal. Sehingga, bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Kehadiran Islam Nusantara, semakin memperkuat Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia. Pasalnya, Islam Nusantara menjadikan budaya Indonesia sebagai pondasi berbangsa dan bernegara,” tegasnya. Hal senada dikatakan Ara, “Islam selalu menyatu dengan Pancasila sehingga mampu saling menguatkan. Kegiatan ini merupakan bagian mengkampanyekan Pancasila dan NKRI. KH. Said Aqil Siroj merupakan pendukung Pancasila yang kuat juga dekat sekali dengan Pak Jokowi,” pungkasnya.

Melani Suharli Gigih Memberdayakan UMKM Melalui Parlemen

Naskah: Subhan Husaen Albari Foto: Fikar Azmy/Dok. Pribadi

Melani Leimena Suharli adalah satu dari sekian banyak anggota DPR yang memiliki kepedulian tinggi terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Baginya, menjadi wakil rakyat bukan hanya sekadar mencari kemapanan, lebih dari itu pilihannya untuk terjun ke dunia politik tak lain agar dirinya punya peran lebih besar untuk bisa memberdayakan para masyarakat melalui program UMKM. Tugas itu sudah ia lakoni hampir 10 tahun, sejak ia terpilih sebagai anggota DPR pada 2009. Bahkan jauh sebelum itu, ia sudah akrab dalam dunia usaha, terutama bagi kalangan perempuan di sektor UMKM.

 

Selama kurang lebih satu dasawarsa menduduki kursi parlemen tentu banyak yang sudah dilakukan oleh politisi Partai Demokrat itu. Awal terpilih sebagai anggota DPR, Melani langsung dipercaya menduduki jabatan strategis sebagai Wakil Ketua MPR pada 2009 lalu. Inilah prestasi politik yang cukup membanggakan bagi perempuan kelahiran Jakarta 1951 ini. Meski waktu itu tugasnya sebagai pimpinan MPR banyak disibukan pada program sosialisasi empat pilar MPR, ia tetap membina para UMKM di lingkungannya. Lima tahun berlalu, kini Melani ditugaskan di Komisi VI. Bertugas sebagai anggota komisi yang membidangi persoalan perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM & BUMN, dan standarisasi nasional tersebut, Melani merasa jalur untuk memberdayakan UMKM di masyarakat semakin terbuka lebar. Pasalnya, banyak sektor ekonomi masyarakat yang bisa digerakan dengan menggandeng mitra kerja di komisinya. Misal, di bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM. Ia selalu mengajak masyarakat untuk ikut program yang sudah dijalankan pemerintah. Seperti pembentukan koperasi dan UKM. 

 

“Kebetulan dapil saya secara geografis masyarakatnya berbeda dengan dapil-dapil di daerah lain. Di Jakarta ini sektor pertanian dan perkebunan itu tidak ada. Ini masyarakat perkotaan. Jadi, yang saya lakukan adalah terus mengadakan pelatihan wirausaha dengan mitra Kementerian Koperasi dan UKM dan juga perindustrian. Misalnya, pemberian modal. Dengan Kementerian Perdagangan saya juga selalu bekerja sama dalam usaha renovasi warung. Kementerian juga memandang anggota DPR dianggap lebih tepat untuk ikut mensosialisasikan program-program pemerintah di dapilnya,” ujar Melani kepada Men’s Obsession.

Artinya sebagai anggota DPR, Melani berperan ikut membantu dan memfasilitasi keinginan masyarakat mewujudkan impiannya. Ia melihat banyak potensi yang dimiliki masyarakat. Namun, kadang karena kurangnya akses informasi mereka bingung mau melakukan apa. Tugasnya sebagai anggota DPR ikut mengarahkan masyarakat agar lebih produktif dalam bekerja khususnya di sektor UKM. “Contohnya, mereka yang punya keahlian menjahit, membatik, membuat kue, otomotif, atau kerajinan tangan yang lain, kami selalu arahkan untuk ikut pelatihan di Kementerian Perindustrian. Masyarakat yang sudah kita bina ada lebih dari 1000 orang, banyak di antara mereka adalah kaum perempuan,” tukas perempuan berhijab itu.

 

Hobinya mengunjungi konstituen membuat Melani paham apa persoalan yang dihadapi masyarakat Jakarta. Melalui program Bina Lingkungan dari Kementerian BUMN yang bisa disinergikan dengan DPR, ia bisa memfasilitasi perbaikan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK). Merenovasi Balai Pertemuan Warga, tempat Mandi Cuci Kakus (MCK), serta memfasilitasi kebutuhan dari ibu-ibu majelis taklim. “Ini memang banyak diambil dari dana CSR BUMN. Tugas kami sebagai dewan adalah menyerap aspirasi dari kebutuhan masyarakat di dapil sehingga program pemerintah tepat sasaran,” tandas pecinta wastra nusantara tersebut. 

 

Dalam bidang legislasi dan pengawasan, Melani tengah mendorong disahkannya UU Koperasi yang sudah masuk Badan Legislasi (Baleg) DPR. Diakui tidak mudah untuk bisa meloloskan UU karena terkadang antar fraksi dan juga pemerintah punya cara pandang yang berbeda. Namun dalam beberapa revisi yang dikaji, ia adalah orang yang tegas menyatakan tidak setuju bila anggaran negara untuk koperasi dan UKM dipotong. Justru sebaliknya, ia meminta pemerintah menambah anggaran untuk pemberdayaan koperasi dan UKM karena anggaran saat ini dinilai masih terlalu sedikit. Melani juga melihat UU Koperasi dan juga beberapa UU lain menyangkut investasi masih terlalu ribet. Karenanya dalam setiap rapat dengan pemerintah, ia selalu mendesak agar dilakukan penyederhanaan aturan sehingga masyarakat dan investor tidak kesulitan dalam menjalankan usahanya. Termasuk dalam hal pemerataan ekonomi, ia kerap mendesak BUMN memberdayakan masyarakat di sejumlah daerah dengan tidak menarik uangnya ke pusat. Menurutnya, banyak potensi dari masyarakat yang bisa disinergikan dengan BUMN. Ia juga tak setuju pemerintah terlalu banyak melakukan impor pangan seperti beras, gula, dan garam lantaran ia melihat stok petani cukup memenuhi kebutuhan pangan.

 

Dengan upaya yang sudah dilakukan, Melani berusaha untuk tetap menjaga citra DPR agar semakin baik di mata masyarakat. Karena bukan hanya dirinya, ia juga berkewajiban membawa nama baik Partai Demokrat. Peduli, menyerap aspirasi, dan memberi solusi adalah prinsip yang selalu ditanamkannya dalam setiap menjalankan tugasnya sesuai arahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia sadar untuk bisa kembali menjadi partai pemenang pemilu dan lolos dalam ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen butuh kerja keras dari semua kader Demokrat. Sistem parliamentary threshold menjadi tantangan yang harus dihadapi semua parpol yang akan mengikuti pemilu 2019. Mendekati Hut Republik Indonesia ke-73 dan Hut DPR ke-73, Melani memimpikan sila kelima dari Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia bisa segera terwujud karena inti dari tujuan kemerdekaan suatu bangsa adalah terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera sesuai impian para pendiri bangsa ini.

Muhammad Sarmuji DPR Harus Jadi Kekuatan Yang Menolong

Naskah: Giattri F.P. Foto: Sutanto/Dok. Pribadi

Menjadi kekuatan yang menolong adalah filosofi hidup yang dipegang teguh oleh Muhammad Sarmuji. Karenanya, ketika dipercaya duduk di kursi Senayan, sosok yang dikenal dekat dengan konstituennya itu membaktikan diri untuk memperjuangkan hakhak rakyat.

 

Sarmuji adalah kader muda dari Partai Golongan Karya (Golkar). Ia memulai perjalanan politiknya dengan menjadi anggota dari organisasi sayap Partai Golkar, yaitu Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).  Ia sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal AMPI dan menjadi Sekretaris Jendral DPP AMPG. Sebelumnya, ia juga Staf Ahli DPR-RI. Hingga pada suatu titik, ia ingin berbuat banyak bagi negeri ini dengan mengikuti Pemilu Legislatif 2014. “Saya ingin menjadi kekuatan yang menolong. Dengan terjun ke dunia politik dan menjadi wakil rakyat, saya bisa menolong banyak orang,” ungkap Sarmuji kepada Men’s Obsession di ruang kerjanya yang sederhana. Sarmuji mengaku terinspirasi do'a surat Al-Isra, "Waj 'allii min ladunka sulthaanan nashiro" (Dan anugerahilah aku dari sisiMu kekuatan yang menolong).

 

Niat tulusnya berbuah manis, Sarmuji berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2014 – 2019 setelah memperoleh 57.586 suara. Selama menjadi wakil rakyat, ia beberapa kali pindah komisi. Awalnya, ia duduk di Komisi VI. Meskipun tidak lama di komisi yang membidangi investasi, perdagangan, perindustrian, BUMN dan koperasi tersebut, ia begitu concern memperjuangkan hak para petani gula. “Bagi saya tata kelola gula itu sering merugikan petani, pertama kerap terjadi kebocoran gula rafinasi sehingga harga gula turun tidak wajar dan kedua di pabrikpabrik gula kita sering ditengarai ada banyak kecurangan proses penetapan rendemen yang mengakibatkan petani tidak memiliki daya tawar sama sekali sehingga cenderung rendemen gula itu lebih rendah daripada yang sewajarnya,” tutur Sarmuji. 

 

Lalu pada April 2015, Sarmuji bertugas di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, kependudukan dan kesehatan. Di sana ia menyoroti tentang kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan tenaga kerja asing (TKA) untuk bekerja di Indonesia. “Kala itu Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan kebijakan tidak diberlakukannya bahasa Indonesia kepada warga asing. Ini yang kami perjuangkan agar syarat tersebut tetap diberlakukan demi memperketat proses masuknya TKA di Indonesia,” ungkapnya. Januari 2016 hingga kini, ia bertugas di Komisi XI.

 

Di komisi yang meliputi: keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan bukan bank tersebut, ia memberikan perhatian lebih kepada rakyat, khususnya petani dan industri kecil yang kurang mendapatkan akses permodalan. “Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di atas kertas itu di bawah Rp25 juta tanpa agunan, tetapi fakta di lapangan tetap saja ada agunan. Ini yang kami suarakan agar KUR Mikro betul-betul tidak ada agunan. Lalu, KUR sebagian besar masih dinikmati oleh kaum pedagang padahal KUR akan memberikan dampak yang bagus kalau proporsi industri pengolahan dan petani juga ditingkatkan,” imbuhnya.

 

Selama ini, sambung Sarmuji, petani paling kecil meraih akses permodalam karena mereka dikenal sebagai price taker bukan price maker. Sehingga, bank kalau melihat pertanian itu bukan peluang, tetapi resiko. Padahal kalau mereka didampingi dengan baik, non performing loan-nya bisa rendah. “Seharusnya perbankan lebih menunjukkan keberpihakannya kepada sektor-sektor yang selama ini kurang beruntung” papar penggemar futsal itu. Sarmuji beserta rekan-rekannya di Komisi XI, juga memperjuangkan agar perbankan memberikan kuota untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). “Alhamdulillah, mendapat sambutan yang baik ketika Menko Perekonomian kami undang ke Komisi XI, ia menjanjikan ada kuota dan itu dipenuhi. BI juga mengeluarkan kebijakan kuota untuk UMKM harus 20% dari seluruh dana yang disalurkan oleh perbankan,” tuturnya.

 

Pada April 2018 lalu, Sarmuji diamanahkan menjadi Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg). Tanpa banyak kata, ia langsung mendorong dengan serius pembahasan Undang-Undang tentang Kekayaan Negara. "Kekayaan negara harus diatur dalam undang-undang tersendiri, tetapi kita belum memiliki Undang-Undang Kekayaan Negara. Sekarang, kami sedang menunggu naskah akademik dan draft RUU Kekayaan Negara dari pemerintah agar bisa dimasukkan dalam Prolegnas 2018," tambah Sarmuji. Ada juga Rancangan Undang-undang yang sempat mandek cukup lama, lanjut Sarmuji, yang bisa diselesaikan dalam tempo beberapa bulan, yakni UU Karantina Kesehatan. “Saat ini, kami tengah mengusulkan RUU Pendidikan Kedokteran dan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren,” ungkap Sarmuji. Ketika ditanya bagaimana pandangan Sarmuji terhadap konstelasi politik terutama dalam Pemilu Legislatif 2019, ia menjawab bahwa elektabilitas partai politik sangat tergantung pada citra partai. Sementara, para individu yang berlaga harus memiliki kemampuan personal untuk dekat dan langsung menyentuh hati rakyat.

 

“Jadi masyarakat merasakan bahwa dia atau Sarmuji adalah bagian dari masyarakat,” tegas pria berkaca mata ini. Apa yang diutarakannya tersebut, mampu Sarmuji buktikan, selama ini ia dikenal sebagai wakil rakyat yang tak hanya sering terjun ke dapilnya, yakni Jawa Timur VI, tapi juga rajin membangun komunikasi kepada konstituen dan rakyatnya. “Jadi bukan hanya sekedar turun memperkenalkan diri, tapi duduk bersama, mendengarkan aspirasi mereka, menyuarakan apa yang dikeluhkan, dan membantu kebutuhan rakyat. Persoalannya terkadang yang mereka butuhkan di luar komisi yang saya duduki. Dulu pernah ada ide tentang dana aspirasi, namun ditolak. Padahal kalau dihayati betul itu bisa menjawab aspirasi rakyat,” ucapnya.

 

Kendati demikian, kata Sarmuji, ia harus kreatif, “Misalnya kalau mereka butuh ruang kelas baru, saya meminta tolong ke Komisi X. Program dari Komisi XI kan sedikit, paling kami bisa mengakses CSR beberapa lembaga itu pun tidak banyak. Yang terpenting sebagai wakil rakyat harus berusaha semaksimal mungkin, Insya Allah rakyat mempunyai penilaian yang baik,” jelas pecinta soto itu. Menutup pembicaraan, Sarmuji menuturkan poin penting agar citra DPR semakin positif, yakni komunikasi dengan rakyat harus lebih ditingkatkan. “Memang di era sekarang komunikasi kami sudah kian baik, apa yang dikerjakan DPR bisa diakses melalui aplikasi, tetapi kan orang yang mengetahui aplikasi ini tidak banyak. DPR juga harus punya cara efektif untuk menangkap apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat,” urainya.

 

Sementara untuk Fraksi Partai Golkar, ia berharap fungsi representasi sebagai perwakilan rakyat, pengawasan, budgeting, legislasi harus betul-betul bersandar pada apa yang dibutuhkan dan penting buat Negara ini. “Slogan ‘Suara Golkar, Suara Rakyat’ harus diimplementasikan, semoga slogan tersebut terus menginspirasi semua gerakan kami untuk tetap memperjuangkan segala kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Ridwan Hisjam Fokus Menjalankan Fungsi Pengawasan

Naskah: Subhan Husaen Albari Foto: Sutanto

Konsistensinya berkecimpung di dunia politik telah mengantarkan politisi senior Partai Golkar Ridwan Hisjam menduduki jabatan strategis. Sejak 1997, Ridwan sudah empat kali menjabat sebagai anggota DPR. Pada Pemilu Legislatif 2014, ia terpilih kembali dan ditempatkan di Komisi X sebagai Pimpinan Komisi. Kini jelang masa akhir jabatan keanggotaan pada 2019 mendatang, pria kelahiran Surabaya 1958 tersebut diamanatkan partai untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan Komisi VII yang membidangi persoalan energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup.

 

Terpilih sebagai anggota DPR pada Pileg 2014 lalu, Ridwan mengaku berkesan. Terlebih, ia langsung dipercaya sebagai Pimpinan Komisi X yang membidangi persoalan pendidikan, kebudayaan, olahraga, dan juga pariwisata. Baginya jabatan itu menarik karena ia ditugaskan untuk merampungkan RUU Kebudayaan yang sejak 10 tahun lalu belum juga selesai. RUU yang menjadi inisiatif DPR ini di masa periode kepemimpinannya direview kembali dan disahkan menjadi UU. Ia saat itu ditunjuk sebagai Ketua Pansus RUU Kebudayaan. Melalui UU ini paling tidak bisa menjadi dasar yang kuat bagi negara untuk melindungi kebudayaan sebagai aset bangsa. UU ini juga memerintahkan kepada negara untuk memerhatikan keberlangsungan hidup para pelaku kebudayaan. “Selama ini, mereka seakan-akan tidak diatur, kehidupannya senaknya. Saya sendiri setiap berkunjung ke daerah dan bertemu para penggiat budaya, mereka selalu mengeluhkan soal tidak adanya anggaran yang terencana dari negara untuk pelestarian budaya. Ini terjadi kenapa? karena memang waktu itu belum ada UU-nya,” ujar Ridwan kepada Mens Obsession saat ditemui di ruang kerjanya. 

 

Dalam dunia pendidikan, Ridwan mendorong pemerintah merumuskan kebijakan yang konkret soal Pancasila dalam kurikulum pendidikan agar ajaran yang terkandung di dalam ideologi bangsa tersebut dapat terinternalisasi dengan baik. Hal itu perlu dilakukan mengingat UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), mengamanatkan Pendidikan Nasional harus berdasarkan Pancasila serta UUD NRI 1945 dan berakar pada nilai agama, kebudayaan, serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Melalui kebijakan tersebut, ia meyakini, masyarakat bakal mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mantan Wakil Bendahara DPP Golkar ini juga sangat aktif mengajak kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk bersinergi dalam mempromosikan pariwisata Indonesia, khususnya di daerah masingmasing.

 

Sektor wisata kata Ridwan, harus menjadi frontline ekonomi industry karena target ke depan pariwisata merupakan sektor strategis nasional sebagai penyumbang devisa terbesar negara. Dalam setiap pemaparannya, ia juga mendesak pemerintah pusat untuk melakukan langkah konkret dalam meningkatkan koordinasi dan sinergitas penguatan program 10 destinasi wisata prioritas. Demikian juga masyarakat, ia meminta bersikap kritis jika ada kebijakan pemerintah yang dirasa kurang tepat sasaran dalam memajukan pariwisata, khususnya di daerah.

 

Kurang lebih empat tahun berada di Komisi VII, Ridwan kini dipindah ke Komisi VII sebagai pimpinan. Ia dilantik oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di ruang Komisi VII pada Selasa 24 Juli 2018. Meski baru tiga bulan di tempatkan di Komisi VII, ia cukup lihai memainkan peran sehingga ditunjuk sebagai pimpinan komisi. Namun, ia mengaku komisi ini bukan rumah baru baginya, sebab sebelumnya pada 1999-2004, ia pernah duduk di Komisi VIII yang dulu membidangi energi, riset, dan teknologi sama seperti Komisi VII sekarang. Capaian ini menunjukkan bahwa Ridwan adalah politisi senior yang disegani oleh kawan-kawannya di DPR. Ia juga dipandang mampu mengemban tugas itu karena pengalamannya.

 

Menduduki jabatan pimpinan Komisi VII di waktu akhir, Ridwan menekankan untuk lebih melakukan fungsi pengawasan dibanding legislasi. Artinya, ia mengajak kepada seluruh anggota untuk memaksimalkan fungsi pengawasan di daerah pemilihannya terkait persoalan energi, riset dan teknologi serta lingkungan hidup. Ia melihat banyak perusahaan energi dan pertambangan di daerah yang masih seenaknya sendiri dalam melakukan aktivitas industri tanpa memperhatikan persoalan lingkungan. Akibatnya, aktivitas pertambangan bukan malah membawa kesejahteraan bagi masyarakat, tapi justru merugikan masyarakat. Khususnya menyangkut persoalan limbah perusahan. “Ini juga sekaligus mendorong anggota DPR agar lebih dekat lagi dalam menyerap aspirasi masyarakat karena kita tahu hampir semua anggota DPR sekarang akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada Pemilu 2019. Jadi, fungsi pengawas lebih diperkuat lagi kepada anggota dalam menjalankan tugasnya di daerah. Di daerahdaerah yang memiliki aset pertambangan seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan juga Papua juga banyak persoalan yang belum terselesaikan,” jelasnya.

 

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini menjelaskan, pihaknya bukan tidak mau terburu-buru menjalankan fungsi legislasi dengan membuat UU. DPR memang memiliki tugas membuat UU. Namun menurutnya, suksesnya anggota DPR tidak diukur dari banyaknya UU-UU yang diproduksi, melainkan titik tekannya lebih kepada kualitas dari produk UU yang dihasilkan, bagaimana bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Menurutnya, UU saat ini masih banyak beberapa yang perlu dikaji kembali. Misalnya, UU Mineral dan Batu Bara (Minerba). Anggota dari daerah pemilihan Malang Raya ini juga menyoroti banyaknya partai politik yang ikut dalam Pemilu 2019. Mewakili pandangan Partai Golkar, ia menilai sistem multi partai tidak akan membuat demokrasi berjalan lebih baik. Sebaliknya, jurang perbedaan pendapat dalam menyampaikan aspirasi justru akan semakin dalam khususnya di DPR. Di luar itu, Ridwan juga dikenal dekat dengan rakyat karena hampir setiap bulan ia tidak pernah absen menyapa warganya di Malang Raya dengan mengadakan kegiatan sosial. Kegiatan in juga dalam rangka menyerap aspirasi.

Risa Mariska Kritis Dalam Mengemban Amanat Rakyat

Naskah: Arif Rahman Hakim Foto: Dok. Pribadi

PDI Perjuangan (PDI-P) memiliki banyak kader wanita yang tangguh. Salah seorang di antaranya Risa Mariska, S.H. Betapa tidak? Sosok yang telah memakan asam garam di dunia hukum, sebagai wakil rakyat yang duduk di Komisi III DPR yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, ia banyak menuai prestasi.

 

Semula Risa adalah pengacara. Hingga suatu ketika, hatinya terketuk untuk berbuat lebih banyak untuk negeri ini. Ia pun memutuskan terjun ke pentas politik dan bergabung dengan PDI-P. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memberi kepercayaan kepada Risa menjadi calon anggota legislatif (caleg) tingkat DPR RI pada Pemilu 2014. Ia ditempatkan di daerah pemilihan Jawa Barat VI yang meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi dengan nomor urut 6. Pemilu 2014 merupakan kebangkitan PDI-P. Partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih ini keluar sebagai pemenang dengan mengantongi 23.681.471 suara (18,95%) dan mendapat 109 kursi di DPR.

 

Ia termasuk yang memperoleh kursi di DPR dengan perolehan 27.578 suara. Perempuan kelahiran 9 Desember 1979 ini ditempatkan di Komisi III DPR, sesuai dengan latar belakangnya. Dalam mengemban amanat sebagai wakil rakyat, ia dikenal kritis dan terbilang banyak menorehkan prestasi, antara lain ikut terlibat menyelesaikan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Tak hanya itu, ia pun turut andil merampungkan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Risa menuturkan, sebelum disahkan, UU terkait pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut menjadi RUU yang menyedot perhatian publik. Pada 24 Mei 2018, Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme mengadakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Agenda rapat saat itu adalah laporan Panitia Kerja (Panja) kepada Pansus dan pengambilan keputusan tingkat 1.

 

Dalam raker tersebut, Risa mengatakan, tindak pidana terorisme tergolong tindak pidana serius terhadap aspek kehidupan. Oleh karena itu, pemberantasan terorisme perlu dilakukan kesinambungan searah dan paripurna, serta pendekatan aspek hukum sosial budaya dan ekonomi. Terjadi serangan simultan dimulai Mako Brimob di saat rancangan ini tengah dibahas, dan beberapa tempat lainnya, maka menurut Risa negara tidak boleh kalah. Risa menegaskan bahwa presiden memiliki tanggung jawab atas kedaulatan dan keamanan negara, terorisme melawan kewibawaan negara, maka harus diberantas habis. “Terorisnya melawan HAM dan kejahatan manusia yang luar biasa, maka harus melibatkan seluruh aparat negara dalam penanggulangan. PDI-P memberikan persetujuan terhadap RUU Terorisme menjadi Undang-undang untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II di paripurna,” tandas Risa. Perjuangan Risa bersama koleganya di Komisi III berbuah manis, akhirnya rapat paripurna DPR resmi menyetujui RUU Terorisme menjadi UU.

 

Sikap kritis Risa juga ditunjukkan terhadap wacana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri. Ia dengan lugas tidak setuju jika dibentuknya Densus Tipikor Polri bertujuan menyaingi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya Densus Tipikor ini perlu diperkuat dan diperjelas lagi, sehingga tidak menimbulkan kesan pelemahan KPK di masyarakat. “Saya ingin Densus Tipikor ini tidak untuk saling berkompetisi dengan KPK. Domain-domainnya harus kita pisahkan. Contohnya, domain KPK dan Densus Tipikor berbeda,” tegas wanita ayu itu.

 

Meski terhitung ‘hijau’ di dunia politik, Risa banyak diberi kesempatan untuk memimpin oleh para senior. “Tahun lalu, saya dipercaya menjadi wakil pemimpin revisi undang-undang tentang paten. Alhamdullilah, di periode pertama ini saya sudah belajar banyak hal, antara lain mengenai politik regulasi, politik anggaran dan pengawasan," ujarnya. Selain ditempatkan di Komisi III, ia juga pernah menduduki posisi-posisi yang cukup strategis, seperti Mahkamah Kehormatan Dewan. Di dalam pembahasan Undang Undang di Komisi III, Risa juga masuk dalam Tim Panja RUU KUHP dan RUU Jabatan Hakim.

 

Di tengah kesibukannya di DPR, Risa juga banyak menghabiskan waktu untuk terjun ke masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya, Depok. Ia menaruh perhatian dengan berbagai persoalan sosial, salah satunya membantu pembangunan tempat ibadah. Menurutnya, perkembangan pembangunan perumahan yang sangat cepat harus diimbangi dengan ketersediaan rumah ibadah, bahkan bila perlu setiap pengembang perumahan diwajibkan untuk membangun tempat ibadah. Ia juga menolak keras, jika pembangunan rumah ibadah dipersulit oleh pemerintah dan siap memberikan pendampingan hukum untuk masyarakat yang menjadi korban.

 

Pemilu 2019 mendatang diikuti 20 partai politik (parpol), meningkat dari Pemilu 2014 yang diikuti 15 parpol. Risa mengatakan, bertambahnya parpol baru harus dipandang sebagai kemajuan pola pikir dan paradigma masyarakat terhadap partai politik. “Artinya masyarakat sudah menyadari bahwa kehidupan kita tidak luput dari keputusan politik. Karenanya, pengambilan keputusan politik juga harus melihat manfaatnya bagi masyarakat luas,” terang Risa.

 

Sebagai anggota Fraksi DPR PDI-P, apa saja yang perlu ditingkatkan partai dalam rangka melaksanakan amanat rakyat? “Sebagai petugas partai di lembaga legislatif, Ibu Ketua Umum selalu mengingatkan kita agar senantiasa turun ke daerah pemilihan pada saat masa reses, Tujuannya adalah mengenal dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian keadilan sosial bagi masyarakat dapat tercapai seperti yang termaktub dalam Pancasila,” jawab Risa. Berkat kegigihannya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di gedung parlemen, ibu dua anak ini mendapatkan penghargaan 'Best Achiever in Women Legislators 2018' dari Majalah Women’s Obsession di Jakarta. Tentu penghargaan itu membuatnya semakin bersemangat bekerja.

Read More    

Add to Flipboard Magazine.
Komentar:

       

 

   

Popular

 

Photo Gallery

     

Visitor


Jumlah Member Saat ini: 2250