Search:
Email:     Password:        
 





Obsession Awards 2019

By Iqbal Ramdani () - 11 March 2019 | telah dibaca 376 kali

Tough Leader

Joko Widodo Presiden Republik Indonesia

Naskah: Giattri F.P. Foto: Istimewa

Lima tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjukkan bahwa ia adalah sosok pemimpin tangguh. Betapa tidak, sejak tahun pertama kepemimpinannya ia mampu menghadapi berbagai persoalan dan dinamika politik yang menghadang. Sampai kemudian, ia mampu melaksanakan kepemimpinannya hingga sekarang.

 

Pertama kali menjabat sebagai Presiden Indonesia, Jokowi tampil dengan reputasi sebagai politisi yang memiliki kemauan untuk membuat perubahan. Oleh karena itu, tak heran jika Jokowi rajin turun ke lapangan kemudian mau mendengarkan suara lain, pihak masyarakat, termasuk pengguna media sosial. Bahkan, melakukan diplomasi makan siang dan makan malam dengan mengundang berbagai kalangan untuk menjelaskan kebijakan dan mendengarkan masukan. Ia juga menunjukkan pola hidup sederhana. Di awal kepemimpinannya pada tahun 2014 Presiden Jokowi sudah bertekad mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berkedaulatan ekonomi. Mungkin kita rakyat Indonesia masih ingat bagaimana Jokowi mencoba menggenjot penerimaan negara di sektor pajak, cukai, kepabeanan, dan hibah.

 

Inilah fakta keseriusan pemerintah dan juga DPR dalam menuntaskan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Tidak hanya itu pemerintah bersama DPR juga merevisi Undangundang (UU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Memang, Presiden Jokowi di awal pemerintahannya merencanakan dua program besar untuk meningkatkan penerimaan negara, yaitu program tax amnesty untuk melakukan reformasi di sektor pajak dalam rangka menaikkan tax ratio dan merombak UU Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sekadar informasi tambahan saja, tax amnesty di Indonesia yang berjalan sangat sukses di era Jokowi ini bahkan menjadi salah satu cerita keberhasilan program pengampunan pajak di dunia.

 

Di sisi lain, Jokowi juga hadir sebagai pemimpin yang memiliki pandangan untuk memfasilitasi penyederhanaan peraturan yang sedang berlangsung. Sehingga kemudian, Indonesia naik peringkat dalam Indeks Kemudahan Berbisnis dari Bank Dunia— suatu indikator untuk lingkungan bisnis yang paling banyak digunakan. Di antara 190 yurisdiksi, Indonesia telah naik dari peringkat 114 ketika Jokowi pertama kali menjabat, menjadi peringkat 73 saat ini. Keterpilihan Jokowi dalam Pemilihan Presiden RI tahun 2014 adalah fakta bahwa Indonesia lebih suka memilih sosok dengan penampilan sederhana untuk jabatan tertinggi. Hal ini jelas mencerminkan kemajuan demokrasi negara ini.

 

Jokowi bukanlah pemimpin dengan teori dan retorika kosong. Pria berdarah Jawa ini adalah pemimpin yang visioner dan mewujudkan mimpinya dengan terjun langsung, kerja, kerja, dan kerja. Padahal, faktanya didunia ini untuk sekecil apapun yang ingin kita miliki tidak ada yang datang dengan tiba-tiba. Harus ada kerja nyata, perjuangan, dan proses. Fakta lainnya, selama kepemimpinan ayah tiga anak ini, ia sudah mampu menuntaskan beberapa masalah. Baik di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Di bidang ekonomi misalnya, memang pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai 5 persen atau masih jauh dari target pertumbuhan 7 persen yang dicanangkan Jokowi pada Pilpres 2014. Namun, Indonesia mampu melewati volatilitas pasar negara berkembang tahun 2018. Terkait beban subsidi energi yang terlalu besar, Jokowi masih mampu mengelola kondisi itu dengan baik.

 

Mungkin, bila pemerintah tidak berhasil mengelola beban energi itu, ditambah dengan adanya krisis global ini yang melanda semua, agak sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial sudah berhasil dikurangi oleh Jokowi. Pengurangan kemiskinan turun di bawah 2 digit. Kemudian, ketimpangan yang melewati poin 3,9 persen sekarang juga sudah mulai turun menjadi 3,8 persen. Apresiasi tentu perlu diberikan untuk pemerintahan saat ini sebagaimana kita mengapresiasi pemerintahan sebelum Jokowi yang juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi indonesia. Itu artinya, dalam 4 tahun pemerintahan Jokowi, pondasi-pondasi lainnya juga semakin diperkuat dalam rangka menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang maju. Satu hal yang juga patut diakui adalah ketika Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara tahun 2018 sebesar Rp1.942,3 triliun, tumbuh 16,6 persen dari tahun 2017. Melebihi target, atau 102,5 persen dari target yang ada di APBN 2018 sebesar Rp1.894,7 triliun.

 

Penerimaan ini berasal dari pajak, cukai, PNBP, dan hibah. “Pada tahun ini untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan tidak mengundang-undangkan APBN Perubahan dan tahun 2018 ditutup dengan Penerimaan Negara sebesar 100 persen,” kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Jokowi telah mampu membuktikan kerja kerasnya menjadikan Indonesia berdaulat secara ekonomi. Ada banyak program-program yang menjadi kerinduan Jokowi bagi rakyat Indonesia. Terlepas dari itu menyangkut infrastruktur, pendidikan ataupun bidang lainnya.

 

Tangguh Hadapi Fitnah

Selain tangguh dalam menghadapi problematika politik, sosial, dan ekonomi, Jokowi juga tangguh dalam menghadapi ‘serangan’ yang menjurus masalah pribadi yang ditujukan oleh sekelompok orang. Misalnya, soal tuduhan ia adalah kader Partai Komunis Indonesia (PKI) hingga diragukannya keislamannya. Khusus soal isu PKI, ini memang terasa aneh karena logikanya jika memang Jokowi terindikasi organisasi yang sudah dilarang secara hukum, kok ya bisa ia mencalonkan diri sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, bahkan menjadi Presiden RI? Tentu saja Jokowi tidak terima dengan tudingan tersebut. Namun, ia tetap sabar sembari melakukan klarifikasi di berbagai kesempatan bahwa dirinya bukan kader PKI. Dalam berbagai kesempatan ia kemukakan itu. Bahkan di acara apel Bintara Pembina Desa (Babinsa) se-Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/7/2018) pagi, Jokowi mengingatkan segenap Babinsa untuk bisa menjelaskan PKI dibubarkan pada 1965. Sementara, dirinya lahir tahun 1961. 

 

Artinya, lanjutnya, umurnya baru 4 tahun saat itu, dan tidak ada namanya PKI balita (bayi di bawah lima tahun). “Logikanya itu saja. Tarik lagi ke isu yang lain, orang tuanya, kakek-neneknya. Ini yang namanya politik tapi bisa meresahkan masyarakat,” tuturnya. Jokowi mengingatkan sekarang zamannya terbuka, cabang ormas Islam, seperti Nadhlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, atau Al Irsyad bisa mengecek dengan mudah ke masjid dekat rumah orang tuanya. “Gampang sekali, jangan sampai isu-isu meresahkan rakyat kita, menjadi kewajiban kita bersama untuk menjelaskan dengan logika dan nalar,” tegasnya. Lebih tendensiusnya lagi, Jokowi bercerita kalau di media sosial ada yang menampilkan tokoh PKI DN Aidit tahun 1955 yang berpidato di dekatnya ada dirinya.

 

Jokowi mengaku heran gambarnya kok persis dirinya dan diakuinya itu gambar dirinya. Masalahnya, lanjut Jokowi, tahun 1955 itu dirinya belum lahir. Bahkan waktu PKI dibubarkan tahun 1965, ia mengaku masih balita (bawah lima tahun). “Ya itulah informasi-informasi yang berseliweran, ya tentu saja harus saya jawab itu. Kalau ndak nanti kalau ada yang percaya kan berbahaya sekali seperti itu. Ada isu ada yang percaya, berbahaya kalau ndak saya ngomong blak-blakan seperti ini,” ucapnya. Jokowi mengakui jika kadang-kadang isu soal PKI itu hanya berseliweran seperti itu. Namun, kalau lama-lama informasi itu ada terus bisa dianggap sebuah kebenaran. “Kalau saya terbuka saja, kami persilakan itu,” tegas pria ramah itu. Selain isu PKI, Jokowi juga diterpa soal agamanya. Banyak yang memainkan isu keagamaan Jokowi untuk kepentingan politik. Misalnya, menuduh Jokowi bukan Islam dan anti Islam. Dan, Jokowi kembali menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi isu ini.

 

Ia tak menjelaskan soal keagamaannya secara verbal, tapi lebih memperlihatkannya dengan fakta bahwa ia sangat mencintai agamanya, Islam. Untuk itu, ia banyak menjaga silaturahmi dengan kalangan ulama dan santri. Presiden Joko Widodo sendiri mengaku heran dengan tudingan tersebut. Hal itu diungkapkan di dalam pidato Pembukaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Angkatan XII Tahun 2018 di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Rabu (8/8/2018). “Ada yang bilang, Presiden Jokowi tidak pro-Islam. Ya bagaimana? Saya itu Muslim. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan juga dengan Kiai Ma’ruf Amin. Juga dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar ke mana-mana,” ujar Jokowi. “Hampir setiap minggu saya juga masuk ke pondok pesantren. Untuk apa? Saya ini ingin melihat problem dan kesulitan yang umat Islam alami itu apa,” lanjut ayah dari Gibran Rakabuming, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep ini. Ia menambahkan, kebijakannya pun sangat mendukung ekonomi umat Islam. Hal itu terlihat dari didirikannya 40 bank wakaf mikro di basis-masis massa Muslim Indonesia. Selain itu, Jokowi juga mendorong kerjasama antara perusahaan besar dengan organisasi Islam dalam rangka meningkatkan ekonomi umat.

 

“Misalnya kerja sama antara NU dengan Garuda Food, ada itu berapa ratus hektare di Jawa Timur. Yang seperti inilah yang memperbaiki ekonomi kita. Tanpa pendekatan ekonomi seperti itu, gap antara kaya dan miskin akan semakin lebar,” ujar suami dari Iriana itu. Di era kepemimpinannya, juga dikeluarkan Peraturan Presiden mengenai penetapan Hari Santri Nasional. Oleh sebab itu ia heran mengapa dengan segala kebijakannya itu, dirinya tetap dituding demikian. “Yang buat Perpres Hari Santri Nasional siapa? Masak yang begitu dibilang tidak pro-Islam ya?” ujar Jokowi. Putra dari pasangan Noto Mihardjo dan Sudjiatmi ini menyebut, tudingan itu tidak bisa lepas dari kepentingan politik. Ia berharap agar masyarakat tidak termakan dengan isu-isu tersebut.

Best Ministers

Pratikno Menteri Sekretaris Negara RI

Naskah: Giattri F.P. Foto:Sutanto/Istimewa

Berlatar belakang seorang akademisi, mantan Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini ternyata mampu membuktikan dirinya mumpuni sebagai Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg). Ia andal mengelola lembaga tersebut dengan baik. Khususnya dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara kepada Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan, ia berandil besar dalam mendekatkan rakyat dengan pemerintah.

 

“Hidup saya itu tidak punya jadwal,” kelakar Pratikno suatu ketika kepada Men’s Obsession. Kalimat itu ia lontarkan untuk menggambarkan betapa padatnya kerja yang harus ia lakoni sebagai Mensesneg. Jauh berbeda dengan ketika ia masih menjadi dosen. Namun baginya, sukses memberikan support kepada presiden dan wakil presiden adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Dan yang pasti, sebagai Mensesneg, suami dari Siti Farida ini memiliki pengaruh besar dalam menata segala hal terkait protokoler kepresidenan. Selama empat tahun menjabat, pria kelahiran Bojonegoro, 13 Februari 1962 ini memang telah memperlihatkan kinerjanya yang luar biasa. Hal itu sesuai tekad Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk menjadi kementerian yang lebih progresif dan terus melakukan beragam inovasi dalam membangun institusi menuju Smart Government atau institusi pemerintah yang bekerja dengan cerdas.

 

Beberapa inovasi yang dilakukan, antara lain penyederhanaan cara kerja, e-government, pengembangan sumber daya manusia, dan pemeliharaan lingkungan. Seperti dituangkan dalam programprogram prioritas dalam Rencana Strategis Kementerian untuk kurun waktu 20142015-2019, Pratikno bersama jajarannya telah meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pelayanan teknis serta administratif kepada presiden. Pelayanan teknis dan administrasi kepada presiden terkait penjadwalan dan teknis acara kepresidenan. Selain itu, menurutnya, terkait pengelolaan aset istana dan layanan teknis kenegaraan, serta komunikasi publik presiden. “Kami juga menjalankan peningkatan kualitas, efektivitas, dan efisiensi dalam dukungan substansi kepada presiden dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

 

Program prioritas kedua adalah peningkatan konsistensi regulasi dan kebijakan secara horizontal dan vertikal. Sedangkan yang ketiga, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset negara. Program prioritas itu merupakan hal penting mengingat Setneg memiliki tugas dan fungsi dasar memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Selain itu, Setneg telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penataan pengelolaan aset, keuangan, serta IT. Penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) di Setneg merupakan salah satu simpul yang mendapat perhatian khusus. Betapa tidak, kalau pengaduan yang disampaikan kepada presiden dan/ atau Mensesneg tidak ditangani dengan baik, bukan mustahil akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, khususnya yang menyampaikan pengaduan. Kalau dibiarkan, kondisi itu bisa mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

 

Hal itulah yang mendorong Setneg melahirkan inovasi bertajuk Monitoring Penanganan Pengaduan Masyarakat. Inovasi ini menerapkan model penanganan pengaduan tidak lagi seperti ‘kantor pos’, melainkan memiliki implikasi yang lebih nyata. Inovasi ini dilandasi oleh Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara. Keberlanjutan inovasi yang berhasil masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang diadukan sebagai upaya menghadapi tren peningkatan jumlah pengaduan setiap tahunnya dan dibutuhkan penyelesaian.

 

Apalagi, pengaduan masyarakat saat ini juga bisa melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang kini dikelola oleh Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Setneg juga telah meluncurkan Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (SIMPEL). Pratikno mengatakan, pengembangan aplikasi SIMPEL tidak sebatas pada proses digitalisasi mekanisme kerja yang selama ini dilakukan secara manual diubah menjadi proses elektronik. Melainkan juga disertai upaya debirokratisasi melalui penyederhanaan proses penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri (PDLN). SIMPEL pun dibekali fitur yang dapat mempermudah pemantauan efektivitas PDLN. Lalu, juga disediakan fitur penyampaian laporan hasil pelaksanaan perjalanan PDLN melalui sebuah formulir online yang distandarisasi dengan tujuan mempermudah proses analisis dan efektivitas pelaksanaan PDLN. Untuk membangun semangat inovatif, Setneg mencoba mendongkraknya dengan penyelenggaraan Apresiasi Inovasi  

 

Kementerian Sekretariat Negara sebagai bentuk apresiasi bagi Satuan Kerja di lingkungan Setneg yang telah berhasil membuat inovasi-inovasi baru. Kategori penghargaan atas inovasi tersebut, antara lain pelayanan, pemeliharaan lingkungan, pengembangan SDM, budaya, dan fasilitator inovasi. Inovasi Setneg lainnya adalah I-Magazine yang terbit setiap empat bulan sekali dalam format digital dan berisikan informasi tentang inovasi kedinasan di lingkungan Setneg. Media ini diharapkan dapat menjadi forum pembelajaran konstruktif bagi pegawai Setneg maupun masyarakat luas. Gagasan penerbitan media ini dicetuskan Pratikno yang ingin mendorong penyebarluasan inovasi di lingkungan Setneg, termasuk di Dewan Pertimbangan Presiden, Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran serta Taman Mini Indonesia Indah, utamanya yang berkaitan dengan debirokratisasi, digitalisasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Best Ministers

Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian RI

Naskah: Hasan Pessy Foto: Istimewa

Sejak masuk dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, Airlangga terus membangun optimisme Indonesia. Aspirasi besarnya adalah menjadikan Indonesia masuk 10 negara dengan perekonomian terkuat di dunia pada 2030. Untuk menuju road map tersebut, ada tiga arah kebijakan utama yang disiapkan, yakni peningkatan produktivitas melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan daya saing ekspor manufaktur, dan penguatan strategi industri hulu.

 

Pemerintah telah memiliki strategi dan arah yang jelas dalam membangkitkan perekonomian nasional melalui implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. Implementasi inisiatif Making Indonesia 4.0 juga diyakini dapat mendongkrak tiga aspek, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) secara umum, kontribusi menufaktur, dan kesempatan kerja. Target yang diproyeksikan adalah pertumbuhan PDB hingga 1-2 persen dari baseline, serta membuka lebih dari 10 juta lapangan kerja tambahan dan lebih dari 25 persen kontribusi PDB sektor manufaktur. Salah satu prioritas pemerintah dalam Making Indonesia 4.0 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya yang dilakukan melalui pengembangan pendidikan vokasi bidang industri agar kompetensi SDM meningkat dan berdaya saing tinggi.

 

Dengan program link and match, Airlangga juga mendorong agar industri berperan aktif melibatkan SMK. Sebagai contoh, industri dapat memberikan bantuan mesin produksi pabrik kepada SMK yang sudah bekerja sama, untuk mendukung berjalannya kurikulum dual system yang mencakup 30 persen teori dan 70 persen praktik. Airlangga menyebut bahwa ada 36 kompetensi keahlian SMK sesuai dengan kebutuhan industri yang mendapatkan insentif super deductible tax. Sektor yang diusulkan, antara lain elektronika industri, instalasi pemanfaatan tenaga listrik, permesinan, pengelasan, pengecoran, pemeliharaan mekanik industri, instrumentasi logam, kontrol proses, kontrol mekanik, otomatisasi industri, meka tronika, kimia industri, kimia analisis, perbaikan dan perawatan audio video, perawatan serta perbaikan alat berat.

 

Kemudian, untuk sektor otomotif dibagi dalam lima bidang yang lebih spesifik, antara lain perawatan dan perbaikan otomotif kendaraan ringan, perawatan dan perbaikan otomotif sepeda motor, perancangan dan perbaikan ototronik (otomotif elektronika), perbaikan bodi otomotif, serta pembuatan komponen industri otomotif. Selanjutnya, untuk sektor furnitur dibagi dalam dua bidang lebih spesifik, yakni pembuatan produk furnitur dan desain produk furnitur. Sektor perkapalan, dibagi dalam lima bidang lebih spesifik, yaitu rancang bangun kapal, konstruksi kapal, pengelasan kapal, kelistrikan kapal, dan instalasi permesinan kapal.

 

Sedangkan, sektor tekstil dan garmen dibagi dalam lima bidang lebih spesifik, yakni desain dan produksi kriya tekstil, pembuatan benang tekstil, pembuatan kain (tenun dan rajut), produksi garmen dan kimia tekstil. Terakhir, terkait logistik industri, meliputi logistik pergudangan, logistik transportasi, serta manajemen pergudangan dan distribusi. Airlangga menyampaikan, guna mendukung peningkatan kompetensi SDM di bidang industri pemerintah menambah dana pendidikan untuk vokasi sebesar Rp1,78 triliun, karena SDM merupakan kunci untuk perindustrian. “Kami terus mendorong agar semakin banyak SMK yang bergabung dalam program link and match. Total SMK di Indonesia ada 14 ribu sekolah,” jelasnya. Di samping itu, Airlangga juga menetapkan kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020-2024.

 

Pertama, memperkuat keterbukaan iklim investasi perdagangan dan keterlibatan dalam produksi global. Kedua, memperkuat kemampuan dorongan inovasi dan percepatan adopsi teknologi. Selanjutnya, meningkatkan diplomasi ekonomi dan pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas. Keempat, mengoptimalkan potensi sumber pertumbuhan ekonomi. Kemudian, memperkuat pilar pendukung pertumbuhan sector manufaktur. Terakhir, menciptakan kebijakan ekonomi makro yang kondusif untuk mendukung pengembangan manufaktur. Tak hanya itu, Airlangga pun sukses membawa kementeriannya menjadi terbaik di Asean, hal itu terlihat pada kuartal III tahun 2018, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang berasal dari industri manufaktur sebesar USD39,7 miliar sehingga PDB pada sektor manufaktur Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan Asean, disusul oleh Thailand pada posisi kedua dengan porsi mencapai USD22,5 miliar, kemudian diikuti Malaysia (USD17,2 miliar), Singapura (USD16 miliar), Vietnam (USD8,2 miliar), Filipina (USD8,2 miliar), Kamboja (USD2,8 miliar), Laos (USD1,1 miliar), dan Brunei Darussalam (USD0,5 miliar). 

 

Tak berhenti disitu, Kemenperin pun berhasil mencatatkan kinerja positif dari sektor industri pengolahan nonmigas periode 2015-2018 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,87 persen dan masih sebagai sektor yang berkontribusi paling besar terhadap PDB nasional, dengan setoran hingga 17,66 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2015 sektor industri pengolahan nonmigas menyumbang sebesar Rp2.098,1 triliun terhadap PDB, tapi berkat Airlangga, meningkat menjadi Rp2.555,8 triliun. Atas prestasinya, pemerintah kembali memberikan penghargaan kepada Kementerian Perindustrian yang dinilai mampu konsisten mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan selama lima tahun berturut-turut pada periode 2013-2017. Kemenperin telah mendapatkan sepuluh kali opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2008.

Best Ministers

Arief Yahya, Menteri Pariwisata RI

Naskah: Giattri F.P. Foto: Edwin B./Istimewa

Menteri Pariwisata RI Arief Yahya adalah salah satu menteri yang sarat akan prestasi. Kerja nyata pria kelahiran Banyuwangi, 2 April 1961 ini membuat sektor pariwisata Indonesia menggeliat bahkan bergaung di dunia.

 

Presiden RI Joko Widodo belum lama ini dalam sambutannya di Gala Dinner Ulang Tahun ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di Jakarta, menuturkan, pariwisata Indonesia kini sudah mendapatkan pengakuan dunia, seperti destinasi terindah di dunia, Bali dinobatkan sebagai The Best Destination in the World oleh TripAdvisor pada 2017. Rough Guides, situs Pemandu Perjalanan Asal Inggris, menetapkan Indonesia sebagai negara ke-6 terindah di dunia. Lonely Planet juga menetapkan Indonesia sebagai salah satu dari Top Ten Countries Best to Travel 2019. Tak hanya itu, data dari World Travel & Tourism Council (WTTC) pada tahun 2018 juga menetapkan Indonesia dalam jajaran negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat, yakni peringkat 9 di dunia, peringkat 3 di Asia, dan peringkat 1 di Asia Tenggara. Peringkat Indonesia di Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) World Economic Forum pun melesat dari ranking 70 di tahun 2013 menjadi ranking 42 di tahun 2017.

 

Country branding Wonderful Indonesia pun telah meraih puluhan penghargaan tingkat dunia. Selama 2016, Wonderful Indonesia menerima 46 penghargaan pada berbagai event di 22 negara, salah satunya The Best Exhibitor 2016 Internationale Tourismus Borse (ITB) di Berlin. Tahun 2017, meraih 27 penghargaan di 13 negara, antara lain People’s Choice Award UNWTO & UNWTO Video Competition 2017 Region East Asia and Pacific (China), Destination of the Year di TTG Travel Awards 2017 (Bangkok), dan The Best Exhibitor 2017 di ITB (Berlin). Sementara tahun 2018, Wonderful Indonesia diganjar 66 penghargaan pada berbagai event di 15 negara, di antaranya The Best Ministry Of Tourism di TTG Travel Awards 2018 (Bangkok), Most Popular Both Awards dan Most Outstanding Both Awards pada pameran pariwisata Beijing International Travel Expo (BITE) 2018, dan Brand of The Year Indonesia 2018. “Awal 2019, Wonderful Indonesia menerima 3 penghargaan pada berbagai event di 3 negara,” ungkap Arief. 

 

Performansi pemasaran dan devisa pariwisata Indonesia juga memperlihatkan hasil yang membanggakan. Ini dibuktikan dengan rata-rata pertumbuhan wisatawan mancanegara tahun 2014-2017 sebesar 49 persen, lebih tinggi dibandingkan periode tahun 2011-2014 sebesar 23 persen. Pertumbuhan wisman Indonesia di tahun 2017 juga mengalami pertumbuhan tiga kali lipat dibanding dengan pertumbuhan global dan regional. Indonesia tumbuh 22 persen, lebih tinggi dibanding regional ASEAN yang tumbuh 7 persen dan pertumbuhan dunia sebesar 6,4 persen. Hal itu tentu tak lepas dari strategi Go Digital yang dijalankan oleh Kemenpar. “Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, sudah terjadi perubahan perilaku pasar. Semua telah bergeser ke arah digital. Terlebih saat ini di mana industri dunia telah bergeser ke arah industri digital, era 4.0. Digital sudah mengubah customer behavior, menuju ke mobile, personal, dan interaktif. Di pariwisata, search and share itu 70 persen sudah melalui digital. Sudah tidak lagi bisa mengandalkan walk in service. Mengharapkan customers datang langsung ke kantor travel agent untuk reservasi tiket dan memilih paket wisata,” urai Arief.

 

Seiring dengan pertumbuhan jumlah wisman, pariwisata menjadi Top-3 penyumbang devisa terbesar. Devisa Pariwisata 2017 mencapai USD15,20 miliar. Maka tak ayal, Jokowi pun menegaskan pariwisata adalah leading sector ekonomi bangsa. “Menteri Pariwisata kita ini, Pak Arief Yahya memang sangat optimistis dan kelihatan sekali pertumbuhan pariwisata Indonesia lebih tinggi dari rata-rata dunia. Diharapkan pada 2020, sektor pariwisata bisa menyumbangkan devisa terbesar melampaui CPO (minyak sawit mentah). Ini akan menjadi sebuah motor penggerak ekonomi bangsa dan yang paling kita senangi, pariwisata ini bisa menetes sampai ke bawah efek ekonominya,” ungkap RI-1. Arief pun telah melakukan sejumlah langkah agar semakin banyak masyarakat yang merasakan dampak pariwisata yang menetes sampai ke bawah, yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, seperti Pengembangan 10 Bali Baru sebagai Destinasi Prioritas, di antaranya Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Danau Toba (Sumatera Utara). 

 

Untuk contoh pengembangan sektor pariwisata daerah, Pendapatan Asli Pemerintah Daerah Danau Toba bila ditotal mengalami kenaikan sebesar 79 persen dibandingkan tahun 2016, sejak pariwisata menjadi prioritas dengan CEO Comitment yang baik maka pariwisata semakin dilestarikan akan kian mensejahterakan. Investasi Pariwisata juga mengalami pertumbuhan positif, yakni pada 2017 tumbuh 32,17 persen dibandingkan tahun 2016. Tahun ini, Arief menargetkan kunjungan wisman sebanyak 20 juta wisman. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu langkah yang dilakoni adalah membuat program millennials tourism. Ini akan menjadi salah satu andalan Kemenpar. Kenapa kalangan milenial menjadi fokus andalan? Bukan sekadar mengejar hal-hal yang serba berbau kekinian, tapi karena saat ini lebih dari 50 persen wisatawan yang datang ke Indonesia adalah dari kalangan milenial. Maka dari itu, jika Indonesia punya program-program wisata yang ramah bagi bagi generasi yang lahir pada 1980-an hingga 2000-an tersebut tentu bisa memenangkan persaingan di bidang industri pariwisata. Program yang bisa menjadi magnet bagi milenial, antara lain Nomadic Tourism.

 

Menurut Arief, Nomadic Tourism merupakan konsep solusi dalam mengatasi keterbasan unsur 3A (atraksi, amenitas, dan aksesibilitas) khususnya untuk sarana amenitas atau akomodasi yang sifatnya bisa dipindah-pindah dan bentuknya bermacam-macam. “Target Kemenpar adalah membangun 10 nomadic tourism (glamp camp, home pod, dan caravan) dan 100 pasar digital di 34 provinsi di destinasi unggulan. Saat ini sudah ada 63 destinasi digital di seluruh Indonesia,” pungkas penggemar wayang tersebut. 

Best Ministers

Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Naskah: Giattri F.P. Foto: Istimewa

Dialah Panglima Infrastruktur Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia berhasil melaksanakan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah negeri ini.

 

Selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) mencetak rapor hijau. Pembangunan infrastruktur meningkat. Ada lima aspeknya, yaitu transportasi, air, energi, komunikasi dan perumahan. “Apa yang sudah kami lakukan saat ini telah mendukung daya saing,” ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dari sisi konektivitas, Kementerian PUPR telah membangun jalan nasional sepanjang 3.432 kilometer (km) dan jalan tol sepanjang 941 km. Capaian ini, melebihi capaian pemerintahan dari sebelum 2014 yang sepanjang 780 km pembangunan jalan. Kemudian, jembatan telah dibangun pemerintah sepanjang 39,8 km dan jembatan gantung sebanyak 164 unit yang menghubungkan antar desa di seluruh Indonesia. Pada 2019, jembatan gantung ini ditargetkan akan ditambah sebanyak 166. Sebagai permulaan, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Jembatan Banjarsari II dan Kedungbendo di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang rusak akibat banjir pada Desember 2017 lalu.“Jembatan gantung ini untuk menggantikan jembatan Indiana Jones, supaya anak-anak sekolah aman dan produksi pertanian dari desa-desa lancar,” ungkap pria yang piawai bermain drum itu.

 

Guna mendukung ketahanan pangan, Kementerian PUPR saat ini tengah membangun 65 bendungan dan irigasi, di mana hingga 2018 telah rampung 17 proyek. “Nawacita ketahanan pangan tidak dapat dicapai tanpa adanya ketahanan air. Kalau di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) mau maju ya harus ada air, air, dan air. Di NTT dibangun 7 bendungan dan sudah rampung 2,” ujarnya. Selain bendungan, di daerah tersebut juga dibangun embung-embung kecil yang dibutuhkan untuk peternakan dan holtikultura. Hingga 2018 telah terbangun 949 embung. Jumlah tersebut akan bertambah dengan dibangunnya 104 embung pada tahun ini. Di samping untuk irigasi, embung berfungsi untuk konservasi air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku, terutama pada saat musim kemarau. Kemudian sisi pemerataan pembangunan, pemerintah membangun jalan di perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua. Di perbatasan Kalimantan total 1.692 km jalan sudah tembus dengan sisa yang belum tembus sekitar 200 km. Di NTT, sudah tembus semua sepanjang 1.762 km dan di Papua yang sudah tembus sepanjang 909 km dengan sisa yang belum tembus 198 km. Sampai dengan 2018, kementerian yang dipimpin Basuki ini juga telah membangun jalan nasional sepanjang 3.432 km, termasuk di dalamnya jalan perbatasan. Rencananya, di tahun ini akan dibangun tambahan jalan baru sepanjang 409 km sehingga total jalan yang terbangun hingga akhir 2019 akan menjadi 3.841 km.

 

Program Satu Juta Rumah yang merupakan salah satu program strategis nasional, pada 2018 mencapai angka 1.132.621 unit. Tahun ini, ditargetkan sebanyak 1,25 juta unit, meningkat dari target sebelumnya 1 juta unit. Salah satu terobosan yang dilakukan dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah, yakni dengan perumahan berbasis komunitas, dengan pilot project Perumahan PPRG (Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut). Regulasinya tengah disiapkan agar dapat dikembangkan lebih luas. Sejak dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015, capaian Program Satu Juta Rumah terus meningkat hingga pada tahun lalu untuk pertama kalinya capaian program ini menembus angka 1 juta. Secara keseluruhan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 telah terbangun 3.542.318 unit rumah.

 

Kementerian PUPR pun terus mendukung pengembangan 12 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) lewat pembangunan infrastruktur pendukung. Fasilitas yang makin lengkap diharapkan meningkatkan kenyamanan wisatawan sehingga lama tinggal bertambah. Bukan hanya wisatawan yang diuntungkan, melainkan juga penduduk lokal. Dalam pembangunan infrastruktur KSPN, Kementerian PUPR juga memerhatikan peta rawan bencana dan terus berkoordinasi dengan instansi terkait. Dari 12 KSPN, 4 KSPN menjadi fokus pemerintah, yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika karena tren kunjungan turisnya terus meningkat. Selain membangun infrastruktur fisik, Kementerian PUPR juga intensifkan upaya non fisik. Misalnya, dalam pengurangan risiko banjir di Indonesia. 

 

Selama 2015 – 2018, dibangun pengendali banjir di seluruh wilayah negeri ini sepanjang 869 km dengan total biaya Rp15,928 triliun. Pada 2019, pembangunan akan dilanjutkan sepanjang 131 km dengan anggaran sebesar Rp3,894 triliun. Atas kerja nyatanya, pada Desember 2018 lalu, Basuki mendapatkan anugerah Hamengku Buwono IX Award di puncak peringatan Dies Natalis ke-69 Universitas Gadjah Mada (UGM). Anugerah ini diberikan langsung oleh Rektor UGM Panut Mulyono. Panut menyampaikan, Basuki merupakan tokoh yang berjasa dalam bidang perencanaan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ide-ide pria ramah tersebut dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur bagi pembangunan bangsa, begitu luar biasa. “Memiliki integritas yang tinggi baik sebagai pribadi maupun pejabat,” ungkapnya. Dalam menjalankan tugas pengabdiannya, lanjutnya, alumnus Teknik Geologi ini juga meneladani sifat-sifat Sri Sultan HB IX sehingga sangat pantas mendapat anugerah HB IX Award dari UGM. “Sederhana, demokratis, berkarisma, dan dekat dengan rakyat. Berjuang tanpa pamrih untuk kemakmuran dan kejayaan bangsa,” tegasnya. Atas segala prestasi yang dipatrinya, Basuki menuturkan, semua tidak lepas dari peran tim Kementerian PUPR.

 

“Saya dedikasikan untuk keluarga besar Kementerian PUPR yang telah bekerja keras tanpa pamrih mewujudkan infrastruktur untuk mempersatukan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur Basuki. Sebelumnya, ia juga menerima penghargaan International Lifetime Contribution Award 2017 dari Perhimpunan Insinyur Jepang atau Japan Society of Civil Engineers (JSCE) pada Juli 2017. Ia merupakan tokoh Indonesia pertama yang menerima penghargaan ini karena dinilai berhasil dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia. 

 

Dirinya juga pernah menerima penghargaan dari Asean Federation Engineering Organization(AFEO) atau organisasi insinyur di Asean untuk kategori AFEO Distinguished Honorary Fellow pada acara 34th Conference of The Asean Federation of Engineering Organization (CAFEO) pada 2016 di Puerto Princessa, Palawan, Filipina. Di samping itu juga diberikan penghargaan Asean untuk proyek infrastruktur, yakni pengembangan Jalan Lingkar Nagreg, Jembatan Merah Putih di Ambon, dan Telkomsel Merah Putih. Proyekproyek tersebut dianggap merupakan solusi signifikan di lingkungannya.

Best Ministers

Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Naskah: Sahrudi Foto: Sutanto/Dok. Humas

“Berlian di manapun akan tetap menjadi berlian” pepatah itu tampaknya cocok disematkan pada Ignasius Jonan. Betapa tidak, ia selalu mencatat kesuksesan di berbagai tugas yang ia lakoni. Baik ketika menjadi seorang bankir, maupun ketika ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) di mana ia berhasil menyulap moda transportasi rakyat itu menjadi modern, berkelas, murah, aman dan nyaman, serta tentunya menguntungkan.

 

Karenanya layak diakui jika dari sekian menteri di Kabinet Kerja, nama Ignasius Jonan merupakan salah satu menteri yang memiliki kinerja moncer. Hal itu tentu tak lepas dari prinsip kerjanya bahwa “Leadership is a half talent, a half journey.” Kepemimpinan adalah paduan bakat dan pengalaman. Jonan sendiri lebih memilih kepemimpinan yang berorientasi kepada hasil, bukan mementingkan proses, dengan syarat tidak boleh melanggar hukum dan etika. Totalitasnya dalam bekerja memang tak perlu diragukan lagi. Ia termasuk pembantu presiden yang rajin berangkat pagi dan balik ke rumah di malam hari. Masih ingat ketika pada tanggal 4 Agustus 2014, media sosial dan berita menjadi ramai oleh foto Dirut PT KAI Ignasius Jonan yang sedang tertidur di bangku kereta KA Ekonomi? Ya, begitulah salah satu contoh totalitasnya dalam bekerja. Foto tersebut bukanlah pencitraan karena hanya kebetulan diambil dan menyebar. Hebatnya lagi, yang tak banyak diketahui orang ketika itu, setelah sampai di tujuan sekitar pukul 11 malam, Jonan langsung memimpin rapat evaluasi layanan kereta api di Surabaya.

 

Jonan adalah sosok pekerja serius. Jarang tersenyum. Untuk soal satu itu, ada cerita menarik. Ceritanya, Menteri BUMN yang ketika itu dijabat Dahlan Iskan mempertanyakan kenapa Jonan jarang tersenyum padahal kinerjanya diakui Dahlan sangat memuaskan. Dahlan pun memintanya untuk lebih sering bermuka ramah. Sebagai bawahan yang loyal, permintaan itu pun dipenuhi. Sampai-sampai Jonan sering mengirimi Dahlan foto-foto dirinya yang sedang tersenyum sampai dianggap layak oleh Dahlan. Sampai sekarang pun Jonan demikian. Serius, tak banyak senyum kalau tak perlu, tapi terus dan terus bekerja. Hasilnya, memang tak mengecewakan. Prinsip profesionalisme ini selalu dipegang Jonan hingga presiden terpilih Jokowi mengangkatnya menjadi Menteri Perhubungan dalam Kabinet Kerja 20142019. Jonan adalah salah satu menteri yang diangkat menjadi menteri dari kalangan profesional. Dua tahun berjalan menjadi Menteri Perhubungan, Jonan terkena gelombang reshuffle kabinet. Pada 27 Juli 2016, posisinya digantikan oleh anak buahnya Budi Karya Sumadi Direktur Utama PT Angkasa Pura II. 

 

Namun, dua bulan kemudian, Presiden Jokowi yang sejak awal sudah terkesima dengan karakter dan kemampuan kerja Jonan mengangkat kembali menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 14 Oktober 2016. Setahun menjabat sebagai Menteri ESDM, ia sudah menorehkan keberhasilan dengan kemampuannya menyerap anggaran tahun 2016 sebanyak 96,79 persen. “Ini pencapaian tertinggi,” kata Jonan saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/1/2017). Sementara, untuk produksi minyak dan gas bumi 2016 mencapai 1,169 juta barel setara minyak per hari atau 100,2 persen dari target, untuk lifting minyak 2016 sebesar 829 ribu barel per hari atau 101,1 persen dari target, dan lifting gas 1,184 juta barel setara minyak per hari atau 103 persen. Sedangkan, untuk pemerataan kelistrikan (rasio elektrifikasi) pada 2016 mencapai 91,16 persen atau 101,1 persen dari target.

 

Tambahan pasokan listrik dari pembangkit baru 4.128 Mega Watt (MW) atau 98 persen, konsumsi listrik 956 per kWh atau 97,1 persen dari target. Sedangkan, untuk pendapatan negara dari sektor mineral dan batubara (minerba) berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2016 mencapai Rp30,17 miliar atau 96 persen dari target Rp31,38 miliar. Kemudian di tahun 2018, beberapa target tercapai melebihi target. Bahkan realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sektor ESDM pada tahun 2018 mencapai Rp217,5 triliun, atau 181persen dari target APBN 2018 (Rp120,5 triliun), di mana angka tersebut menyumbang 53,4 persen dari PNBP Nasional. Investasi sektor ESDM juga lebih baik dibanding 2017. Tahun 2018 mencapai USD32,2 miliar, naik dari 2017 yang mencapai USD27,5 miliar. Jonan menambahkan, tahun ini perijinan yang menghambat investasi juga terus dipangkas.
“Penting mendorong investasi karena kita harapkan bisa menciptakan lapangan kerja,” lanjutnya. Terkait subsidi, imbuh Jonan, untuk tahun 2018 ini totalnya Rp153,5 triliun, terdiri dari subsidi BBM/LPG Rp97 miliar dan subsidi listrik Rp56,5 miliar. “Subsidi 4 tahun terakhir angkanya dipangkas untuk belanja yang lebih produktif,” tandasnya. 

Best Parliamentarians

Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI

Naskah: Arif Rahman Hakim Foto: Sutanto/stimewa

Badai melanda Partai Golongan Karya. Ketua Umum Golkar yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka skandal mega korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setnov, sapaan akrabnya kemudian mengundurkan diri sebagai ketua partai dan tak lagi memimpin DPR. Pucuk pimpinan DPR kemudian dipercayakan kepada rekannya sesama politisi Golkar, Bambang Soesatyo.

 

Bamsoet, demikian panggilan populernya, dilantik sebagai Ketua DPR pada Senin 15 Januari 2018. Ia mengaku tak pernah membayangkan mendapat amanah sebagai Ketua DPR. Apalagi sampai berambisi ke sana. “Kalau saya ada ambisi menjadi Ketua DPR RI, pasti saya akan melakukan banyak pencitraan. Namun, itu tidak pernah saya lakukan. Prinsip saya dalam hidup tidak ingin menjadi orang munafik karena itu saya selalu menjalani kehidupan sebagaimana adanya. Lagi pula amanah sebagai Ketua DPR RI bukanlah amanah sembarangan. Tanggung jawabnya bukan hanya kepada rakyat. Namun, juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara pribadi, satu pintu perjuangan baru terbuka, Insya Allah ini menjadi tambahan amal ibadah bagi saya,” tuturnya. Ia pun lalu bercerita tentang proses menjelang dirinya ditetapkan menjadi Ketua DPR. Tanggal 13 Desember 2017 rapat pleno DPP Golkar memutuskan memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum menggantikan Setnov. Seiring dengan kosongnya kursi Ketua DPR yang ditinggalkan Setnov, tentu DPP Golkar harus bergerak cepat mencari penggantinya. Berbagai rapat dilakukan untuk mencari siapa kader terbaik yang bisa mengembalikan citra dan marwah DPR RI.

 

Tanggal 14 Januari 2018 Ketua Dewan Pembina DPP Golkar Aburizal Bakrie memimpin rapat Dewan Pembina. Dalam rapat tersebut akhirnya Dewan Pembina menyetujui usulan DPP Partai Golkar memilih Bamsoet menjadi Ketua DPR RI. Selain dia, ada nama-nama lain yang juga dibahas oleh Dewan Pembina. Tanggal 15 Januari 2018 di ruang Fraksi Golkar DPR RI, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga secara resmi mengumumkan kepada publik penunjukan Bamsoet menjadi Ketua DPR RI. Ada pesan Aburizal dan Airlangga yang paling berkesan baginya. Ia mengutip ucapan mereka, “Bambang, saya yakin kamu bisa menggunakan segala potensi yang kamu miliki untuk kebaikan bangsa dan negara. Perbaiki citra DPR RI secepat mungkin, kembalikan marwah DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang dicintai dan dipercaya oleh rakyat.” 

 

Bamsoet bersyukur survei Charta Politika beberapa waktu lalu memperlihatkan citra DPR semakin membaik di mata publik. Sebanyak 49,3 persen responden menyatakan optimis terhadap kepemimpinannya. “Tentu hasil ini bukan karena saya hebat, melainkan karena kerja keras semua pihak, baik dari sesama anggota DPR maupun pihak kesekjenan,” ujarnya. Program Parlemen Modern mendapat perhatian serius dengan memperkuat transparansi dan digitalisasi. Berbagai terobosan dilakukan guna mempermudah laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). DPR telah membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan KPK agar para anggota DPR bisa melaporkan LHKPN. Sedangkan dalam pelaporan pajak, DPR juga sudah membuat MoU dengan Dirjen Pajak. Masyarakat juga diberikan kemudahan dalam menyampaikan aspirasinya melalui sistem online. 

 

Selain itu, ada pula aplikasi DPR dalam Genggaman Rakyat, DPR NOW. Masyarakat bisa men-download di smartphone masingmasing. Melalui aplikasi DPR NOW, masyarakat bisa mengakses dan mengikuti seluruh kegiatan DPR. Begitupun bagi yang ingin menyampaikan aspirasi dan pengaduan, tidak perlu jauh-jauh datang ke gedung DPR. Cukup melalui smartphone, pengaduan bisa disampaikan dan bisa dimonitor apakah aspirasi dan pengaduannya sudah diperjuangkan atau belum. “Ini wujud kreativitas DPR menghadapi Revolusi Industri 4.0. Semua terkoneksi secara online dan serba digital. Dengan kemudahan teknologi, lanjutnya, diharapkan kualitas demokrasi akan meningkat,” katanya. Sebelumnya Bamsoet menjabat Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan. Menjadi anggota DPR sejak 2009 hingga menjadi Ketua DPR jelas menunjukkan karier Bamsoet gemilang di pentas politik.

 

Bamsoet salah seorang vokalis di Senayan, julukan populer untuk Gedung DPR/MPR yang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Pria yang juga tokoh Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) ini kerap kali mengikuti kebijakan pemerintah dari era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo (Jokowi), Presiden Jokowi mengakui kritik Bamsoet pedas. Apa yang dilontarkan Jokowi itu dalam konteks bercanda saat berpidato dalam acara pelantikan pengurus Depinas SOKSI masa bakti 2015-2020 dan Rapat  Kerja Nasional (Rakernas) I SOKSI di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (8/8/2015). Bamsoet yang saat itu Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR termasuk yang dilantik sebagai pengurus SOKSI. “Dari sedemikian banyak tadi pengurus SOKSI yang naik ke panggung untuk dilantik, yang saya ingat itu hanya Pak Bambang Soesatyo. Pak Bambang ini kalau mengkritik saya pedas sekali,” ujar Jokowi disambut tawa dan tepuk tangan seluruh hadirin. Jokowi menuturkan, Bamsoet merupakan sosok kritikus yang paling pedas terhadap dirinya. 

 

Meski begitu, Jokowi sempat bergurau bahwa kritikan itu bukan masuk pasal penghinaan presiden. “Tapi tenang, itu enggak akan masuk pasal penghinaan presiden. Jadi teruskan saja,” tandasnya. Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla  (JK) berpesan kepada Bamsoet agar DPR memaksimalkan fungsi legislasinya untuk memproduksi suatu undang-undang. “Mengefisienkan anggaran dan menjadikan DPR lebih produktif. Katakanlah (produksi) undang-undang jangan hanya enam, tetapi naik,” kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018).

 

Di bawah kepemimpinan Bamsoet DPR pada masa sidang V 2018 mengesahkan lima Rancangan UndangUndang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU). Adapun kelima UU tersebut adalah UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Kekarantinaan Kesehatan, UU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, UU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, serta UU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017. Pada Pemilu 2019 Golkar kembali menugasi pria yang telah dipercaya menjadi wakil rakyat dua periode ini (2009-2014 & 2014-2019) ini maju lagi sebagai caleg nomor 1 dari daerah pemilihan (dapil) yang sama, yakni Jawa Tengah VII yang meliputi Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen.

Best Parliamentarians

E. Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Naskah: Hasan Pessy Foto: Sutanto

E. Herman Khaeron mendobrak sekat-sekat di sektor pelayanan publik. Sebagai Pimpinan Komisi II DPR RI yang tugasnya mengawasi dan mengaudit pelayanan publik, Herman memperjuangkan aspirasi masyarakat agar pelayanan publik seperti rumah sakit dapat melayani masyarakat dengan baik. Menurutnya, sudah sepantasnya memberikan evaluasi jika ditemukan hal-hal yang belum optimal. Hal itu sangat berpengaruh terhadap bentuk pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat yang membutuhkan.

 

Saat ini, lanjut Herman, pelayanan publik yang banyak mendapat laporan adalah di bidang pemerintahan, seperti pembuatan e-KTP. Selain itu, juga ada keluhan-keluhan dalam hal pelayanan kesehatan di rumah sakit. Ada kurang lebih dari 3000 laporan aduan masyarakat se-Indonesia terkait pelayanan publik yang harus mereka tindak lanjuti. “Kebetulan saya sebagai pimpinan komisi II DPR RI yang juga melakukan pengawasan tehadap pelayanan-pelayanan publik. Jadi, silahkan melapor bagi masyarakat yang merasa pelayanan publiknya tidak optimal atau mengesampingkan rasa kemanusiaan. Kami tidak segan-segan akan meminta Ombudsman untuk turun mengaudit dan mengevaluasi terhadap kejadian-kejadian tersebut, sebagai upaya agar instansi pelayanan publik tersebut dapat melayani masyarakat dengan baik,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon tersebut.

 

Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik, Komisi II DPR RI membuka pintu pengaduan masyarakat. Herman menggarisbawahi, pihaknya akan meminta Ombudsman RI (ORI) untuk turun, memberi penilaian dan rekomendasi terhadap instansi pemerintah atau institusi lainnya seperti rumah sakit yang melayani masyarakat secara tidak optimal. Sejalan dengan reformasi birokrasi serta peningkatan pelayanan publik yang digaungkan pemerintah, sambungnya, Ombudsman memiliki tugas salah satunya memastikan dan mengawal sejauh mana kedua target pemerintah itu terwujud. “Bagaimanapun, semua harus ada keselarasan antara pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang berwibawa, pemerintahan yang transparan dengan terwujudnya pelayanan publik yang baik,” ujar pria kelahiran Kuningan, Jawa Barat, 4 Mei 1969 ini. Lebih lanjut, Politisi Partai Demokrat itu juga menegaskan bahwa pihaknya kini akan memperkuat kerja Ombudsman, demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud cita-cita reformasi. “Ke depan, Komisi II DPR RI berusaha agar tugas pokok dan fungsi lembaga ini diperkuat, tentu berikut dengan peningkatan anggarannya. Anggaran ini menjadi penting untuk menjamin independensi Ombudsman sebagai lembaga negara,” imbuhnya. 

 

Herman juga mengharapkan agar Ombudsman dapat menjalankan kinerja dengan baik. Selain itu, suami dari Ratnawati itu juga menilai bahwa Ombudsman ke depannya perlu diperkuat kelembagaannya sehingga dapat membuat sanksi tegas kepada lembaga yang tidak menjalankan rekomendasinya. “Penguatan lembaga tersebut melalui perundang-undangan yang memadai,” tambahnya. Menurutnya, norma-norma undangundang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman harus direvisi. Harapannya, Ombudsman bisa menjadi pintu masuk jika terjadi praktik maladministrasi dalam pelayanan publik. Bahkan, berkurangnya praktik maladministrasi dalam pelayanan publik bisa menjadi pintu awal pencegahan praktik korupsi. Mengingat, maladministrasi dalam sebuah pelayanan publik menjadi salah satu indikator adanya penyelewengan dari pemberi layanan untuk melakukan praktik korupsi. Tidak hanya Ombudsman, Herman menilai dua instansi pemerintah lainnya yang harus diperkuat secara perundang-undangan dan anggaran adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

 

Penguatan tiga instansi pemerintah itu diharapkan bisa berdampak positif pada pelayanan publik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). LAN adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap ASN dalam melayani kebutuhan masyarakat. Herman mengharapkan lembaga tersebut bisa menjangkau sampai ke tingkat desa. Ia juga berharap LAN sebagai lembaga yang melakukan pembinaan administrasi ke institusi-institusi lain seharusnya bisa lebih kuat. Sedangkan, ANRI dibutuhkan untuk melakukan pengarsipan terkait dengan dokumentasi maupun pelayanan publik yang berkaitan lainnya. Herman mengatakan, pemenuhan standar penyimpanan arsip seharusnya dapat dikelola dengan baik karena arsip ini berperan penting dengan dokumen otentik seseorang maupun lembaga. Sebagai penyambung lidah rakyat, Herman turut bertanggung jawab atas tersedianya pelayanan publik yang berkualitas. “Untuk itu, saya akan memperjuangkannya,” tandas pria yang pada 2017 lalu dianugerahi salah satu dari sepuluh legislator yang meraih predikat wakil rakyat terbaik dari lembaga konsultan Panggung Indonesia tersebut. Di DPR, pria yang akrab disapa Hero ini dikenal sangat akrab dan ramah dengan wartawan. 

 

Ia acap kali melontarkan canda untuk membuat suana cair. Namun, yang terpenting, ia sangat mudah dihubungi wartawan ketika meminta konfirmasi seputar isu-isu sensitif dan strategis yang menjadi wewenang pendiri HERO Center itu. Politisi Partai Demokrat ini sudah dua kali berturut-turut menjabat Wakil Ketua Komisi IV, yaitu periode 2009-2014 dan berikutnya 2014-2019 dari daerah pemilihan yang sama, Jawa Barat VIII. Sempat menjadi Wakil Ketua Komisi VII yang membidangi urusan lingkungan hidup, pertambangan dan energi, dan riset & teknologi. Saat ini, pria murah senyum tersebut ditugaskan oleh Partai Demokrat menjadi Wakil Ketua Komisi II yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria.

Best Parliamentarians

Johnny G. Plate, Fraksi Partai Nasdem DPR RI

Naskah: Iqbal R. Foto: Sutanto/Istimewa

Bagi Johnny G. Plate, pembangunan karakter bangsa sebagai gagasan besar yang dicetuskan para pendiri bangsa merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut kesamaan pemahaman, pandangan, dan gerak langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

 

“Sebagai sebuah bangsa besar yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan nuansa kedaerahan yang kental, bangsa Indonesia membutuhkan kesamaan pandangan tentang budaya dan karakter yang holistik sebagai bangsa. Inilah modal sosial dalam upaya bersama menggerakkan pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya,” papar anggota Komisi XI DPR-RI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Moneter, dan Perbankan. Johnny menjelaskan, karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Dengan demikian, menurut Johnny, pembangunan karakter bangsa—dalam ungkapan nation building dan character building dari para pendiri bangsa—adalah upaya kolektif-sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global.

 

Dalam upaya kolektif-sistemik itu, Sekjen Partai NasDem ini menjelaskan, pembangunan karakter bangsa sudah seharusnya mencakup pembangunan Indonesia seutuhnya sebagai sebuah negara kepulauan dengan berbagai kekayaan sumber daya alam dan keragaman suku, agama, ras, adat-istiadat, dan bahasa. Faktor-faktor stategis sebagai sebuah negara kepulauan itu pula menuntut konsekuensi perhatian dan kesadaran dari semua pihak untuk mengambil bagian aktif dalam membangun dan merawat keutuhan bangsa. “Kini tampaknya bangsa Indonesia sudah semakin sadar bahwa jika terlalu berorientasi ke daratan dan kurang memperhatikan potensi lautan maka akan menjadikan bangsa ini tertinggal dari bangsa-bangsa yang telah sepenuh hati menjadikan laut masa depan,” ungkap anggota Badan Anggaran DPR-RI itu. Johnny menyebutkan, perhatian yang semakin besar terhadap potensi laut kita, ditunjukkan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang telah mengajukan konsep “Poros Maritim Dunia” dalam program kerja kabinetnya untuk membangun Indonesia ke depan. Menurutnya, setidaknya ada tiga aspek penting yang telah dibangun dan terus ditingkatkan kapasitasnya. Pertama, membangun dan meningkatkan infrastruktur pelabuhan dan dermaga; kedua, memperkuat moda transportasi dan armada laut; ketiga, menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam menjalankan program kerja dengan menggali dan mengembangkan potensi laut untuk kesejahteraan rakyat.

 

Berbagai aspek itu, kata Johnny, diperlukan untuk memperkokoh paradigma keterhubungan antar-pulau, juga sekaligus sebagai faktor kekuatan yang terintegrasi dalam konteks kepentingan geostrategis di kawasan ASEAN maupun dunia. Sebagai wakil rakyat di DPR-RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I (meliputi Pulau Flores, Alor, dan Lembata), Johnny berpandangan bahwa berbagai upaya untuk menggerakkan keberdayaan masyarakat mulai dari tingkat desa, memerlukan perhatian pada dua aspek yang saling terkait, yaitu desentralisasi dan demokrasi. Menurut Johnny, pola pembangunan yang dianut oleh pemerintah pada saat ini adalah bottom up planning, yaitu perencanaan pembangunan yang dimulai dari Musrenbangdus di dusun, Musrenbangdes di desa sampai dengan Musrenbangprov di provinsi, bahkan sampai pada level pemerintahan pusat, yakni Musrenbangnas.

 

Ia menyebutkan, pola pembangunan ini mengandung prinsip desentralisasi dan demokrasi lokal. Prinsip desentralisasi terkait dengan penempatan kabupaten/ kota sebagai wilayah pembangunan otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengelola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah yurisdiksinya. Sedangkan, prinsip demokrasi dijabarkan dalam partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaannya. Menurutnya, kebijakan pembangunan menganut dua filosofi dasar, yaitu public touch and bringing the public in, yakni sebuah kebijakan yang sungguh-sungguh menyentuh kebutuhan publik dan juga mampu membawa masyarakat masuk ke dalam ruangruang kebijakan atau yang dikenal dengan sebutan pembangunan partisipatif. Johnny mengatakan, untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berdaya perlu sekiranya dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat (empowerment society) yang lebih komprehensif serta berorientasi jauh ke depan dan berkelanjutan (suistanable).

 

“Pemberdayaan yang dilakukan adalah bagaimana pemerintah dan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya mampu bersinergi dalam merencanakan program pembangunan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial (social value) dan kearifan lokal (local wisdom) yang sudah ada,” papar putra kelahiran Ruteng, Manggarai, Flores ini. Dalam konteks itulah Johnny meyakini bahwa misi perjuangannya, yaitu “Majukan NTT, Majulah Indonesia” akan semakin mendorong partisipasi masyarakat serta mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. “Masyarakat yang terlibat dalam proses partisipasi akan merasa turut sumbang suara dalam keputusan-keputusan yang sudah diambil dan program kegiatan yang sudah disepakati,” ujar anggota DPR-RI Partai NasDem yang kini mencalonkan diri kembali dari Dapil NTT I.

 

Di tengah aktivitasnya sebagai Sekjen Partai NasDem, Johnny kini juga memangku tugas penting sebagai salah seorang Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) CapresCawapres-01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Johnny menyebutkan, partisipasi publik bisa menjadi ruang untuk menciptakan modal sosial dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif. Modal sosial yang dimaksud adalah kerja sama, rasa saling memahami, kepercayaan (trust), dan solidaritas yang terbentuk manakala pemerintah daerah dan warganya bertemu dan berembug untuk mengupayakan kebaikan bagi semua pihak.

Best Parliamentarians

Maruarar Sirait, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI

Naskah: Sahrudi Foto: Istimewa

Kritis, konsisten, dan berani menyuarakan hal yang dianggap benar adalah ciri khas seorang Maruarar Sirait. Namun, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang akrab disapa Ara ini tetap santun dan konstruktif dalam menyuarakan pendapatnya.

 

Tiga periode sudah ia menorehkan kinerja mumpuni sebagai wakil rakyat di parlemen. Tentu saja itu merupakan kebanggaaan bagi partai dan konstituennya di Jawa Barat dan Ara mengakui tantangan serta pekerjaan rumah yang wajib diperjuangkannya sebagai wakil rakyat saat ini adalah mengambil keputusan yang sesuai dengan aspirasi rakyat. DPR harus benar-benar tepat dan benar dalam mengambil benang merah antara kehendak publik dengan kebijakan yang ditetapkan. “Tantangan DPR adalah memang menjembatani kemauan publik. Tentu saja yang harus lebih ditekankan adalah kemauan dan kemampuan mendengarkan aspirasi rakyat. Lalu, menerjemahkannya dan kemudian memperjuangkannya. Untuk kembali meningkatkan kepercayaan publik, tentu kita harus tanya rakyat maunya apa, dan lalu memperjuangkannya," ungkap pria kelahiran 23 Desember 1969 itu.

 

Ara berpendapat harus ada “benang merah” yang tersambung antara aspirasi rakyat di luar yang menyangkut legislasi, anggaran, dan kebijakan, dengan apa yang diputuskan oleh DPR. “Buat saya itu adalah tantangan kita, kita harus mampu membuat benang merah itu menyambung sehingga kita akan makin dipercaya rakyat. Saya pikir itu tantangan dari DPR,” tegasnya. Namun, ia menambahkan, hal yang tak kalah penting dilakukan adalah memperkuat persatuan antara rakyat dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam menghadapi persoalan bangsa saat ini. Khususnya, di bidang perekonomian. Karena jika semua komponen dan kekuatan bangsa bersatu, lanjut Ara, ia yakin kemelut sebesar apapun bisa dapat diatasi dan mendapatkan solusi yang baik. “Saya yakin Presiden Jokowi bisa memimpin bangsa ini dan kita percaya sama kepemimpinan kita saat ini,” pungkasnya.

 

Sikap Ara yang tegas dan konsisten itulah yang membuat warga Jawa Barat kepincut. Meski hampir seperempat dari usianya telah disumbangkan untuk menjadi penyalur aspirasi masyarakat, tapi untuk pengabdian tentu tak ada kata berhenti. Sedianya, ia ingin rehat setelah tiga periode menjalani peran sebagai anggota parlemen dari daerah pemilihan Subang, Majalengka, dan Sumedang, Jawa Barat. Namun, dorongan warga Jawa Barat dan perintah PDI Perjuangan tempatnya berkiprah membuat politisi muda ini harus kembali berjuang untuk menjadi wakil rakyat masyarakat Sunda di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat III, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Ara mau karena rasa cintanya pada warga Pasundan. 

 

Kecintaannya pada tanah Pasundan dan rekomendasi PDI Perjuangan agar ia tetap berkiprah di Jawa Barat membuatnya siap untuk kembali meraih simpati warga dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019. Saking lamanya berkiprah di Jawa Barat membuat ia merasa kultur Sunda juga mengalir dalam dirinya, tapi lebih dari itu ada pandangan politik Ara sebagai wakil rakyat bahwa berpolitik sejatinya adalah untuk anak bangsa yang mau bersama-sama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia secara utuh. Jadi, tak ada yang aneh kalau kiprahnya sebagai wakil rakyat Jawa Barat bisa diterima konstituennya hingga tiga periode. Bagi Ara, kultur masyarakat Sunda sudah meresap dalam dirinya. Sebagai politisi yang gencar menyemangati semangat persatuan dan kesatuan nasional, Ara mengakui sejatinya kebersamaan dalam keberagaman itu tumbuh subur di kalangan warga Sunda.

 

 

“Di tanah Sunda inilah saya merasakan kehidupan berpancasila yang sebenarnya,” begitu pernah ditegaskannya. Buktinya, lanjut alumnus Universitas Katolik Parahyangan ini,“Saya dari Sumatera Utara, orang Batak, tapi diterima dengan baik menjadi wakil daerah Sunda. Sesuai dengan kalimat bijak Sunda, silih asah, silih asih, silih asuh, yang bermakna warga Sunda itu saling mengasihi dan hidup damai. Tapi, peribahasa lainnya yang juga sangat inspiratif adalah ‘caina herang laukna beunang’ (airnya jernih ikannya dapat)." Sembari tersenyum ayah dua anak ini menjelaskan bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa bukan hanya hasil yang penting, melainkan juga cara untuk mendapatkan hasil tersebut, tidak membuat lingkungan menjadi keruh. 

 

“Jadi, cara tetap penting. Namun, kesantunan dan kesopanan tetap diajarkan,” ujarnya dengan bangga. Pria yang kerap menyelipkan diksi Sunda dalam berdialog ini memang tak sekadar lips service ketika berbicara tentang kecintaannya pada Jawa Barat. Terbukti, 15 tahun menjadi wakil rakyat ia sudah banyak berbuat untuk dapilnya. Tak sekadar mendorong perbaikan dan pembangunan infrastruktur tapi juga pengembangan seni, budaya dan sosial. Misalnya, dengan menginisiasi Festival Seni Budaya Sunda yang sukses, menggelar acara Gebyar Sholawat bersama warga Nahdlatul Ulama di Subang dan menyelenggarakan Kirab Kebangsaan untuk mengukuhkan persatuan di Jawa Barat. Di sektor olahraga, pun demikian. Pendiri sekaligus Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) ini aktif melakukan peningkatan kualitas olahraga di dapilnya. Bahkan Ketua Steering Committee Piala Presiden tahun 2015, 2017, dan 2018 ini menjadi penyemangat Persib dalam berlaga di tingkat nasional.

 

Ara juga yang menggagas pemberian hadiah kepada para suporter terbaik dalam setiap laga. Kebetulan di tahun 2017, Bobotoh yang merupakan suporter Persib mendapatkan hadiah Rp100 juta dalam penyelenggaraan Piala Presiden 2017 dan diserahkan oleh Ara kepada Djajang Nurjaman yang ketika itu menjadi pelatih. Kepedulian kepada rakyat ditunjukkan Ara setiap kali mengunjungi konstituennya. Ia tak segan turun ke sawah untuk mengetahui problematika yang dihadapi petani, mengecek harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisionil, dan mendengar keluhan para nelayan. Di tingkat nasional, ia dikenal sebagai politisi yang kritis, konsisten, dan berani menyuarakan hal yang dianggap benar. Namun, tetap santun dan konstruktif dalam menyampaikan pendapatnya. Dan satu hal lagi, ia tidak pernah menempatkan aktivitas politiknya untuk kepentingan pribadi karena ia merasa ‘dilahirkan’ oleh rakyat saat berkiprah di parlemen maka semua yang ia kerjakan diniatkan untuk masyarakat dan negara yang lebih baik. Sesuai dengan apa yang dilakukannya selama menjadi anggota DPR, yakni mendengarkan aspirasi rakyat, lalu menerjemahkannya dan kemudian memperjuangkannya.

Best Parliamentarians

Tifatul Sembiring, Fraksi PKS DPR RI

Naskah: Arif Rahman Hakim Foto: Istimewa

Menjabat dan dipercaya dua periode di DPR RI adalah sebuah prestasi. Selama menjabat sebagai anggota wakil rakyat, Tifatul Sembiring begitu fokus mengurusi kepentingan rakyat.

 

Pada 2016 misalnya, Tifatul berbicara lantang di DPR agar RUU Penjaminan bisa disahkan karena ia berpandangan undangundang tersebut dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Dengan begitu, akan meningkatkan kapasitas UMKMK dalam skala global. Selain itu, ia menilai sangat penting memperjuangkan RUU ini karena bisa menjamin unit usaha syariah sehingga tidak beralih menjadi unit usaha konvensional. Berkat salah satu suaranya di DPR, UU Penjaminan disahkan. Tak hanya itu, ia juga cukup lantang saat adanya perusahaan tambang emas dan tembaga melanggar beragam aturan di Indonesia, seperti PT Freeport Indonesia (Freeport). Perusahaan tambang emas dan tembaga asal Amerika Serikat itu tidak memiliki dokumen analisa mengenai dampak lingkungan terhadap alam sekitar dan juga tidak mempunyai izin smelter, tapi tetap menjalankan ekspor.

 

Kendati demikian, Tifatul meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih tegas dalam menangani perihal limbah. Kementerian LHK pun diminta harus bekerja sama dengan aparat. Kelahiran Bukittinggi, 28 September 1961 ini juga meminta penjelasan terhadap penanganan merkuri, baik dari penambangan ilegal maupun legal. Ia menekankan pertanyaannya terhadap keseriusan pemerintah dalam menanggulangi limbah penambangan tersebut. Ia pun menegaskan bahwa pengubahan teknologi dari merkuri menjadi sianida juga sama bahayanya. Tifatul juga cukup fokus untuk mengurusi terhadap sumber daya hutan, salah satunya dengan mengkampanyekan penghijauan. Oleh karena itu, ia meminta agar Kementerian LHK tak sendirian dalam melakukan konservasi terhadap sumber daya hutan, harus melibatkan pihak swasta. “Karena Presiden pernah melakukan ini, misalnya penanaman pohon, penghijauanpenghijauan dengan melibatkan perusahaanperusahaan besar,” urainya. 

 

Bersama komisi VII yang ruang lingkup tugasnya meliputi energi, riset dan teknologi, serta lingkungan Hidup, Tifatul tengah melakukan pembahasan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan menargetkan RUU ini dapat selesai tahun ini. Pihaknya terus mengkaji substansi dari RUU ini dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, termasuk dengan lembaga pendidikan. Komisi VII juga telah menggelar RDPU dengan lembaga kajian energi dari sejumlah perguruan tinggi, yakni dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). Tifatul mengingatkan pentingnya RUU EBT agar warga mempersiapkan supaya tidak mengalami kejut budaya. Maka dari itu, pemerintah perlu untuk kooperatif misalnya bila RUU EBT pada periode pembahasan 2014-2019 tidak terselesaikan, maka RUU tersebut harus diberi catatan untuk diprioritaskan. “Energi fosil seperti minyak bumi akan terkikis dengan cepat sehingga warga juga perlu untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap EBT,” katanya.

 

 

Selama di DPR, Tifatul betulbetul memikirkan kepentingan rakyat terlebih kawasan yang jauh dari pusat pemerintahan, seperti Papua. Pria yang pandai berpantun tersebut menginginkan pemerintah membangun infrastruktur hingga Papua. “Saya setuju infrastruktur dibangun terutama sampai ke Papua, tapi untuk pengembangan lebih lanjut nanti harus diseimbangkan anggarannya jangan sampai kita fokus ke infrastruktur kemudian yang lain agak terbengkalai, seperti subsidi terhadap masyarakat,” kata Tifatul. Tak hanya itu, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu meminta agar pemerintah menurunkan harga bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hal itu dikarenakan keluhan warga. Salah satunya adalah soal kenaikan harga telur yang sempat tinggi. “Ya, memang keluhan itu di bawah banyak. Kita sebagai anggota DPR terjun ke masyarakat kemudian berdialog dengan masyarakat banyak keluhan itu. Tarif listrik naik gitu kan kemudian harga bahan bakar naik dan harga-harga yang lain juga,” kata Tifatul. 

 

Selain itu, menjelang Pilpres 2019, ia meminta kepada masyarakat agar tidak ada lagi perpecahan selama pemilu presiden 2019. Menurutnya, konflik berkepanjangan sebagai dampak Pilkada DKI Jakarta 2017 sudah cukup menjadi pelajaran buruk bagi masyarakat. “Jangan sampai itu (konflik) terpelihara. Saya enggak menunjuk siapa dalang orang dan kelompoknya, di kedua belah pihak ada,” katanya. Tifatul adalah salah seorang ‘anak panah’ (kader) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang siap diluncurkan ke mana saja oleh pemegang busur (Majelis Syuro) selaku lembaga tinggi partai. Ia menjadi anak panah ketiga yang menerima estafet kepemimpinan PKS. Ia dipercaya menjabat Presiden PKS menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan Hidayat Nur Wahid yang mengundurkan diri setelah terpilih menjadi Ketua MPR. Kemunculannya menjadi pengganti Hidayat mengejutkan banyak pihak. Namun, bagi Majelis Syuro PKS, Tifatul adalah sosok yang pas lantaran track record yang dimilikinya.

 

Ketika menjabat sebagai Ketua DPP PKS untuk Wilayah Dakwah (Wilda) Sumatera, ia telah menorehkan prestasi tersendiri. Hasilnya, Sumatera menjadi lumbung suara yang sangat signifikan bagi PKS dan nyaris tak ada daerah yang tak pernah disinggahi dalam safari dakwahnya.

Best Regional Leaders

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah

Naskah: Purnomo Foto: Istimewa

Kinerja Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo patut diacungkan jempol. Bagaimana tidak, selama kepemimpinannya, Ganjar mampu menurunkan angka kemiskinan. Bahkan, Jateng menjadi penyumbang terbanyak penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Tak hanya itu, pencapaian membanggakan lainnya juga berhasil diraih, antara lain peningkatan nilai ekspor dan pertumbuhan ekonomi.

 

Pria kelahiran Karang Anyar, Jawa Tengah, 28 Oktober 1968 ini, adalah anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Parmuji Pramudi Wiryo dan Suparmi. Kariernya pun beragam. Sebelumnya politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini sempat bergabung di Senayan, menjadi anggota DPR RI periode 2009 – 2014. Di gedung Senayan, ia aktif di Komisi II yang membidangi persoalan hukum. Ia juga termasuk salah satu panitia hak angket kasus Bank Century. Di tengah masa aktifnya sebagai anggota DPR RI, Ganjar bertarung dalam Pemilu Gubernur Jateng 2013. Ia berpasangan dengan Heru Sudjatmoko yang diusung oleh PDIP mengalahkan petahana Bibit Waluyo. Ganjar dalam usia 45 tahun resmi terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2013 – 2018. Pada Pemilu Gubernur Jawa Tengah 2018, Ganjar kembali maju. Ia terpilih lagi menjadi Gubernur Jawa Tengah, berpasangan dengan Gus Yasin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terpilihnya Ganjar pada periode kedua ini jelas membuktikan bahwa kinerjanya selama ini dipercaya oleh masyarakat Jawa Tengah.

 

Selama memimpin Jawa Tengah, Ganjar dapat menurunkan angka kemiskinan di provinsi tersebut. Diketahui, penurunan angka kemiskinan per Maret 2018 di Indonesia mencetak sejarah setelah berhasil mencapai posisi single digit menjadi 9,82 persen. Dari total penurunan 633.000 jiwa, Jateng menyumbang penurunan terbanyak dengan 300.290 jiwa. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, per Maret 2018 jumlah orang miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 633.000 menjadi 25,95 juta dari kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta. Dengan penurunan sebesar itu, prosentase kemiskinan di Jateng juga turun signifikan dari 12,23 persen ke 11,32 persen. Bahkan bulan September 2018, jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Jateng mencapai 3,87 juta orang sebesar 11,19 persen. Berkurang sebesar 29,8 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang sebesar 3,90 juta orang atau sebesar 11,32 persen.

 

Penurunan jumlah kemiskinan di Jateng itu terjadi di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Selama periode Maret – September 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sebanyak 6,6 ribu orang, dari 1,72 juta orang pada Maret 2018 menjadi 1,71 juta orang pada September 2018. Sementara, di daerah pedesaan juga mengalami penurunan sebanyak 23,2 ribu orang dari 2,18 juta orang pada Maret 2018 menjadi 2,16 juta orang pada September 2018. Ketimpangan antara kaya dan miskin di Jateng juga menurun. Pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jateng yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,357 turun 0,021 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018. Tak hanya itu, nilai ekspor Jateng pada Januari 2019 mencapai USD763,69 juta. Hal tersebut juga mengalami peningkatan dibandingkan ekspor Desember 2018 senilai USD674,68 juta. Berdasarkan data dari BPS Jateng, peningkatan ekspor ini disebabkan meningkatnya ekspor nonmigas sebesar 30,93 persen, yakni dari USD670,90 juta menjadi USD760,59 juta sehingga nilai ekspor Jateng pada Januari meningkat 13,19 persen dibanding Desember 2018, yaitu dari USD674,68 juta menjadi USD763,69 juta.

 

Dalam bidang ini, ada tiga negara tujuan ekspor terbesar Jateng pada Januari 2019, yakni Amerika Serikat senilai USD1.248,69 juta, disusul Jepang USD97,68 juta, dan Tiongkok USD70,04 juta. Kontribusi tiga negara ini mencapai 54,75 persen dari seluruh ekspor Jateng. Sementara pada 2018, keberuntungan datang untuk wilayah Jateng. BPS Provinsi Jateng mencatat, pada tahun 2018 kondisi ekonomi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun 2017. Adapun pada tahun 2018 ekonomi Jawa Tengah bertumbuh sekitar 5,32 persen, menguat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 5,26 persen. Berdasarkan data BPS Jateng, perekonomian Jateng berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai Rp1.268.700,97.

 

Pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Lapangan Usaha lnformasi dan Komunikasi sebesar 12,39 persen. Pada sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor sebesar 11,42 persen. Dari struktur ekonomi Jateng tahun 2018 sisi produksi masih tetap didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 34,50 persen. Sedangkan, dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) yang mencapai sebesar 60,58 persen. Selain itu, ekonomi Jateng Triwulan IV tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 5,28 persen, dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2017 (y-o-y). Ekspansi ekonomi tersebut didorong oleh semua Iapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Kesehatan yang tumbuh 11,49 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (PKLNPRT) yang tumbuh sebesar 9,87 persen. Sementara itu, ekonomi Jateng Triwulan IV – 2018 mengalami kontraksi sebesar 2,11 persen, jika dibandingkan dengan Triwulan III-2018 (q-to-q). Kontraksi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 25,07 persen menjadi faktor utama yang menekan ekonomi Triwulan IV – 2018. 

 

Best Regional Leaders

M. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat

Naskah: Purnomo Foto: Edwin Budiarso

Perekonomian Jawa Barat (Jabar) memang tak usah diragukan lagi. Di tangan dingin Ridwan Kamil, Jabar mampu menorehkan prestasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

 

Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 4 Oktober 1971 ini merupakan seorang arsitek dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Jabar sejak 5 September 2018. Sebelum menjadi pejabat, pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini memiliki karier sebagai seorang arsitek merangkap dosen tidak tetap di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia merupakan putra dari pasangan Atje Misbach Muhjiddin dan Tjutju Sukaesih. Pada tahun 2013, Kang Emil yang dari kalangan profesional dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai wali kota Bandung dengan didampingi oleh Oded Muhammad Danial sebagai calon wakil wali kota. Pada pemilihan umum Gubernur Jabar 2018, Kang Emil diusung sebagai calon gubernur, berpasangan dengan Uu Ruzhanul Ulum oleh PPP, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura. Hasilnya, ia dipercaya oleh masyarakat Jabar mengemban jabatan sebagai gubernur untuk periode 2018-2023.

 

Karena masyarakat Jabar bisa merasakan dan melihat langsung dari kerja nyata Kang Emil saat membangun Kota Bandung. Sehingga, mayoritas masyarakat terutama generasi milenial Jabar mempercayakan Kang Emil dan pasangannya Uu Ruzhanul Ulum untuk menduduki jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur menggantikan Ahmad Heryawan dan wakilnya Deddy Mizwar.  Tak lama menjabat sebagai gubernur, ia mampu menorehkan prestasi dan kinerja yang positif. Salah satu capaian kinerjanya Kang Emil berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jabar. Menurut data dari BPS, perekonomian Jabar di 2018 tumbuh 5,64 persen. Meningkat dibanding 2017 sebesar 5,35 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Real Estate sebesar 9,64 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 16,38 persen. 

 

Perekonomian Jabar 2018 diukur berdasarkan Produk Domestik Brute atas dasar harga berlaku mencapai Rp1.962,23 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp40,31 juta. Sumber laju pertumbuhan (Source of Growth, SOG) tahun 2018 dari sisi lapangan usaha yang memberikan andil pertumbuhan terbesar, yakni Lapangan Usaha lndustri Pengolahan sebesar 2,80 persen. Dari sisi pengeluaran, andil positif terbesar terhadap pertumbuhan adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 3,13 persen. Tak hanya dibidang ekonomi, sesuai dengan visinya “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” setidaknya ada 17 program utama yang akan diselesaikan di awal kepemimpinan mahasiswa lulus S-2 University of California, Berkeley ini. Beberapa di antaranya ada Jabar Quick Response (Jabar QR). Ini adalah kanal aduan kemanusiaan bagi masyarakat Jabar yang bisa memberikan solusi atau pertolongan pertama bagi permasalahan yang bersifat darurat.

 

Warga yang ingin melapor cukup menghubungi nomor aduan 08111357777 atau bisa juga melalui lewat sejumlah akun media sosial, seperti facebook, twitter, dan instagram, dengan kata kunci Jabar Quick Response. Lalu, ada program Layad Rawat dan Public Safety Center (PSC) 119. Layad Rawat adalah salah satu program di bidang kesehatan dengan menghadirkan layanan kesehatan yang datang langsung ke rumah-rumah warga. Kemudian, ada program Kredit BJB Mesra. Peminjam nantinya tidak dikenakan beban bunga dan tanpa agunan, hanya biaya administrasi ringan. Sasaran dari program ini adalah para UKM. Ada juga program Jabar Saber Hoaks. Secara singkat, tim di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemprov Jabar itu bertugas untuk memverifikasi segala bentuk informasi yang meresahkan masyarakat, khususnya di ranah digital. 

 

Juga punya program Desa Digital yang sudah diluncurkan di Desa Puntang Kecamatan Losarang, Indramayu. Desa Digital merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran, dan percepatan akses serta pelayanan informasi. “Sebagai pemimpin kerja harus cepat. Cepat juga tidak cukup kalau tidak diketahui orang maka setiap program kita rilis,” ujar Kang Emil kepada Men’s Obsession. Hal itu dikarenakan, mantan Wali Kota Bandung ini ingin memberi tahu ke warga Jabar bahwa setiap zaman, ada cara baru, setiap pemimpin baru, ada semangat baru. Ketika disinggung sejauh mana program fisik Jabar yang telah terselesaikan, Kang Emil menjelaskan, program fisik yang dicanangkan Pemprov Jabar ditargetkan selesai pada Desember 2019, antara lain pembangunan Sungai Kalimalang, mengaktifkan kembali jalur kereta api Pangandaran, mengubah Pantai Pangandaran menjadi wisata berkelas dunia, dan pembangunan danau.

 

Setidaknya ada 30 program fisik yang akan diselesaikan tahun 2019 yang juga menyasar pada ketahanan pangan. Adapun program non fisik sebagian sudah mulai dijalankan, seperti Kredit BJB Mesra, Pendikan Karakter, dan juga Desa Digital. Kang Emil pun tengah menggarap Smart City di Kabupaten Garut, Pangandaran, Bogor, Cirebon, dan Bandung, serta kotakota lain. “Konsep Smart City di Kota Bandung akan kita terapkan di kota-kota lain,” terang pria yang hobi bersepeda ini. Lebih lanjut ia mengatakan, tugas gubernur Jabar itu ada dua. Pertama, mengurusi dapur sendiri di provinsi. Kedua, mengurusi 27 kabupaten/ kota di Jabar. “Jadi, kalau hanya kita yang keren. Sementara, kabupaten/kota tidak ada progres sebenarnya tidak berhasil. Saya mewajibkan e-budgeting sekarang harus menggunakan teknologi,” pungkas sosok hangat dan humoris tersebut.

Best Regional Leaders

M. Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan

Naskah: Subhan Husaen Albari Foto: Sutanto/stimewa

Kepiawaiannya membangun dan menata Kabupaten Bantaeng selama 10 tahun rupanya meninggalkan rekam jejak yang baik di masyarakat. Nama Nurdin Abdullah pun menjadi tersohor sampai ke negeri seberang. Tak heran, atas dedikasi dan kinerjanya membangun negeri, pria kelahiran 7 November 1963 ini akhirnya sukses menduduki jabatan lebih tinggi di struktur pemerintahan daerah dari seorang Bupati Bantaeng menjadi Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel).

 

Rekam jejak dan prestasinya dalam bekerja adalah kunci utama dari kemenangan Nurdin bersama Wakilnya Andi Sudirman Sulaiman memimpin Sulsel selama periode 2018-2023. Modal sosial yang ia bangun sudah ditanam sejak 2008 lalu saat pertama kali dipercaya sebagai Bupati Bantaeng. Bahkan jauh sebelum itu, Nurdin menjadi satu-satunya bupati pertama di Sulsel dengan gelar profesor. Berlatar belakang akademisi sebagai guru besar ilmu kehutanan di Universitas Hasanuddin, Makassar, Nurdin masuk menjadi salah satu orang tersukses dalam tiga wadah besar. Baik itu di bidang pendidikan, bisnis, maupun politik pemerintahan.  Publik tentu masih ingat bahwa salah satu potret kesuksesan Nurdin di Kabupaten Bantaeng yang terdengar sampai Negeri Paman Sam adalah menciptakan layanan kesehatan ‘mobile ambulans’ yang beroperasi selama 24 jam. Nurdin memodifikasi mobil Nissan Elgrand yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang untuk dijadikan ambulans. Bahkan, Konsul Jenderal Amerika Serikat Joaquin Monserrate, terbang ke Bantaeng pada akhir 2014 lalu untuk melihat langsung pertumbuhan ekonomi dan layanan kesehatan yang dikembangkan Nurdin.

 

Bukan itu saja, selama tujuh tahun ia memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng. Hasilnya Bantaeng mengalami pertumbuhan dari 4,7 persen menjadi 9,2 persen selama kurun waktu tersebut. Kini Bantaeng menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Semasa kepemimpinannya, Nurdin memiliki kebiasaan untuk bertemu langsung dengan warganya. Seolah tanpa sekat, warga masyarakat memiliki kebiasaan berkumpul pada pagi hari untuk bertemu Bupati. Setiap hari Selasa sampai Jumat pagi Nurdin selalu membuka rumahnya untuk warga yang ingin bersilahturahmi. Jalinan emosional pun terbangun. Kesuksesan itu yang menjadi modal besar bagi Nurdin untuk melangkah ke arah lebih tinggi. Beberapa program mutu di Bantaeng juga akan diterapkan di Sulsel, seperti revitalisasi kelembagaan petani di mana kelompok tani dilakukan revitalisasi kelompok dengan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelompok tani yang berbadan hukum. Penggunaannya berbasis teknologi. Lalu yang tak kalah penting adalah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten. Cara itu sudah dilakukan Nurdin di Bantaeng, baik pembangunan waduk, jalan, sarana olahraga, pasar malam, atau pusat kuliner. 

 

Dalam rapat Paripurna Istimewa di Sekretariat DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin, 10 September 2018 lalu, Nurdin selaku Gubernur menyampaikan lima visi utama pembangunan di Sulsel. Pertama, Sulsel Bersih Melayani; kedua, Sulsel Sehat Cerdas; ketiga, Sulsel Terkoneksi; keempat, Sulsel Mandiri Sejahtera; dan kelima Sulsel Berkarakter. Di 100 hari kerja setelah dilantik sebagai pejabat. Nurdin mengaku fokus membenahi birokrasi dan pelayanan publik di lingkup Pemprov Sulsel seperti perizinan. Lalu menyelesaikan infrastruktur dan membangun konektivitas. Memuluskan seluruh jalan provinsi, termasuk memperlebar yang sempit seperti ruas Gowa - Sinjai, menjadi prioritas utama Nurdin. Membangun konektivitas itu sekaligus satu paket dengan pembenahan bandara perintis, seperti Bandara Bua di Luwu dan Bandara Seko di Luwu Utara.

 

Satu hal yang tak kalah penting juga adalah melanjutkan pembangunan rel kereta api Makassar-Parepare. “Salah satu pekerjaan utama kita adalah menyelesaikan pekerjaan terisolir, daerah tertinggal, itu kan masih banyak,” tegas Nurdin belum lama ini. Melalui Tim Ahli Percepatan Pembangunan Daerah (TAPD) dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov Sulsel Tahun 2019, perlahan program dijalankan. Nurdin sudah melakukan kerja sama dengan Australia di berbagai sektor, di antaranya pariwisata, peternakan, pendidikan, dan juga proyek kerja sama dalam beberapa hal berkaitan dengan penelitian.  Untuk bidang peternakan, Australia akan membawa Tim Ahli ke Sulsel untuk membicarakan beberapa hal teknis. Seperti diketahui Australia memang mempunyai banyak pengalaman di sektor ini. 

 

Nurdin menjelaskan, untuk pengembangan Sapi akan dilakukan di Seko, Luwu Utara, dan Takalar. Tujuannya tidak lain agar stok daging di Sulsel tidak lagi didatangkan dari impor. Targetnya 2021 Sulsel akan menjadi lumbung daging nasional. Kepedulian Pemprov Sulsel di daerah kabupaten sangat tinggi. Belum lama ini, Nurdin memberikan uang Rp23 miliar untuk masyarakat Bulukumba. Terdiri dari bantuan keuangan sebesar Rp15,2 miliar untuk pembangunan/pengaspalan akses wisata Bira, Bara, dan Mandalaria, Rp6 miliar untuk pembangunan Jembatan ruas Bantang-Tabuang-Kindang-Munte, serta Rp1,8 miliar untuk pembangunan jalan Kindang - Munte. Selain itu, diserahkan pula bantuan satu unit ambulans. Bantuan tersebut diserahkan Nurdin pada peringatan Hari Jadi Bulukumba ke 59, di halaman Masjid Islamic Center Dato Tiro.  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro sampai memberikan apresiasi bahwa  Pemprov Sulsel merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memiliki komitmen pembangunan rendah karbon. Program pembangunan rendah karbon tersebut merupakan salah satu program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Best Regional Leaders

Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah

Naskah: Iqbal R. Foto: Istimewa

Menjadi anak yang kurang mampu, tak membuat sosok Sugianto Sabran berkecil hati malah memacu dirinya untuk bangkit menjadi sosok yang bisa menjadi kebanggaan semua orang. Atas kerja keras dan tekad yang kuat, Sugianto pun berhasil mewujudkan mimpinya dengan duduk sebagai orang nomor satu di Kalimantan Tengah.

 

Di bawah kendali Sugianto Sabran, Kalimantan Tengah mampu memberikan dampak yang signifikan. Hal itu terlihat dari penurunan angka kemiskinan, yakni menduduki urutan ke-4 Provinsi dengan persentase kemiskinan terendah seluruh Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat jumlah penduduk miskin di provinsi yang dijuluki Bumi Tambun Bungai tersebut pada Maret 2018 sebesar 5,17 persen (136.928 orang) atau turun 0.09 persen (956 orang) jika dibandingkan dengan periode September 2017 sebesar 5,26 persen (137.884 orang). Rendahnya angka kemiskinan tersebut menunjukkan program penanggulangan kemiskinan di Kalteng sudah berjalan baik. Meski demikian, sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota masih tetap harus ditingkatkan sehingga angka kemiskinan dapat terus ditekan dan tercapai perekonomian yang makin baik dari tahun ke tahun. Pada Maret 2018, komoditas makanan yang memberi sumbangan terbesar pada garis kemiskinan di Provinsi Kalteng adalah beras. Sedangkan, komoditas bukan makanan penyumbang kemiskinan terbesar, yakni perumahan.

 

Sugianto adalah sosok yang membenci kemiskinan maka dari itu dirinya bertekad untuk mengubah hal itu dengan menurunkan angka kemiskinan di wilayah Kalteng. “Untuk itu, saya bertekad jika diberi amanah akan memberantas kebodohan di Kalteng. Bodoh membuat orang jadi miskin. Untuk itu, pendidikan menjadi prioritas utama program saya,” ujar Sugianto kala itu. Hal itu dibuktikan Sugianto, dengan menurunkan angka kemiskinan.“Urusan kemiskinan ini masih jadi tantangan pemerintah. Kita lihat terjadi penurunan angka. Namun, untuk program penanggulangan kemiskinan tetap tidak boleh dikurangi,” ujarnya.

 

Atas kerja kerasnya, Sugianto dianugerahi Satyalancana Pembangunan yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Satyalancana Pembangunan diberikan kepada kepala daerah yang dianggap telah memberikan kemajuan dalam hal pembangunan negara. “Kita mengucapkan, pertama bersyukur dan terima kasih Alhamdulillah kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan kepada rakyat Kalteng serta UMKM di Kalimantan Tengah,” ujarnya. Meski anggaran yang dimiliki oleh daerahnya tergolong minim, tetapi ia berjanji akan semaksimal mungkin untuk melatih para pelaku UMKM, PKK, hingga perbankan agar bisa berkembang. Sugianto mengungkapkan bahwa pihaknya sejalan dengan Nawacita yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dijelaskannya, meski APBD Kalteng sekitar Rp4,4 triliun, ia berupaya menggenjot bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang ada di provinsi yang memiliki semboyan Iseng Mulang (Pantang Mundur) ini.

 

 

“Biarpun APBD kami kecil Rp4,4 triliun dan ada kenaikan PAD sekitar Rp500 miliar, tapi belum maksimal, ini akan kami genjot terus. Tahun 2018, di bidang infrastruktur, anggaran murni kami itu 40 persen, pendidikan menyentuh 27 persen, anggaran kesehatan sama tinggi juga,” jelasnya. Selain itu, Sugianto juga tengah menggenjot sektor pariwisata Kalteng agar bisa menarik warga luar pulau, seperti di DKI Jakarta, Pulau Jawa, hingga Bali. “Kami juga bangun destinasi wisata supaya orang Jakarta atau Bali tidak harus ke Bogor, Jawa Barat, ke depan bagaimana (wisata) ke Kalteng,” kata Sugianto. Pemprov Kalteng di bawah nakhoda Sugianto pun kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan ini merupakan keempat kalinya sejak 2014.

 

Capaian ini merupakan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kalteng tahun anggaran 2017 yang diperiksa 2018. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dori Santosa mengatakan, hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI dapat disimpulkan bahwa penyusunan LKPD Kalteng 2017 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual dan telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI. Karena itu, BPK memberikan opini WTP. BPK RI Perwakilan Kalteng juga mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan Pemprov Kalteng atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2017. Menurutnya, anggaran itu sebagian besar telah sesuai dengan action plan yang dibuat oleh gubernur sehingga LKPD 2017 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan.

 

Perjalanan hidup Sugianto penuh liku. Terlahir dari pasangan Hanayah dan Sabran Efendie Achmud, ia sejak kecil terbiasa hidup susah. Bahkan, pendidikan formalnya pun hanya sampai tingkat sekolah lanjutan atas,
yaitu SMKN 1 Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat. Kehidupan serba kekurangan itulah yang membuat Sugianto harus banting tulang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ia harus berjualan air dari warung ke warung demi mendapatkan rupiah. Ia pun pernah menjajakan es lilin dan kayu bakar hanya untuk biaya sekolahnya. Keuletan, kegigihan, air mata, bahkan hinaan pun ia terima dengan lapang dada.

 

Masa kecil, muda, hingga dewasa, ia lalui dengan tawakal dan tawadu. Di saat temanteman sebayanya menikmati keceriaan, ia sendiri bekerja keras siang hingga malam demi kelangsungan hidup kedua orangtuanya juga dirinya. Sugianto adalah politikus PDI Perjuangan yang pernah menjadi anggota DPR periode 2009-2014. Di DPR, Sugianto duduk di Komisi IV DPR yang mengurusi masalah kehutanan, pertanian, pangan. Pada 2010, ia maju di Pemilukada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Hanya ada dua pasang calon di pemilukada itu. Lawannya saat itu adalah bupati petahana Ujang Iskandar. Hasilnya, ia berhasil memenangkan pemungutan suara Bupati Kotawaringin tersebut.

Best Regional Leaders

Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Bupati Dharmasraya

Naskah: Arif Rahman Hakim Foto: Edwin B./Istimewa

Berawal dari rasa prihatin melihat kondisi fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik di Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan memiliki obsesi mulia untuk melakukan perubahan di Kabupaten Dharmasraya menuju arah yang lebih baik. Ketika menjabat bupati, ia pun membuat beragam gebrakan untuk membenahi daerah penghasil kelapa sawit tersebut.

 

Menjabat sebagai Bupati termuda adalah sesuatu prestasi, di umurnya yang baru 27, Sutan Riska harus mengurusi kepentingan orang banyak, tapi berkat keinginannya yang kuat hal itu bukan menjadi masalah besar bagi dirinya, hal itu terlihat dari kinerja yang telah diperolehnya untuk memberikan kesejahteraan. Berbagai gebrakan dilakukan Sutan Riska, antara lain menjadikan Dharmasraya menjadi kabupaten pro investasi. Berkat kebijakannya itu sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit menanamkan investasi dalam pengolahan crude palm oil (CPO). Nilai investasi pembangunan pabrik CPO lebih Rp30 miliar. Selain itu ada juga pengusaha yang berinvestasi di bidang properti, seperti perumahan, rumah toko, pasar dan kantor. Lalu membuat program meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk generasi muda. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya menggelar pendidikan dan latihan (diklat) yang melibatkan 608 orang.

 

Mereka diasah kemampuannya oleh tenaga ahli untuk menjadi tenaga andal di setiap bidang. Keterampilan yang diajarkan meliputi bidang otomotif, menjahit, elektronik, teknik informatika teknologi, prosesing hasil pertanian terhadap tata boga, dan lain sebagainya. Berbekal keterampilan tersebut mereka diharapkan mudah memperoleh pekerjaan. Program lainnya yang telah terwujud, yaitu membangun daerah pinggiran. Jalan yang dulu berlumpur kini berubah menjadi hitam aspal dan beton. Kampung-kampung yang dulu gelap sekarang telah dialiri listrik dari PLN. Di bidang kesehatan, Sutan Riska melanjutkan pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) yang terbengkalai, membangun puskesmas baru, meningkatkan pelayanan Puskesmas di perbatasan menjadi rumah sakit, mengganti alat-alat kesehatan di RSUD lama yang tidak pernah diperbarui sejak puluhan tahun RSUD itu berdiri. Selain itu, ia juga menambah dokter spesialis, membuka pelayanan cuci darah, dan menyebar tenaga kesehatan lebih merata dan proporsional ke daerah-daerah sesuai kebutuhan. 

 

Sutan Riska juga meningkatkan penyediaan obat di Puskesmas, penyediaan alat-alat labor, membangun labor cuci darah, menjadikan Labor Kesehatan Daerah (Labkesda) lulus akreditasi dari lembaga akreditasi Kementerian Kesehatan RI. Peningkatan layanan semua puskesmas tersebut, yaitu rawat inap supaya mengurangi pasien yang harus datang ke RSUD lantaran waktu tempuhnya bisa mencapai 4 jam. Di tahun 2019 ini, Pemkab Dharmasraya mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan wali nagari dan perangkat nagari melalui tunjangan dan peningkatan jumlah honorarium. Peningkat kesejahteraan tersebut dinilai penting karena pemerintah daerah menyadari beban tugas aparatur pemerintah nagari semakin hari semakin berat. Bahkan, tidak hanya untuk aparatur pemerintah nagari, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk peningkatan biaya operasional lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di nagari. Selain itu di bawah kepemimpinannya, Pemkab Dharmasraya tak henti menunjukkan komitmennya dalam memajukan dan mengembangkan sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

 

 

Berbagai upaya dilakukan, mulai dari memberikan pelatihan, pembinaan, pendampingan, hingga memfasilitasi bantuan permodalan. Tak hanya itu, Sutan Riska juga mengunjungi Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk berkonsultasi dan meminta dukungan guna pengembangan koperasi dan UKM di kabupaten penghasil kelapa sawit tersebut. Hal itu dilakukan untuk lebih menggairahkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui kedua sektor ini demi terwujudnya Dharmasraya yang mandiri secara ekonomi. Demi membantu orang yang tidak memiliki rumah, Sutan Riska mendapat alokasi anggaran senilai Rp6 miliar lebih untuk program pembangunan rumah khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan anggaran tersebut, setidaknya ada 52 unit rumah khusus yang akan dibangun, yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mempunyai rumah dengan beberapa ketentuan khusus. Sungguh sebuah anugerah yang patut disyukuri dan kerja keras yang patut diapresiasi. Bulan Desember 2018 menjadi penghujung tahun yang manis bagi Sutan Riska dikarenakan sederet penghargaan nasional diraih oleh Pemkab Dharmasraya, seperti Penghargaan Pasar Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan kepada tiga pasar, yakni Pasar Pulau Punjung, Pasar Koto Agung dan Pasar Ampalu. 

 

Kemudian, penghargaan Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan HAM, Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Kementerian Sosial, Manggala Karya Kencana dari BKKBN Pusat, Satyalancana Pembangunan dari Presiden, Piagam WTP dari Kementerian Keuangan, serta penghargaan dari Menteri KLH dan Kehutanan RI kepada bupati sebagai Pembina Kampung Iklim. Lalu, prestasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Dharmasraya saat ini yang menjadi nomor wahid untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat. Awal 2019, Sutan Riska untuk yang ketiga kalinya secara berturutturut diganjar penghargaan Nirwasita Tantra/Green Leadership dari pemerintah pusat karena dinilai berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga mampu memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah yang ia pimpin.

Best CEOs

Agus Susanto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Naskah: Giattri F.P. Foto: Fikar Azmy/Istimewa

Bekerja sebaik dan sekonsisten mungkin adalah prinsip hidup yang dijalani Agus Susanto dalam berkarier. Karenanya, ketika diamanahi menakhodai sebuah ‘kapal besar’ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, pria yang dikenal sebagai pemimpin visioner ini sukses menghantarkan Badan Hukum Publik tersebut konsisten mencetak kinerja positif dari waktu ke waktu.

 

Sosok bersahaja dengan gaya bicara yang kalem ini menguntai, bekerja optimal tak akan ada ruginya. Toh, hasil terbaik dari sebuah pekerjaan yang dilakukan secara total pasti akan kembali kepada kita. “Di samping itu karena pekerjaan kita adalah amanah dari Tuhan, saya percaya suatu saat Tuhan akan meminta pertanggung jawaban atas apa yang kita lakukan dalam menjalankan amanah tersebut,” urai pria kelahiran Tulungagung, Jawa Timur ini. Ketika dipercaya menjadi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan periode 20162021, ia ditantang untuk membawa lembaga tersebut tidak lagi sebagai lembaga profit, tetapi memberikan pelayanan sosial.

 

Berkat rekam jejaknya sebagai praktisi perbankan dan pasar modal selama 25 tahun, Agus sukses menjawab tantangan tersebut bahkan ia sukses melakukan berbagai gebrakan agar pelayanan yang diberikan lembaga negara yang dulunya bernama PT Jamsostek (Persero) ini kepada masyarakat semakin paripurna. Apa yang dilakoninya berbuah manis, sepanjang tahun 2018, BPJS Ketenagakerjaan mencatat jumlah kepesertaan aktif mencapai 30,5 juta pekerja, melampaui target yang ditetapkan sebanyak 29,6 juta pekerja aktif. Hasil tersebut merupakan pencapaian yang positif untuk mengakhiri tahun lalu dengan total peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 50,4 juta pekerja. Agus beserta jajaran telah berupaya untuk terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pekerja agar program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan bisa didapatkan oleh seluruh pekerja di Indonesia.

 

Data menyebutkan, khusus kinerja kepesertaan aktif segmen penerima upah (PU), pada 2018 mencatatkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu tumbuh sebesar 3,4 juta dari tahun 2017. Sementara, tren tahun-tahun sebelumnya kenaikan rata-rata hanya sebanyak 1,2 juta pekerja aktif. Salah satu kunci peningkatan positif dari kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan adalah menggagas kerja sama yang strategis dengan pusat, provinsi, hingga daerah. Di sisi lain, salah satu faktor yang mendukung peningkatan kepesertaan pada pekerja segmen Bukan Penerima Upah (BPU) adalah munculnya inisiatif agen Penggerak Jaminan Sosial (Perisai). “Kami baru menerapkan pada Februari 2018,“ ujar Agus. Saat ini, sudah ada 4000 agent Perisai di seluruh Indonesia. Dari jumlah ini sebanyak 3500 yang aktif dan mereka dalam satu tahun sudah berhasil merekrut 600.000 pekerja informal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

 

“Tak hanya itu, tingkat keberlanjutan pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan juga menggembirakan, yakni mencapai 90 persen,” imbuhnya. Keberhasilan program Perisai BPJS Ketenagakerjaan pun bergaung hingga ke dunia internasional. Salah satunya dari pemerintah Jepang. Mereka bahkan telah mengundang 10 besar agent  untuk berdiskusi. “Inovasi ini mendapat perhatian dunia. Saya diundang Organisasi Buruh Dunia (ILO ) untuk menjelaskan Perisai. Minggu depan saya juga diundang pemerintah Jepang untuk sharing pengalaman Perisai di sini seperti apa,” tandas lulusan dari UGM dan INSEAD Fontainebleau, Prancis ini. Capaian ini tak membuat Agus berpuas diri, malah mendorongnya untuk menorehkan kinerja yang lebih baik lagi. Pada 2019 ini, BPJS Ketenagakerjaan mengusung tema “Aggressive Growth”. Ia menegaskan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai seluruh target agar manfaat yang diberikan kepada peserta bisa optimal.

 

 

Tahun 2019, BPJS Ketenagakerjaan membidik dana investasinya bisa menyentuh Rp439,91 triliun. Jumlah ini naik 20,55 persen dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp364,91 triliun. Untuk mencapai target tersebut, sambung Agus, pihaknya akan menambah iuran dana yang masuk. Jumlah dana kelolaan sejalan dengan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, ia menargetkan jumlah pesertanya bertambah dari 30,5 juta menjadi 34,3 juta pada tahun ini. “Kami juga akan mengakselerasi seluruh elemen dan energi yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Lalu melakukan smart collaboration baik dengan pemerintah pusat maupun daerah, pihak swasta baik di dalam dan luar negeri, hingga kelompok-kelompok masyarakat karena tidak mungkin BPJS Ketenagakerjaan melakukannya sendiri apalagi di era Revolusi Industri 4.0 ini,” tutur Chairman Asian Workers Compensation Forum (AWCF) ke-3 tersebut yang saat ini sudah berganti nama menjadi Asian Workers Compensation Association (AWCA). Cara efektif lainnya untuk mendukung aggressive growth selain Perisai, yakni dengan menggalakkan Desa Sadar Jaminan Sosial. Ia menyadari mayoritas penduduk atau peserta BPJS Ketenagakerjaan itu tersebar di seluruh wilayah, terutama di pedesaan-pedesaan. 

 

“Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan para aparatur desa. Mereka nantinya akan seperti duta kami yang memberikan penyadaran, penyuluhan kepada masyarakat desa setempat. Sudah ada sekitar 500 Desa Sadar Jaminan Sosial. Tahun ini, kami targetkan bertambah 200,” ungkap pria yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan, antara lain Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) dan International Social Security Association tersebut. BPJS Ketenagakerjaan juga terus melakukan pengembangan terhadap kanal-kanal layanannya demi mengikuti perkembangan teknologi informasi berbasis digital. Agus menuturkan, pihaknya memiliki dua layanan. Pertama, layanan fisik yang merupakan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, layanan digital yang dapat diakses peserta atau calon peserta melalui aplikasi atau website BPJS Ketenagakerjaan, antara lain BPJSTKU, kartu digital BPJS Ketenagakerjaan, antrian dan verifikasi online berbasis KTP elektronik dan sidik jari, serta Voice Assistant GINA yang merupakan singkatan dari Agen Perlindungan Pekerja.

 

Kini, sambung pria humoris ini, pihaknya tengah mempersiapkan untuk memberikan manfaat tambahan bagi peserta, salah satunya program vocational training. “Intinya adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berhenti bekerja akan kami kembalikan ia bekerja lagi dengan cara kami tingkatkan skillnya melalui training yang kami sesuaikan dengan perusahaan atau lembaga yang akan menerima. Sudah kami anggarkan itu dan mulai bulan Maret kami implementasikan secara bertahap,” tutup penghobi stand up paddle boarding (SUP) tersebut.

Best CEOs

Elvyn G. Masassya, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (IPC)

Naskah: Purnomo Foto: Sutanto/Istimewa

Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui pelabuhan adalah tugas yang harus diemban PT Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo II (IPC). Di bawah kepemimpinan Elvyn G. Masassya sebagai Direktur Utama, satu persatu upaya itu dia wujudkan. Pelabuhan untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lain, ia bangun agar Indonesia bukan hanya jaya di darat dan udara, tapi juga di laut.

 

Pria yang hobi bermusik tersebut mampu meningkatkan kinerja perseroan dalam merealisasikan seluruh rencana bisnis dalam jangka pendek maupun panjang, serta mendukung program pemerintah dalam pengembangan dan pembangunan proyek kepelabuhanan. Sebagai pengelola pelabuhan terbesar di Indonesia, Elvyn terbukti menghantar IPC mencetak kinerja positif sepanjang tahun 2018. Betapa tidak, perusahaan pelat merah ini membukukan laba bersih Rp2,43 triliun tumbuh 9,95 persen dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp2,21 triliun. Selain ada peningkatan revenue juga disebabkan keberhasilan perusahaan melakukan efisiensi.  “Salah satu kuncinya adalah menekan biaya operasional dengan pendapatan operasional mencapai 69,9 persen dari 70,15 persen di akhir tahun 2017,” ujar Elvyn belum lama ini.

 

Kontribusi anak perusahaan yang berjumlah 17 anak usaha, seperti diungkapkan Elvyn tercatat sebesar Rp1,3 triliun atau sekitar 54,2 persen. “Anak-anak perusahaan mencatatkan laba yang sangat baik juga,” lanjut Elvyn. Lebih lanjut dirinya memaparkan, pencapian IPC sepanjang 2018 sangatlah positif baik secara keuangan maupun non keuangan. Adapun pendapatan usaha di tahun 2018 tercatat mencapai Rp11,45 triliun atau naik dari tahun 2017 yang mencapai Rp10,91 triliun. Saat itu strateginya adalah memperluas wilayah operasi, memperbesar kapasitas finansial, dan akses pendanaan. Strategi lainnya adalah fokus memperkuat kapabilitas produksi dan pemasaran serta standardisasi fasilitas, sistem IT, dan pelayanan jasa. 

 

Secara operasional, kinerja IPC juga mencatat pertumbuhan. Arus peti kemas yang ditangani IPC sepanjang 2018 naik 12,7 persen dibanding tahun sebelumnya menjadi 7,8 juta twenty foot equivalent units (TEUs). Kemudian, arus non peti kemas mengalami pertumbuhan 8,54 persen di 2018 dibanding tahun 2017 menjadi 61,97 juta ton. Arus kapal juga tumbuh 2,86 persen menjadi 208 juta gross tonage (GT). Sementara arus penumpang tumbuh 16,68 persen menjadi 714.930 penumpang. Sejak tahun 2017, IPC sudah direct call, yang artinya sudah bisa langsung melakukan ekspor dari Tanjung Priok ke AS atau ke Eropa dan Australia serta Intra Asia. Sebelumnya, ketika melakukan ekspor harus melalui Singapura. “Dwelling time atau lama bongkar muat sudah sekitar 2,6 hari. Hal ini merupakan pencapain yang baik, seperti dicatat oleh World Bank,” jelasnya.

 

Elvyn memandang perubahan sistem di semua aspek penting dilakukan karena perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang logistik, secara spesifik pada pengelolaan dan pengembangan pelabuhan ini mengoperasikan 12 pelabuhan yang terletak di 10 provinsi Indonesia, di mana salah satunya adalah Pelabuhan terbesar di Indonesia, yakni Tanjung Priok yang menangani hampir 70 persen kegiatan impor ekspor di Tanah Air. Logo baru IPC kini juga mewakili semangat transformasi serta harapan baru demi menyongsong masa depan yang lebih cerah.  Salah satu program yang terus digencarkan Elvyn dalam hal menata IPC di semua pelabuhan yang dikelolanya adalah dengan adanya IPC Bersih. Program ini ingin mewujudkan IPC sebagai tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi, dan pemerasan. Bagi seluruh stakeholder yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran dengan Whistleblowing, sebuah sistem yang independen. Sistem tersebut diperkenalkan untuk memperkuat pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).

 

Melalui aplikasi ini, insan IPC atau stakeholder yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh si terlapor. “Kami percaya jika lingkungan kita bersih maka efek yang ditimbulkan juga akan berimbas pada pendapatan keuntungan perusahan yang jauh lebih besar. Suasana kerja juga kondusif dan kepercayaan publik terhadap IPC kian meningkat,” ujar Elvyn. Untuk mewujudkan transformasi dan transparansi, IPC juga mengembangkan platform digital. Proses digitalisasi ini dilakukan agar IPC bisa memiliki daya saing lebih, tak hanya di dalam negeri, tapi juga bersaing di kancah global. Hampir di seluruh dunia, digitalisasi sektor transportasi dan logistik berjalan cepat. Banyak teknologi baru yang dihadirkan oleh pengelola pelabuhan.

 

Perkembangan cepat digitalisasi di pelabuhan ini menandai sebuah era baru pelabuhan di dunia. Selain berfokus pada penurunan biaya logistik, digitalisasi pelabuhan juga ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pelabuhan. IPC di bawah komando Elvyn telah melakukan serangkaian langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas logistik melalui digitalisasi, di antaranya menghadirkan vessel traffic system (VTS), peti kemas dan non peti kemas terminal operation system, serta platform marine operating system (MOS). Juga aplikasi auto tally, auto gate, serta e-service. Sistem ini tak hanya diaplikasikan di Tanjung Priok. Namun, seluruh pelabuhan yang dikelola IPC. Langkah strategis lainnya, yakni menerapkan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet (inaportnet). Sistem ini meliputi e-registration, e-booking, e-tracking dan tracing, e-payment, e-billing, serta e-care. 

 

IPC juga menghadirkan aplikasi TPS Online. Aplikasi ini membantu otoritas kepabeanan (Bea Cukai) lebih cepat memonitor pergerakan kontainer di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) sehingga lebih cepat merespons Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diajukan oleh pemilik barang. “Di era baru pelabuhan saat ini, IPC memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi digital di semua lini, agar pelayanan yang diberikan IPC semakin cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Dengan digitalisasi ini juga sekaligus  menekan tindakan koruptif dan pungutan liar yang dilakukan oknum, serta meningkatkan pendapatan perusahaan,” tandas kelahiran Medan, 18 Juni 1967 tersebut. 

Best CEOs

Hafid Hadeli, Direktur Utama Adira Finance

Naskah: Subhan Husaen Albari Foto: Edwin B./Istimewa

Menekuni bisnis pembiayaan kredit otomotif di bawah Bendera PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk menjadi kebanggaan sendiri bagi sosok Hafid Hadeli. Usahanya hampir tidak mengenal kata percuma. Berangkat dari keberaniannya menjadi Direktur Keuangan pada 2010 lalu. Kini pria lulusan Universitas Trisakti ini sukses menjadikan Adira Finance sebagai perusahaan pembiayaan kredit otomotif terkemuka di Indonesia. 

 

Bergelut di dunia perbankan dan keuangan memang sudah dilakoni Hafid sejak lama, jauh sebelum dirinya memegang peranan penting di Adira Finance. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Lippo Tbk dan berkarier di Citibank. Saat join dengam Adira pada 2010 lalu, perusahaan mengalami perkembangan bisnis yang cukup maju. Adira sudah mulai merambah dengan membuat produk pembiayaan syariah. Pada 2015 Adira Finance mulai merambah pembiayaan elektronik atau durable. Lalu pada 2017, pihaknya punya inisiatif digital dengan meluncurkan situs Momobil.id. Visi besar yang digodog Hafid dalam membangun perusahaan adalah menciptakan nilai bersama demi kesinambungan perusahaan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Karena selama ini Adira sudah banyak membantu kebutuhan masyarakat dari sisi keuangan, maupun transportasi agar masyarakat bisa lebih produktif. Hafid melihat secara keseluruhan transportasi publik di Indonesia belum begitu masif. Untuk itu, dengan  potensi dan peluang yang ada, Adira Finance kata dia, harus mampu menggenjot lagi pendapatan perusahaan dari sisi pembiayaan kredit motor ataupun mobil. 

 

 

Adira Finance sejauh ini mampu memperoleh laba sebesar dua digit setiap tahunnya sejak 2017 lalu hingga akhir 2018. Capaian itu didapat karena kemampuan Adira Finance memasang beragam strategi untuk menangkap peluang pasar. Terbukti pada 2017 Adira membukukan laba bersih sebesar Rp1,4 triliun. Keuntungan yang diperoleh naik 39,6 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp1,01 triliun. Adapun tahun 2018, total pembiayaan naik dari Rp32,7 triliun menjadi Rp38, 2 triliun. Demikian juga laba bersihnya meningkat dari Rp1, 4 triliun menjadi Rp1,8 triliun. Piutang juga meningkat dari Rp44, 2 triliun menjadi Rp50, 2 triliun. Lalu profitnya meningkat dari Rp1,4 triliun menjadi Rp1,8 triliun.  Pendapatan Adira Finance disumbang dari pembiayaan konsumen Rp4,97 triliun, kemudian pendapatan marjin murabahah Rp1,23 triliun, pendapatan sewa pembiayaan Rp35,79 miliar, dan pendapatan lain-lain Rp1,26 triliun. Pertumbuhan itu berkat peningkatan pembiayaan baru yang naik 19 persen atau sebesar Rp28,2 triliun. 

 

Segmen sepeda motor dan mobil secara seimbang memberikan kontribusi kuat terhadap pertumbuhan secara keseluruhan. Di samping itu, perusahaan juga mampu menjaga kualitas aset, dengan rasio NPL berada di level 1,85 persen, lebih rendah dari tahun lalu, yaitu 2,06 persen. Adapun total beban mencapai Rp5,65 triliun atau naik 10,56 persen secara tahunan. Berkaca pada penurunan penjualan dan piutang mulai di akhir 2014 hingga 2016 karena dampak krisis ekonomi global, Hafid tak mau kejadian itu terulang lagi. Ke depan ia sangat optimis perusahaan bisa memperoleh laba dua digit tiap tahunnya. Ada dua strategi yang diterapkan. Pertama digitalisasi, kedua perbaikan layanan costumer service. “Kita melakukan perubahan organisasi, dan digitalisasi layanan. Jadi, kalau dulu layanan banyak menggunakan kertas, persetujuan juga menggunakan kertas, waktu terasa menjadi lebih lama. Nah, dengan adanya teknologi semua menjadi paperless. Kedua perbaikan layanan costumer service juga kita lakukan,” ujar Hafid kepada Men’s Obsession di ruang kerjanya.

 

Hafid mengungkapkan, digitalisasi terbukti mampu mendorong pertumbuhan perusahaan semakin baik. Biasanya bisnis keuangan itu hanya naik single digit. Namun, dengan digitalisasi itu, Adira membiaskan pendapatan naik menjadi double digit. Ia menilai untuk konteks saat ini bisnis keuangan tidak memungkinkan lagi dilakukan secara manual. Adira sudah memiliki organisasi, yaitu sentralisasi kredit approval dan sentralisasi operasional. Keduanya sudah tersentralisasi di satu kota. Dengan begitu sales officer Adira kini bisa memasukkan data melalui gadget. Pelayanan dilakukan cepat dan prima. Adira juga sudah mempunyai platform e-commerce Momobil dan Momotor, serta kerja sama dengan OLX dan Tokopedia. Lalu ada aplikasi Akses. Strategi lain dari pemasaran Adira adalah menggalakkan event bersama diler menawarkan motor melalui kegiatan pameran-pameran alias jemput bola.

 

“Secara personal visi saya adalah selalu menyemangati mereka untuk belajar adaptasi terhadap perubahan. Saya bilang kalau kita berbisnis itu harus makmur bersama antara perusahaan dan komunitas tempat kita bekerja. Kalau masyarakatnya makmur maka akan berimbas kepada kemakmuran  perusahaan karena bisnis kita sangat mengandalkan pendapatan masyarakat,” Hafid memaparkan. Hafid menyadari ke depan persaingan bisnis semakin ketat. Namun, ia optimis bisnis pembiayaan kredit otomotif masih tinggi. Sebab, kebutuhan transportasi di manapun pasti akan tumbuh, terutama di Indonesia penetrasi motor sudah cukup banyak. Selanjutnya, ia perkirakan penetrasi mobil juga akan semakin naik. Menurutnya yang perlu ditekankan di sini tantangannya adalah Adira harus belajar dari kegagalan di 2014 karena tidaksiapnya mengatasi pelemahan perekonomian. Sebab, dua kunci utama dari strategi bisnisnya, yakni digitalisasi dan perbaikan layanan costumer service harus terus ditingkatkan.

Best CEOs

R. Soeroso, Direktur Utama Bank Jatim

Naskah: Subhan Husaen Albari Foto: Istimewa

“Dalam bekerja, kita harus ikhlas dan istiqamah. Berikan yang terbaik, jangan pakai hitung-hitungan hasil. Insya Allah, apa yang kita dapat sungguh di luar dugaan. Boleh dicoba dan dibuktikan.”

 

Kalimat filosofis yang diutarakan Soeroso itu menjadi cerminan bagi dirinya dalam setiap kali bekerja. Ia seolah tak mau sibuk memikirkan penilaian orang lain, yang ia pikirkan adalah bagaimana bisa bekerja dengan baik setiap harinya. Dengan semangat itu, rupanya hasil tak pernah membohongi dirinya. Pria kelahiran Solo  10 September 1954 tersebut kini dipercaya menduduki jabatan strategis di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) sebagai Direktur Utama. Sejak dipimpin Soeroso pada 2015 lalu, Bank Jatim kian tumbuh subur sebagai bank penyanggah pembangunan daerah. Pengalaman Soeroso dalam dunia perbankan memang tak perlu diragukan lagi. Berangkat dari kesuksesannya memimpin Bank Jatim di beberapa kabupaten sebagai kepala cabang, kariernya terus melonjak.

 

Sebelum diangkat menjadi orang nomor satu di Bank Jatim, ia sudah membuktikan kesuksesnya memimpin Bank UMKM Jawa Timur. Aset Bank UMKM Jatim yang hanya sekitar Rp400 miliar di tangannya saat itu melejit jadi Rp1,4 triliun. Kredit yang tersalur pada 2012 tercatat Rp900 miliar. Laba setahunnya bahkan bisa Rp18,3 miliar. Kurang lebih tiga tahun menjadi Direktur Utama Bank Jatim, ia mampu membuktikan kesuksesan yang sama.  Kinerja keuangan Bank Jatim di bawah kepemimpinan Soeroso menunjukkan performa yang bagus bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year /YoY). Berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2018 (audited), aset Bank Jatim tercatat Rp62,69 triliun atau tumbuh 21,68 persen laba bersih Bank Jatim tercatat Rp1,26 triliun tumbuh 8,71 persen (YoY). Tak tanggung-tanggung mengawali tahun 2019, Bank Jatim telah menyalurkan kredit sebesar Rp60 miliar. Kali ini Bank Jatim menggenjot kredit melalui kredit korporasi dengan menyalurkan kredit kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Soedono Madiun.  

 

Tidak hanya itu, selama tahun 2018 Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank jatim tumbuh luar biasa dengan mencatatkan pertumbuhan 27,78 persen (YoY), yaitu sebesar Rp50,91 triliun. Pertumbuhan dana pihak ketiga yang signifikan tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada Bank Jatim meningkat. Selain itu, pencapaian DPK tersebut diperkuat dengan CASA rasio Bank Jatim sebesar 75,41 persen (selama lebih dari 15 tahun, CASA rasio Bank Jatim berada di atas 65 persen). Di tengah-tengah kondisi perekonomian global yang masih belum stabil sepanjang tahun 2018, Bank Jatim masih mampu mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar Rp33,89 triliun atau tumbuh 6,74 persen (YoY). Kredit di sektor korporasi menjadi penyumbang tertinggi selama tahun 2018, yaitu sebesar Rp7,26 triliun atau tumbuh 12,67 persen (YoY).

 

Adapun rasio keuangan Bank Jatim posisi Desember 2018 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain Return on Equity (ROE) sebesar 17,75 persen, Net Interest Margin (NIM) sebesar 6,37 persen, Return on Asset (ROA) 2,96 persen. Sedangkan, biaya operasional dibanding pendapatan operasional (BOPO) masih tetap terjaga di angka 69,45 persen. Sebagai perusahaan terbuka, tren kenaikan harga saham Bank Jatim (BJTM) juga menjadi perhatian masyarakat, selain karena kenaikan tren harga saham yang ditunjukkan oleh BJTM dari tahun ke tahun, pembagian deviden yang selalu meningkat setiap tahunnya menjadikan saham BJTM sebagai salah satu saham favorit pilihan masyarakat dengan market capitalization BJTM mencapai Rp10,33 triliun di akhir tahun 2018. Beberapa strategi juga dilakukan untuk menggenjot perusahaan, seperti peningkatan status jaringan dari Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu yang bertujuan untuk meningkatkan peluang penyaluran kredit dan optimalisasi layanan. Kemudian, penetrasi pasar terhadap penyaluran kredit dilakukan dengan memperoleh lebih banyak informasi serta data pelaku usaha dan/atau UMKM melalui dinas terkait, juga peningkatan penyaluran kredit kepada koperasi melalui skema kredit Bankit KKPA yang tahun ini memberikan kontribusi cukup baik dalam kinerja Bank Jatim. Lalu, ada optimalisasi program tabungan berhadiah maupun promo menarik lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan DPK.

 

Melalui program tabungan Siklus Bunga Plus yang menawarkan hadiah langsung tanpa diundi, juga program Giro Plus dengan jasa giro kompetitif serta berbagai keuntungan dan kemudahan yang didapat. Bank Jatim juga membidik nasabah usia sekolah dengan tabungan Simpel yang cukup mendapatkan respon baik dari masyarakat. Peningkatan fee based income juga menjadi perhatian utama Bank Jatim untuk pencapaian target akhir tahun. Sampai akhir tahun ini, Bank Jatim akan lebih mengoptimalkan transaksi treasury dan bancassurance. Bank Jatim juga terus meningkatkan kembali layanan berbasis teknologi informasi melalui layanan e-samsat, SP2D Online, mobile banking, SMS banking dan internet banking, serta penggunaan kartu ATM yang terkoneksi dengan GPN. Ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kinerja yang cukup baik di tahun 2019. Atas segala pencapaian dari strateginya, Bank Jatim selama tahun 2018 mendapat banyak  apresiasi berupa penghargaan. Setidaknya ada 20 ajang penghargaan yang diikuti dengan kurang lebih 30 awards yang telah diraih Bank Jatim di tahun 2018, antara lain Indonesia Corporate Social Responsibility Award II 2018 (ICSRA II 2018) dan TOP The Best BUMD 2018. 

Best CEOs

Suprajarto, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Naskah: Giattri F.P. Foto: Fikar Azmy/Istimewa

Lebih dari tiga dasawarsa, ia menjadi pejabat karier di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Karenanya, kemampuan Suprajarto dalam memimpin BRI tak perlu diragukan lagi. Bahkan, dengan beragam inovasi produk dan layanan, bank pelat merah tersebut siap tancap gas menjadi ‘The Most Valuable Bank in South East Asia’.

 

Di bawah komandonya, BRI konsisten mencetak kinerja moncer meskipun di tengah ancaman suku bunga yang terus meningkat. Hal itu bisa dilihat dari pencapaian bank yang berdiri sejak 16 Desember 1895, sepanjang tahun 2018 yang berhasil mencatat laba bersih sebesar Rp32,4 triliun, tumbuh 11,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp29 triliun. Suprajarto menuturkan, laba bersih ini didorong oleh penyaluran kredit ke sektor UMKM dan pertumbuhan fee based income yang naik 22,7 persen yoy menjadi Rp23,4 triliun dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp19,1 triliun. “Realisasi penyaluran kredit BRI sampai kuartal IV-2018 sebesar Rp843,6 triliun atau naik 14,1 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp739,3 triliun,” urainya.

 

Penyaluran kredit ini ditopang oleh segmen UMKM sebesar Rp645,7 triliun atau 76,5 persen dari total kredit BRI. Selain itu, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) BRI sampai kuartal IV-2018 tetap terjaga sebesar 2,27 persen. Setelah mencetak laba bersih Rp32,4 triliun, Suprajarto mengaku BRI optimistis untuk tahun 2019 mampu meraih kinerja impresif, apalagi kondisi ekonomi makro tahun ini diyakinkan lebih baik dari tahun sebelumnya. “Kami optimistis, laju pertumbuhan kredit tahun ini akan berkisar 12-14 persen dengan kenaikan laba sekitar 10-12 persen, dan NPL 2-2,2 persen,” ungkap pria yang menyukai wayang ini.

 

Lebih lanjut, ia menuturkan, di era teknologi yang menggeliat ini, terlebih industri perbankan menghadapi sebuah tantangan baru, yaitu Revolusi Industri 4.0, BRI sebagai bank terbesar di Indonesia tidak berdiam diri menghadapi hal tersebut. Ia pun semakin terpacu untuk mengawal BRI agar terus beradaptasi dengan bertransformasi melalui digitalisasi perbankan dalam produk dan juga layanannya. Karenanya, di tahun 2019 ini, salah satu yang akan digenjot Suprajarto adalah menguatkan aspek digital banking BRI dalam merespon perkembangan teknologi. Ini juga merupakan langkah perseroan untuk menjadi leading consumer banking di 2019-2020. Suprajarto juga akan menyiapkan layanan open account secara digital. Dengan layanan ini diharapkan seluruh masyarakat akan sangat mudah untuk membuka rekening tanpa harus datang ke bank. “Dengan adanya layanan ini, masyarakat akan semakin dimanjakan. Apalagi akan masih ada banyak lagi layanan digital yang disiapkan oleh BRI,” ujar pria berdarah Jawa tersebut. 

 

Di bawah nakhoda Suprajarto, BRI juga telah menjadi pionir dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan melalui sentuhan teknologi, dengan tetap fokus pada core business-nya, yaitu pemberdayaan UMKM. Bank yang berusia 123 tahun ini pun turut berperan aktif menjalankan fungsi sebagai agent of development dengan berkomitmen penuh menyukseskan berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi masyarakat, seperti penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, Kewirausahaan Pertanian, BumDes, penyaluran Dana Desa, KUR, serta proyek strategis nasional lainnya. “Kami juga mendukung program pemerintah dalam mendorong penerapan pengelolaan pertanian secara korporat (korporatisasi pertanian) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan dukungan keuangan dalam bentuk KUR dan Kartu Tani kepada petani yang terlibat dalam korporatisasi,” jelasnya.

 

BRI juga konsisten melakukan perberdayaan UMKM melalui Rumah Kreatif BUMN (RKB). RKB merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian untuk mendampingi dan mendorong para pelaku UMKM dalam menjawab tantangan utama, peningkatan kompetensi, peningkatkan akses pemasaran, dan kemudahan akses permodalan. Hingga akhir Oktober 2018, BRI telah memiliki 53 RKB yang tersebar di seluruh Indonesia dengan anggota lebih dari 300 ribu UMKM. Apa yang dilakukan BRI tersebut diganjar penghargaan RKB Terbaik dalam penganugerahan BUMN Hadir Untuk Negeri (BHUN) Awards 2018. “Itu merupakan bukti nyata komitmen BRI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Harapan kami ke depan, BRI akan terus tumbuh dan menjadi bank terbesar tidak hanya di domestik. Namun, juga berjaya di industri perbankan global,” ujar peraih Marketeer of The Year tahun 2018 dari MarkPlus tersebut. 

 

Besarnya jumlah karyawan dan unit kerja serta perangkat satelit yang dimiliki BRI menjadi motivasi tersendiri bagi Suprajarto untuk terus konsisten memberikan yang terbaik bagi perseroan. “Dengan 130.000 pekerja dan lebih dari 10.000 unit kerja, serta punya satelit, saya berkewajiban untuk terus konsisten menghadirkan kinerja terbaik bagi perseroan,” tegas penyandang gelar doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjadjaran, Bandung itu. Karenanya, dengan segala pencapaian, inovasi layanan dan produk yang digulirkan BRI, penggemar soto betawi tersebut yakin mimpi besar bank yang berdiri sejak 16 Desember 1895 ini menjadi The Most Valuable Bank in South East Asia pada 2022 akan terwujud. “Karena kami fokus di mikro. Jadi, ada beberapa parameternya, antara lain 50 persen market share mikro sudah kami capai, memperkuat bisnis konsumer melalui salary loan dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta presentase UMKM untuk market share di Indonesia harus 20 persen,” tandas peraih Tokoh Profesional Terbaik Indonesia Award 2018 tersebut. Strategi jitu untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah melakukan transformasi, baik dari human capital, technology, dan businesss process.

Best Bureaucrats

Bambang Hendroyono, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Naskah: Sahrudi Foto: Sutanto/Istimewa

Tak berlebihan jika menilai Bambang Hendroyono sebagai figur inspiratif di jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) Republik Indonesia. Betapa tidak, ia sosok yang mampu merintis karier dari bawah hingga menggapai posisi tertinggi seorang birokrat. Bermodalkan integritas, khususnya kejujuran dan disiplin dalam bekerja plus intelektual yang mumpuni, ia mampu menapak demi setapak kariernya sebagai ASN hingga meraih posisi sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian LHK.

 

Sebagai sekjen ia juga terus memompa para staf di lingkungan kementerian tersebut untuk terus meningkatkan etos kerja yang telah ia tanamkan. “Dalam etos kerja itu ada dua nilai yang kami kemas di Kementerian LHK, pertama disiplin, sebagai pelayan publik, di mana kita harus disiplin waktu sehingga dapat menopang ketepatan pelayanan publik,” tegas Bambang. Sebagai Sekjen yang tugasnya antara lain berkaitan dengan eksistensi sumber daya manusia di lingkungan kementeriannya, Bambang mengakui bahwa ‘integritas’ adalah kata kunci bagi seorang pelayan publik. Sikap membangun dan meningkatkan integritas itulah yang ia implementasikan kepada seluruh jajaran Kementerian LHK sebagai upaya mewujudkan tekad pemerintah dalam melakukan revolusi mental. “Revolusi mental yang digerakan oleh pemerintah itu merupakan awal dari revolusi birokrasi, melakukan suatu perubahan, meninggalkan yang jelek, menciptakan yang baik, membangun integritas moral lalu meningkatkan etos kerja, dan mau bergotong royong,” ujarnya.

 

Integritas moral itu, tutur suami dari drg. Ambarwati Diah Kusumaningrum ini adalah ikhlas tanpa pamrih, jujur dalam segala hal, dan bertanggung jawab. “Artinya, seorang ANS itu harus mengerjakan apa yang harus dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan penuh kejujuran,” tegas ayah dari Indriyani Sekarputri tersebut. Alumnus Institut Pertanian Bogor ini selalu mengingatkan bahwa seseorang yang memiliki integritas moral dapat dilihat dari satunya antara kata dan perbuatan. “Satu kata yang keluar dari sebuah integritas, keikhlasan, dan pikiran positif, akan mempunyai nilai. Selama kita melaksanakan prinsip integritas tadi maka kita akan kokoh meski dihadang oleh badai,” papar pria kelahiran Tanjung Pinang, 30 September 1964 ini.

 

Namun, ia juga mengingatkan bahwa kedisiplinan seorang ASN harus ditopang oleh sikap profesional. “Makna profesional itu ia harus menguasai bidang, menguasai substansi, menguasai regulasi, dan melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien, dan menggunakan kecerdasan serta spiritualnya. Untuk itu kita harus belajar, banyak baca, cari pengalaman, banyak diskusi pada staff profesional,” tegas pria yang sempat mengejutkan Kementerian LHK karena pernah menjabat sebagai Dirjen Bina Usaha Kehutanan di usia yang masih relatif muda, 48 tahun. Hal lain yang menjadi perhatian Bambang kepada setiap ASN di KLHK adalah harus mampu meningkatkan kecerdasan intelektual (Intelligence Quotient), kecerdasan emosi (Emotional Quotient), dan kecerdasan spiritual (Spiritual Quotient) ditambah inteligensia global, bisnis, dan sosial budaya sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Sebagai ASN yang mengurusi antara lain soal kehutanan, katanya, ketiga kecerdasan itu sangat penting dimiliki untuk bisa meningkatkan produktivitas hutan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

 

Karena itulah, Bambang mengangkat pemikirannya tersebut dalam disertasi doktornya yang berjudul “Kepemimpinan Transglobal Sebagai Penggerak Produktivitas Hutan Produksi Pada Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Indonesia” dan mengantarkan Bambang meraih gelar doktor Ilmu Administrasi dengan predikat Cumlaude dari Universitas Brawijaya, Malang. Kelak, disertasinya itu akan ia bukukan sebagai bentuk sumbangsih pemikirannya kepada negara. Pria yang memanfaatkan waktu libur untuk berolahraga ini ternyata tak hanya mampu menuangkan ide, pemikiran, dan penelitiannya dalam sebuah disertasi, tapi juga dalam karya dan inovasi. Sebut saja inovasi proyek perubahan yang ia buat untuk pendidikan latihan pimpinan (Diklatpim) Tingkat I, di mana Bambang menyusun sistem penerapan kebijakan self assessment berbasis teknologi informasi dan post audit dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan produksi melalui “Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan” (SIPUHH Online). Karyanya itu mendapat penghargaan sebagai peserta terbaik dalam lomba inovasi pelayanan publik di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan masuk dalam “40 Top”.

 

Kiprahnya yang luar biasa dalam membangun kinerja ASN di Kementerian LHK ini diganjar dengan banyak prestasi. Setidaknya, di tahun 2017 ada tiga penghargaan yang diterimanya. Pertama, apresiasi negara berupa anugerah “Satyalancana Wira Karya” karena jasajasanya dalam upaya mendukung reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan terbaik yang bersifat akuntabilitas dan transparansi, efisien dan efektif, melalui kegiatan dan inovasi. Anugerah ini diserahkan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Kemudian, piagam penghargaan “BKN Award” sebagai pengelola kepegawaian terbaik tingkat kementerian kecil. Ketiga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi RI memasukan Bambang dalam “Top 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Tingkat Nasional Tahun 2017”. Harapannya hanya satu, yakni ASN di lingkungannya mampu menjadi yang terbaik. Tidak hanya bagi lembaga, tapi juga bagi negara dan bangsa.

 

“Karena ada moto yang wajib dilaksanakan, yakni “melayani dengan sepenuh hati” sebagai prinsip luhur seorang aparatur negara,” tandasnya. Namun begitu, pria yang tak mau mencantumkan gelar bangsawan Solo di depan namanya ini, selalu menghindar untuk menonjolkan diri, tapi kalau apa yang ia lakukan menjadi inspirasi bagi masyarakat maka hal itu ia anggap sebagai ibadah. Seperti misalnya, ketika ia dipercaya menjadi Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul A’Jam di lingkungan kerjanya, baginya itu adalah ibadah yang ia kerjakan dengan sepenuh hati.

Best Bureaucrats

Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Menteri PAN-RB

Naskah: Arief Sofiyanto Foto: Istimewa

Sosok Dwi Wahyu Atmaji cocok menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Pria lulusan Jurusan Administrasi Negara – FISIP UGM dan Master of Public Administration – University of Pittsburgh, USA ini memberi tauladan kepada masyarakat dalam menjalankan reformasi birokrasi, di antaranya penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) kini menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak ada lagi unsur KKN (korupsi/suap, kolusi, nepotisme).

 

Buktinya, anak kandung Atmaji tetap dinyatakan tidak lolos saat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) tes seleksi CPNS Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2018. Namun, poin untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP) tak memenuhi passing grade sebesar 143 sebagai nilai kelulusan yang ditetapkan. Padahal, batas target TKP hanya berselisih 4 poin. Apalagi, secara total nilai sang anak melebihi passing grade 298. “Ini nilai anak saya 384 dari 298 kan minimalnya. Jadi, cukup tinggi, tapi kurang di TKP 4 poin kan 143, tapi dapatnya 139,” jelas orang nomor dua di Kementerian PANRB tersebut. Meski demikian, Atmaji tidak mau ‘mengatrol’ anaknya untuk dipaksakan harus lolos CPNS karena berarti ada unsur KKN. Sebab, salah satu prinsip dari reformasi birokrasi adalah memberantas KKN. Alhasil, Atmaji tidak mempermasalahkan anaknya tidak lolos CPNS. Ia sudah bertekad, pelaksanaan tes harus dilakukan secara objektif dan transparan. Itulah sebabnya, Atmaji tidak pernah ikut komentar rapat Panselnas (Panitia Seleksi Nasional).

 

Sikap meniadakan KKN dalam penerimaan CPNS ini juga diwujudkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kahiyang Ayu, putri kandung Kepala Negara yang ikut tes penerimaan CPNS dinyatakan tidak lolos karena gagal mendapatkan nilai minimal dalam ujian Tes Kemampuan Dasar CPNS Pemkot Solo pada 2017 lalu. Namun, sang ayah sebagai Presiden tidak mau menggunakan jabatan kekuasaannya untuk memaksakan anaknya agar lolos CPNS. Jokowi menyebut proses seleksi ASN di era pemerintahannya sudah berjalan dengan transparan dan akuntabel sehingga putrinya sendiri tidak lolos seleksi CPNS. Atmaji pun berharap, sikap Presiden ini harus ditiru para pejabat di lingkungan PNS. 

 

Kedisiplinan dan reformasi birokrasi terus digalakkan oleh Atmaji. Bapak dari dua anak, Annisa Sekarsari Anindyani dan Nadia Sekarsari Anindyani ini dituntut untuk serius mengawal reformasi birokrasi. Pelaksanaan seleksi CPNS tidak boleh cacat, harus berlangsung transparan dan bersih. Apalagi, Presiden Jokowi sudah menugaskan Kementerian PAN-RB untuk menjadi ujung tombak dalam penerimaan CPNS demi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Atmaji menjabat Sekretaris Kementerian PAN-RB sejak 20 Oktober 2014. Pria kelahiran Purworejo, 2 November 1961 ini menyatakan, ASN yang berkualitas ditentukan sejak dari awal perekrutan CPNS. Salah satu pilar dari manajemen ASN menurutnya adalah implementasi sistem merit dalam berbagai kebijakan manajemen SDM. Sistem merit mengutamakan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja SDM yang unggul di antara lainnya.

 

 

Dalam rangka pengadaan ASN, menurut Atmaji, yang paling penting adalah bagaimana mendapatkan SDM berkualitas pada saat awal karena ingin menjadi dasar bagi pengembangan-pengembangan selanjutnya. Ia pun menilai justru investasi paling mahal adalah di tingkat pengadaan ASN tersebut yang nantinya akan memengaruhi kebijakan berkualitas selanjutnya. Di era Atmaji, Kementerian PAN-RB juga membuat aplikasi sebagai bentuk integrasi layanan yang diberikan kementerian sejak 2016. Melalui Sistem Aplikasi Layanan Kementerian PANRB (SALAM), kementerian memberikan perkembangan informasi berbagai layanan bidang PANRB. Sehingga, dengan pelayanan yang transparan dan akuntabel berbasis elektronik, diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik dan kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian PAN-RB. 

 

Instansi pemerintah dapat memanfaatkan aplikasi SALAM untuk mendapatkan layanan dari Kementerian PANRB terkait penetapan instansi pemerintah, penetapan jabatan fungsional, penetapan kelas jabatan, dan penyesuaian tunjangan kinerja. Dalam aplikasi tersebut, stakeholder juga dapat memonitor standar pelayanan terkait waktu penyelesaian setiap tahapan. “Jadi, setiap instansi dapat mengetahui sampai tahapan mana berkas tersebut diurus,” tegas Atmaji. Di era Atmaji, Kementerian PAN-RB juga melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan dalam pengawasan dan penegakan kedisiplinan. Inovasi itu berupa aplikasi bernama SiGadis (Sistem Aplikasi Penegakan Disiplin) ASN. Menurutnya, peningkatan kedisiplinan bagi para abdi negara sangat penting. Pelayanan terhadap masyarakat akan berjalan dengan baik jika pegawai ASN disiplin. Dengan adanya SiGadis, laporan mengenai evaluasi dan penegakan disiplin tidak perlu lagi melalui surat menyurat.

 

Dengan adanya aplikasi ini, Kementerian PAN-RB bisa mendapatkan data dengan cepat untuk membuat suatu kebijakan, salah satunya informasi termasuk dalam bidang penegakan disiplin. Kementerian PAN-RB juga meluncurkan model birokrasi berbasis E-Goverment. Ada tujuh inovasi yang diliuncurkan dan satu dari Komisi Aparatur Sipil Negara dalam model e-Government ini. Total delapan inovasi itu adalah Command Center, e-office, e-salam, e-Karpeg, e-data, e-performance, Data Center, Disaster Recovery Center, dan SIJAP. “e-data merupakan inovasi untuk mengintegrasikan data pegawai Kementerian PAN-RB dengan data Badan Kepegawaian Negara (BKN),” pungkas Atmaji.

Best Bureaucrats

Ma'ruf Cahyono, Sekjen MPR RI

Naskah: Arif Rahman Hakim Foto: Istimewa

Lebih baik bekerja daripada banyak bicara. Itulah prinsip yang dianut Ma’ruf Cahyono. Penampilannya dingin dan berbicaranya tertata dengan baik. Ditempatkan di MPR RI sejak 1994, Aparatur Sipil Negara (ASN) ini memiliki etos kerja yang tinggi.

 

Kerja kerasnya berbuah manis. Ia pernah mendapat amanah menjabat Kepala Biro Pusat Pengkajian MPR. Kemudian pada 2015, Ma’ruf menduduki jabatan Kepala Biro Humas MPR. Kariernya terus menanjak. Pada 2016 lalu, ia dilantik menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR, menggantikan Edi Siregar yang memasuki masa pensiun sejak Desember 2015. Ma’ruf terpilih sebagai Sekjen MPR setelah menyisihkan dua kandidat lainnya, Muhammad Rizal dan Selfi Zaini. Sekjen MPR merupakan jabatan strategis dan memiliki tanggung jawab yang besar, baik moral maupun konstitusional. Oleh karena itu, Ma’ruf berjanji akan menjalankan amanah yang diterimanya dengan baik. Setahun setelah menjabat Sekjen MPR, Ma’ruf dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penganugerahan ini diberikan atas jasa Ma’ruf yang telah memberikan ide dan membuat gagasan pembentukan Lembaga Pengkajian MPR sebagai laboratorium konstitusi yang bertugas memberikan pertimbangan terkait pengkajian sistem ketatanegaraan.

 

Penganugerahan tersebut disampaikan saat upacara bendera HUT ke-72 DPR/ MPR di Kompleks DPR, MPR, dan DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8), di mana Ma’ruf menjadi pembina upacara.  Ma’ruf bersyukur terhadap kerja yang telah dilakukan oleh para ASN yang memberikan dedikasinya pada bangsa dan negara. Ia mengatakan, selama 72 tahun MPR dan DPR sebagai ASN telah menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik sehingga memunculkan citra baik di hadapan masyarakat. “Kami mengawal pelaksanaan tugas wewenang MPR yang berurusan dengan politik dan berhubungan dengan ketatanegaraan. Tantangannya ke depan semakin besar seiring dengan perkembangan demokrasi, politik dan dinamika masyarakat sendiri,” katanya. 

 

Di bawah kendali kepemimpinannya kinerja Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR mendapat banyak penghargaan, antara lain nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) MPR sudah mencapai 3 dari awalnya 2,028 telah memenuhi tuntutan nasional dalam pencapaian tingkat maturitas, reformasi birokrasi berjalan bagus, serta pengelolaan anggaran yang juga bagus. “Hal tersebut merupakan pencapaian luar biasa berkat kerja keras dan berat di lingkungan Setjen MPR RI,” katanya dalam rapat koordinasi awal tahun 2019 Biro Humas Setjen MPR di Bogor, belum lama ini. Ma’ruf aktif mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Ia mengatakan, sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan perlu dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya, mengajak para blogger dan netizen untuk ikut memasyarakatkannya.

 

Ma’ruf mengaku sering berkunjung ke berbagai kota untuk bertemu dengan blogger dan netizen. Menurutnya, komunitas ini adalah generasi yang asyik dengan dengan dunianya. “Mereka menuangkan segala gagasan dalam blog dan media sosial. Mereka menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan, lucuan, dan bentuk kreatif lainnya. Mereka orang yang cerdas yang menuangkan ide dan gagasannya sesuai dengan hal-hal yang disukai,” tutur Ma'ruf saat menjadi pembicara dalam Seminar Kebangsaan dengan tema "Tantangan Demokrasi Pancasila di Era Milineal" di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kemarin. Menurutnya pengaruh teknologi informasi lewat media sosial bisa berpengaruh terhadap generasi milenial Untuk itu, ia berharap agar pengaruh negatif dari perkembangan teknologi informasi tak merusak generasi milenal.  

 

Guna mencegah agar generasi ini tak teracuni pengaruh buruk media sosial, mereka pun perlu mendapat sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan. Ma’ruf meraih gelar doktor dari Universitas Jayabaya, Jakarta, 2018 lalu. Disertasinya berjudul "Haluan Negara Sebagai Dasar Pertanggung jawaban Presiden dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan Berdasar Prinsip Negara Demokrasi Konstitusional". Pada disertasinya tersebut Ma’ruf mengungkapkan, dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan negara yang demokratis konstitusional memerlukan haluan negara yang sesuai dengan tujuan bangsa. Indonesia sebelum perubahan UUD 1945 memiliki Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai haluan negara. GBHN merupakan konsep ketatanegaraan yang mengandung arah dan strategi penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara khususnya MPR dengan Presiden terkait pola pembangunan nasional yang menyeluruh dan berkelanjutan. Namun, pasca perubahan UUD 1945, GBHN tidak menjadi haluan negara dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

 

Hilangnya GBHN berdampak pada hilangnya pernyataan kehendak rakyat sebagai haluan negara yang memberikan arah bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Hal ini berdampak juga pada penyebab hilangnya mekanisme pertanggung jawaban yang merupakan bagian esensial dari asas kedaulatan rakyat. GBHN sendiri merupakan produk hukum yang dibuat oleh lembaga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, berarti GBHN pada hakikatnya merupakan produk kedaulatan rakyat itu sendiri. MPR sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Semua aspirasi rakyat pun ditampung dalam lembaga ini. Maka dari itu, katanya, sudah semestinya GBHN sebagai haluan negara kembali ditetapkan oleh MPR.

Best Bureaucrats

Nata Irawan, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri RI

Naskah: Sahrudi Foto: Edwin

Sebagai unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan pemerintahan desa, peran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes) tentu cukup berat mengingat harus mengurusi desa se Indonesia yang saat ini jumlahnya 74.957 desa, dengan 8.479 kelurahan dan 7.201 kecamatan. Oleh karena itu, tak salah kalau kemudian pemerintah menunjuk Nata Irawan sebagai Dirjen Bina Pemdes.

 

Nata, selain memiliki pemahaman yang tinggi tentang birokrasi dan tata pemerintahan desa, ia juga mampu mengimplementasikan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang menjadi ruh dari tugas-tugasnya. Pria yang dilantik sebagai Dirjen Bina Pemdes pada 1 Juli 2015 ini paham betul bagaimana merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Yang terpenting adalah mewujudkan pemerintahan desa yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” tekadnya. Karena itulah, di awal kepemimpinannya ia serius dalam merumuskan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa serta pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa.

 

Bersama jajarannya, Nata terus mendongkrak kapasitas intelektual para kepala desa. Misalnya, dengan mendorong tingkat pendidikan para kepala desa dan melakukan pelbagai pelatihan. “Saat ini, jumlah kepala desa yang berpendidikan sarjana mencapai 14.090,” terangnya. Sementara, jumlah aparatur kepala desa yang telah menjalani pelatihan pengembangan kapasitas aparatur desa untuk tahun anggaran 2015 saja sudah mencapai 147.325 orang. Sedangkan, pelatihan bagi pelatih tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota serta kecamatan selama tahun 2014-2017 mencapai 13.893 orang. “Mereka mengikuti berbagai pelatihan mulai dari pelatihan pembina teknis pemerintahan desa hingga pelatihan tata kelola pemerintahan lingkup regional bagi pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan,” jelas Nata. Dalam melaksanakan tugasnya, ia juga menggandeng banyak pihak, salah satunya dengan kalangan perguruan tinggi. “Sesuai dengan semangat Nawacita Presiden Joko Widodo dalam arah kebijakan pembangunan perdesaan, perlu pemenuhan standar pelayanan minimum dan pengawalan implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis. Oleh sebab itu, kami menggandeng dan melibatkan seluruh perguruan tinggi untuk mengimplementasikan Tri Darma perguruan tinggi dalam mengawasi penggunaan dana desa,” ujarnya. 

 

Saat ini, diakuinya, kebijakan afirmatif UU 6/2014 tentang desa berpengaruh positif terhadap efektivitas Pemerintah Desa dengan pengaruh positif yang sudah tercipta. “Kepuasan itu terinci atas pelayanan publik, musyawarah dan pembangunan desa. Masyarakat sudah mendapatkan kepuasan atas pelayanan publik, musyawarah, dan pembangunan desa. Saat ini Pemerintah Desa sudah sangat efektif dalam menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Hal tersebut diakibatkan karena terjalinnya komunikasi antara aparat pemerintah desa dengan pelatih perencanaan pembangunan desa,” paparnya. Nata sendiri juga dikenal sebagai figur yang banyak berinteraksi dengan kalangan kepala desa di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, ia selalu memberikan batasan-batasan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang kepala desa. Semisal, menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019 ini, ia wanti-wanti kepada seluruh aparatur desa untuk bersikap netral dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini. Menurutnya, keberpihakan pada salah satu partai politik maupun calon presiden, rawan mengakibatkan gesekan di tengah masyarakat desa.

 

“Mereka (kepala desa) kan juga aparatur pemerintahan. Jadi, yang namanya kepala desa dan perangkatnya, sebaiknya tetap bersifat netral. Kalau memihak, akhirnya nanti menimbulkan kesenjangan termasuk dengan masyarakat. Imbauan kami, tetap bersifat netral. Jangan memihak demi stabilitas desa,” ujarnya. Nata menyampaikan imbauan karena menilai, tugas kepala desa jauh lebih berat dari seorang bupati maupun wali kota. Kepala desa bahkan ikut mengurus hajat hidup warga secara langsung. Sementara, bupati maupun wali kota hanya melaksanakan urusan yang sudah diamanatkan peraturan perundangundangan. “Saya kira, yang dilakukan oleh desa jauh lebih berat daripada level kabupaten. Kabupaten hanya melakukan tugas sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Sementara desa, urusan yang bersifat absolut pun ditangani,” ucapnya. Kepala desa, kata Nata lagi, bahkan juga harus rela bekerja 24 jam dalam sehari, demi masyarakatnya.  

 

Kedekatannya dengan perangkat desa membuatnya hapal betul persoalan yang dihadapi aparatur di desa saat ini. Misalnya, soal pengadaan kantor kepala desa, ia mencatat sebanyak 10.000 dari total 74.000 desa di Indonesia, belum memiliki kantor sekretariat. Hal itu tentunya menghambat kinerja kepala desa dan perangkatnya dalam melakukan pelayanan bagi masyarakat. Kemendagri sendiri berupaya memberikan stimulan bantuan hanya untuk renovasi kantor desa bukan untuk pembangunan. Pada tahun 2018, kementerian yang dinakhodai Tjahjo Kumolo ini menggunakan pagu anggaran tersebut untuk membantu kurang lebih 200 kantor desa. Nata menilai banyaknya desa yang tak punya kantor menunjukkan masih ada pemerintah kabupaten dan kota yang tidak peduli dengan desanya sendiri.

Best Bureaucrats

Sutopo Purwo Nugroho, Kapusdatin-Humas BNPB

Naskah: Arief Sofiyanto Foto: Istimewa

Sabar, tapi energik, Sutopo Purwo Nugroho tidak pernah mengenal lelah dalam menjalankan tugasnya. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Kapusdatin-Humas BNPB) ini selalu meladeni setiap pertanyaan wartawan yang menghubunginya. Bahkan, setiap ada bencana ataupun pencegahan, ia rajin dan sering memberikan informasi baik melalui media sosial (medsos) maupun berbentuk rilis (siaran pers). Lulusan Fakultas Geografi UGM ini juga rajin sambangi daerah yang terdampak bencana alam di seluruh Indonesia.

 

Pria kelahiran Boyolali, 7 Oktober 1969 ini tetap semangat dalam bekerja melaksanakan tugasnya, meski sebenarnya mengidap penyakit berat. Namun, dalam bekerja nampak seperti sehat dan selalu sigap. Pada Januari 2018, Sutopo mengecek kesehatan ke dokter spesialis paru-paru. Hati Sutopo terasa hancur ketika dokter memvonisnya mengidap kanker paru-paru stadium 4B. Ia mengaku terkejut bukan main. Padahal, ia bukan perokok dan bergaya hidup sehat, tapi kanker paru tiba-tiba hinggap di tubuhnya. “Ketika saya divonis, istri saya kena (serangan) jantung. Saya kasihan juga,” ungkap Sutopo sembari mengaku kerap kali menangis jika ingat buah hatinya. Sutopo lahir dan hidup jauh dari berkecukupan. Ia pernah tinggal di rumah kontrakan yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu dan sudah banyak berlubang. Lantainya pun masih tanah. Kalau musim hujan datang, laron berdatangan dari lubang-lubang tanah rumahnya. “Kalau musim hujan, dari dalam lantai keluar laron banyak. Kami ambil, kami goreng untuk makan,” kenang Sutopo. Akibat kehidupan ekonomi mepet, Sutopo pun pernah terpaksa makan laron. Baginya dan keluarga, makan telur adalah sebuah kemewahan. Ia baru bisa makan telur ketika Lebaran.

 

Lantaran kondisi keluarganya yang serba kekurangan, Sutopo kecil kerap kali dirundung teman-teman sebayanya, bahkan disingkirkan dari pergaulan. Namun, Sutopo akhirnya tumbuh menjadi anak muda berprestasi. Beragam predikat dia dapat, mulai dari mahasiswa teladan, juara lomba tingkat nasional, mahasiswa berprestasi, hingga lulus dengan predikat cumlaude dan sarjana termuda. Ia mengawali karier di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kemudian, bertugas di BNPB sejak 2010. Awalnya, ia menjabat Direktur Pengurangan Risiko Bencana. Sutopo dikenal sebagai sosok yang jujur dan apa adanya. Ia selalu menyampaikan data dan fakta apa adanya, tanpa dikurangi, apalagi dilebihkan. Akibatnya, ia sering dimaki dan dihujat orang, bahkan diancam. “Pernah juga saya bikin rilis bencana nasional, yang menghujat banyak sekali. Ada yang bilang, pengkhianat kamu Sutopo, mati kamu!” kata Sutopo. Belum lagi ada pihak yang kerap menegurnya lantaran menyampaikan data yang terlalu detail. Baginya, kejujuran kepada publik adalah kunci. Ia selalu menyampaikan fakta, tanpa mau menutup-nutupi apalagi membohongi. 

 

Sebagai Kapusdatin Humas BNPB, Sutopo selalu memberikan informasi saat bencana terjadi di Indonesia serta rajin mengirimkan rilis pers ke banyak kontak yang mayoritas adalah wartawan. Apa pun yang jadi pertanyaan wartawan, dia jawab. Dedikasinya untuk negeri terlihat tak kenal lelah. Lulusan sarjana termuda predikat Cumlaude S1 Fakultas Geografi UGM ini menyelesaikan S2 Program Studi Pengelolaan DAS IPB serta S3 Program Studi Pengelolaan SDA dan Lingkungan IPB. Baru usia 49 tahun sudah meraih golongan IV/e. Sutopo mendapat 11 penghargaan sepanjang 2018, di antaranya dinobatkan sebagai Communicator of the Year 2018 dari Kominfo dan ISKI pada 16 Oktober 2018, meraih The First Responders dari media The Straits Times Singapura pada 29 November 2018, dan menyandang predikat ASN Paling Inspiratif di ajang Anugerah ASN 2018 yang yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sutopo juga menerima penghargaan The Most Inspirational ASN 2018.

 

Sebagai figur yang beprestasi, tidak heran jika Sutopo mendapat perhatian dan pujian dari Presiden Joko Widodo. Presiden memberi apresiasi KapusdatinHumas BNPB ini karena dinilai sebagai sosok yang berdedikasi dan menginspirasi. Jokowi mengatakan, selama 8 tahun terakhir ini, Sutopo selalu terdepan dalam memberi informasi terkait bencana yang terjadi di Indonesia. Informasi dan data yang disampaikan juga selalu diperbarui. “Saya melihat setiap ada bencana, baik yang berkaitan dengan gempa, berkaitan dengan longsor, yang berkaitan dengan tsunami, berkaitan dengan kebakaran, Pak Sutopo ini selalu tampil menginformasikan dengan cepat, penjelasannya juga gamblang dan gampang diterima oleh masyarakat,” kata Presiden saat bertemu Sutopo di Istana Kepresidenan Bogor, 5 Oktober 2018.

 

Presiden menyatakan, sangat menghargai dedikasi Sutopo dalam bekerja. Apalagi, Sutopo tetap melayani berbagai pertanyaan meski tengah mengidap kanker stadium empat. “Saya sangat menghargai sekali dedikasi Pak Sutopo terutama dalam hal menginformasikan bencana-bencana yang ada. Dan, saya tadi juga baru tahu diberi tahu mengenai kondisi beliau dan itu sangat memberikan sebuah penghargaan kepada sebuah pekerjaan, dedikasi, sebuah pekerjaan yang luar biasa,” ucap Kepala Negara itu. Hal menyedihkan, Sutopo ‘gagal’ menjadi profesor riset bidang hidrologi. Pada November 2012 Sutopo hendak lakukan orasi profesor riset, semua berkas dan administrasinya sudah disetujui oleh pihak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan SK dirinya sebagai peneliti utama sudah ditandatangani Presiden SBY. Namun, satu bulan sebelum orasi, tiba-tiba dibatalkan oleh LIPI hanya karena Sutopo menjabat Kapusdatin-Humas di BNPB yang bukan lembaga riset. “Padahal, status saya saat itu peneliti BPPT yang diperbantukan di BNPB. Hanya gara-gara soal pasal karet ditafsirkan pejabat LIPI akhirnya dibatalkan,” ungkap Sutopo.

Best Private Bank

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Naskah: Giattri F.P. Foto: Istimewa

Di tengah persaingan ketat dunia perbankan serta ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi, PT Bank Central Asia TBK (BCA) konsisten mencetak kinerja positif, seperti pada kuartal III-2018, BCA membukukan laba bersih Rp18,5 triliun. Bila dibandingkan kuartal III-2017, jumlah ini meningkat 9,9 persen dari posisi Rp16,84 triliun alias year on year (yoy).

 

Selain itu, pada 2018 lalu, kenaikan saham BCA yang sempat menyentuh Rp25.475 pada Agustus 2018 (dan ditutup pada Rp25.075 pada hari yang sama) ternyata tidak hanya membawa posisinya ke level tertinggi sepanjang masa. Menguatnya saham bank yang berdiri sejak 62 tahun silam ini membawa namanya melampaui bank terkemuka dunia karena bersamaan dengan penguatan saham bank swasta terbesar di Indonesia tersebut. Dengan demikian, membuat saham bank global terkoreksi. Beberapa di antaranya adalah Barclyas asal Inggris, Credit Agricole SA, Credit Suisse Group AG, dan Deutsche Bank AG, yang masih kalah dari BCA dari sisi kapitalisasi pasar. Merujuk data Reuters, posisi kapitalisasi pasar BCA sore hari itu sudah berada di urutan 25 dari total 40 bank terbesar di dunia. BCA juga sukses merajai industri perbankan di Asia sekaligus menjaga reputasinya sebagai bank swasta nomor wahid dalam negeri. Hal itu bisa dilihat dari penghargaan FinanceAsia Country Awards for Achievement yang diterima bank berkode emiten BBCA ini selama tiga tahun berturutturut, yakni pada 2016, 2017, dan 2018 lalu.

 

Tak sampai di situ, BCA juga meraih penghargaan Bank Terbaik di Indonesia dalam ajang Euromoney Awards for Exellence 2018 di Hongkong. Penghargaan tersebut sebagai bukti nyata dalam memberikan layanan dan produk terbaik bagi nasabah hingga stakeholder lainnya. BCA juga berhasil memboyong pulang penghargaan internasional di kategori Priority Integration Sectors dalam ajang ASEAN Business Award 2018. Selain itu, BCA pun memperoleh penghargaan Best of The Best Awards 2018 dari Forbes Indonesia, salah satu majalah bisnis dan finansial ternama di dunia. Halo BCA pun berhasil meraih 25 penghargaan di ajang London Summit of Leaders Achievements 2018 (London) dan meraih 19 medali di ajang Contact Center World (CCW) Award 2018 di Praha (Ceko). Kinerja cemerlang tersebut tak lepas dari ketangguhan BCA dalam menghadapi perkembangan zaman sehingga dapat beradaptasi dengan tren teknologi yang sedang menggeliat, contohnya dengan merangkul financial technology (fintech) untuk mendukung bisnis bank. Karenanya, sistem pembayaran yang canggih dan inovatif pun menjadi kunci kesuksesan BCA.

 

“Saat ini, kami telah fokus pada perbankan digital karena kami percaya dalam lima hingga sepuluh tahun, generasi milenial akan mendominasi pasar sehingga kami terus mengembangkan inovasi produk yang menyasar mereka, antara lain VIRA dan Sakuku. Kini, Top-Up Sakuku bisa dilakukan melalui bank manapun sehingga semakin muda dan fleksibel,” ungkap Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja. BCA juga menawarkan pilihan untuk membuka rekening Tahapan BCA tanpa buku. Sejak 14 Oktober 2018, nasabah diberikan opsi untuk hanya memiliki kartu debit saja. Pilihan ini tentunya sangat cocok bagi nasabah yang mengutamakan kepraktisan dalam mengelola dana dan bertransaksi. Melalui layanan internet banking, nasabah dapat mengunduh e-statement yang menyimpan data mutasi selama 24 bulan terakhir.

 

 

Sementara itu, layanan ponsel pintar menyediakan mutasi rekening maksimal 31 hari ke belakang. BCA juga berinovasi untuk memberikan kemudahan bagi para nasabah setianya, yakni dengan meluncurkan fitur transfer Quick Response (QR) code yang bernama QRku. Fitur QRku memungkinkan sesama nasabah BCA melakukan transfer tanpa harus menghafal nomor rekening, cukup dengan QR code yang bisa dipindai dengan smartphone. Fitur ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna Mobile Banking BCA dan Sakuku agar lebih nyaman saat melakukan transfer dana. Untuk kalangan milenial, Jahja menyebutkan bahwa QRku akan menjadi primadona mereka karena efisiensi dan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi ini. “Tergantung konsumennya karena beda-beda. Masing-masing punya kesenangan pribadi.

 

Kalau biasa pakai m-banking ya silahkan. Sedangkan, kalau kalangan milenial pasti masuknya ke sini (QRku) karena paling praktis,” ujar pria yang menghabiskan hampir tiga dasawarsa hidupnya untuk membesarkan BCA. Dalam dua terakhir ini, BCA pun telah membangun beberapa usaha yang berkaitan dengan sector digital, seperti solusi pembayaran online OneKlik, layanan pelanggan berbasis chatbot VIRA, dan termasuk pendirian perusahaan modal ventura Capital Central Ventura (CCV). Perusahaan modal ventura yang sengaja dibentuk untuk berinvestasi dan berkolaborasi dengan perusahaan fintech yang nantinya kita harapkan akan mendukung ekosistem layanan keuangan BCA dan anak usaha. Inovasi yang diluncurkan BCA guna menambah kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan adalah BCA Keyboard.

 

Ada kalanya ketika berkomunikasi dengan teman, mengharuskan Anda untuk segera melaksanakan transaksi perbankan, Anda harus berpindah dari aplikasi chating lalu ke aplikasi perbankan untuk bertransaksi dan kembali ke aplikasi chating untuk mengirimkan bukti transaksi. Di BCA Keyboard, nasabah dapat melakukan berbagai jenis transaksi, yaitu info saldo, mutasi rekening, transfer ke rekening BCA, dan transfer ke virtual account BCA. Cara mendapatkan BCA Keyboard, yakni dengan mengunduh (download) atau memperbaharui (update) aplikasi BCA Mobile versi terbaru lalu melakukan aktivisai fitur BCA Keyboard pada aplikasi BCA Mobile dan memilih BCA Keyboard sebagai keyboard utama pada smartphone Anda. Antara Anda dan lawan bicara Anda yang sedang berbincang melalui aplikasi chating dan kini ingin melakukan transaksi perbankan, nasabah dapat langsung membuka aplikasi BCA Mobile dengan menekan button logo BCA di keyboard-nya (BCA Keyboard). Kemudian, melakukan transaksi perbankan dan langsung mengirimkan bukti transaksi ke lawan bicara.

 

“BCA Jahja menyadari hampir seluruh pemenuhan kebutuhan telah terjamah teknologi. Oleh karena itu, kami juga akan mengintensifkan ekspansi sistem digital yang kami yakini akan sangat mendukung bisnis pembayaran kami,” pungkas penggemar golf itu. Saat ini, jumlah transaksi yang sudah didominasi oleh transaksi digital, hampir 97 persen transaksi nasabah bank yang berdiri sejak 21 Februari 1957 ini dilakukan di luar kantor cabang.

Best State Owned Enterprise Bank

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Naskah: Giattri F.P. Foto: Fikar Azmy & Istimewa

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah lama dikenal sebagai bank dengan spesialisasi di kredit mikro yang menjangkau berbagai wilayah pedesaan di penjuru Indonesia. Dalam 123 tahun usianya, bank milik negara ini telah melakukan transformasi dan kini menjadi bank pertama di dunia yang memiliki satelitnya sendiri. Transformasi tersebut mengubah banyak hal di tubuh BRI, tidak hanya operasional bisnis. Namun, juga pengelolaan sumber daya manusia.

 

Hebatnya lagi, BRI kokoh menjadi bank terbesar di Tanah Air. Total Aset BRI pada 2018 sebesar Rp1.296,9 triliun naik 15.2 persen yoy dari tahun 2017, Rp1.126,2 triliun. Meski saat ini sudah menjadi bank terbesar di Indonesia, baik secara individu bank (bank only) maupun secara konsolidasi, BRI akan terus memperbesar aset lewat ekspansi usaha. Tahun 2018 lalu, BRI sudah merampungkan pembelian saham mayoritasnya di PT Danareksa Sekuritas. Sekitar 67 persen saham Danareksa Sekuritas dikuasai BRI. Rencana BRI tersebut tidak akan mengganggu proses pembentukan holding BUMN sektor keuangan yang tengah disiapkan pemerintah. Upaya lain BRI dalam memperbesar asetnya adalah rencana pembelian asuransi umum. Kini BRI sudah memiliki mayoritas saham di sembilan tujuh perusahaan, di antaranya 99 persen BRI Finance, 91 persen BRI Life, 87,1 persen BRI Argo, dan 73 persen BRI Syariah.

 

Ekpansi BRI ini sudah tidak tertandingi oleh bank-bank lain di Indonesia sejak tahun kemarin dari segi aset. “Selisihnya akan makin besar, makin besar, dan makin besar lagi,” ujar Suprajarto saat di temui di kantornya. Keyakinan ini didasarkan pada kinerja dua bank yang menjadi anak perusahaan, yaitu BRI Syariah dan BRI Agro. “Dengan seluruh BRI Incorporated yang kita miliki sekarang, akan semakin mendorong aset BRI tumbuh cepat. BRI Syariah yang sudah IPO dan Alhamdulillah harga sahamnya tetap stabil, bahkan akhirakhir ini naik luar biasa. Tahun ini, BRI Syariah dan BRI Agro ditargetkan untuk naik kelas menjadi Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) III,” tambahnya BRI juga terus membuktikan komitmen dalam mendorong beragam program yang menggerakkan denyut perekonomian masyarakat, salah satunya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di sepanjang tahun 2018, BRI berhasil menyalurkan KUR dengan total Rp80,2 triliun kepada 3,9 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

 

Pencapaian tersebut menjadikan BRI sebagai penyalur KUR terbesar di Indonesia dengan portofolio 64,9 persen dari total target penyaluran KUR nasional 2018 sebesar Rp123,56 triliun. Apabila ditotal, sejak tahun 2015 hingga 2018 BRI telah berhasil menyalurkan KUR senilai Rp235,4 triliun kepada 12,6 juta pelaku UMKM. Ini merupakan langkah konkret bank yang berdiri sejak 16 Desember 1895 ini mendorong ekonomi kerakyatan di Indonesia dengan langsung menyentuh grass root. BRI pun terus berkomitmen meningkatkan pencapaian pertumbuhan investasi pada setiap tahunnya khususnya yang berasal dari karyawan. Hal ini berhasil diwujudkan oleh bank berkode emiten BBRI ini pada 2018 dengan menjaring 35 ribu investor yang berasal dari karyawan. Capaian ini mendapatkan penghargaan dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam kategori “Emiten dengan Penambahan Investor Karyawan Tertinggi 2018.

Selama tahun lalu, BRI juga banyak meraih penghargaan baik di level nasional maupun internasional, seperti menyabet enam penghargaan bertaraf internasional sekaligus dalam waktu yang bersamaan atas transformasi dan inovasi digital yang telah dilakukan oleh BRI. Penghargaan yang diterima, yaitu 5 dari The Indonesia Country Awards 2018 yang diselenggarakan oleh The Asian Bankers Awards 2018 dan 1 dari International Data Corporation (IDC) Digital Transformation Awards 2018. Penghargaan tersebut, antara lain Application or Programme: SABRINA, The Productivity, Efficiency and Automation Initiative, dan Application or Programme: BRISPOT. BRI juga berhasil menduduki peringat ke-2 dari 100 perusahan di ASEAN dengan peningkatan Wealth Added Index (WAI) sebanyak 5 kali sejak awal Tahun 2018. Sementara untuk di dalam negeri, saat ini BRI menduduki peringkat pertama sebagai perusahaan yang memberikan index kekayaan terbaik bagi para pemegang saham secara nasional. Peringkat yang diterima oleh BRI bukannya tak berdasar, peringkat sebagai perusahaan dengan tingkat WAI nomor 2 di Asean tersebut disematkan oleh Stern Value Management Consulting Firm. BRI juga dinobatkan oleh Euromoney sebagai ‘The Best Bank in Indonesia For Private Banking: Succession Planning Advice and Trust’. 

 

BRI pun kembali menerima penghargaan bergengsi di tingkat internasional, yaitu National Champion for Marketing 3.0 dari Asia Marketing Federation (AMF) karena pengelolaan marketing bisnis BRI yang mumpuni, di antaranya telah benar-benar merefleksikan visi, misi, dan nilai perusahaan dalam implementasi marketingnya. Pendekatan marketing yang dilakukan BRI juga sesuai yang diinginkan dan relevan dengan konsumen atau nasabah. Selain itu, tentu saja strategi BRI dinilai memiliki kontribusi positif terhadap permasalahan di masyarakat. Hal ini disandarkan pada luasnya unit kerja BRI yang tersebar di seluruh Indonesia dan produk perbankan yang beragam bagi semua kalangan, hingga mampu memberikan layanan perbankan/literasi keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Agen BRIlink alias agen keliling BRI di daerah-daerah, misalnya. Lalu ada Teras Kapal untuk memberikan akses perbankan pada masyarakat di daerahdaerah terpencil.

 

“BRI satu-satunya bank di dunia yang punya layanan di atas kapal. Masyarakat di remote area yang jauh dari kota besar sangat membutuhkan layanan perbankan, potensi ekonomi di sana juga luar biasa seperti perikanan, tambang. Itu kita layani dengan Teras Kapal. Ada juga Teras Mobile dan Teras Kantor,” paparnya. BRI juga merupakan satu-satunya bank di dunia yang punya satelit sendiri, yaitu BRIsat. Dengan adanya satelit ini, BRI bisa melayani seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, BRIsat nyatanya memberikan manfaat yang besar bagi Markas Besar (Mabes) TNI dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai jalur komunikasi dengan pangkalan udara yang terletak di daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar). 

Read More    

Add to Flipboard Magazine.
Komentar:

                  

Popular

       

Photo Gallery

 

Visitor


Jumlah Member Saat ini: 2250