Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Jaga Sistem Adminduk Tidak Mati, Layani WNI di Seluruh Dunia

Naskah: Angie Diyya Foto: Edwin Budiarso

Segala inovasi dilakukannya demi kemudahan. Program terbaru yang dijalankannya saat ini adalah penerapan KTP-el dan KK secara digital, sehingga nantinya dapat dimasukkan ke dalam ponsel dan tidak perlu dicetak.

Mengelola pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia tentu tidak mudah. Selama lebih tujuh tahun menjadi Dirjen Dukcapil yang bertanggung jawab dalam pelayanan pemberian identitas kependudukan, akta pencatatan sipil, integrasi data nasional, mewujudkan single identity number, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullohmerasakan betul kompleksitas masalah negara terbesar keempat di dunia dengan penduduk lebih dari 275 juta ini. “Masalah terbesar yang saya hadapi terangkum dalam 4P yaitu People, Process, Product, dan Perception. Dari aspek People, pegawai Dukcapil Pusat sampai daerah, berjumlah lebih dari 50 ribu personel yang kurang lebih 55% adalah pegawai honorer atau pegawai Non-ASN, yang tentu ingin mendapatkan kepastian karier dan pengangkatan sebagai ASN,” jelas sang Dirjen Dukcapil.

Dari sisi Process, pelayanan adminduk sangat tergantung jumlah penduduk, sarana prasarana, teknologi yang tersedia. Hal ini juga ketimpangannya sangat tinggi. “Ada kabupaten penduduknya lebih 5 juta, dan ada yanghanya 30 ribu. Jadi, rentang penduduk tiap kabupaten kota itu sangat tinggi. Belum lagi adanya proses berbelit-belit dengan pengantar RT RW, dan lain-lain. Pelayanan inilah yang kemudian disederhanakan persyaratannya,” sambung beliau.

Kemudian dari sisi Product, Prof. Zudan mengarahkan perubahan dari kertas security printing menuju kertas putih biasa, dari dokumen menuju data. Terakhir, dari sisi Perception, di mata masyarakat belum semuanya bagus. “Apalagi ketika awal saya menjadi Dirjen tahun 2015, persepsi pelayanan adminduk masih kental dengan kekosongan blanko KTP-el, layanan yang lambat dan persyaratan bertele-tele. Namun, saat ini persepsi pelayanan publik bidang adminduk sudah semakin membaik,” ungkap Prof. Zudan. Hasil survei tahun 2021, rata-rata 75-88% responden menjawab puas terhadap berbagai jenis layanan Adminduk. Hal ini berkat upaya adminduk pusat dan daerah yang membenahi pelayanan dengan strategi Branding dan Marketing.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Ditjen Dukcapil saat ini diakuinya dapat berjalan baik, ditandai dengan capaian yang sudah on the track sesuai target yang ditetapkan. Prof. Zudan mengatakan kepada Men’s Obsession, pada prinsipnya program penyelenggaraan administrasi kependudukan berjalan sukses. Walaupun ada kendala seperti kondisi geografis daerah Indonesia bagian timur yang sulit dijangkau, belum semua penduduk memiliki smartphone, dan banyak yang belum melek teknologi, juga ketersediaan jaringan komunikasi data yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Terdapat beberapa program yang bisa dikatakan sangat sukses, seperti penerapan tanda tangan elektronik menggantikan cap dan tanda tangan basah pada dokumen kependudukan, sudah diterapkan sejak tahun 2019 dan sekarang berlaku di seluruh Indonesia.

Dengan tanda tangan elektronik ini, sebenarnya sejak tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19 Dukcapil sudah bisa Work From Home. Selain itu, dengan dukungan Mendagri, penggunaan kertas putih sudah diterapkan menggantikan kertas security. Dokumen bisa dicetak sendiri oleh penduduk atau melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dan pengiriman dokumen kependudukan bisa dilakukan dalam bentuk file pdf kepada penduduk. Hal ini sangat menguntungkan, karena menggunakan kertas putih HVS 80 gram, Dukcapil melakukan penghematan anggaran sampai 450 milyar rupiah per tahun. 

Prof. Zudan juga menjelaskan program yang sedang berjalan saat ini. “Program terbaru adalah penerapan KTP-el dan KK secara digital. KTP dan KK dimasukkan ke dalam ponsel dan tidak perlu dicetak. Program ini sudah dimulai sejak 1 Juli 2022, masyarakat bisa mengurus dengan mendaftar ke Dukcapil dan mengunduh aplikasi di playstore,” papar sosok yang juga aktif mengedukasi di TikTok ini.

Hal paling menantang yang diakui Prof. Zudan dalam melayani 275 juta penduduk Indonesia adalah mengelola data center yang sudah berumur tua. Server, storage, dan perangkat lainnya sudah harus diremajakan. Namun, karena keterbatasan anggaran, maka infrastruktur data center ini terus dia optimalkan dengan berbagai upaya. “Saya sering khawatir kalau tiba-tiba sistem mati karena tidak mampu mengelola data besar dan aktivitas yang semakin banyak. Untunglah, banyak lembaga pengguna baik BUMN maupun lembaga swasta yang bersimpati pada langkah dan inovasi Dukcapil, bahkan memberikan hibah total 252 perangkat yang sangat bermanfaat untuk pelayanan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Dukcapil saat ini sedang menjalankan program besar bersama Kemenlu, yakni pendataan dan pemberian identitas bagi WNI di luar negeri. Ini adalah program unggulan dari Kemlu dan Kemdagri untuk memmberikan perlindungan secara optimal WNI di luar negeri. Program ini menyiapkan 128 dinas dukcapil baru di luar negeri, sehingga cakupan pelayanan adminduk menjangkau di seluruh dunia. Pada saat yang sama, sedang dikembangkan pula inovasi Identitas Kependudukan Digital (digital ID), yaitu informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas penduduk. Pengertian mudahnya, yaitu memindahkan KTP-el dan dokumen kependudukan fisik ke dalam smartphone. Aplikasi identitas kependudukan digital pun akan terus dikembangkan, antara lain sebagai media layanan online administrasi kependudukan, media akses data penduduk oleh lembaga pelayanan publik, serta terintegrasi dengan pelayanan publik lainnya.

Dengan upaya itu semua, terpenting yang ingin disampaikan Prof. Zudan adalah masyarakat perlu menyadari bahwa memiliki dokumen kependudukan sangat penting, terutama untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan publik. Masyarakat harus proaktif melaporkan setiap peristiwa penting terkait kependudukan, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah domisili, maupun lainnya, dan perlu mengurus sendiri dokumen kependudukan, bukan melalui calo, karena pelayanan Adminduk tidak dipungut biaya. Jangan ragu untuk melaporkan jika terdapat pungli, calo, atau pelanggaran lain, baik yang dilakukan oknum pegawai Dukcapil maupun oleh masyarakat atau lembaga.

“Mari bantu Dukcapil agar menjadi lebih baik lagi. Sampaikan saran dan kritik membangun melalui berbagai kanal yang tersedia, baik itu lewat call center, media sosial, atau datang langsung untuk perbaikan layanan administrasi kependudukan ke depan yang lebih baik dan berdampak besar bagi masyarakat Indonesia. Saya juga berpesan kepada seluruh jajaran Dukcapil di mana pun, bahwa kita ada untuk melayani dengan baik, cepat, mudah, gratis, dan dengan tujuan membuat masyarakat berbahagia,” imbaunya sekaligus mengakhiri pembicaraan.