Johnny G. Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika RI), Berperan Besar Dalam Presidensi G20

Naskah: Albar Foto: Istimewa

Kesibukan Johnny Gerard Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sangat luar biasa, khususnya di tengah rangkaian Presidensi G20 Indonesia yang telah dimulai sejak 1 Desember 2021 dan direncanakan hingga November 2022.

G-20 merupakan momentum untuk mengembangkan transformasi digital inklusif yang menjadi ranah kementeriannya. Dalam Presidensi G20, Indonesia membawa tiga isu prioritas dalam kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy Working Group (DEWG). “Presidensi G20 Indonesia merupakan kesempatan Indonesia sebagai negara berkembang untuk menyeimbangkan diskusi yang didominasi oleh negara-negara maju atau negara-negara industri, guna membangun tata kelola dunia yang lebih adil,” tutur Johnny.

Selama perhelatan G20, sejumlah agenda mengharuskan Johnny tampil mewakili negara. Bahkan jauh sebelumnya dia sudah warawiri ke berbagai negara terkait G20 ini. Mulai dari mengajak perusahaan teknologi ternama global seperti Meta hingga Cisco di Amerika Serikat untuk bergabung meramaikan dan menyemarakkan pelaksanaan G20 di momen Presidensi G20 Indonesia. Kementerian Kominfo dan Meta bekerja bersama-sama untuk menyiapkan showcase digital transformation di KTT G20 dalam bentuk Digital Transformation Expo.

Ketika dunia dilanda pandemi Covid-19, penerima penghargaan kategori Best Ministers dalam Obsession Awards Tahun 2021 ini juga menjalankan peran besar dan sukses, yakni dalam mengembangkan layanan publik di tengah pandemi Covid-19. “Hal itu tentu tak lepas di bawah orkestrasi Presiden Joko Widodo yang mengambil keputusan dengan cepat, tegas, dan memberikan directive secara detail dalam usaha bersama mengatasi serangan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia, yang saat ini sudah berada dalam posisi landai,” ucapnya.

Tak Mundur Bersihkan Judi Online

Konsistensi Menkominfo Johnny dalam melakukan pemutusan akses terhadap konten perjudian di aplikasi judi online memang tidak main-main. Hingga saat ini, kementerian itu telah memblokir sebanyak 534.183 konten judi online yang ditemukan dalam situs internet sejak tahun 2018. Politisi Partai NasDem ini terpaksa harus bekerja 24 jam atau nonstop untuk memblokir aktivitas judi online di Indonesia. “Kominfo tidak akan pernah mundur untuk mengejar dan membersihkan itu, kami akan blokir. Kominfo bekerja 24 jam sehari, tiga shift, 365 hari setahun, nonstop tidak ada liburan, kami kejar terus,” tutur Johnny suatu ketika.

Kemenkominfo, kata ayah tiga anak ini melakukan tindakan itu jauh sebelum ramai-ramai kasus judi online muncul di media massa. Hal itu, ujar dia, sesuai amanat konstitusi untuk membersihkan ruang digital dari kegiatan-kegiatan ilegal. Tercatat, Kominfo sudah memblokir 560 ribu akun judi online hingga saat ini. “Yang dibersihkan secara online adalah perjudian yang dibuat oleh platform yang dibangun di dalam negeri, dan platform yang dibangun di luar negeri. Semuanya, dan lebih banyak di Indonesia ini dari luar negeri,” tegas menteri kelahiran Flores, NTT 10 September 1956 ini.

Johnny mengatakan, sudah melakukan pemutusan akses sejak tahun 2018 terhadap setengah juta akun dan situs judi online. Diakui dirinya memberantas judi tersebut memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Meski susah dihapuskan secara keseluruhan, tetapi setidaknya Kominfo telah berusaha sekuat tenaga menjauhkan masyarakat Indonesia jauh dari judi. “Kita bersihkan hari ini, setelahnya muncul lagi, dibersihkan kembali. Ini patah tumbuh, hilang berganti, kejarkejaran,” kata politisi yang dulu duduk sebagai anggota DPR RI.

Tidak hanya memblokir judi online, Kominfo di bawah komando Johnny juga aktif memblokir situs-situs porno. Kominfo melaporkan telah memblokir lebih dari satu juta situs porno. Pemblokiran situs amoral tersebut berlangsung sejak tiga tahun terakhir. Situs porno merupakan terbanyak yang ditutup pemerintah sejak tiga tahun terakhir setelah mendapat aduan dan permintaan dari masyarakat secara umum dan lembaga swadaya masyarakat. Setidaknya 92 persen situs porno di Indonesia kini telah diblokir Kominfo.

Selain situs pornografi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo dan sesuai database penanganan konten sebelumnya telah memblokir sebanyak 8.903 akun Facebook dan Instagram yang memuat konten negatif. Pemerintah juga telah memblokir akun media sosial Twitter sebanyak 4.985 dan YouTube 1.689 akun. Kemudian, sebanyak 517 akun file sharing dan Telegram 502 akun.

Sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat 12 kelompok konten yang dikategorikan sebagai konten negatif. Kategori konten negatif itu antara lain, pornografi atau pornografi anak, perjudian, pemerasan, dan penipuan. Kemudian, kekerasan atau kekerasan anak, fitnah atau pencemaran nama baik, pelanggaran kekayaan intelektual, produk dengan aturan khusus, provokasi sara, berita bohong, terorisme atau radikalisme, serta informasi atau dokumen elektronik melanggar undang-undang lainnya.

Sukses Raih 62 Penghargaan

Banyak pekerjaaan dan progress yang telah dilakukan Johny G Plate dan jajajaran di Kominfo sehingga menuai banyak apresiasi. Berdasarkan penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi menyebut Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo naik menjadi 78,18. Bahkan sejauh ini, Kominfo juga telah mendapatkan 62 penghargaan yang berkaitan dengan kinerja organisasi. Hal itu pun juga  berdampak pada kenaikan nilai Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 dan 2022.

Kinerja Johnny Plate di Kementerian Kominfo juga terbilang progresif dengan rangkaian prestasi seperti membangun Infstruktur ICT (Information and Communications Technology) dari hulu sampai hilir seperti Satelite Satria, Hot Backup Satelite (HBS), penambahan jaringan internet (fiber optik) pembangunan BTS di daerah 3T (Terdepan Terdepan Tertinggal), refarming frekuensi, Analog Switch Off (ASO), dan mendorong percepatan pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Selain itu, Johnny Plate telah memfasilitasi penyelenggara sistem elektronik (PSE) melakukan pendaftaran dengan mengeluarkan Peraturan Menteri tentang PSE, program literasi digital bagi masyarakat dan digitalisasi UMKM, menutup ribuan konten judi online, dan kinerja lainnya di bidang komunikasi dan informatika.

Adapun beberapa penghargaan di antaranya SPBE Terbaik 1 Nasional, Sistem Merit dengan Kategori Baik, Peringkat 1 Implementasi CAT BKN, Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori Pelayanan Prima, BMN Award Juara 1 Kategori Sertifikasi BMN dan Pelaporan BMN, JDIH Juara 2 Nasional.  Empat satuan kerja Kominfo mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan beberapa penghargaan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.