Obsession Awards 2023 “Lifetime Achievement”

Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia

Naskah: Sahrudi Foto: Istimewa

Nama Joko Widodo (Jokowi) dikenal publik pertama kali pada saat menjabat Wali Kota Surakarta (Solo) pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. Itulah pertama kali ia terjun ke pemerintahan. Popularitasnya sebagai wali kota ketika itu tak lepas dari kebijakannya yang sangat populis dan pro rakyat. Salah satu contohnya adalah memperkenalkan konsep relokasi pedagang kaki lima tanpa kekerasan. Banyak pejabat pusat ketika itu mengagumi caranya menata wilayah tanpa konflik dan terbukti dalam waktu satu bulan saja Jokowi sudah bisa menertibkan pedagang kaki lima liar di Solo dengan cara adem ayem.

Kebijakan Jokowi sebagai pemimpin Solo ketika itu mendapat apresiasi dari banyak orang. Sehingga ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta banyak kalangan menggadanggadangnya untuk memimpin Ibu Kota Republik Indonesia. Dan ia pun berhasil menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012. Kini Presiden ke-7 Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014 ini sudah melaksanakan tugastugasnya sebagai Kepala Negara selama dua periode.

Selama dua periode kepemimpinannya, tentu saja sudah banyak kerja-kerja pembangunan yang ia selesaikan. Ya, pembangunan berbagai bidang berjalan dengan pesat. Hal itu tak lepas dari peran dan dukungan rakyat kepadanya serta kerja keras dari semua pihak. Jokowi telah mampu membangun ruang untuk membangkitkan persatuan dan partisipasi rakyat. Dan itu sesuai harapannya ketika pertama kali berpidato sebagai Presiden RI. Ia mengatakan, “Persatuan dan gotong royong adalah syarat bagi kita untuk menjadi bangsa besar. Kita tidak akan pernah besar, jika terjebak dalam keterbelahan dan keterpecahan. Kita tidak pernah betul-betul merdeka tanpa kerja keras,” kata Jokowi kala itu.

Pembangunan pun dimulai. Sektor infrastruktur  menjadi program prioritas pada masa kepemimpinannya yang pertama. Pembangunan dilakukan secara merata hingga ke daerah terluar Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam sektor infrastruktur, dibandingkan negara-negara lain. 

Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang aman, nyaman, dan tentu murah. Namun demikian, tak elok juga membandingkan pembangunan infrastruktur Indonesia dengan negara lain. Karena ada banyak perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya. Baik dari jumlah penduduk maupun luas wilayah dan geografis. Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah penduduk tidak sedikit dan tentu berbeda dengan negara lain yang luasnya mungkin ada yang tidak lebih dari sepertiga negara Republik Indonesia. 

Tapi yang pasti, progres pembangunan infrastruktur terkini dinilai berbagai pihak sebagai keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi, dalam membangun Indonesia menjadi negara dengan ekonomi yang tangguh. Sebab dari sisi konektivitas, masyarakat saat ini didukung dengan infrastruktur mumpuni, sehingga membuat ruang gerak masyarakat semakin leluasa melakukan mobilitas dengan biaya murah.

Program prioritas tersebut juga dibarengi dengan program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, sejak awal masa jabatannya, Jokowi juga sukses dengan reformasi agraria, salah satunya melakukan percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk mengurangi terjadinya sengketa lahan karena ketiadaan sertifikat Sementara pada masa jabatan periode kedua, Joko Widodo mengalihkan fokus pemerintahan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia, agar dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. 

Seperti disampaikan Presiden dalam pidato awal masa jabatan usai dilantik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019 mencakup lima hal yakni:

Pertama, Jokowi akan menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, ia hendak membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengundang talentatalenta global untuk bekerja sama.

“Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Harus ada cara-cara yang perlu dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Termasuk penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” ujar Jokowi.

Kedua, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, infrastruktur tersebut akan menghubungkan kawasan produksi dengan area distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, Kepala Negara ingin segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas. Dalam hal ini, Presiden mengatakan, pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang (UU) besar, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. 

“Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Adapun UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus,” jelasnya.

Keempat, Jokowi ingin penyederhanaan birokrasi terus dilakukan secara besar-besaran. Tak hanya itu, investasi untuk penciptaan lapangan kerja juga mesti diprioritaskan, selain memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang. Terkait penyederhanaan birokrasi, sang kepala negara berpandangan bahwa eselonisasi harus disederhanakan dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. 

“Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat, dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sekali lagi, pasti akan saya copot,” tegasnya.

Kelima adalah transformasi ekonomi. Menurutnya, Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pencapaian demi pencapaian pembangunan di era Jokowi tentu saja tidak tanpa rintangan. Pujian dan kritik selalu membersamai selama hampir dua periode kepemimpinannya. Itulah demokrasi. Jokowi sangat paham sekali akan hal itu. Baginya kritik konstruktif adalah ibarat jamu yang pahit, tapi menyehatkan. Karena keberhasilan pembangunan di berbagai bidang selama kepemimpinannya tercipta berkat berbagai partisipasi rakyat. Jokowi ingin meninggalkan legacy terbaik bagi bangsa dan negaranya sebagai pencapaian tertinggi dalam hidup, serta pengabdiannya kepada bangsa dan negara tercinta.