Zudan Arif Fakrulloh (Penjabat Gubernur Sulawesi Barat/Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan)

Selaksa Jabatan, Satu Pengabdian

Naskah: Sahrudi Foto: dok. Pribadi

Ia adalah pejabat eselon satu yang pernah dipercaya Presiden RI menjadi Penjabat (Pj) Gubernur di dua provinsi berbeda. Pada tahun 2016/2017, ia ditugaskan sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo. Kemudian menjadi Pj. Gubernur Sulawesi Barat sejak 12 Mei 2023 hingga sekarang. Tentu saja itu satu prestasi. “Dan tentunya saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden RI dan Bapak Mendagri karena telah memberi kepercayaan kepada saya untuk mengisi kekosongan sebagai Penjabat Gubernur,” tutur Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH membuka percakapan.

Mengabdi di daerah yang memiliki kultur berbeda dengan tanah kelahirannya di Yogyakarta, membuat mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri mampu memahami persoalan yang ada di daerah dan sekaligus memberikan jalan keluar yang baik. “Saya bisa bertemu dengan Pejabat dan masyarakat yang tentunya menambah saudara dan silaturahmi. Selain itu, saya juga berkesempatan mempelajari dan memahami beberapa persoalan didaerah baik internal pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mencarikan way out, dan juga bisa menjadi input bagi saya selaku pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan-kebijakan bagi daerah,” ujarnya.

Selain itu, meskipun dalam penugasan sebagai Penjabat Gubernur ia harus kerap berpisah dari keluarga, namun Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, ini mengaku keluarganya sangat paham akan tugasnya. “Sebaliknya saya merasakan adanya tali kekeluargaan yang terbangun dengan kawan-kawan di daerah. Ini merupakan motivasi tersendiri bagi saya untuk terus berkarya dan mengabdi di daerah sebagai Pejabat Gubernur,” ujar penggemar pohon bonsai ini. Sebagai Pejabat Gubernur Sulawesi barat yang menjabat di pertengahan tahun anggaran, Zudan tidak membawa atau membuat program baru, karena semua sudah ditetapkan dalam RKPD, tapi Zudan mampu mengakselerasi seluruh program-program agar bisa tercapai sesuai target. Sebagai Pj. Gubernur Sulbar, misalnya dalam periode 15 Maret sampai dengan 15 Agustus 2023 ia telah melakukan langkah-langkah kebijakan dan inovasi untuk mencapai target dan mendapatkan dukungan, di antaranya digitalisasi pemerintahan berbasis elektronik, melakukan program digitalisasi penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). 

"Program ini merupakan bagian dari Langkah Pemerintah Provinsi Sulbar untuk mendorong peningkatan nilai Reformasi Birokrasi yang dicanangkan pada 17 Mei 2023 dalam jangka kurang lebih dua minggu seluruh Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi barat telah menggunakan Aplikasi SRIKANDI,” Zudan menegaskan.

Ia juga menerapkan inovasi dalam penanganan integratif permasalahan pembangunan manusia dan inflasi yang diwujudkan dalam waktu singkat pada beberapa bulan ini. Tapi yang tak kalah menarik Zudan juga membangun peningkatan SDM berbasis online melalui Webinar ASN Sulawesi Barat Kreatif yang dilaksanakan setiap pekan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas ASN dengan mengikuti presentasi, diskusi, dan pelatihan dari para ahli di berbagai bidang dalam rangka membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi ASN untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara lebih efektif. Tentunya masih banyak lagi langkah akselerasi yang dilakukan Zudan sebagai Pj. Gubernur. 

Siap Membuat BNPP Dikenal Publik

Selain menjabat Pj. Gubernur Zudan juga merangkap sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dipimpin Mendagri dengan tugas utama mengoordinasikan pengelolaan lintas batas negara dan pembangunan kawasan perbatasan. Ia mendapat tugas membuat BNPP dikenal oleh publik. “Tentu saya harus memanfaatkan digitalisasi pada semua platform media sosial dan menjalin kerja sama dengan media online, media cetak, dan media tv untuk mempublikasikan program pembangunan di kawasan perbatasan negara,”ucap Zudan yang sukses membumikan kerja-kerja kependudukan dan catatan sipil kepada publik. 

Untuk itu, Zudan melakukan identifikasi proyek-proyek strategis yang dikerjakan oleh kementerian dan lembaga yang merupakan anggota BNPP Sejak tahun 2010 kemudian menginfokan kepada masyarakat dengan narasi singkat, padat, dan mudah dipahami. “Selain itu, kami juga terus mempublikasikan kegiatankegiatan yang bersentuhan dan berdampak langsung pada masyarakat seperti pemberian bantuan kepada masyarakat oleh BNPP dalam hal ini oleh Bapak Menkopolhukam selaku Ketua Pengarah BNPP dan Bapak Mendagri selaku Kepala BNPP dalam setiap kunjungan kerja ke wilayah perbatasan,” paparnya.

Satu hal yang disyukuri Zudan sebagai Sekretaris BNPP di usia Republik Indonesia yang ke-78 komitmen Presiden untuk pembanguan Indonesia dari pinggiran termasuk perbatasan. “Kebijakan tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dengan dibangunnya kawasan perbatasan termasuk PLBN, Indonesia semakin menunjukkan jati diri sebagai bangsa yang kuat, rukun, dan damai di usia yang ke-78,” tegasnya.

BNPP sebagai lembaga koordinatif, katanya lagi, harus menjadi dirigen dalam mengoordinasikan program dan kegiatan Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah khususnya dalam menentukan arah kebijakan dalam dokumen perencanaan. “Hasil pembangunan tersebut juga harus dipublikasikan dengan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi agar seluruh rakyat Indonesia mengetahui bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya dilakukan di kota-kota besar, tapi secara merata dan berkeadilan juga dibangun dipinggiran,” ia melanjutkan.

Bagi Zudan, apapun tugas yang diberikan adalah sebuah kepercayaan yang wajib dilaksanakan. Karena meskipun selaksa jabatan yang diemban adalah hanya untuk satu pengabdian, yakni bagi bangsa dan negara. Selain itu, Bagi Zudan, setiap pekerjaan dan penugasan merupakan pintu yang diyakini dibukakan oleh Allah SWT untuk melakukan fastabiqul khairat, amar ma’ruf nahi munkar, dan jihad fisabilillah.