Abdullah Azwar Anas (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI), Sukses Menuntaskan Reformasi Birokrasi

Naskah: Arif RH/Angie Diyya Foto: dok. Pribadi

Perjalanan karier cemerlang Abdullah Azwar Anas menggambarkan bahwa dirinya bukanlah hanya seorang pemimpin yang tangguh, tetapi juga seorang sosok yang memiliki kepedulian mendalam terhadap masyarakat. Keberhasilannya sebagai Menteri PANRB tak hanya tecermin dalam inovasi dan transformasi birokrasi, tetapi juga melalui jejak kemanusiaan menginspirasi.

Di balik panggung kebijakan dan politik, Anas memiliki kegemaran berorganisasi sejak kecil. Sebagai Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama pada masa bakti 2000-2003, ia telah menunjukkan bakat kepemimpinan sejak usia dini. Keterlibatannya sebagai anggota MPR termuda yang dilantik pada usia 24 tahun menegaskan semangatnya untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Sebagai politisi, Anas bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di era reformasi. Melalui PKB, ia berhasil menjadi anggota DPR periode 2004-2009. Namun, jauh sebelum karier politiknya, Anas telah menunjukkan kepeduliannya pada tingkat lokal sebagai Bupati Banyuwangi. Di sini, Banyuwangi tumbuh menjadi daerah yang maju dengan sektor pariwisata yang terkenal di mancanegara dan pembangunan infrastruktur yang mengesankan.

Kemudian, perjalanan kariernya membawa Anas ke posisi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebelum akhirnya diangkat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB). Dipilihnya Anas sebagai menteri pada tahun 2022 oleh Presiden Jokowi bukan hanya didasarkan pada kapabilitasnya di bidang kepemimpinan, tetapi juga atas kepercayaan yang telah ia tanamkan sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode.

Pada tahun kepemimpinan Anas sebagai Menteri PANRB, Kementerian PANRB mencatat berbagai inovasi dan transformasi birokrasi. Salah satu pencapaian signifikan adalah penyederhanaan proses bisnis mutasi, pensiun, dan kenaikan pangkat menjadi hanya 3 tahap. Tak hanya itu, Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) kini sudah diterapkan di 21 MPP kabupaten/kota.

Seluruh prestasi ini tidak diperoleh dengan mudah. Dengan keahlian profesional dan pemikiran besar, Anas terus memberikan motivasi dan kepemimpinan yang menginspirasi. Melalui semangat kolaborasi, jajaran Kementerian PANRB berhasil memberikan dedikasi terbaik bagi bangsa. Prestasinya menjadi catatan berharga bagi perjalanan hidupnya dan inspirasi bagi generasi muda Indonesia.

Dalam setahun kepemimpinannya, Kementerian PANRB mencapai sejumlah pencapaian luar biasa. Akselerasi penyederhanaan layanan kepegawaian seperti Kenaikan Pangkat (KP) dan Pindah Instansi (PI) dalam waktu singkat, serta pensiun hanya dalam satu hari dengan memanfaatkan Sistem Informasi ASN (SIASN). Progres perbaikan data anomali ASN mencapai 96 persen, dan pemutakhiran Data Mandiri (PDM) Kewenangan BKN mencapai 99 persen. 

Reformasi Birokrasi (RB) Tematik menjadi fokus utama, dengan empat prioritas: penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden. RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan diluncurkan pada Oktober 2022, diikuti pencanangan keempat program RB Tematik pada awal Desember. 

Transformasi ASN berbasis digital dan penataan tenaga non-ASN menjadi prioritas berikutnya. Melalui Peraturan Menteri PANRB No. 45/2022, dilakukan transformasi jabatan ASN dengan mengelompokkan jabatan pelaksana menjadi klerek, operator, dan teknisi. Penilaian pejabat fungsional disederhanakan untuk mendukung sistem kerja lebih agile dan dinamis. Pendataan tenaga non-ASN dilakukan secara kolaboratif dengan instansi terkait, DPR, APKASI, APEKSI, APPSI, dan serikat pekerja non-ASN. Data hasil verifikasi dan validasi wajib disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan unit kerja bersangkutan. Kementerian PANRB bersama BKN melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk proses verifikasi dan validasi data tenaga non-ASN.

Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital menjadi capaian penting, dengan 175 MPP Fisik hingga November 2023. Presiden dan Wakil Presiden menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki MPP pada tahun 2024. MPP Digital menjadi terobosan untuk memberikan layanan lebih cepat, mudah, dan dapat diakses kapan pun dan di mana pun.

Seiring dengan digitalisasi birokrasi, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi prioritas berikutnya. Indeks SPBE Nasional 2,35 (predikat cukup) pada tahun 2022, hasil dari evaluasi di 554 instansi pemerintah. Kementerian PANRB menyelesaikan pedoman arsitektur SPBE dengan Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 sebagai panduan dalam penyusunan arsitektur SPBE Nasional dan rencana serta anggaran SPBE Nasional. Pada tahun 2023 Indeks SPBE Nasional 2,70 (predikat baik) dengan total lokus 645.

Di balik segala prestasi dan kebijakan, Anas tetap mempertahankan kedekatannya dengan masyarakat. Ia tidak hanya melihat birokrasi sebagai sistem formal, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semangatnya dalam melibatkan berbagai pihak, termasuk serikat pekerja non-ASN, mencerminkan kepeduliannya terhadap seluruh elemen masyarakat.

Dengan latar belakang yang kaya akan pengalaman dan keberhasilan, Anas menjadi figur yang lebih dari sekadar pemimpin birokrat. Ia adalah sosok yang memahami bahwa di balik setiap kebijakan dan reformasi, ada manusia dengan berbagai kebutuhan dan harapan. Keterlibatannya dalam organisasi sosial dan kiprahnya dalam memajukan daerahnya menandai kepeduliannya yang mendalam terhadap kemanusiaan. Inilah beberapa pencapaian luar biasa di bawah kepemimpinan Anas, yang tidak hanya menjadi inspirasi bagi Kementerian PANRB, tetapi juga memberikan semangat baru untuk generasi muda Indonesia.