Data Kependudukan Merupakan Pilar Utama Indonesia Menuju 5 Besar Dunia

Data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementrian Dalam Negeri merupakan data penting dan strategis karena sebagai pilar utama dalam mencapai target besar Indonesia menuju lima negara ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045. Selain itu, data kependudukan juga menjadi kunci dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Karena itulah Ditjen Dukcapil menjadi tulang punggung pendukung keberhasilan berbagai program pemerintah.

Hal tersebut menjadi catatan penting yang ditegaskan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam sambutannya pada acara Promosi Interoperabilitas IKD dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai Digital Public Infrastructure (DPI) yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024).

Perkembangan ekonomi, menurut Wamendagri tidak dapat berjalan tanpa landasan data yang kuat. "Enggak mungkin kita berperang tanpa data. Enggak mungkin kita menyasar ekonomi Indonesia menjadi salah satu dari lima besar dunia pada tahun 2045 tanpa data yang akurat. Ini adalah fase krusial yang harus kita jalani dengan sungguh-sungguh," katanya.

Karena itu Bima Arya menegaskan bahwa data kependudukan memainkan peran sentral dalam mewujudkan ambisi nasional tersebut. Pemerintah perlu memiliki informasi yang tepat untuk mendukung setiap kebijakan strategis.

Ia melanjutkan, data yang dikelola Ditjen Dukcapil menjadi pondasi penting untuk mewujudkan visi besar Presiden Prabowo Subianto. Presiden berkomitmen untuk membawa ekonomi Indonesia tumbuh pesat dengan target pertumbuhan 8 persen dan GDP mencapai USD 10.000, serta menempatkan Indonesia di jajaran lima ekonomi terbesar dunia. Bahkan, mengingatkan bahwa Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang signifikan. “Ini adalah visi besar yang harus kita dukung dengan data yang akurat dan bisa diandalkan," ujar Bima Arya.

Dalam kesempatan itu Bima Arya juga menjelaskan bahwa data yang dimiliki Ditjen Dukcapil menjadi kunci dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Setiap langkah pembangunan membutuhkan perencanaan yang matang dan berbasis data valid agar program-program yang dijalankan bisa mencapai target dengan tepat. "Perencanaan tanpa data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tidak efektif. Oleh karena itu, Ditjen Dukcapil menjadi tulang punggung dalam mendukung keberhasilan berbagai program pemerintah," tambahnya.

Dalam sambutannya, Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, juga menekankan pentingnya integrasi data kependudukan dalam mendorong terciptanya kebijakan yang berbasis bukti. Menurutnya, Ditjen Dukcapil tidak hanya berperan dalam administrasi kependudukan, tetapi juga menjadi penentu berbagai kebijakan strategis, baik di tingkat nasional maupun daerah.

"Data yang kami kelola menjadi dasar dari berbagai kebijakan penting. Oleh karena itu, kami terus berupaya memperkuat kualitas dan akurasi data di seluruh Indonesia," ujar Handayani.

Dalam upaya mendukung program nasional, Ditjen Dukcapil terus berkomitmen untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan data kependudukan, terutama untuk memperkuat sistem integrasi data di seluruh daerah. Dukungan ini menjadi penting dalam berbagai program strategis pemerintah, mulai dari pemilihan kepala daerah hingga pembangunan ekonomi berbasis digital. "Transformasi digital tidak mungkin terwujud tanpa dukungan data yang valid dan sistem yang terintegrasi dengan baik," tutur Handayani.

Rapat Koordinasi Ditjen Dukcapil dengan Lembaga Pengguna Pusat ini dihadiri oleh 474 instansi pemerintah dan swasta berdomisili di Jakarta yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Handayani Ningrum menegaskan interoperabilitas IKD dan pemanfaatan data kependudukan adalah bagian upaya Ditjen Dukcapil memperkuat DPI. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk layanan administrasi kependudukan, dan memastikan setiap warga negara mendapatkan akses yang mudah dan cepat ke layanan pemerintah.

"Forum ini juga sangat penting untuk membahas strategi nasional dalam pengelolaan data kependudukan, terutama untuk mendukung pencapaian target-target besar Indonesia pada tahun 2045," pungkas Handayani Ningrum.