executive Leadership Talk UMKM, Bintang yang sulit berkembang

Oleh: Benny Kumbang (Editor) - 28 September 2015 | telah dibaca 4512 kali

Naskah: Sahrudi/Suci Yulianita Foto: Sutanto

Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo tentang RAPBN dan Nota Keuangan 2016, tegas ia berjanji akan melakukan pembangunan dari pinggiran dan desa-desa. Ini dilakukan untuk menjabarkan Nawacita. Nah, bicara soal desa kita bicara soal UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Tapi persoalannya tidak sesederhana itu, soal kapasitas dan terutama soal permodalan. Bank senantiasa mengungkapkan alasan tidak bankable.

 

Persoalan kemudian bertambah rumit dengan banyaknya regulasi-regulasi yang sepertinya mewadahi tapi pada akhirnya malah menyulitkan. Di sisi lain, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Karena dengan UKM ini, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang.  Bahkan, kalau kita mau menengok ke belakang, betapa sektor UMKM pernah menjadi ‘pahlawan’ bagi masyarakat ketika terjadi krisis moneter tahun 1997-1998. Sektor UMKM terbukti tangguh ketika terjadi Krisis Ekonomi 1998, hanya sektor UMKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Sektor ini terbukti tahan terhadap krisis dan mampu survive karena, pertama, tidak memiliki utang luar negeri. Kedua, menggunakan input lokal. Ketiga berorientasi ekspor, dan Keempat, tidak banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap unbankable. Inilah kenapa UMKM yang dianggap ‘bintang’ dalam perekonomian nasional ternyata masih mengalami kesulitan untuk berkembang.


Problematika UMKM dan perbankan itulah yang menjadi pembahasan perdana dalam acara Executive Leadership Talk pada 31 Agustus 2015 lalu. Diskusi  dengan tema “Meningkatkan Peran Perbankan Nasional dalam Pemberdayaan UMKM”, ini diselenggarakan Komunitas Kedondong yang menjadi bagian dari Obsession Media Group (OMG). Diskusi yang digelar bertepatan dengan peresmian Griya Dharmapena oleh tokoh pers nasional, Surya Paloh, ini menampilkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, Ketua Umum Perhimpunan Bank Bank Umum Nasional (Perbanas), Sigit Pramono, pakar ekonomi Fadhil Hasan, dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani), Dian Indiyati.


Hadir sejumlah pakar dan praktisi perbankan dalam diskusi ini antara lain La Ode Kamaluddin, Mantan Dirut Bank Muamalat yang kini tengah merintis Bank Wakaf, Zainul Bahar Noor, dan pemimpin eksekutif nasional lainnya.
Dalam diskusi tersebut, Sigit Pramono yang juga Ketua Asosiasi Perbankan ASEAN,  mencoba meluruskan bahwa sejatinya tidak selalu benar UMKM menjadi motor kebangkitan dalam krisis moneter di awal jatuhnya rezim Orde Baru dulu. Karena, saat itu, Sigit memimpin penyelamatan kredit di Bank Mandiri di awal penggabungan 4 bank nasional yakni Bapindo, Bank Bumi Daya, BDN dan Bank Exim. “Sebetulnya Mandiri itu kalau dilihat dari kesehatan NPL, itu begitu lahir sudah mati, karena NPL-nya semuanya satu banding BLK. Itu yang macet itu bukan hanya kredit besar, juga kredit kecil, UMKM itu juga banyak. Kalau kita mengatakan siapa sih UMKM yang menjadi dewa penyelamat dari ekonomi kita, ironisnya, yang jadi penyelamat adalah UMKM yang tidak berhubungan dengan bank, yang tidak pernah kredit ke Bank. Itu persoalannya,” tegas Sigit.


Karena itu ia menilai adalah salah besar jika ingin membangun sektor UMKM selalu diarahkan pada solusi kredit bank. “Kalau ke depan kita mau membangun UMKM yang kuat dan selalu datang dengan solusi kredit bank, kalau bisa bunganya rendah, kalau bisa nggak bayar, itu menurut saya kita mengulang kesalahan besar kalau itu kita lakukan lagi. Karena sebetulnya persoalan dari UMKM itu tidak semata mata kebutuhan,” ia menjelaskan.
Memang, lanjutnya, tidak bisa dinafikan jika modal adalah sesuatu yang penting dari sebuah usaha. Tapi, ada persoalan lain yang juga penting seperti persoalan produksi, kualitas, pemasaran, pemasaran domestik, ekspor dan lain sebagainya, juga ada persoalan sumber daya manusia.


“Jadi kalau kita mau melakukan suatu pembangunan UMKM yang benar benar berhasil, kita harus menggabungkan empat pilar,” ia menyarankan. Pilar pertama adalah pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah regulator seperti Bank Indonesia dan OJK. Pilar yang kedua adalah dunia perbankan. Yang ketiga adalah sektor usaha sendiri, usaha besar terutama. “Tanpa dukungan dari usaha besar, UMKM ini tidak bisa berjalan sendiri, nah ini persoalannya, terutama di produksi dan pemasaran, mereka butuh. Pilar yang keempat adalah perguruan tinggi, akademisi. “Nah empat pilar ini harus digabungkan menjadi satu dan kita harus sungguh sungguh membangun UMKM ini. Solusi yang memang paling mudah yaitu mermberikan target kepada bank untuk membiayai kredit kredit. Ini cerita lama dan kita sudah sering sekali gagal dan eloknya kita sering mengulang,” simpulnya.


Ia kemudian memberi contoh, dari mulai rezim Orde Baru, ada kredit program namanya KIK/KMKP. Kemudian di era reformasi ada KTA (Kredit tanpa Agunan), KTA ini mudah sekali, karena dengan setor KTP dapat kredit. Di era Pak SBY hingga sekarang ada lagi KUR (Kredit Usaha Rakyat). “Selama ini seolah olah yang dipikirkan hanya bank saja. Kalau macet orang lupa tapi begitu kreditnya dianggap belum besar, yang disalahin bank,” kritiknya.  


Karena itu, Sigit menyarankan agar Indonesia punya bank yang fokus UMKM karena hal itu tidak bisa diberikan tanggungjawab kepada semua bank. “Sebab ada bank yang memang dirancang oleh pemiliknya untuk korporasi atau menengah,” ia mengingatkan.


Indonesia, lanjutnya tidak perlu mencari bank UMKM yang baru. “Selama ini bank yang paling ahli di negeri ini dan diakui oleh seluruh para pelaku UMKM dan pro UMKM dan seluruh bank bank dunia, namanya adalah Bank Rakyat Indonesia. BRI lah ahlinya. Kalau kita percaya, maka serahkanlah kepada ahlinya. Untuk UMKM serahkanlah pada Bank Rakyat Indonesia. ini bukan untuk menghindar,” paparnya. Memang, BRI dari zaman dulu dirancang untuk menjadi bank yang tidak mencari keuntungan. Bukan untuk bersaing dan mencari setoran devidennya. BRI harus dikembalikan pada asalnya sebagai bank rakyat.


“Jadi BRI harus fokus membiayai UMKM, urusan korporasi gampang serahkan saja pada adiknya, BNI, Mandiri. Dan kalau mau ngejar setoran deviden, kita kejar pada Mandiri dan BNI. Kalau perlu BNI dan Mandiri gabung saja menjadi bank besar kerjaan dia cari setoran deviden. BRI untuk pembangunan UMKM, KPI itu harus diubah, tidak bisa sama. Kalau sama, bisa direksi BRI dipecat karena nggak bisa mengejar deviden,” saran Sigit.
Persoalan lain dalam membangun UMKM, lanjut Sigit adalah persoalan regulasi, khususnya regulasi antar lembaga pemerintah, antar menteri. “Di kementerian PDT ada programnya, di kementerian UMKM apalagi. Regulasi di OJK kita diharapkan untuk membiayai UMKM,” ia mengingatkan.


Semua pihak, disarankan Sigit harus patuh pada pemerintah, dimana otoritas pemerintah, BI, OJK harus bersama sama memihak pada UMKM. “Jangan serahkan pada bank bank lalu melepas tanggungjawab, seolah olah tanggungjawab UMKM diserahkan pada bank saja. Mohon ini adil, kami tidak menghindar. Kami sudah buktikan 700 triliun untuk UMKM tapi yang lain dong berbagi resiko,” ia serius.


Lalu kepada pelaku usaha, Sigit menyarankan perlunya sistem pelaku usaha besar menaungi yang kecil. “Dulu ada pola PIL. Bagus sekali itu, jadi yang besar menaungi yang kecil dia menjadi supply. Sekarang UMKM misalnya Carrefour itu banyak sekali supplier-nya, tapi mereka yang UMKM nya bisa satu bulan tiga bulan. Ini bisa mati kan. nah kalau mereka ada jaminan bank, bisa memberikan fee discounting, pembiayaan tagihan,” tambahnya lagi.
Bagaimana dengan kalangan akademisi? Sigit menilai saatnya kalangan akdemisi melakukan terobosan dengan mendirikan universitas yang menghasilkan entrepreneur. “Percuma kalau perguruan tinggi hanya menjadi PNS, untuk apa. Negeri ini perlu lebih banyak pengusaha. Jadi makanya peran dari perguruan tinggi atau akademisi adalah membangun kurikulum yang kalau orang keluar itu nggak mau jadi PNS antri jadi pegawai, tapi pengusaha. Itu sebenarnya bisa kita hasilkan. Karena entrepreneur kita baru 1% dari jumlah penduduk. Padahal Indonesia adalah negara dengan kekuatan ekonomi 16 besar dunia. Tahun 2020 jadi 10 besar. 2030 kita akan menjadi negara dengan 6 besar dunia,” ujarnya lugas. Jadi, ia menegaskan, potensi tersebut sangat besar sekali.