Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI)

Menghapus Kemiskinan, Memajukan Kebudayaan

Naskah: Sahrudi Foto: Istimewa

Kiprah Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) telah membawa lembaga yang dipimpinnya ini berada di jalur yang tepat. Hal itu bisa dilihat dari kinerjanya yang cukup mengkilap.

Dalam catatan setahun terakhir Muhadjir Effendy sukses melakukan pengelolaan dan penyerapan anggaran. Pada tahun 2022, serapan anggaran Kemenko PMK berhasil mencapai 98,82 persen. Sementara per Juni 2023, Kemenko PMK telah menyerap Rp78 miliar atau sekitar 30,78 persen dari total anggaran sebanyak Rp. 253,5 miliar. Hal itu merupakan indikasi kemampuan Kemenko PMK dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang ada sebagai bagian dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. “Semoga di akhir tahun akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.

Tak hanya penyerapan anggaran, dalam kepemimpinannya Muhadjir juga memoersiapkan desain besar Kemenko PMK yang tercantum dalam siklus pembangunan manusia dan kebudayaan yang menjadi acuan dalam setiap menjalankan program kebijakan. Program itu mencakup tiga prioritas yang menjadi tanggungjawab dari Kemenko PMK yakni terkait dengan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, serta pendidikan dan pelatihan vokasi.

Dalam percepatan penghapusan kemiskinan, dia optimis akhir tahun 2023 akan mengalami penurunan hingga 1,04 persen, sedangkan data pada September 2022 menunjukkan 1,74 persen. Sementara pada tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem itu dapat mencapai nol persen sesuai arahan dan target dari Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022. 

“Ini perlu kerja keras, kita upayakan bisa tercapai. Ada tiga langkah yang kita lakukan, yakni pengurangan beban, peningkatan pendapatan, serta penanganan berbasis kantong kemiskinan,” ujar Muhadjir. Di sisi lain, berbagai program berada di bawah koordinasi Kemenko PMK, di antaranya program jaminan sosial, bantuan sosial, dan subsidi tepat sasaran yang terlaksana dengan tepat. Kemudian program pemberdayaan seperti kewirausahaan dan pendidikan, serta perbaikan rumah tidak layak huni,  kawasan lingkungan, dan sanitasi yang juga sukses.

Penurunan Stunting

Pada program percepatan penurunan prevalensi stunting, Muhadjir juga memberikan perhatian sangat besar. Dia optimis  pada tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai angka 14 persen. Disampaikan juga bahwa angka stunting pada tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai angka 17,5 persen. Beberapa langkah kebijakan lain juga ia lakukan seperti intervensi spesifik dan sensitif di setiap daerah, pemenuhan sarana dan prasarana seperti Antropometri dan USG, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta akses air bersih, hingga sanitasi di desa. 

Di bawah kepemimpinan Muhadjir, Kemenko PMK juga terus mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penanganan stunting. Sedangkan terkait program pendidikan dan pelatihan vokasi yang  menjadi salah satu prioritas. Menurut Muhadjir, program ini menjadi titik kulminasi dari pembangunan manusia Indonesia. “Semua yang kita lakukan sebelum mereka masuk ke dunia kerja akan percuma kalau pendidikan dan pelatihan vokasi ini tidak dilakukan sebaik-baiknya,” tegas Muhadjir.

Percepatan Program  Pembangunan Manusia di Papua Tengah

Muhadjir juga memiliki kepedulian yang tinggi dalam pembangunan di daerah pelosok dan itu membuatnya rajin memantau langsung program prioritas bidang pembangunan manusia khususnya penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan penurunan angka stunting, di berbagai daerah yang dikunjungi. 

Kunjungan itu merupakan salah satu bentuk pendampingan dan pembinaan dari pemerintah pusat untuk memastikan program prioritas nasional berjalan dengan baik di daerah. Berbagai kendala yang terkait dengan pemerintah pusat dan tidak dapat diatasi oleh pemerintah daerah, menjadi perhatian pemerintah pusat untuk dicarikan solusinya. Dalam kunjungan ke Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, ia mencari masukan terkait kondisi di daerah tersebut. Dari hasil diskusi ini ditemukan beberapa masalah dan hambatan program di Dogiyai yang nanti akan dicarikan solusi, sehingga kedepan upaya kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan lebih masif untuk membangun sinergitas percepatan pelaksanaan program prioritas tersebut di daerah. 

Menko Muhadjir langsung meminta jajaran aparat keamanan bersama pemerintah daerah dan pemuka agama di Kabupaten Dogiyai untuk saling menguatkan dan bahu membahu dalam melakukan pengamanan khususnya untuk keberlanjutan program prioritas bidang pembangunan manusia di Dogiyai. 

Di bidang kebudayaan, Muhajir memberikan perhatian sangat besar. Terbukti Kemenko PMK  bersama Sekretariat ASEAN menyelenggarakan Pertemuan ke-6 Kelompok Kerja ASEAN tentang Budaya Pencegahan atau the Sixth Meeting of the Working Group on Culture of Prevention (WG CoP) dan Sidang Koordinasi Pilar Sosial-Budaya ASEAN ke-19 atau the Nineteenth Coordinating Conference on Socio Cultural Community (SOC-COM) secara berurutan melalui konferensi video, pada awal Agustus.

Pertemuan itu mendiskusikan perkembangan pemajuan budaya pencegahan di ASEAN. Sejak diresmikannya ASEAN Declaration on Culture of Prevention pada tahun 2017, Indonesia terus mendorong implementasi Budaya Pencegahan ASEAN melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satunya adalah ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) yang diselenggarakan setiap tahun oleh Indonesia sejak 2017 untuk meningkatkan nilai-nilai toleransi di antara kelompok pemuda ASEAN. Tahun ini, AYIC akan kembali diselenggarakan pada tanggal 22-26 September 2023 di Bali. Selain itu, Indonesia juga telah menyelenggarakan ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference pada tanggal 7-8 Agustus 2023.