Teguh Setyabudi (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI), Figur Visioner Nan Inovatif

Memulihkan Kepercayaan Rakyat Saat Kebocoran Data

Menduduki jabatan sebagai orang nomor satu di Ditjen Dukcapil ketika Indonesia dilanda bencana kebocoran data tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Teguh yang baru dilantik. Pasalnya, meskipun bukan berasal dari Data Center Dukcapil, namun data-data yang diretas itu sebagian besar merupakan dokumen kependudukan. Dengan segenap kemampuan yang optimal ia dan tim di Dukcapil berupaya memperkuat sistem keamanan cyber sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat. Untuk mengetahui lebih jauh langkah Ditjen Dukcapil saat dihadapkan pada fakta terjadinya kebocoran data tersebut, berikut wawancara ekslusif dengan Teguh Setyabudi:

Kebocoran data terjadi tak lama setelah Bapak dilantik sebagai Dirjen Dukcapil, bagaimana langkah yang Bapak lakukan saat itu?

Ketika saya ditunjuk sebagai Dirjen Dukcapil di tengah kondisi banyaknya kebocoran data, tentu yang pertama kali terlintas adalah tanggung jawab besar yang harus saya emban. Saya sadar betul bahwa data kependudukan adalah aset yang sangat berharga bagi negara dan masyarakat. Setiap informasi, mulai dari nama, alamat, hingga data biometrik, harus dilindungi dengan sangat ketat karena data tersebut menyangkut privasi dan hak dasar setiap warga negara.

Tugas saya dan tim di Dukcapil adalah memulihkan kepercayaan rakyat dengan memperkuat sistem keamanan. Kami langsung mengambil langkah-langkah nyata, salah satunya dengan memperkuat enkripsi dan menerapkan sistem keamanan berlapis pada database. Kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk kementerian dan lembaga yang berwenang, untuk memastikan bahwa setiap celah keamanan bisa diminimalkan.

Selain itu, saya selalu menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme di dalam tim. Teknologi memang penting, tetapi manusia di balik sistem adalah kuncinya. Kami memperkuat pengawasan internal dan memastikan setiap prosedur dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dengan langkah-langkah ini, saya yakin bahwa kita bisa menjaga dan melindungi data kependudukan masyarakat Indonesia dari berbagai ancaman. Dengan sinergi yang baik, kami berupaya keras menciptakan sistem yang kuat, transparan, dan akuntabel, sehingga kebocoran data bisa dicegah dengan lebih baik ke depannya.

Sebenarnya apa problem terbesar yang dihadapi Ditjen Dukcapil?

Problema terbesar yang dihadapi Dukcapil, saya pikir ada beberapa hal yang sangat krusial. Pertama, tentu soal infrastruktur teknologi dan keamanan data. Di era digital seperti sekarang, pengelolaan data kependudukan membutuhkan sistem yang kuat dan andal. Namun, di sisi lain, ancaman kebocoran data dan serangan siber semakin meningkat. Ditjen Dukcapil harus terus berinovasi untuk memperkuat infrastruktur ini, memperbaiki sistem manajemen keamanan informasi, dan memastikan bahwa sistem kita bisa diandalkan serta aman.

Yang kedua, masalah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari betapa pentingnya memiliki dokumen dokumen seperti KTP-el atau Kartu Keluarga. Padahal, dokumen ini menjadi dasar untuk mendapatkan berbagai layanan publik, dari kesehatan hingga pendidikan. Tantangannya adalah bagaimana kita, di Dukcapil, terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi, terutama di daerah-daerah yang mungkin sulit diakses.

Terakhir, saya pikir problema yang juga signifikan adalah sumber daya manusia. Kita perlu terus meningkatkan kapasitas SDM, tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas. Teknologi terus berkembang, dan tim Dukcapil harus bisa mengikuti perkembangan ini. Kita butuh SDM yang adaptif, berintegritas, dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Namun, saya percaya bahwa dengan komitmen yang kuat dan kerja sama yang baik, kita bisa mengatasi berbagai tantangan ini. Dukcapil harus terus berinovasi, baik dalam teknologi, pelayanan, maupun pengelolaan SDM, untuk menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. 

Langkah dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan?

Pada masa pertama saya memimpin sebagai Dirjen Dukcapil, fokus utama saya adalah memperbaiki dan mempercepat kualitas layanan administrasi kependudukan. Saya menyadari betul bahwa layanan ini adalah kebutuhan dasar masyarakat, dan tantangan utamanya adalah memastikan layanan tersebut bisa diakses dengan mudah, cepat, dan gratis di seluruh Indonesia.

Langkah strategis yang langsung saya lakukan untuk mewujudkan hal tersebut antara lain mempercepat digitalisasi dalam layanan administrasi kependudukan. Kami memperkuat penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi ini. Dengan IKD, masyarakat bisa mengakses dokumen penting seperti KTP-el secara digital, yang membuat layanan lebih praktis, aman, dan fleksibel. Selain itu, kami juga melakukan integrasi sistem dengan berbagai instansi, seperti perbankan, rumah sakit, dan layanan publik lainnya, sehingga data kependudukan bisa langsung digunakan tanpa perlu proses manual yang lama. 

Sebagai upaya untuk meratakan akses pelayanan, terutama di daerah terpencil, saya mendorong pelaksanaan program jemput bola, di mana petugas Dukcapil aktif mendatangi masyarakat untuk memberikan layanan. Kami mendatangi desa-desa, sekolah, dan bahkan rumah rumah warga untuk perekaman KTP-el, pencetakan Kartu Keluarga, dan pelayanan lainnya. Dengan langkah ini, kami memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang terabaikan, bahkan mereka yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau.

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, salah satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah keamanan data kependudukan. Kami memperkuat sistem keamanan dengan menerapkan enkripsi dan verifikasi berlapis untuk mencegah kebocoran data. Kami juga mengadakan pelatihan keamanan siber untuk pegawai Dukcapil agar mampu menjaga data masyarakat dengan standar keamanan yang tinggi.

Langkah lain yang saya ambil adalah fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Dukcapil. Pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai menjadi prioritas. Saya ingin setiap petugas yang melayani masyarakat tidak hanya paham tentang sistem, tetapi juga memiliki semangat kerja yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Semua langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses, mempermudah akses, dan memastikan layanan kependudukan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Saya percaya bahwa dengan ini, kita bisa memberikan layanan yang jauh lebih baik, dan responsif.

Bagaimana meningkatkan kompetensi para personil di Ditjen Dukcapil?

Untuk memastikan Ditjen Dukcapil mampu memberikan layanan administrasi kependudukan yang optimal, peningkatan kompetensi para personil pelaksana menjadi prioritas utama saya. Sebagai Dirjen Dukcapil, saya percaya bahwa teknologi dan sistem yang canggih tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, profesional, dan adaptif.

Dengan semakin terdigitalisasinya layanan kependudukan, saya mendorong agar setiap personil Dukcapil memiliki pemahaman yang kuat tentang teknologi informasi (TI). Kami secara rutin mengadakan pelatihan teknis terkait Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pengelolaan Identitas Kependudukan Digital (IKD), keamanan siber, serta penggunaan teknologi big data. Pelatihan ini tidak hanya terbatas pada pegawai pusat, tetapi juga menjangkau seluruh personil di daerah agar mereka mampu mengoperasikan dan memelihara sistem dengan baik.

Salah satu tantangan besar dalam administrasi kependudukan adalah disparitas kemampuan personil antara pusat dan daerah. Untuk mengatasi hal ini, kami menginisiasi program pembinaan dan pendampingan langsung di lapangan. Tim dari pusat turun ke daerah-daerah untuk memberikan pelatihan, mengawasi implementasi sistem, dan memastikan bahwa personil di daerah memahami seluruh prosedur dan teknologi dengan baik. Ini termasuk pelatihan tentang tata naskah dinas elektronik (TNDE), pencatatan sipil, dan manajemen data.

Bagaimana standar keamanan siber pengguna data (Permendagri 17/2023)?

Terkait standar keamanan informasi dan siber, khususnya dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Ditjen Dukcapil berpedoman pada Permendagri No. 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek keamanan yang harus dipenuhi, baik oleh instansi penyelenggara maupun oleh pengguna, untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data kependudukan.

Permendagri ini menekankan pentingnya pelindungan terhadap data pribadi, terutama dalam sistem digital seperti IKD. Pengguna diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data yang diakses melalui aplikasi, seperti tidak membagikan kode akses atau informasi pribadi ke pihak yang tidak berwenang. Pengguna juga diharapkan untuk menggunakan fitur keamanan seperti verifikasi biometrik untuk memastikan hanya pemilik yang sah dapat mengakses data tersebut.

Salah satu standar penting yang diatur adalah bahwa pengguna harus memastikan perangkat yang digunakan untuk mengakses IKD, seperti ponsel atau komputer, terlindungi dari ancaman siber. Ini mencakup pemasangan antivirus, firewall, dan pembaruan perangkat lunak secara berkala. Permendagri menggarisbawahi pentingnya perangkat yang digunakan untuk mengakses IKD berada dalam kondisi aman dan tidak terinfeksi oleh perangkat lunak berbahaya (malware) yang bisa membuka celah keamanan.

Sesuai dengan regulasi, IKD menerapkan autentikasi berlapis untuk menjaga keamanan akses data. Pengguna diharuskan menggunakan kata sandi yang kuat dan verifikasi dua faktor (2FA) melalui biometrik. Selain itu, pengguna juga perlu waspada terhadap upaya phishing atau serangan rekayasa sosial yang berpotensi mencuri akses ke aplikasi IKD. 

Pengguna diwajibkan untuk segera melaporkan jika menemukan adanya upaya atau indikasi pencurian data, akses tidak sah, atau kerusakan pada sistem aplikasi IKD. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab pengguna dalam mendukung upaya Ditjen Dukcapil dalam menjaga keamanan siber secara keseluruhan. 

Bagaimana membangun manajemen kerja untuk menciptakan sinergi yang positif dengan stakeholder?

Untuk membangun manajemen kerja yang menciptakan sinergi positif dengan stakeholder, kami di Direktorat Jenderal Dukcapil fokus pada komunikasi terbuka, kolaborasi berbasis proyek, dan peningkatan kapasitas. Kami mendengarkan aspirasi stakeholder melalui forum diskusi dan melibatkan mereka dalam proyek, seperti pengembangan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Selain itu, kami mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya data kependudukan dan menerapkan sistem umpan balik untuk perbaikan layanan. Dengan membangun kemitraan strategis, kami berharap dapat menciptakan sinergi yang menguntungkan semua pihak.

Sebagai Dirjen, bagaimana gaya kepemimpinan Bapak?

Gaya kepemimpinan saya lebih condong kepada pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif. Saya percaya bahwa seorang pemimpin harus mampu mendengar dan melibatkan semua elemen dalam organisasi. Dengan begitu, setiap orang merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan bersama. Saya juga sangat menghargai keterbukaan, baik dalam menerima masukan maupun dalam berbagi informasi.

Selain itu, disiplin dan integritas adalah nilai-nilai yang saya pegang teguh. Dalam bekerja, saya selalu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku, namun tetap fleksibel untuk menghadapi tantangan yang dinamis. Saya percaya, dengan memberikan contoh yang baik dan memastikan adanya komunikasi yang efektif, kita bisa membangun tim yang kuat dan berkomitmen. Sebagai Dirjen Dukcapil, saya selalu mendorong inovasi dan kerja sama lintas sektor untuk memastikan layanan kependudukan yang lebih baik bagi masyarakat. 

Harapan dan obsesi baik dalam karier maupun kehidupan pribadi?

Harapan dan obsesi saya ke depan, baik dalam karier maupun kehidupan pribadi, adalah bagaimana saya bisa terus memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kependudukan. Saya ingin melihat sistem administrasi kependudukan di Indonesia semakin maju, transparan, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Saya sangat berharap, inovasi seperti IKD dapat digunakan secara luas dan membantu mempermudah layanan publik.

Dalam kehidupan pribadi, harapan saya sederhana yakni bisa tetap sehat dan punya lebih banyak waktu untuk keluarga. Saya ingin terus menjaga keseimbangan antara karier dan kehidupan pribadi, karena bagi saya, dukungan keluarga adalah sumber energi terbesar. Saya juga berharap bisa terus menikmati hobi saya, seperti bercengkrama di kafe dan menghabiskan waktu bersama orang orang terdekat. Intinya, saya ingin menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan tetap memberikan manfaat bagi banyak orang.

Motivasi dan inspirasi tentang kunci kesuksesan untuk generasi penerus?

Disiplin, integritas, mencintai pekerjaan, dan kemauan untuk terus belajar. Disiplin penting untuk menjaga konsistensi dan kualitas dalam setiap tugas yang kita lakukan, karena kesuksesan tidak datang secara instan, melainkan melalui proses panjang dan komitmen yang kuat. Di mana pun kita berada, kejujuran dan tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting. Namun, satu hal yang tak kalah penting adalah mencintai pekerjaan kita. Ketika kita mencintai apa yang kita lakukan, pekerjaan bukan lagi beban, melainkan sumber kebahagiaan. Dengan mencintai pekerjaan, kita akan menjalani setiap proses dengan ikhlas, tanpa terbebani oleh target atau tekanan. Hasil akhirnya, tentu, akan lebih maksimal dan memuaskan. 

Selain itu, kita harus terus belajar. Dunia terus berkembang, dan tantangan semakin kompleks. Dengan semangat belajar dan beradaptasi, kita bisa menemukan solusi inovatif. Untuk generasi penerus, cintailah apa yang kalian kerjakan dan kerjakanlah dengan ikhlas. Hanya dengan begitu, kalian bisa mencapai hasil yang optimal dan tetap merasakan kepuasan di setiap langkah. Kesuksesan datang dari kerja keras, konsistensi, cinta pada pekerjaan, dan sikap tidak mudah menyerah.