Herman Khaeron, Dedikasi Mewujudkan Legislasi yang Pro Rakyat

Naskah: Riyandy Aristyo Foto: Sutanto/dok. Istimewa

"Kalau masyarakatnya, UMKM-nya maju, kemudian usahanya maju, pekerjaannya bergaji-nya cukup, bisa menyekolahkan, belanja, daya belinya tinggi, otomatis akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.”

Siapa yang tak kenal Herman Khaeron? Politikus karismatik dari Partai Demokrat ini kembali meraih kepercayaan rakyat dengan terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 2024-2029. Keberhasilannya ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Indonesia masih sangat mempercayai kepemimpinannya.

Perjalanan politik Herman Khaeron dimulai saat bergabung dengan Partai Demokrat pada 2005. Kepercayaan terhadap kemampuannya segera terlihat ketika ia diangkat sebagai Ketua Departemen Kelautan dan Perikanan. Sebelum melangkah ke panggung DPR, lulusan Teknologi Kelautan IPB ini dipercaya menjadi staf ahli Fraksi Partai Demokrat, menandai langkah awalnya dalam dunia politik yang lebih luas.

“Ada jalan menjadi anggota DPR RI. Pertama, saya aktif dari mulai SD, SMP, STM da perguruan tinggi di berbagai organisasi. Ketika saya masuk Partai Demokrat, diberi amanah oleh Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai anggota DPR RI. Saya pernah menjadi pimpinan Komisi 4, Komisi 7, Komisi 2, dan terakhir di Komisi 6. Tentu saya juga harus mendengar, menyerap, dan mencarikan solusi, agar berbagai aspirasi dan harapan rakyat bisa ada solusinya,” katanya saat ditemui Mens Obsession di kediamannya belum lama ini.

Ketika dipercaya sebagai anggota DPR RI mewakili partai yang kini dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono ia sudah merancang banyak rencana untuk mewujudkan tujuannya tersebut. Gairahnya untuk berkiprah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat semakin membuncah. Herman sangat erat memegang teguh amanat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar wajib hukumnya para pemimpin dan kader Partai Demokrat untuk selalu dekat dengan rakyat. “Pahamilah persoalan dan kesulitan rakyat. Dengarkan aspirasi mereka dan perjuangkan aspirasi itu,” itu pesan SBY yang selalu dipedomani dalam melangkah sebagai wakil rakyat.

Namun, sebagai manusia tentu Herman juga harus terus berupaya menghasilkan karya-karya terbaik, memberikan kontribusi yang terbaik baik bagi bangsa dan negara. Karena amanah ini adalah untuk bangsa dan negara, maupun untuk Partai Demokrat.

"Sekarang, saya menjalani tugas yang diberikan Mas Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Kepala Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan. Pada akhirnya, ini adalah bagian pengawalan yang ditugaskan oleh Ketua Umum untuk bisa mewujudkan organisasi partai yang efektif, modern dan sesuai harapan serta aspirasi rakyat,” jelasnya.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, DPR memiliki tiga fungsi utama yang sangat penting, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi misalnya, bertujuan untuk terus memantau dan menilai situasi sosial yang ada, serta menentukan langkah-langkah yang perlu diambil berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Jika perundang-undangan tersebut sudah memadai, maka DPR dapat melanjutkan ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Fokus Tingkatkan Pelaku UMKM

Apabila dalam tata sosial dan negara masih terdapat kekurangan dalam perundang-undangan yang ada, maka DPR harus segera memikirkan solusi yang tepat. Contohnya, untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah (UMKM), diperlukan landasan hukum yang kuat agar dapat memberikan tindakan afirmatif dalam bentuk permodalan dan penguatan terhadap UMKM. Oleh karena itu, DPR perlu mempersiapkan perundangundangan yang relevan. Evaluasi dan penilaian terhadap kecukupan perundang-undangan yang ada menjadi langkah penting dalam proses ini.

"Kita harus dorong disisi kemampuan anggaran negara dan sisi pengawasannya supaya lebih efektif, efisien, dan produktif sehingga bisa meningkatkan usaha masyarakat. Tapi, kalau di dalam evaluasi dan monitoringnya kita melihat masih banyak celah yang harus dibenahi, perkuat dan tingkatkan, di situlah kita memunculkan ide dan gagasan untuk bisa memperkuat posisi itu. Maka itu, penting bagi sebagai seorang anggota DPR untuk selalu turun ke bawah,” tegasnya.

Wakil rakyat yang kini duduk di komisi VI yang membidangi perdagangan dan UMKM mengaku sesuai dengan perjuangannya untuk rakyat yang sebagian masyarakat adalah pelaku UMKM yang perlu dibantu. Apalagi menurutnya, UMKM selama ini telah menjadi basis dan tulang punggung perekonomian masyarakat. 

"Ada 65 juta UMKM di seluruh Indonesia yang sebagian ada di daerah pemilihan saya, tentu ini menjadi tanggung jawab moral siapa pun. Termasuk saya bertanggung jawab terhadap peningkatan UMKM sebagai sumber kehidupan masyarakat, peningkatan ekonomi nasional bahkan ini bisa menjadi sumber kehidupan masa depan seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.

Memasuki periode ke-4 duduk di senayan, Herman merasa pekerjaan rumahnya masih cukup panjang. Masih ada kendala–kendala dalam mewujudkan aspirasi rakyat. Namun, ia tak tinggal diam, segala cara dilakukannya demi kepuasan dan kesejahteraan rakyat. Seperti misalnya, komunikasi dengan bupati, gubernur, maupun kementerian terkait dalam menyelesaikan beragam masalah–masalah yang dihadapi masyarakatterutama masyarakat yang ada di dapilnya.

Herman menegaskan bahwa pentingnya mendengarkan suara rakyat tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan, ia selalu bertanya meminta pandangan, pendapat, dan masukan dari masyarakat. Semua ini dicatat oleh Herman dengan baik dan diperjuangkan demi kepentingan mereka. Rata rata, masyarakat masih menghadapi persoalan ekonomi yang mendesak. Ini adalah tantangan yang harus dipecahkan karena ekonomi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

"Kita harus mampu menjaga ketahanan ekonomi mereka, memastikan mereka dapat bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Setelah kebutuhan pangan sehari-hari terpenuhi, perhatian kita juga harus tertuju pada kebutuhan papan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap aspek kehidupan mereka terjamin dengan baik. Ini yang harus menjadi keputusan bersama, menjadi affirmative action dan program pro-rakyat. Seluruh pimpinan, pemangku kepentingan dan seluruh pejabat harus memperhatikan situasi masyarakat,” tegasnya.