Herman Khaeron, Dedikasi Mewujudkan Legislasi yang Pro Rakyat

Tantangan Terberat yang Pernah Dilewati

Di DPR, semua sesuai komisi masingmasing, kompleksitas masalah yang terjadi di masyarakat tidak bisa dijawab serta merta. Di Komisi yang membidangi pertanian, kelautan, perikanan, dan kehutanan, problem masyarakat tidak memiliki jembatan lintas untuk menunjang perekonomian dan aktivitas, tetapi infrastruktur tidak ada dalam satuan anggaran. “Ke depan menurut saya, memang DPR harus memiliki anggaran seperti yang sekarang dimiliki oleh para anggota dewan di Amerika Serikat. Mereka bisa mengajukan kegiatan apa saja dengan kuota yang sudah disiapkan oleh DPR sebagai aspirasi,” paparnya.

"Di komisi VI contohnya, untuk membantu para petani dan nelayan yang membutuhkan kapal agak sulit karena kami tidak ada program membangun kapal, sehingga saya harus memikirkan cara lain, seperti lebih fokus peningkatan marketing yang lebih baik atau meningkatkan nilai tambah dari hasil tangkapannya. Atau bisa juga membantu pengadaan mesin pendingin. Sebetulnya ada banyak cara sepanjang mampu diwujudkan,” sambungnya lagi.

Tetapi, kalau sudah dihadapkan pada masalah jalan antar desa rusak, semestinya menjadi tanggung jawab bupati, walikota, atau gubernur. Masalah irigasi karena pendangkalan, yang punya wewenang adalah kementerian pekerjaan umum. Menurut Herman, ini masih menjadi kendala sebagai anggota DPR RI, namun tentu masih ada cara lain agar masyarakat bisa tertampung aspirasinya.

Selain sisi legislasi, dari sisi anggaran juga harus berkeadilan. Anggaran harus efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Maka itu, ini harus menjadi catatan khusus dan tanggung jawab bersama. Pasalnya, anggota DPR dan pemerintah melekat dalam satu kesatuan yang satu sebagai eksekutif dan satu lagi sebagai pemangku kepentingan dalam tiga tupoksi legislasi, anggaran dan pengawasan.

“Mana yang menjadi kepentingan rakyat, harus yang utama. Jadi, pertama untuk rakyat, yang kedua bagi pertumbuhan negara. Oleh karena itu, harus dipertimbangkan betul bahwa afirmasi anggaran ini semestinya menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat yang lebih besar. Kepada kecukupan pangan, kepada kecukupan hunian, kepada kecukupan kesehatan, pendidikan, dan masa depan rakyat. Nah, baru yang lain-lainnya itu mengikuti,” tegasnya lagi.

Menurut Herman, jika rakyat mampu bertahan hidupnya dengan baik, sejahtera, sehat, dan pendidikannya baik, otomatis bisa menghasilkan karya-karya dan pekerjaannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dalam teori pertumbuhan, daya beli masyarakat menjadi faktor utama penopang terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Hampir 50-60 persen pertumbuhan ekonomi ditopang oleh daya beli masyarakat. Kalau masyarakatnya, UMKM-nya maju, kemudian usahanya maju, pekerjaannya bergaji-nya cukup, bisa menyekolahkan, belanja, daya belinya tinggi, otomatis akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi,” jelas pria yang lahir pada 4 Mei 1969 ini di Kuningan, Jawa Barat.

Setelah daya beli masyarakat meningkat, permintaan akan barang dan jasa juga akan bertambah. Inilah momen yang mengundang banyak investasi. Baik di sektor UMKM maupun di berbagai bidang usaha lainnya, investasi menjadi kunci. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketika roda ekonomi berputar kuat, peluang investasi semakin terbuka lebar.

“Dengan peningkatan investasi, nanti akan tumbuh usaha-usaha turunannya, kalau ada pabrik di sekitar wilayah itu, selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dia juga bisa ekspor. Nah, kalau bisa mengembangkan industrinya, pasti di sekitarnya bermunculan usaha atau UMKM baru sehingga akan banyak tersedia lowongan pekerjaan untuk masyarakat setempat,” kata Herman.

Tak hanya itu, Herman juga mengingatkan bahwa pemerintah harus mampu untuk mewujudkan kedaulatan, ketahanan, kemandirian serta keamanan pangan. Pasalnya, produksi beras di sejumlah wilayah di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat meningkat sangat baik.

“Kalau di sektor kelautan, laut itu kan luas, 2/3 wilayah kita, semuanya bisa menjadi penghasil ekonomi bagi rakyat, bagi negara, bagi bangsa. Apalagi kita punya potensi tambang yang banyak.Ini jangan telat dieksploitasi, tapi juga jangan over exploited. Artinya, proporsi pada hal yang tepat, sehingga nilai keekonomisannya dapat. Kalau kawasan tambang dikuasai pihak-pihak tertentu, berpotensi dieksploitasi habis-habisan. Maka itu, negara bisa mengatur bahwa batasan eksploitasinya seperti apa,” terangnya lagi.