A. Haikal Hassan Baras (Kepala Badan Halal Indonesia (BPJPH)), Halal untuk Kita Semua

Berkontribusi untuk Mewujudkan Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Menjelang akhir Januari 2025, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperlihatkan optimisme tinggi dalam mewujudkan target 3,5 juta UMKM mendapatkan sertifikasi halal pada tahun ini. BPJPH pun berusaha mempercepat transformasi industri kuliner dan produk UMKM Indonesia menuju standar halal yang lebih luas.

Kepala BPJPH A. Haikal Hassan Baras mengungkapkan, meskipun Indonesia memiliki sekitar 66 juta pelaku usaha, baru sekitar 2,1 juta UMKM yang telah berhasil memperoleh sertifikasi halal. Hal ini tentu masih jauh dari target yang diinginkan, mengingat potensi besar yang ada di sektor usaha kuliner.

“Kenapa 3,5 juta UMKM? Karena dari 66 juta pelaku usaha, sekitar 20 persennya adalah usaha kuliner. Artinya, sekitar 14 juta pelaku usaha kuliner yang ada, dan jika kita rata-rata, target tahunan yang realistis adalah 3,5 juta UMKM,” ungkapnya saat berkunjung ke Menara PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Jakarta, belum lama ini.

Namun, ini bukan sekadar soal angka, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kualitas produk lokal agar lebih siap bersaing di pasar global. Tahun ini, fokus BPJPH adalah pada sektor kuliner. Sementara untuk 2026, perencanaan lebih luas termasuk produk obat dan kosmetik yang juga harus memenuhi kriteria halal. Salah satu upaya penting yang dilakukan BPJPH adalah melibatkan Account Officer (AO) PNM yang tersebar di seluruh Indonesia dalam pendampingan sertifikasi halal. Para AO yang sebelumnya berperan dalam pembiayaan, kini juga akan diberikan pelatihan khusus untuk dapat mendampingi UMKM dalam memastikan produk mereka memenuhi standar halal.

“AO PNM nantinya akan dilatih untuk lebih memahami dan mendeteksi kehalalan sebuah produk. Mereka akan mendapatkan sertifikasi khusus yang memungkinkan mereka untuk menjadi pendamping bagi para pelaku usaha,” ujar Haikal.

Dengan pelatihan ini, para AO akan dapat memberi dukungan langsung kepada UMKM, baik yang baru memulai usaha maupun yang sudah berjalan, untuk memproses sertifikasi halal. Mereka akan hadir di lapangan, memberikan edukasi kepada para pelaku usaha mengenai proses dan persyaratan sertifikasi halal, memudahkan mereka untuk mencapai status halal yang diinginkan.

Lapangan Kerja Baru dan Kesempatan untuk UMKM

Di balik program ini, BPJPH juga menciptakan peluang kerja baru. Dalam waktu tiga bulan terakhir, BPJPH sudah berhasil merekrut 11 ribu tenaga pendamping produk halal yang akan membantu UMKM. Jumlah ini akan terus berkembang, dengan target tambahan 62 ribu pendamping dari PNM.

“Para pendamping ini akan menjadi garda terdepan dalam mendampingi pelaku usaha. Misalnya, ketika Anda memiliki usaha seperti warung somay, mereka akan memberikan panduan untuk memastikan produk Anda bisa mendapatkan sertifikasi halal. Seperti memesan layanan ojek online, mereka akan datang langsung mendampingi,” kata Haikal dengan antusias.

Tak hanya itu, BPJPH juga akan meluncurkan program Juleha (Juru Sembelih Halal) yang akan dilatih oleh Haikal. Para Juleha ini nantinya akan ditempatkan di Rumah Potong Hewan (RPH), baik di dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, yang baru saja menyelesaikan pendataan Potensi Desa (Podes) 2024 pada Mei lalu, tercatat ada 75.753 desa di seluruh Indonesia. Program ini tidak hanya akan mendukung industri halal, tetapi juga membuka peluang pekerjaan baru, dengan target satu desa akan memiliki satu Juleha.

PNM Dukung Penuh, Fokus pada UMKM Ultra Mikro

Dukungan dari PNM juga tak kalah penting. Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah ini, khususnya bagi ibu-ibu pengusaha ultra mikro yang menjadi fokus utama PNM.

“Bagi kami di PNM, menjadi suatu kehormatan untuk dapat bekerja sama dengan BPJPH. Kami akan maksimalkan peran AO di lapangan untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu nasabah PNM Mekaar yang berbisnis di bidang kuliner, agar mereka segera bisa memulai proses sertifikasi halal,” ujarnya.

Dengan pendekatan yang holistik, sambung Arief, baik dari sisi finansial, intelektual, maupun sosial, PNM berharap dapat mempercepat proses sertifikasi halal ini, memberikan kesempatan bagi lebih banyak UMKM untuk berkembang, dan pada gilirannya, meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional.

Dukung Target 8 Persen Pertumbuhan Ekonomi Presiden Prabowo

Sertifikasi halal yang diperoleh UMKM Indonesia dapat menjadi pintu gerbang untuk memasuki pasar internasional, membuka peluang ekspor yang lebih besar, dan pada akhirnya turut mendongkrak perekonomian negara. Sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memajukan sektor UMKM dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di kancah global, kerja sama BPJPH dan PNM ini memiliki peran strategis dalam berkontribusi mewujudkan target 8 persen pertumbuhan ekonomi dan penurunan ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) secara signifikan.

“Melalui kolaborasi ini, kami berharap UMKM Indonesia tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga kualitas. Halal menjadi salah satu standar internasional yang harus dimiliki oleh produk kita, terutama di sektor kuliner yang memiliki potensi besar. Ini adalah langkah konkret untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo,” tegas Haikal.