Naskah: Giattri F.P., Foto: Sutanto/Dok. Pribadi
Menjadi patriot pembela bangsa memang sudah menjadi cita-citanya sejak kecil. Namun, tak pernah terlintas dibenak Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo, bahwa menjadi patriot juga bisa di ranah politik. Cita-cita itu perlahan terwujud. Mantan atlet pencak silat nasional ini kini dipercaya menjadi wakil rakyat dari Fraksi Partai Gerindra. Ia bertekad untuk menjadikan Komisi IV DPR RI sebagai benteng untuk kedaulatan rakyat dalam pangan, kelautan dan kehutanan.
Jejak karir Edhy dimulai pada 1991 ketika ia diterima sebagai taruna Akabri di Magelang, Jawa Tengah. Tapi karirnya di dunia militer hanya bertahan dua tahun. Nasib, kemudian membawanya berkenalan dengan Prabowo Subianto, yang saat itu masih aktif sebagai perwira tinggi pasukan khusus TNI AD, Kopassus. Seiring waktu berjalan, Edhy menjadi orang kepercayaan Prabowo. Edhy berada di lingkaran dalam Prabowo Subianto selama kurun 20 tahun kemudian. Karakter dan kemampuannya terbentuk, terasah, dan teruji di bawah tempaan keras pola didik yang diterapkan Prabowo Subianto, yang terbukti melahirkan banyak patriot bangsa. Edhy ikut melanglang buana mendampingi jenderal bintang tiga tersebut saat berdomisili di Jerman dan Yordania. Pasca pensiun dari dinas militer, Prabowo merintis beberapa usaha di luar negeri.
Setelah Prabowo mendirikan Partai Gerindra, tahun 2009 Edhy memberanikan diri menjadi Caleg di kampung halamannya, yakni Dapil Sumatera Selatan I dan berhasil meraih suara terbanyak. Edhy Prabowo kini berada di periode kedua keanggotaan DPR RI dengan perolehan suara dua kali lebih besar. “Di Partai, saya diberi kepercayaan menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Di Parlemen saya menjadi Ketua Komisi VI DPR RI, Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR. Perjalanannya tidak mudah, tapi Alhamdulillah sampai saat ini bisa dijalankan,” tutur ayah tiga orang putra ini.
Di Komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Edhy ingin komisi yang dipimpinnya menjadi benteng untuk kedaulatan rakyat dalam pangan, kelautan dan kehutanan.
Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di ketiga sektor tersebut. Di sektor kehutanan, menurutnya pemerintah dalam hal ini presiden belum serius menangani kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari penurunan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp 6,3 trilliun. “Luas hutan kita 120 juta hektar, per hektarnya hanya mendapat biaya perawatan Rp. 52.500 saja per tahunnya,” keluhnya.
Di sektor pertanian ada 5 hal yang menjadi perhatian khusus, yakni infrastruktur jalan usaha tani, irigasi, bibit unggul yang sulit didapat, ketersediaan pupuk dan harganya yang mahal, dan problem terkait penyuluh pertanian. “Kami ingin bagaimana anak muda kembali ke tani, saya pikir kalau dunia tani sudah menjanjikan, saya yakin banyak petani muda lahir,” ujarnya.