Tokoh Berpengaruh di Indonesia 2015

Naskah: Reza Indrayana, Foto: Dok.MO

Posisi Wakil Presiden di era reformasi bukan lagi sekadar pelengkap seperti zaman Orde Baru dulu. Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla (JK) memiliki pengaruh yang besar dalam ikut mengendalikan jalannya roda pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi.

Kiprah JK di bidang politik sudah sangat mumpuni. Karier politiknya bermula saat menjabat ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) cabang Sulawesi Selatan pada era 1960-1964. Berlanjut menjadi Ketua HMI cabang Makassar pada 1965-1966. Pada 1967-1969, JK menjadi ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanudin dilanjutkan sebagai ketua Dewan Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada tahun 1967-1969.

Bakat dagang yang diturunkan oleh sang ayah rupanya tak menguap sia-sia. Sebelum terjun di dunia politik, JK sempat menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulsel. Putra dari pasangan H. Kalla dan Athirrah ini dulunya dikenal sebagai pengusaha muda dari perusahaan milik keluarga berbendera Kalla Group.

Pada tahun 1965, setelah pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), JK terpilih menjadi ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan dan Tenggara (1965-1968). Di tahun yang sama, saat JK menyelesaikan tugas akhir, dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 1965-1968.

Karier politiknya terus melesat saat dirinya terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1982-1987 mewakili Golkar, dan pada tahun 1997-1999 mewakili daerah.

Sebelum terpilih menjadi ketua umum partai Golkar pada 2004, JK sempat menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI selama enam bulan, di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. 

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, Kalla kembali diangkat menjadi menteri. Kali ini sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI.  Di tengah jalan JK mengundurkan diri karena berniat maju mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Peran JK sangat besar dalam penyelesaian konflik di Indonesia. Sosoknya dikenal sebagai orang yang bergerak sangat cepat dalam menangani masalah. JK memiliki andil besar dalam menciptakan perdamaian di Aceh, Ambon, Poso, dan Papua.

Tugas utama JK sebagai Wapres RI, adalah mulai membenahi perekonomi Indonesia.  Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi harus berada di atas lima persen pada Kuartal II 2015. Target ini dinilai JK harus dicapai tanpa tawaran apapun.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir pertumbuhan ekonomi sepanjang tiga bulan pertama di 2015 hanya mencapai angka 4,71 persen. Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 mengamanatkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,7 persen.

Jika muncul hambatan dalam menyalurkan anggaran, maka pemerintah akan lebih gesit mencari solusi untuk menghentikan kendala tersebut. Percepatan pembangunan infrastruktur bisa mendorong investasi asing langsung mengalir semakin deras ke Indonesia.

Kendati demikian, JK menilai perlambatan ekonomi memang tengah dirasakan oleh seluruh negara ASEAN. Sehingga rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi di Kuartal I lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Indonesia beruntung tidak terlalu terpuruk dibandingkan sejumlah negara lain.

Wapres mengatakan Indonesia perlu meningkatkan produktivitas, investasi serta meningkatkan anggaran pemerintah untuk pembangunan, sehingga memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi.

“Proyek-proyek pemerintah dipercepat dan lebih diefektifkan. Penanaman modal juga kita lebih cepat, kemudian pemakaian hasil-hasil industri lokal untuk pemerintah diefektifkan. Kemudian juga tentu ekspor kita dorong untuk banyak pasar-pasar lain,” jelas JK.

Selain itu Wapres juga mendorong kinerja kementerian di bidang perekonomian untuk bekerja lebih maksimal melalui perencanaan dan koordinasi yang lebih baik. “Jadi kalau faktor eksternal itu, siapapun menteri ekonominya tidak banyak (pengaruh). Tapi memang perlu perbaikan kinerja pasti itu,” ujarnya. Siapapun yang menjabat sebagai menteri di bidang perekonomian namun mengalami kendala faktor eksternal maka akan kesulitan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Langkah fenomenal JK di bidang kebijakan ekonomi adalah mencabut secara bertahap subsidi BBM. Langkah awal mencapai Rp 186 triliun! Dana raksasa itu telah dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan subsidi bagi kesejahteraan rakyat.

Menurut JK, subsidi BBM yang dilakukan selama ini tidak tepat sasaran. Mekanisme subsidi itu seharusnya dialokasikan untuk rakyat yang kurang mampu daripada hanya dibakar menjadi asap kendaraan bermotor. Bila pemerintah tidak menghapus subsidi BBM, seluruh pendapatan negara diproyeksikan bisa habis hanya untuk subsidi BBM pada 2020.

“Sebelumnya dalam setahun subsidi BBM hampir Rp300 triliun. Setelah kami lihat, 84 persen digunakan orang yang pegang mobil,” ungkapnya.

Lembaga internasional Standar and Poor’s mengeluarkan riset yang menyebut penghapusan subsidi BBM menjadi penyumbang utama bagi perbaikan ekonomi. Pemerintah akan melipatgandakan anggaran pembangunan infrastruktur, termasuk untuk pembangunan di daerah melalui pengalihan anggaran subsidi BBM dan penghematan anggaran. Salah satunya,  membangun pembangkit listrik 35 ribu Megawatt (Mw) dengan biaya Rp 400 triliun selama lima tahun ke depan atau Rp 100 triliun per tahun.

Mengenai kinerja pembangunan infrastruktur, JK menegaskan perlunya perencanaan untuk menggerakkan anggaran negara. Agar ekonomi dapat tumbuh diperlukan investasi. Di sisi anggaran pemerintah, anggaran rutin hanya untuk menjaga keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan. Barulah anggaran pembangunan digunakan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, di mana pajaklah yang menggerakkannya.

JK mengaku kecewa lantaran realisasi anggaran belanja barang Juni 2015 hanya 8 persen. Keterlambatan ini diperkirakan dipicu oleh keterlambatan perencanaan, pengerjaan dan rasa ketakutan dalam pengambilan keputusan. Keterlambatan pengerjaan dipengaruhi oleh belum siapnya studi kelayakan dan Detail Engineering Design (DED).

JK mengingatkan bahwa terdapat banyak indikator dalam pembangunan, seperti target pertumbuhan, tenaga kerja yang ingin dicapai, hingga turunnya angka kemiskinan. Semuanya hanya dapat dicapai dengan penyusunan perencanaan yang baik. Untuk itulah ada perencanaan nasional di Bappenas, Bapeda di daerah, dan kementerian atau lembaga yang memiliki biro perencanaan sendiri.

Indonesia mempunyai dua kekuatan yang dapat  mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan. Wapres menyatakan pemerintah telah melakukan perubahan besar pada dua hal tersebut. Pemerintah harus menghemat anggaran rutin dengan memangkas anggaran perjalanan dinas, rapat dan belanja lainnya. Upaya lainnya adalah dengan menyehatkan kondisi fiskal Indonesia yakni meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

JK yang dikenal sangat getol mengampanyekan produk dalam negeri, meneruskan, pemerintah telah meminta menteri-menterinya untuk tidak mengenakan stelan jas dan menggantikannya dengan batik. Menteri kabinet kerja pun kompak menggunakan batik atau kemeja putih.

Produk dalam negeri mermang harus menjadi raja di negeri sendiri. Karena itu dia mendorong penggunaan produk atau komoditas nasional. Salah satunya dalam hal konsumsi buah. Setiap ke daerah, JK tidak suka disuguhi buah impor. Pria kelahiran Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942, ini, biasanya lebih memilih buah lokal. Pul